Lumpur tebal berselimut pasir pantai berbaur dalam deru aliran air sempadan Sungai Tenggulun pada 9 Maret 2024. Demikian kiranya kilas balik fenomena banjir bandang kecil di musim kemarau yang pernah menimpa Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam beberapa bulan terakhir, kemarau panjang mengakibatkan kekeringan sumur di setiap rumah warga. Masyarakat pun terpaksa berbondong-bondong mengambil air dari sungai guna memenuhi kebutuhan harian. Namun, layaknya kata pepatah, “Sudah jatuh tertimpa tangga”, tiba-tiba banjir bandang kecil justru hadir. Hal tersebut mengakibatkan air yang semula jernih berubah menjadi cairan lumpur. Akibatnya, akses air bersih yang semestinya dapat digunakan warga dari sumur atau sungai pun terputus.
“Saya terpaksa membeli air mineral untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari,” ujar Wike, seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak, dengan raut wajah sedih sekaligus agak kesal.
Sebagai perempuan, Wike merasa kewalahan untuk beraktivitas tanpa ketersediaan air bersih yang memadai. Dia harus merogoh minimal 10.000 rupiah untuk membeli dua galon air isi ulang setiap harinya.
“Air sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sangat merugikan saya, apalagi di bulan suci Ramadan, banyak keperluan yang harus dipenuhi. Tentu tidak cukup hanya untuk membeli air saja,” ujar Wike khawatir.
Keresahan tersebut dia sampaikan saat ditemui di kediamannya, di Desa Sumber Makmur pada 21 Ramadan 1445 H. Wike berharap kelak akses air dari Perusahaan Air Minum (PAM) bisa masuk ke desanya. Sehingga bila kemarau terjadi, warga tidak lagi kesulitan mencari air bersih.
Khairul Amri, Asisten GIS (pemetaan) HAkA, menjelaskan bahwa Sungai Tenggulun masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang. Artinya, hulu Sungai Tenggulun berada di Gayo Luwes dan hilirnya di Tamiang. Jika dilihat dari pencitraan satelit, tampak pinggiran sungai berwarna cokelat. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya longsor di hulu.
Amri yang dihubungi via telepon pada 3 April 2024 menjelaskan, “Salah satu faktor yang mungkin mengakibatkan terjadinya banjir bandang di musim kemarau tersebut adalah kerusakan hutan.”
Kondisi kerusakan hutan tersebut, menurutnya, mengakibatkan terjadilah longsong. Dia menduga bahwa curah hujan tinggi di daerah hulu mengakibatkan banjir di hilir yang kemudian berdampak pada hadirnya banjir bandang kecil.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Eko Cahyo Pristiwantoro, staf Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh, “Musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan yang turun di Provinsi Aceh.”.
Dia jelaskan bahwa satu periode musim kemarau adalah periode yang ditemukan dalam pola hujan tahunan. Dengan kata lain, terdapat potensi curah hujan tinggi atau bahkan hujan ekstrim di musim kemarau yang terjadi di daerah hulu, terutama di Provinsi Aceh, termasuk kawasan Aceh Tamiang.
Saat dihubungi via telepon pada 4 April 2024, Eko mengistilahkan kejadian banjir bandang kecil itu sebagai banjir kiriman. Artinya, banjir yang terjadi di hilir akibat tingginya curah hujan di hulu atau di gunung.
Eko mengimbau masyarakat untuk menjaga hutan, tidak lagi melakukan perambahan liar, dan melaksanakan reboisasi lahan gundul guna mencegah keberulangan banjir bandang serupa di kemudian hari.
Kemudian, Novita Sari selaku Ibu Datok di Desa Sumber Makmur juga merasa sangat prihatin dengan warganya yang harus berjuang mendapatkan air bersih. Secara pribadi, dia tidak merasakan dampak langsung fenomena kekeringan air tersebut dikarenakan kebutuhan airnya masih tercukupi.
Hal tersebut dikarenakan pemukiman tempat tinggalnya berada di area irigasi. Novi, sapaan akrabnya, memahami kesulitan warganya untuk memperoleh air bersih saat aliran sungai satu-satunya di desa itu justru terdampak banjir bandang kecil. Sehingga air menjadi keruh berlumpur dan tidak dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi abu jalanan yang menggangu mata dan sistem pernafasan mereka, berhubung kondisi jalan Desa Sumber Makmur masih beralaskan bebatuan yang bercampur tanah dan pasir. Sehingga ketika musim kemarau tiba, jalanan yang kerap dilintasi berbagai mobil dari perusahaan yang melewati pemukiman warga menerbangkan debu yang cukup tebal secara berkesinambungan.
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat beserta perusahaan adalah sebatas menyirami jalan tersebut dengan air. Harapannya, debu yang berterbangan dari jalan raya dapat berkurang. Namun sayangnya, musik kemarau yang ekstrem tampak membuat mobil penyiram jalan raya kewalahan. Sebab mobil tersebut harus melakukan penyiraman jalan secara berulang-ulang. Sehingga, beberapa waktu selanjutnya, mobil penyiraman pun berhenti beraktivitas. Tentu hal tersebut memicu kemarahan warga dan aksi demo untuk menutup jalan pun sempat digelar.
Ibu Datok selaku perwakilan warga di desanya berharap para pejabat di DPRK, DPRA, DPRI, Bupati Aceh Tamiang, bahkan Gubernur Aceh dapat merealisasikan pengaspalan jalan raya di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Mengingat banyak anak-anak dan pelajar—mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA—yang harus diperhatikan kesehatannya. Sebab lingkungan sekolah kerap dicemari debu dari jalanan yang tidak teraspal saat dilewati kendaraan.
Pada akhirnya, manusia perlu menyadari dan memahami betapa penting akses air bersih di keseharian hidup kita, terlebih bagi kaum hawa. Pada kenyataanya, mencintai diri harus dimulai dari menjaga kebersihan dan keseimbangan alam di sekitar kita juga, termasuk hutannya.
Sebab jika hutan terjaga, maka sumber air juga akan terjaga. Tanpa kelestarian hutan, kekeringan akan hadir, dan selaku manusia, kita pun akan binasa.
Penulis adalah peserta program pelatihan EEJ (Ecofeminism and Environmental Journalism): Workshop and Field Trip to Leuser Project [A Decade of YSEALI Small Grant]
Ekspedisi menuju tempat wisata Pucok Krueng tidak banyak mengalami perubahan sejak 2021. Jalannya masih berstruktur kasar dipenuhi batu. Ragam rerumputan dan ranting pohon di sisi kiri dan kanan memeriahkan perjalanan. Sekelompok monyet pun bermunculan di tepi jalanan sepi. Ketika tiba di lokasi, hanya ada sebuah papan petunjuk. Menariknya, walau dengan segala keterbatasan akses tersebut, nyatanya kendaraan sekelas Pajero tetap tembus memasuki lokasi wisata ini.
Pucok Krueng bukan sekadar lokasi wisata alam yang sempat masyhur sebagai tempat pemandian para raja di masa lampau. Akan tetapi, Pucok Krueng juga dikenal sebagai Kawasan Karst yang menarik untuk dipelajari. Hal tersebut menjadikan tempat ini menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan mancanegara. Pucok Krueng popular sebagai lokasi liburan dan juga penelitian. Gua yang terdapat di Pucok Krueng diinfokan tembus hingga ke Aceh Jaya jika ditelusuri menggunakan perahu.
“Dulunya memang bisa dimasuki perahu. Kini sudah jadi tanggul untuk cadangan air baku sebuah perusahaan,” jelas Hasbullah, selaku pengelola tempat wisata, dengan logat Aceh Besar yang kental pada 13 April 2024.
Penjelasannya tersebut terbukti ketika kita melihat ke arah mulut gua. Dari jalan masuk gua tersebut tampak bongkahan batu gunung yang terletak di tengah-tengah. Gua ini menjadi salah satu daya tarik, mengingat ekosistemnya yang kompleks. Bahkan sarang walet liar yang terkenal akan manfaatnya dan harganya yang tinggi juga dapat ditemui di tempat ini.
Selain karena keindahannya, kawasan Pucok Krueng juga merupakan lokasi dengan potensi karst (kawasan batu kapur) yang berfungsi sebagai kantong penyimpan cadangan air bersih dan daerah penyerapan karbon.
Karst mempunyai struktur unik dengan ruas rongga dan aliran air sungai di dalamnya. Walau informasi terkait karst di Kawasan Pucok Krueng cukup penting, sayangnya masih jarang media arus utama yang memberitakannya. Sejauh ini, hanya ada segelintir media yang memperkenalkan Pucok Krueng sebagai Kawasan Karst, semisal Mongabay dan Natgeo.
Karst di Pucok Krueng mempunyai peranan penting terhadap ekosistem di sekitarnya. Tidak masifnya pemberitaan tersebut berbanding lurus dengan ketidaktahuan masyarakat umum tentang wilayah karst di Pucok Krueng.
“Kurang tahu. Cuma lihat tempatnya kan cantik di Instagram. Jadi ke sinilah,” respons salah seorang pengunjung hadir. Padahal wilayah Karst Pucok Krueng menjadi salah satu bagian penting untuk diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga para pelancong.
Eksekutif daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai Karst Pucok Krueng hari ini terlihat tidak baik-baik saja. Artinya, kerusakan karst di suatu wilayah memberi dampak negatif di kemudian hari, semisal masalah kekeringan. Dari perspektif lingkungan dan ekologi, kerusakan karst berdampak pada keringnya mata air di sebuah wilayah.
“Ada beberapa faktor yang membuat Karst Pucok Krueng dalam kondisi tidak baik yaitu perambahan hutan di hulunya dan juga eksploitasi tambang seperti yang dilakukan pabrik semen,” papar M. Nasir, Deputi Direktur WALHI Aceh.
Dia menjelaskan bahwa proses pengambilan bahan baku semen selama ini dilakukan dengan menggunakan pengeboman dinamit. Adapun material semen hanya didapatkan di Gunung Karst, dengan bahan pokok berupa pasir kuarsa (quartz), tanah liat (clay), dan batu kapur. Sehingga tidak heran jika posisi setiap pabrik semen berada dalam jangkauan yang sama dengan Kawasan Karst.
Sembari meraih gawai, saat berada di Kantor Walhi Aceh, Nasir menunjukkan foto-foto penampakan karst dan menjelaskan kondisi terkini secara detail. Semisal kehadiran berita terkait keresahan Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Gua 7 Pidie yang merupakan Kawasan Karst. Desakan perlindungan tersebut tidak hanya berlaku untuk Kawasan Karst terencana saja tetapi juga bagi bentangan alam karst yang berpotensi menjadi target pembangunan pabrik semen serupa seperti di Aceh Jaya atau di Aceh Tamiang, yang diketahui atau tidak merupakan Kawasan Hutan Lindung.
Persoalan terkait Karst Pucok Krueng ini ternyata lebih kompleks jika ditelusuri lebih jauh. Bukan hanya karena posisinya yang berpengaruh terhadap eksistensi keindahan lokasi wisata, tetapi juga disebabkan peran krusialnya yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, masyarakat Desa Naga Umbang yang terpaksa bergantung hidup pada air PDAM. Hal tersebut disebabkan air sumur warga mengalami pencemaran. Air sumur tersebut menjadi berminyak, sehingga tidak dapat digunakan untuk mandi dan memasak. Dampak buruk terhadap kualitas air pun mendulang protes dari masyarakat setempat.
“Yang mereka desak itu bukan perlindungan karstnya, melainkan krisis airnya. Jadi kalau dicari berita masyarakat demo terhadap kerusakan Gunung Karst itu tidak ada, tapi dampak dari kerusakannya, yaitu krisis air,” jelas Nasir.
Sedangkan faktor penyebab krisis air yang berasal dari kerusakan Gunung Karst oleh pabrik semen belum ada tindak lanjut.
Dia memaparkan bahwa sejatinya pihak pemerintah mulai dari Camat hingga Anggota DPRI sempat meninjau langsung masalah ini, tetapi sebatas konteks krisis air. Selain itu, dampak buruk lainnya dari penggunaan mesin dinamit pada Gunung Karst telah menimpa beberapa rumah warga setempat. Sehingga tempat kediaman masyarakat pun menjadi retak.
Hasbullah, selaku pengelola tempat wisata Pucok Krueng, menyatakan bahwa dia pernah ditawari uang dengan jumlah yang fantastis untuk “melepaskan” kebunnya yang terletak di puncak gunung wilayah tersebut. Raut wajahnya tampak jengkel saat menceritakan kondisi itu.
“Sudah kena kebun saya itu. Mereka minta bagaimana cara (agar dilepaskan untuk perusahaan). Saya bilang, ‘Enggak ada cara kalau hanya memikirkan perut kalian!’”, jelasnya. Dia pun meneruskan kisahnya. “Kau jangan main-main dengan kebun aku,” Hasbullah memperagakan diri sembari menunjuk-nunjuk tanah dengan intonasi suara yang meninggi. Ekspresi wajahnya mewakili kekesalannya terhadap kerugian yang menimpa masyarakat. Dia tampak hanyut dalam perihnya kenangan masa lalu yang hingga kini tak kunjung membuahkan solusi. Sikap Hasballah yang lantang dalam memprotes kondisi tersebut membuatnya kerap dicari untuk proses lobi atau bahkan ditawari sebagai komite.
Tak berhenti di tercemarnya air dan rusaknya rumah warga, aksi perusahaan semen tersebut nyatanya juga membawa efek buruk lainnya seperti pencemaran udara melalui debu aktif yang tersebar kepada masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sayangnya, pemberitaan penting dan meresahkan ini hanya menjadi info musiman yang timbul-tenggelam walau dampak buruk yang ditimbulkan untuk masyarakat sekitar terjadi secara berkelanjutan hingga kini.
Tahun 2017, Walhi Aceh mendesak diberlakukannya perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst di Aceh dengan tujuan menjaga kelestarian karst dari eksploitasi industri yang berlebihan. Namun tampaknya hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah setempat.
Di balik pentingnya fungsi Kawasan Karst bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan peliknya permasalahan kerusakannya, sayangnya hingga kini pun Pucok Krueng belum kunjung ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.
Penulis adalah peserta program pelatihan EEJ (Ecofeminism and Environmental Journalism): Workshop and Field Trip to Leuser Project [A Decade of YSEALI Small Grant]
Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10.00 pagi. Namun, orang-orang masih mengenakan jaket dan penutup kepala. Di antaranya terlihat beberapa laki-laki menyandang kain sarung di bahu. Lalu lalang kendaraan belum begitu ramai. Kami yang baru saja tiba dari Banda Aceh langsung mencari rumah makan setelah check-in di Hotel Mulia, Blangkejeren, Gayo Lues.
Udara pagi itu benar-benar sejuk, sampai-sampai dari mulut kami keluar asap saat berbicara. Tidak hanya di waktu itu, hari-hari berikutnya selama mengikuti Serial Pelatihan Perempuan Peduli Leuser, jaket selalu membalut tubuh. Sering kali, saya harus menggosok-gosok tangan dan menempelkannya ke leher untuk mencipta kehangatan. Padahal, kami berada di dalam ruangan tertutup, tapi udara dingin seolah tidak punya batas untuk membersamai kami.
Itulah kondisi tujuh tahun lalu, saat pertama kali saya menginjakkan kaki ke daerah yang dijuluki Negeri Seribu Bukit ini. Di Oktober 2017, saya bersama 20-an perempuan lainnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh USAID Lestari. Para perempuan ini berasal dari berbagai kabupaten, yaitu Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Banda Aceh. Pengalaman ini membuat kami berasumsi bahwa Gayo Lues daerah yang dingin.
Tujuh tahun berlalu. Pada 3-5 Februari 2024, saya datang lagi ke daerah ini dengan kegiatan yang serupa, tapi berbeda tema. Kali ini saya mengikuti Training and Field Trip to Leuser “Ecofeminism and Environmental Journalism (EEJ)” yang diselenggarakan Perempuan Peduli Leuser (PPL) bersama The Leader dan Biji-biji.
Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, tentu saya mempersiapkan perbekalan untuk menahan tubuh dari udara dingin ketika hendak ke tempat ini. Jadinya, saya membawa pakaian bewarna gelap dan tebal, disertai dengan dua jaket dan satu sarung. Bahkan, saya sempat menambah persediaan kaus kaki dengan membelinya dua pasang lagi sebelum berangkat ke Gayo Lues.
Salah satu panitia, Dian Guci, yang tujuh tahun lalu juga mengikuti kegiatan Serial Pelatihan PPL membawa baju yang kebanyakan bewarna hitam. Tak lupa pula ia membawa jaket untuk menutupi tubuh dari dinginnya udara daerah penghasil serai wangi itu.
Tidak Sedingin Dulu
Pagi Minggu, 3 Maret 2024, tepat pukul 06.30 WIB, saya bersegera turun dari lantai 3, kamar hotel tempat saya menginap. Hotel ini juga tempat kami menginap tujuh tahun lalu saat saya mengikuti Serial Pelatihan PPL. Saya ingin mengulang kenangan masa lalu, berjalan-jalan di sekitar hotel yang diselimuti kabut, sambil menikmati udara dingin sekitarnya.
Saya sengaja mengembuskan napas dari mulut dan berharap ada asap yang keluar, tapi nihil. Meskipun pepohonan di sekitarnya masih diselimuti kabut, saya bisa berjalan sekitar 200-an meter tanpa menggunakan jaket dan kaus kaki. Justru saya merasa gerah karena berjalan jauh, padahal maksud saya turun ke bawah pada jam segitu ingin menikmati udara dingin, tapi justru sebaliknya.
Ketika menuju tempat pelatihan yang dibuat di Aroma Leuser Coffee, Gayo Lues, saya menanyakan perihal perubahan udara ini ke sopir yang mengantar kami. “Iya, sekarang Gayo nggak sedingin dulu lagi. Apalagi sekarang musim panas, ya makin panaslah,” ujar Mader Hasugian.
Lucunya di tengah jalannya pelatihan, para peserta mulai meninggalkan jaket mereka dan mengipas-ngipasi tubuh dengan kertas. “Kirain Gayo dingin, eh, ternyata panas,” ujar Risty Nabila, salah satu peserta EEJ yang mengenakan ‘sweater’ berbulu.
Paham dengan keresahan peserta, panitia pun mencari solusi dengan menghadirkan kipas angin. Sayangnya, satu buah kipas angin yang berukuran 16 inci itu, tidak mampu menghadirkan hawa dingin ke ruangan yang berukuran sekitar 3×8 meter itu. Terlebih ruangan itu berdinding kaca tembus pandang, dengan atap seng, tentu suasana gerah semakin terasa ketika matahari makin meninggi.
Di hari ketiga pelatihan EEJ, panitia menghadirkan tiga buah kipas angin dan didirikan di tengah-tengah peserta. Apresiasi untuk panitia yang gerak cepat mencari kipas angin demi keberlangsungan kegiatan yang nyaman.
“Di sini emang nggak ada kipas angin, jadi saya pinjam ke saudara, satunya lagi dari rumah yang punya kafe,” ujar Susi, salah satu personel panitia.
Menurut Susi yang juga anggota PPL, dulu rumah-rumah di Gayo Lues jarang menggunakan kipas angin atau AC. Namun, sekarang sudah ramai menggunakan alat pendingin itu karena cuaca panas. Sebab, beberapa tahun terakhir di Gayo semakin panas, terlebih saat musim kemarau tiba.
Perubahan Iklim itu Nyata
Bila ditilik pengalaman saya tujuh tahun silam, terlihat bahwa perubahan iklim itu nyata adanya. Bukan sekadar pernyataan pakar yang menakut-nakuti, tapi kita sudah merasakan dampaknya sendiri. Hanya saja kita seolah menutup mata dan abai akan itu semua. Bahkan, kita masih sering tidak peduli tentang penggunaan energi yang sia-sia, seperti tidak melepaskan charger handphone setelah digunakan di stop kontak, membuang sampah seenaknya, dan boros penggunaan air.
Saya begitu syok mendengar pernyataan Mahawan Karuniasa, Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. “Bagi anak-anak, saat ini adalah cuaca tersejuk menuju masa depannya.” Kalimat itu langsung saya dengar dari beliau saat mengikuti Pelatihan “Green Growth Journalism” yang diadakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 16 Oktober 2023 di Medan.
Dampak perubahan iklim bisa dilihat dari kualitas air sungai yang sebelumnya jernih, kemudian menjadi keruh karena berkurangnya hutan. Suhu permukaan Bumi makin lama makin panas dan produksi pangan mulai berkurang. Tidak hanya itu, tingkat keasinan air laut dan debit air sumur juga semakin berkurang, sehingga kemungkinan besar terjadi kekeringan di masa depan,” ungkap Mahawan yang juga Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI Network).
Kalau saat ini merupakan cuaca tersejuk bagi generasi mendatang, bisa dibayangkan bagaimana panasnya di masa depan? Sontak saya teringat akan sebuah video yang pernah diputar dulu saat mengikuti Serial Pelatihan PPL. Judulnya, “Surat dari Teman di Tahun 2070”. Dalam video yang berdurasi tujuh menit itu menggambarkan kehidupan manusia yang kesusahan mendapatkan air. Cairan ini menjadi langka dan merupakan benda paling berharga dibandingkan emas dan permata. Sungguh menyedihkan!
Hal yang bisa kita lakukan ialah sadari bahwa krisis iklim sedang terjadi dan semakin parah bila tidak diimbangi dengan perilaku hijau. Kita bisa menerapkan perilaku hijau seperti tidak menyisakan makanan, tidak tergiur mengikuti tren (fast fashion), mengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan totebag, menggunakan listrik, air, dan kendaraan seperlunya. Terakhir, gunakan media massa dan sosial untuk memengaruhi orang lain agar ikut bereaksi melakukan hal yang sama. Seperti yang saya lakukan saat ini. []
Penulis adalah peserta program pelatihan EEJ (Ecofeminism and Environmental Journalism): Workshop and Field Trip to Leuser Project [A Decade of YSEALI Small Grant]
Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di media Serambi Indonesia 25 Maret 2024.
Setelah melewati jalan menanjak di sepanjang Desa Penosan Sepakat, Gayo Lues, bus sekolah yang dikemudikan Pak Utak dari Dinas Perhubungan Gayo Lues berbelok ke kanan. Mengikuti arah tanda panah bertuliskan Rainforest Lodges Kedah Bungalow.
Selanjutnya bus berhenti di sebuah area yang agak lapang di tengah-tengah kebun kopi. Kedah Lestari namanya. Itulah pemberhentian terakhir untuk kendaraan roda empat. Untuk melanjutkan ke Kedah Bungalow, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak permanen sejauh 2 kilometer. Kalau mau cepat, bisa juga naik sepeda motor.
Para penumpang bus turun. Jumlahnya 20-an orang, semuanya perempuan. Mereka adalah peserta dan panitia Training and Field Trip to Leuser “Ecofeminism and Environmental Journalism (EEJ)” yang diselenggarakan Perempuan Peduli Leuser (PPL) bersama The Leader dan biji-biji. Kegiatan ini mendapat dukungan melalui program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) yang dimenangi oleh Koordinator PPL, Ayu ‘Ulya.
Para peserta segera berbaur dengan beberapa perempuan petani yang sedang istirahat di sebuah pondok di pinggir bukit.
Kedah Lestari salah satu lokasi wisata alam di Gayo Lues. Letaknya di Dusun Kedah, Desa Penosan Sepakat, Kecamatan Blang Jerango.
Sekitar 30—45 menit dari ibu kota Gayo Lues di Blangkejeren. Beberapa pondok dibangun di Kedah Lestari sebagai tempat pengunjung mengaso sambil menikmati pemandangan berupa gugusan perbukitan pinus dan kebun serai wangi. Di sana juga terdapat warung yang menjual minuman dan makanan ringan.
Selanjutnya, secara bergantian para peserta mulai dilangsir dengan tiga sepmor menuju Kedah Bungalow. Jalanannya terjal. Namun, pengemudi yang merupakan warga setempat sangat piawai. Mereka sudah terbiasa mengangkut wisatawan, peneliti, ataupun pendaki yang bertandang ke Kedah Bungalow. Tempat ini menjadi salah satu gerbang bagi para pendaki yang ingin mendaki Gunung Leuser, sang Primadona di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang ketinggiannya mencapai 3.304 mdpl.
Untuk menaklukkan puncak Leuser, perlu nyali yang kuat karena memerlukan waktu setidaknya hingga dua pekan. Selain Leuser, di kawasan ini terdapat beberapa puncak lain yang menjadi tujuan pendakian.
TNGL luasnya lebih dari 1 juta hektare. Inti dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang luasnya mencapai 2,8 juta hektare yang terletak di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. KEL merupakan kawasan konservasi penting di dunia yang memiliki fungsi, di antaranya, untuk menjaga ketersediaan sumber air dan menjadi paru-paru dunia.
Di Gayo Lues saja, terdapat lima daerah aliran sungai (DAS) yang menyuplai air untuk 13 kabupaten di Aceh. DAS tersebut, yaitu DAS Alas, Tamiang, Peureulak, Jambo Aye, dan Kuala Tripa yang berhilir ke Samudra Hindia di selatan dan Selat Malaka di utara dan timur Aceh.
KEL juga memiliki fungsi ekologis, penyerapan karbon, hingga rumah bagi empat spesies kunci: harimau, gajah, badak, dan orang utan.
Alasan-alasan itulah yang membuat panitia memilih Gayo Lues sebagai lokasi pelatihan EEJ pada 2—6 Maret 2024. Maka, ke-10 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Besar, Sabang, dan Banda Aceh dapat melihat dari dekat fungsi hutan Leuser untuk dunia. Di samping, mereka juga dapat merasakan langsung efek nyata perubahan iklim.
Salah satu peserta, Yelli Sustarina, yang pernah ke Gayo Lues pada 2017 merasakan kalau hawa di daerah penghasil serai wangi itu sekarang lebih panas. Pernyataan Yelli diamini dua anggota PPL yang berdomisili di Gayo Lues, Susi dan Lia, bahwa suhu di daerah mereka memang lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dulu, saya selalu tidur dengan memegang botol berisi air panas untuk menetralisir rasa dingin. Sekarang, tidak perlu lagi,” kata Lia.
Selama sesi pelatihan, peserta mendapatkan materi-materi dari para mentor, seperti Dian Guci, Khalida Zia, Keumala, Rachmi, Cut Meviantira, Ayu ‘Ulya, termasuk saya.
Topik yang diangkat sangat beragam, mulai dari kesetaraan gender, teknik wawancara, teknik fotografi dan videografi, teknik menulis karya jurnalistik, hingga teknik menulis ‘story telling’. Harapannya, para peserta dapat memperdalam keterampilan menulis dan keterampilan menggunakan gawai sehingga dapat menghasilkan karya-karya kreatif dan bergenre jurnalistik.
Kegiatan ini juga menghadirkan Laila Sabiha dari Malaysia selaku narasumber. Melalui paparan Laila, peserta dapat mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi anak-anak muda dari negara jiran tersebut dalam menyuarakan isu-isu penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim.
Bertemu Mr. Jali
Agenda ‘field trip’ dilaksanakan pada hari kedua pelatihan, Senin (4/3). Kegiatan ini diawali dengan mengunjungi Razali atau yang populer dengan sebutan Mr. Jali, di rumahnya di Desa Penosan Sepakat.
Susi dan Lia mengenalkan Mr. Jali sebagai “profesor Leuser” karena pengetahuannya yang mendalam tentang Leuser.
Sejak tahun ‘80-an Mr. Jali sudah keluar masuk Leuser sebagai pemandu. Ia mengenal habitat Leuser dengan baik. Setahunan terakhir aktivitas itu tidak dapat ia lakoni lagi karena stroke. Bicaranya patah-patah. Saat ia bicara dalam bahasa lokal, yang dapat dipahami oleh peserta hanya frasa ‘Allahu Akbar’ saja.
Lia dan Susi membantu menerjemahkan. Sehingga, tahulah kami kalau Mr. Jali menguasai beberapa bahasa asing, terutama Inggris. Buah dari interaksinya dengan para turis mancanegara yang selama ini mengunjungi Leuser.
Pertemuan dengan Mr. Jali sangat penting bagi peserta, meski tidak dapat berinteraksi banyak karena kondisinya, peserta memahami bahwa untuk peduli pada lingkungan tidak membutuhkan “embel-embel” gelar apa pun. Bahkan, Mr. Jali tidak lulus sekolah dasar. Namun, ia dapat mengenal dan mempelajari aneka flora dan fauna di Leuser. Instingnya yang kuat membuat Mr. Jali tidak membutuhkan GPS ketika sedang memandu pendaki.
Kepada Lia dan teman-temannya yang anak mapala, Mr. Jali pernah berjanji untuk memandu langsung mereka ke Leuser. Banyak yang ingin ia wariskan kepada anak-anak muda Gayo Lues. “Namun, beliau keburu sakit,” kata Lia.
Dari Mr. Jali pula peserta belajar tentang pentingnya semangat hidup. Meski untuk berjalan pun kini mesti dipapah, hari itu, ia menyusul juga ke bungalow. Sebuah tempat yang ia bangun khusus agar para pendaki bisa beristirahat sebelum dan sesudah mendaki Gunung Leuser.
Menanam pohon menjadi agenda utama selama berada di kawasan bungalow. Ini akan menjadi “kenang-kenangan” berharga bagi peserta. Peserta juga mempraktikkan langsung materi yang didapat sebelumnya. Mereka memotret, mereportase, dan mewawancarai narasumber.
Peserta merasakan langsung sensasi berada di hutan rimba.
Pohon-pohon besar berusia ratusan tahun dengan tajuk rindang memberikan kesempatan bagi paru-paru mendapat asupan oksigen yang benar-benar bersih. Kesempatan untuk meneguk langsung air dari sumber mata air tanpa cemas akan sakit perut. Memanjakan telinga dengan gemercik air sungai yang mengalir di antara batu-batu besar. Bahkan, suara tonggeret yang saling bersahutan terdengar sangat merdu dan akan menjadi “kebisingan” yang dirindukan dari EEJ 2024. []
Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di media Serambi Indonesia 14 Maret 2024.
Seiring meningkatnya tren pertualangan di tengah masyarakat, ilmu terkait penanggulangan bencana untuk meminimalkan risiko kecelakaan menjadi penting. Untuk itu, Sekolah Vertical Rescue Indonesia Tingkat 1 pun kembali diselenggarakan oleh Tim Vertical Rescue Indonesia Regional Aceh pada tanggal 2-4 Maret 2024.
Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi Medan Terjal tersebut berlangsung di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie. Sekolah Vertical Rescue Indonesia ini dibuka untuk umum dengan biaya pendaftaran sudah ditentukan oleh panitia pelaksana. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan akan penanggulangan bencana bagi masyarakat, baik di bidang petualangan, olahraga, industri dan juga dunia kerja yang berhubungan dengan ketinggian. Keilmuan Vertical Rescue dianggap penting untuk dihadirkan demi menjalankan bidang-bidang tersebut dengan aman.
Koordinator Vertical Rescue Indonesia Regional Aceh, Fitriani, menyatakan bahwa ini merupakan kali kedua pihaknya menyelenggarakan Sekolah Vertical Rescue tingkat 1 di Aceh. Sekolah Vertical Rescue Tingkat 1 di Aceh ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi, baik pemerintah, industri, dan komunitas, yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh.
“Pertama di balai Diklat Pidie, kedua di sini (Mane). Alhamdulillah antusias masyarakat dalam menimba ilmu semakin tinggi. Bahkan ada peserta dari Pekan Baru (Riau) dan Sumut,” terangnya. Fitriani mengaku bangga dengan antusiasme peserta yang mendaftarkan diri dari berbagai wilayah Aceh, bahkan dari luar Aceh.
Pelatihan Vertical Rescue dilaksanakan selama tiga hari. Hari pertama dan kedua peserta dibekali materi mencakup kompetensi dasar Vertical Rescue. Kemudian pada hari ketiga peserta secara langsung melakukan simulasi penyelamatan dan evakuasi korban.
Maya Riski, selaku ketua panitia, mengaku sangat senang bisa berkontribusi dalam mempersiapkan kegiatan ini. “Saya berterima kasih kepada Koordinator VRI Aceh yang telah mempercayakan saya sebagai ketua pelaksana kegiatan nasional ini.” Dia memaparkan bahwa di samping menjadi ketua pelaksana program, dia juga terlibat langsung sebagai peserta latih. Sebab, menurut penjelasannya, secara teknis pelaksanaan, rangkaian kegiatan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh para instruktur.
Komandan Vertical Rescue Indonesia, Tedi Ixdiana, dalam sesi penutupan acara turut mengungkapkan kembali akan pentingnya ilmu Penyelamatan dan Evakuasi Medan Terjal di Aceh. “Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki topografi kawasan kars dan pegunungan yang terjal dan curam, semisal tebing dan jurang. Sehingga pelatihan Vertical Rescue seperti sekarang ini menjadi penting,” tutupnya.[]
PEMILIHAN UMUM yang akan dihelat pada 14 Februari 2024 tinggal 20 hari lagi per 23 Januari 2024 lalu. Di tengah kondisi semakin dekatnya dengan hari-H pemilu, publik justru dikejutkan dengan beredarnya audio rekaman suara Irmawan yang berisikan “ancaman” kepada para pendamping desa di Kabupaten Aceh Tenggara.
Irmawan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan saat ini berstatus sebagai anggota DPR RI alias caleg petahana. Pada Pemilu 2024 ini, Irmawan kembali maju untuk melenggang ke Senayan dari Dapil Aceh I yang meliputi Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
Di Kabupaten Aceh Tenggara inilah Irmawan lahir pada 21 Desember 1967. Jenjang pendidikannya hingga SMA ia selesaikan di Tanah Alas. Dan karena itu pula, dalam rekaman audio yang beredar itu Irmawan menyebut Aceh Tenggara sebagai “basis saya”. Sebagai daerah basis, Irmawan memiliki target suara khusus di Aceh Tenggara. Dalam rekaman audio Irmawan mengatakan: “Target saya di sini minimal harus dapat suara paling tidak 35 ribu”. Jika merujuk pada hasil perolehan suara Irmawan pada Pemilu 2019 yang berada pada angka 57.289, lebih dari separuhnya ditargetkan dari Aceh Tenggara.
Durasi rekaman audio yang beredar cukup panjang, 8:04 menit. Jika menyimak keseluruhan rekaman tersebut, tak ada basa-basi dari Irmawan selain mengawali pertemuan itu dengan ucapan terima kasih kepada para hadirin yang meluangkan waktu untuk “berdiskusi” terkait “perjuangan” yang semakin mepet. Ia to the point ke pokok persoalan karena pemilu sudah dekat. Transkrip lengkap rekaman suara tersebut dapat dibaca di sini.
Dalam rekaman itu, orang yang pertama ditanyai Irmawan adalah mereka yang ia sebut Pak Korcam. Kepada Pak Korcam tersebut Irmawan mengatakan, target 100 suara per anggota tim pendamping profesional (TPP) sebagaimana instruksi sebelumnya tidaklah cukup. Karena, dengan keberadaan 156 TPP di Aceh Tenggara, jika dikalikan dengan 100 target suara hanya menghasilkan 15 ribu suara. Angka ini hanya separuh dari yang ia targetkan.
“Target saya di sini minimal harus dapat suara paling tidak 35 ribu. Jadi, kalau kita harapkan yang diinstruksikan secara struktur hanya 100 per TPP kali berapa orang, 156, berarti hanya 15 ribu. Jadi, tidak cukup,” kata Irmawan.
Irmawan juga mempertanyakan apakah TPP Aceh Tenggara turut memposting profil dirinya di media sosial mereka. “Ada ndak? Ada? Kalau ada, alhamdulillah,” katanya lagi.
Tak hanya bicara soal target suara, dalam rekaman tersebut, Irmawan juga turut menyinggung perihal SK TPP. Menurutnya ada beberapa TPP yang sampai tersebut belum diperpanjang SK-nya. Ia meminta orang tersebut untuk menghadap dirinya setelah pertemuan usai. Sementara bagi TPP yang sudah diperpanjang, ia meminta untuk jangan senang dulu.
“Jangan senang dulu, itu batasnya sampai tanggal 14 Februari. Kalau tanggal 14 Februari kerja kita tidak signifikan, saya pastikan Anda pun tidak akan diperpanjang lagi SK itu. Tidak diperpanjang lagi,” kata Irmawan.
Rentan Konflik Kepentingan
Kurnia Ramadhana @Rianza Alfandi/habaaceh.id
Pernyataan Irmawan tersebut membuat para pendamping desa, terutama yang berasal dari Dapil Aceh 1 menjadi cemas. Secara psikologis mereka merasa terbebani oleh tuntutan sang politisi. Ketakutan itu bukan tanpa dasar, mengingat Irmawan merupakan politisi PKB, sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Maju, yakni Abdul Halim Iskandar, juga politisi PKB.
Irisan inilah yang dianggap memiliki konflik kepentingan dan bukan kebetulan semata sehingga tanpa sungkan Irmawan mengatakan, “Jangan senang dulu, itu batasnya sampai tanggal 14 Februari.”
Salah seorang pendamping desa dari Dapil Aceh 1, KH, mengatakan mereka yang haus akan kekuasaan sama sekali tidak memikirkan rakyat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan.
“Sudah jadi budaya. Tidak tahu malu lagi,” kata KH, Senin (12/2/2024).
Sebagai pendamping desa, KH juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dipertanyakan Irmawan, yakni diminta untuk memposting aktivitas sang Menteri Desa di media sosial mereka.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, salah satu fenomena yang muncul dalam proses pemilu adalah adanya konflik kepentingan. Entah itu karena relasi antarpeserta pemilu, ataupun karena struktural organisasi. Dalam konteks yang dilakukan Irmawan misalnya, konflik kepentingannya berdasarkan struktural organisasi karena antara dirinya dengan Menteri Desa saat ini sama-sama kader PKB. Karena inilah menurutnya pengawas pemilu harus benar-benar menegakkan aturan.
“Dan ini menjadi perhatian bersama karena beritanya sudah masif, masyarakat sudah mengetahui, tentu harus ditindaklanjuti,” katanya di Banda Aceh, Rabu (7/2/2023).
Hal lainnya yang sering luput ketika bicara integritas dalam pemilu kata Kurnia ialah tidak hanya fokus pada Bawaslu/Panwaslih, tetapi partai politik selaku “pabrik” politisi juga harus memperhatikan kader-kadernya saat berkampanye. Jika disinyalir melanggar aturan pemilu, kader tersebut harus ditegur.
“Partai politik harus mendorong tegaknya aturan yang sedang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu,” kata Kurnia.
Pengakuan Irmawan
Caleg DPR RI Irmawan. @Iskandar/ajnn.net
Terkait rekaman suara yang beredar itu, Irmawan sendiri tidak membantah. Ia hanya mengatakan bahwa isi rekaman itu tidak utuh, sepotong-sepotong, sehingga kesannya seperti mengancam.
“Padahal kalau kita melihat secara utuh, rekamannya tidak seperti itu. Tidak ada ancam-ancaman di situ,” katanya saat dikonfirmasi pada Sabtu (27/1/2024).
Tak berhenti di situ, rekaman audio ini sampai juga ke tangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tenggara setelah ada yang melaporkan. Menurut Ketua Panwaslih Aceh Tenggara, Eka Prasetio, ada tiga laporan yang masuk ke pihaknya terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dua laporan yang ditujukan langsung ke Panwaslih Aceh Tenggara, satu laporan lagi ditujukan ke Bawaslu RI. Namun, Bawaslu RI melimpahkan penanganannya ke Panwaslih Aceh Tenggara. Dua laporan yang ditujukan ke Panwaslih Aceh Tenggara dinilai tidak memenuhi syarat formil sehingga dianggap kedaluwarsa.
“Karena kasusnya sama, yang kita proses itu dari pelapor yang di Jakarta, dan sudah kita putuskan juga hasil pembahasan dengan Sentra Gakkumdu,” kata Eka, Jumat (9/2/2024).
Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Gakkumdu terdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan.
Menurut Eka, karena audio rekaman suara Irmawan tersebut telah menjadi atensi publik sehingga menjadi pembahasan bersama di Sentra Gakkumdu Aceh Tenggara. Hasil pembahasan menyatakan tidak ada unsur tindak pidana pemilu karena yang disangkakan merupakan tindak pidana pelanggaran pemilu.
“Karena tidak memenuhi unsur, akhirnya tidak dilanjutkan. Namun, Bawaslu Aceh pun ikut supervisi di sini,” katanya lagi.
Eka meyakini kalau semuanya sudah diperiksa dan berjalan sesuai prosedur penanganan pelanggaran. “Urusan politik ini kan kalau kita ikut perasaan tidak bisa karena memang fakta hukum, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa.”
Menguatkan pernyataan Eka Prasetio, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Tenggara, Lusiana, mengatakan kalau kajian dan pembahasan terhadap unsur pasal dugaan pelanggaran yang dilakukan Irmawan sudah dilakukan bersama Sentra Gakkumdu. Kesimpulannya kata Lusiana, tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Dengan demikian, kasus ini pun dihentikan.
“Iya, kita hentikan,” kata Lusiana.
Pernyataan senada juga disampaikan Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Aceh, Safwani. Ia menyatakan, Sentra Gakkumdu Aceh Tenggara sudah melakukan penelusuran dan memintai keterangan dari pihak-pihak bersangkutan untuk mengklarifikasi.
“Namun dalam hal ini,” kata Safwani, Minggu (11/2/2024), “kita tetap bersama-sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang lebih memahami bagaimana unsur-unsur hukumnya. Penegak hukum mengatakan bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti karena memang unsur materilnya belum terpenuhi,” katanya.
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Aceh, Safwani, bersama Ketua Bawaslu Aceh, Agus Syahputra. @Iskandar/ajnn.net
Adapun unsur materil yang dimaksud Safwani merujuk pada huruf j Pasal 280 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan dalam berkampanye bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Huruf j dalam pasal tersebut berbunyi “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.
Meskipun dalam rekaman audio yang beredar tersebut Irmawan begitu terangnya mengatakan “Kalau tanggal 14 Februari kerja kita tidak signifikan, saya pastikan Anda pun tidak akan diperpanjang lagi SK itu. Tidak diperpanjang lagi” tetapi pernyataan itu dianggap tidak memenuhi unsur-unsur materil sebagaimana bunyi huruf j Pasal 280.
“Dalam rekaman itu dia bicara mengancam, pengancamannya tidak sesuai unsur Pasal 280 itu sehingga kepolisian memberi pendapat unsur pidananya tidak terpenuhi,” kata Safwani.
Saat dikonfirmasi kembali pada Senin (12/2/2023), Safwani menerangkan yang dimaksud dengan unsur materil tidak terpenuhi berdasarkan huruf j Pasal 280 itu ialah meskipun Irmawan menyingung soal “ancaman” perpanjangan dan pemutusan kontrak, tetapi itu bukanlah wewenang mutlak Irmawan ketika ia terpilih atau kalah dalam pemilu legislatif.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara, Iptu Bagus Pribadi, mewakili pihak kepolisian dalam Sentra Gakkumdu Aceh Tenggara, justru tak tahu-menahu soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Irmawan. Bagus malah mengarahkan untuk menanyakan langsung ke Panwaslih.
“Itu di Panwaslih masih, bukan di Gakkumdu. Belum (belum sampai ke Gakkumdu). Coba tanya kepada Panwaslih,” katanya, Senin (2024).
Mempertanyakan Integritas Pengawas Pemilu
Perbedaan pernyataan antara Panwaslih dengan kepolisian menimbulkan tanda tanya.
Dosen Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Zainal Abidin, yang juga mantan komisioner KIP Aceh mengatakan, laporan dari masyarakat bisa menjadi bahan awal sebagai perkara atau kasus temuan. Gakkumdu punya kewenangan untuk menelusuri lebih lanjut. “Jadi, tidak bisa berhenti saja seperti itu, tetapi harus melakukan investigasi lapangan sehingga ditemukan alat-alat bukti lainnya,” kata Zainal.
Mestinya kata Zainal, Panwaslih bisa bersikap aktif dan menjadikan alat bukti yang ada sebagai sinyal untuk menindaklanjuti. Panwas tidak hanya bersikap pasif, cenderung menunggu laporan masyarakat.
“Jadi, laporan-laporan yang kekurangan alat bukti itu bisa ditindaklanjuti untuk diinvestigasi sendiri. Enggak menunggu. Kalau menunggu bertambah sulit, karena masyarakat kan kadang-kadang yang tidak punya kepentingan agak bosan juga untuk melaporkan,” katanya.
Zainal berpandangan, jika memang perkaranya ada dan intimidasnya ada, tetapi si pelapor kekurangan alat bukti atau tidak memenuhi syarat formil, bukan kasus dugaan pelanggarannya yang dihentikan, melainkan Panwas dengan segala kewenangan yang telah diamanahkan undang-undang bisa menjalankan kewenangannya.
“Karena laporan adalah sinyal awal,” kata Zainal menegaskan.
Penjelasan Zainal terkait keaktifan pemilu barangkali dapat dilihat dari jumlah aduan yang diterima oleh Bawaslu Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak 2022 hingga 2024, ada 80 aduan yang diterima Bawaslu Aceh. Dari jumlah tersebut, hanya 25 aduan atau 31,25 persen yang merupakan temuan Bawaslu. Sedangkan 55 aduan atau 68,75 persen merupakan laporan masyarakat.
Dari 80 aduan, sebanyak 59 aduan atau 73,75 persen yang teregistrasi. Aduan paling banyak berkaitan dengan pelanggaran kode etik sebanyak 26 kasus; 6 kasus terkait dengan undang-undang lainnya; 4 kasus administrasi; dan 2 kasus pidana. Sisanya, 18 kasus bukan pelanggaran dan 3 lainnya dalam proses penanganan.
Kegelisahan mengenai pasifnya pengawas pemilu juga disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. Seharusnya kata Alfian, analisis dan verifikasi yang dilakukan Panwaslih Aceh Tenggara terhadap laporan ini perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tak bisa hanya dengan menganalisis dan memverifikasi dari berkas laporan yang masuk saja.
“Secara psikologi kita pahami bahwa pendamping desa tidak sembarangan membuka informasi ini, karena mereka orang yang sedang diancam, apalagi ini menyangkut pekerjaan,” kata Alfian, seraya menambahkan, selain kasus ini ada satu kasus lagi yang dihentikan begitu saja oleh Panwaslih Aceh Tenggara yakni kasus caleg terlibat pelipatan keras surat suara.
Hal ini menurut Alfian menjadi catatan kinerja buruk bagi Panwaslih sehingga dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik.
“Karena kita tahu publik menaruh harapan kepada Panwaslih dalam kerja proses tahapan pemilu sehingga tidak terjadi kecurangan,” kata Alfian.
Fakta bahwa kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Irmawan dilaporkan oleh tiga pelapor saja menurut Alfian sudah mengindikasikan adanya dugaan krisis kepercayaan kepada Panwaslih Aceh Tenggara. Tindak lanjut oleh Gakkumdu sangat bergantung pada rekomendasi dari hasil pleno pengawas pemilu.
“Kuncinya itu di Panwaslih. Menyangkut soal pelanggaran pemilu, sebenarnya ini soal integritas, dalam mendalami sebuah kasus kan aneh kalau Panwaslih yang sudah difasilitasi oleh negara cuma menerima laporan saja. Mereka tidak menemukan temuan sendiri, saya pikir ini perlu dipertanyakan soal integritasnya.”
Lebih lanjut Alfian menguraikan, penyelesaian kasus dugaan pelanggaran pemilu erat kaitannya dengan kapasitas dan integritas, juga kemauan Panwaslih. Jadi, tidak sekadar fokus pada kekurangan syarat-syarat formil maupun materil saja.
“Agak aneh kalau mereka buka kantor hanya menunggu laporan warga, mereka juga punya kewenangan melakukan investigasi terhadap informasi kecurangan yang beredar di masyarakat.”[]
Tulisan ini merupakan hasil liputan kolaboratif yang dilakukan oleh Ihan Nurdin (perempuanleuser.com); Iskandar (ajnn.net); dan Rianza Alfandi (habaaceh.id) yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Aceh.
ANEKA pernak-pernik seperti cincin, bros, tatakan gelas, dan vas bunga terpajang di atas meja berlapiskan taplak putih. Di sebelahnya dipajangkan juga selembar kain tenun bermotif dengan variasi warna putih dan cokelat. Pernak-pernik tersebut tampak unik dan natural karena terbuat dari bahan baku yang tak biasa. Ya, semua pernak-pernik itu terbuat dari bahan baku serat pelepah nanas (pineapple–leaf fibres).
Dipamerkannya aneka produk kerajinan tangan berbahan dasar serat pelepah nanas dengan jenama Keriga tersebut tak lain untuk memeriahkan Peluncuran Sentra Usaha dan Pusat Pengetahuan Serat Nanas Pegasing di Pegasing, Kamis, 1 Februari 2024. Hadirnya sentra usaha dan pusat pengetahuan ini merupakan hasil dari program pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Katahati Institute yang didukung oleh Kedutaan Besar Kanada di Aceh Tengah.
Selain produk dari serat pelepah nanas, dipamerkan juga produk-produk berjenama Markilang dan Samaren yang masing-masing merupakan hasil olahan dari janeng (umbi hutan) dan gula aren dari Samarkilang, binaan Katahati Institute di Samarkilang, Kabupaten Bener Meriah–tetangga Aceh Tengah.
Peluncuran sentra usaha dan pusat pengetahuan tersebut ditandai dengan seremoni yang berlangsung di halaman rumah salah satu warga di Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Sejak pukul sembilan pagi satu per satu warga dan para undangan mulai hadir ke lokasi. Kursi-kursi untuk para tetamu duduk diletakkan di bawah teratak. Di bagian depan terdapat panggung kecil lengkap dengan podium untuk naratama memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Tepat pukul 10.30, acara pun dimulai.
Di antara tamu yang hadir hari itu, selain orang nomor satu di Aceh Tengah dan Bener Meriah, yaitu Bupati Teuku Mirzuan dan Bupati Haili Yoga, berserta jajarannya hingga ke level forkopimcam, juga dihadiri langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, dan unsur dari Keurukon Katibul Wali. Hadir juga Direktur PT Pembangunan Aceh, Ali Mulyagusdin; perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Rahmadani Mbus; dan Co-Founder Pratisara Bumi Foundation Irma Astrid Patricia Sitompul, yang secara khusus datang dari Bali.
Dari Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste hadir langsung Sekretaris Pertama Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat, Stuart Shaw; Koordinator Canada Fund for Local Initiative (CFLI), Kaisa Tokar; dan Senior Analyst Kedutaan Canada untuk Indonesia dan Timor Leste, Abigale McKinnon.
Stuart Shaw didampingi Raihal Fajri dan Bupati Aceh Tengah, Wali Nanggroe, dan Bupati Bener Meriah menerima cinderamata lukisan bendera Indonesia–Kanada berbahan serat nanas.Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri, mengatakan kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan bagi perempuan Gayo telah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dari Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu baru berlanjut ke Kabupaten Aceh Tengah. Dua wilayah di Dataran Tinggi Aceh ini menurut Raihal memiliki potensi hasil hutan nonkayu yang sangat besar. Potensi ini jika dikelola dengan baik, tidak saja bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga dapat menjaga keberlangsungan hutan Gayo yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
Raihal mengatakan, Katahati Institute sejak awal melalui program-program kewirausahaan sosialnya memang menyasar kelompok-kelompok perempuan untuk diberdayakan. Sebagai payung bagi aktivitas kelompok di dua kabupaten tersebut, Katahati juga sudah menginisiasi terbentuknya koperasi multipihak Perempuan Gayo Sejahtera. Koperasi ini menjadi penting sebagai wadah bagi kelompok agar bisa terus berkembang. Selain, untuk memudahkan pemasaran produk.
“Kami sebagai inisiator dukungan sentra usaha sosial dan pusat pengetahuan ini merasa bangga dapat mendorong upaya ini bersama masyarakat dan pemerintah dari dua kabupaten ini. Kita perlu bersama-sama mewujudkan pelibatan perempuan dan remaja putri guna mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu untuk keberlanjutan ekonomi dengan memastikan lingkungan tetap terjaga,” kata Raihal dalam sambutannya di hadapan para hadiri.
Lebih lanjut Raihal mengatakan, Perempuan Gayo Sejahtera merupakan inisiatif usaha sosial Katahati Institute sebagai ruang bagi perempuan Gayo untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan pengelolaan limbah pelepah nanas. Bener Meriah dan Aceh Tengah yang menjadi bagian KEL merupakan rumah bagi empat spesies kunci yang terancam punah, yaitu orangutan, harimau sumatra, badak sumatra, dan gajah sumatra. Karena itulah, tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah itu menjadi tugas bersama.
“Di masa depan, saya berharap, inisiatif ini akan menjangkau beberapa wilayah lain dalam Kawasan Ekosistem Leuser,” kata Raihal di akhir pidatonya.
Potensi Serat Nanas Pegasing
Kecamatan Pegasing di Kabupaten Aceh Tengah sudah lama dikenal sebagai sentra penghasil nanas. Kebun-kebun nanas di kecamatan ini semuanya milik masyarakat. Per tahun 2022, berdasarkan data Balai Penyuluh Pertanian, setidaknya terdapat 16 hektare areal perkebunan nanas di Pegasing. Pemerintah daerah setempat pun mendukung agar pegasing bisa dikembangkan sebagai agrowisata nanas. Sebagai komoditas, tak hanya buah nanas yang dapat diolah menjadi berbagai jenis produk turunan lainnya. Limbahnya yang berupa daun atau pelepahnya pun dapat diolah dan memiliki nilai ekonomi tinggi dalam industri tekstil. Pemanfaatan limbah inilah yang masih belum dilirik oleh masyarakat setempat sampai akhirnya Katahati Institute hadir.
Serat dari pelepah tanaman yang berasal dari famili bromelia ini termasuk jenis serat yang cukup populer. Dalam industri fesyen, penggunaan serat nanas sebagai bahan dasar tekstil merupakan alternatif untuk mendukung terwujudnya green industry yang berkelanjutan. Bagi perempuan Gayo, pengolahan limbah pelepah nanas ini menjadi harapan baru untuk menggerakkan ekonomi mereka.
Ketua Kelompok Keriga, Inayati Rahmatillah, mengatakan kehadiran Katahati Institute untuk mendampingi kelompok perempuan di Pegasing merupakan gayung bersambut. Ia sendiri sudah lama mengetahui jika kain dari serat nanas memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Hanya saja, karena keterbatasan pengetahuan dan sarana, limbah-limbah daun nanas selama ini hanya difungsikan sebagai pupuk alami di perkebunan nanas.
“Setelah Katahati hadir, kami mendapatkan pelatihan cara mengolah limbah daun nanas, kapasitas kami meningkat. Kami percaya apa yang kami lakukan ini memberikan manfaat bagi kelompok dan lingkungan,” kata Inayati.
Inayati Rahmatillah menunjukkan pelepah nanas yang bisa dipanen untuk diambil seratnya. Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Sejak mendapatkan pelatihan di pengujung tahun 2023 lalu, kelompok Keriga setidaknya sudah mengolah 750 kilogram pelepah nanas. Bahan baku serat itu mereka beli dari para petani di Pegasing. Sekitar lima ratus produk turunan sudah dihasilkan, di antaranya, aneka pernak-pernik yang dipamerkan dalam peluncuran tersebut.
Untuk mendapatkan bahan baku menurut Inayati tidaklah sulit. Bahkan, untuk mendapatkan pelepah sebanyak 300 kilogram saja bisa diperoleh dari satu kebun. Untuk menjaga kualitas serat, pelepah yang dipanen setidaknya memiliki panjang 60 sentimeter. Sebelum diolah, pelepah-pelepah itu disortir terlebih dahulu agar ukurannya standar. Selanjutnya dijemur.
“Baru setelah itu diserut dengan mesin untuk mengambil seratnya. Serat ini kemudian dicuci dan dijemur lagi sampai kering,” kata alumnus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala itu.
Alat tenun. Dok Katahati Institute
Serat-serat yang sudah kering itulah yang nantinya diolah menjadi aneka produk padat karya, seperti bros, gelang, tatakan gelas, gantungan kunci, atau dipintal menjadi benang. Untuk menyerut dan memintal benang juga tak sulit lagi karena kedua alat itu sudah difasilitasi oleh Katahati Institute. Mesin penyerut mirip dengan mesin yang biasa digunakan pedagang air tebu. Untuk sementara alat ini hanya boleh dioperasikan oleh Inayati karena perlu kehati-hatian tingkat tinggi saat proses penyerutan.
Untuk sementara, produk turunan yang dihasilkan memang baru sebatas pernak-pernik. Ke depan, mereka berencana untuk mengolah serat tersebut menjadi kain.
“Belum lama ini kami sudah dilatih oleh pengrajin tenun serat nanas dari Lombok. Gambaran besarnya sudah ada,” kata Inayati.
Apresiasi Keberhasilan Katahati
Stuart menyodorkan tangannya untuk melakukan “tos” dengan seorang bocah di stan produk. Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Sekretaris Pertama Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat, Stuart Shaw, mengapresiasi kerja-kerja pendampingan yang telah dilakukan Katahati Institute selama dua tahun terakhir di Gayo.
Stuart sangat terkesan dengan semangat dan keberhasilan perempuan Gayo dalam melihat dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah mereka, khususnya olahan dari serat nenas. Apalagi, Stuart juga sudah melihat keberhasilan pengembangan produk serat nanas di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia meyakini keberhasilan yang sama juga dapat diwujudkan di Gayo.
“Dengan kerja keras pasti akan sukses, pasti akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Aceh nanti. Ini membuat kami dari kedutaan sangat senang karena salah satu prioritas kami adalah mendukung dan memberdayakan perempuan,” kata Stuart dalam wawancara terpisah dengan awak media.
Lebih lanjut Stuart mengatakan, pihaknya terkesan dengan keberhasilan Katahati di Samarkilang sehingga membuat mereka ingin terus mendukung.
“Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Katahati dan ada kemungkinan bisa berlanjut tahun depan kalau ada ide-de baru. Kami senang bekerja sama dengan mitra yang berprestasi seperti Kahati,” ujar Stuart.[]
MENJELANG asar sore hari itu, langit Menggamat tampak redup dikulum mendung. Matahari memang tampak bermalas-malasan sejak pagi. Bahkan, rintik hujan mulai jatuh satu per satu saat perempuanleuser.com tiba di Desa Simpang Dua, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, Rabu, 8 November 2023.
Perjalanan di Simpang Dua hanya sampai pada sebuah jembatan kecil berkonstruksi permanen di pinggiran desa. Jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga untuk pergi ke kebun serta menuju ke lokasi pertambangan yang ada di Simpang Dua. Di kejauhan tampak sebujur pegunungan yang masih tertutup oleh pepohonan. Sementara itu, di bagian bawah tampak tanah-tanah kuning yang sudah “plontos”.
“Itu area tambang bijih besi,” kata S (40), salah satu warga Menggamat yang menemani perempuanleuser.com ke lokasi.
Saking dekatnya areal tambang dengan permukiman warga, deru alat berat dan truk terdengar hingga ke tempat kami berdiri di jembatan.
Saat melongok ke bawah, air sungai tampak keruh karena material tanah yang sudah dikeruk di atasnya terikut oleh aliran sungai. Sedangkan di percabangan sungai yang lain, airnya tampak hijau dan jernih. Pemandangan yang sangat kontras.
Sementara itu, dua bocah terlihat berenang dengan riang di sungai yang keruh itu. Mereka melompat dan menyelam di bawah air tanpa terganggu dengan keruhnya air sungai.
Tak berlama-lama di situ, dengan dua sepeda motor, perempuanleuser.com beranjak menuju ke Desa Simpang Tiga, yang bersebelahan dengan Simpang Dua. Simpang Tiga adalah desa terakhir yang berbatasan langsung dengan hutan.
Di desa inilah terdapat lokasi pertambangan milik PT Beri Mineral Utama yang pada Juli 2023 telah menyebabkan kemurkaan masyarakat Menggamat. Pasalnya, perusahaan yang mendapat izin usaha pertambangan untuk menambang bijih besi itu turut menambang emas. Buntut dari kemurkaan itu, izin eksplorasi perusahaan tambang emas ilegal itu dicabut.
Namun, petaka yang ditinggalkan oleh perusahaan itu terus menjadi momok bagi masyarakat Menggamat.
Rintik hujan sore itu semakin lebat. Jalan menanjak berupa tanah kuning yang belum teraspal menuju lokasi BMU menjadi licin dan lengket. Nyaris saja sepeda motor yang dikendarai tergelincir karena kehilangan keseimbangan.
Di pinggir aliran sungai yang ada di Desa Simpang Tiga, tampak sebuah alat berat sedang mengeruk endapan lumpur di sungai. Sebelumnya, pada aliran sungai yang lain tampak seorang perempuan mencuci pakaian di sungai.
Perjalanan kami di Simpang Tiga hanya sampai di simpang masuk areal PT BMU.
“Ulah perusahaan emas ilegal itulah yang telah menyebabkan Sungai Menggamat menjadi keruh berlumpur pada Juli lalu,” kata S di sela-sela obrolan.
***
Penampakan pusat ibu kota kecamatan Kluet Tengah di Desa Koto, Kemukiman Menggamat, Aceh Selatan. @perempuanleuser.com
MENGGAMAT adalah satu dari dua kemukiman (kelurahan) di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Luas Kecamatan Kluet Tengah hanya 127,45 kilo meter dan memiliki 13 desa: Jambo Papan, Koto Indarung, Siurai-Urai, Malaka, Lawe Melang, Koto, Kampung Sawah, Kampung Padang, Pulau Air, Mersak, Simpang Dua, Simpang Tiga, dan Alur Kejrun.
Ibu kota kecamatan ini terletak di Desa Koto. Berdasarkan data Kluet Tengah Dalam Angka 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, per tahun 2021, jumlah penduduk di kecamatan ini kurang dari delapan ribu jiwa.
Sebagian besar masyarakat Menggamat menggantungkan hidupnya dari pertanian dan perkebunan. Mereka bercocok tanam palawija seperti padi dan sayur-sayuran. Ada juga yang menggantungkan hidup dari kebun durian, pisang, pinang, nilam, ataupun sawit.
Ada beberapa sungai di wilayah Menggamat, di antaranya, Sungai Menggamat dan Sungai Cempali yang menjadi sumber kehidupan tersendiri bagi masyarakatnya. Aneka jenis ikan air tawar di dua sungai tersebut menjadi sumber protein hewani bagi warga Menggamat yang jauh dari laut.
Selain itu, mereka juga mengandalkan sungai untuk mandi dan mencuci, serta kebutuhan air bersih lainnya. Untuk minum, warga mengandalkan sumber-sumber mata air maupun air tanah (sumur).
Sistem kekerabatan masyarakat di sana tergolong tinggi karena mereka sangat homogen. Di Kecamatan Kluet Tengah, dominan penduduknya adalah suku Kluet atau Keluwat yang masuk dalam etnis rumpun Batak. Selain di Kluet Tengah, suku ini juga mendiami wilayah Kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, dan Kluet Timur di Aceh Selatan.
Belakangan, sejak ditemukan kandungan mineral bijih besi dan emas di dalam perut tanah Menggamat, perusahaan tambang mulai masuk untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi. Warga pun ikut-ikutan mengolah emas secara mandiri. Dari sini lah, pelan-pelan ketenangan alam di Menggamat terusik.
“Puncaknya pada bulan Juli 2023, Sungai Menggamat tiba-tiba berubah warna menjadi sangat keruh, lebih pekat dari cokelat susu, warnanya cokelat kemerahan,” kata E (34), warga Desa Koto pada Senin, 6 November 2023.
Perubahan warna air sungai ini menggegerkan warga karena kondisi air keruh seperti itu bertahan hingga sepekan. Apalagi cuaca bulan Juli sedang terik-teriknya dan tidak sedang turun hujan.
“Kalaupun keruh karena hujan, warnanya tidak kemerahan seperti itu, cokelat biasa saja,” kata E lagi.
Penampakan Sungai Menggamat pada Juli 2023.
Selidik punya selidik, keruhnya sungai ternyata disebabkan oleh longsoran material tanah yang dikeruk oleh perusahaan tambang PT Beri Mineral Utama yang berada di hulu, tepatnya di Simpang Tiga. Dari hulu yang berada di Simpang Tiga, aliran Sungai Menggamat ini setidaknya melewati delapan desa di Kluet Tengah, yaitu Simpang Dua, Mersak, Pulau Air, Kampung Padang, Kampung Sawah, Koto, dan Malaka hingga akhirnya menuju hilir yang berujung ke Samudra Hindia di selatan.
PT Beri Mineral Utama merupakan salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan data izin usaha pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Aceh, PT BMU memiliki izin terbit dengan SK Nomor 13 Tahun 2014 dengan cakupan areal seluas seribu hektare di Kluet Tengah.
Izin berlakunya sejak 12 Desember 2012 hingga 24 Januari 2032 dengan izin komoditasnya untuk mineral bijih besi. Inilah yang menjadi punca murkanya warga Menggamat. Selain mengambil bijih besi, diam-diam perusahaan ini juga mengambil emas.
Warga resah karena proses perendaman material yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dapat mencemari sungai-sungai mereka.
Efek keruhnya air sungai, warga pun bergerak. Persoalan itu diadukan ke pihak kecamatan hingga sampai ke pihak kabupaten, seterusnya sampai ke tingkat provinsi. Masyarakat mendesak agar izin operasional PT BMU dicabut permanen. Perendaman emas yang dilakukan di hulu jelas-jelas mengancam hajat hidup ribuan warga Menggamat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan, terhitung Kamis, 14 September 2023, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BMU.
“Pencabutan izin ini dilakukan setelah Pemerintah Aceh menerima hasil evaluasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam wilayah Aceh,” kata Muhammad MTA.
Berdasarkan hasil audit juga, PT BMU terbukti melanggar izin usaha pertambangan karena turut menambang emas, padahal izin yang dikantongi hanya untuk menambang bizin besi. Perusahaan itu terbukti melakukan eksploitasi dan perendaman batuan menggunakan cairan sianida.
Tim Evaluasi juga tidak menemukan adanya setling pond atau kolam pengendapan di wilayah IUP PT BMU sehingga air limpasan atau run off langsung menuju ke perairan umum.
Kelalaian ini menurut Muhammad MTA, sebagaimana dikutip dari laman acehprov.go.id, tidak saja berbahaya bagi masyarakat di sekitar kawasan, tetapi juga merusak lingkungan dan habitat sungai. Selain pencabutan izin, perusahaan juga diwajibkan untuk menyelesaikan berbagai tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara dan daerah hingga berakhirnya izin.
Masuk Kawasan Ekosisten Leuser
Akses jalan menuju ke lokasi PT BMU di Simpang Tiga, Menggamat. @perempuanleuser.
Berdasarkan penuturan tetua kampung Simpang Tiga, Sy (50), eksplorasi mineral di Menggamat sudah mulai dilakukan jauh sebelum pecahnya konflik bersenjata di Aceh yang eskalasinya terus memuncak pasca dicabutnya Daerah Operasi Militer (DOM) pada Agustus 1998. Seiring dengan itu, mulai ada perusahaan pertambangan yang masuk untuk melakukan eksploitasi hingga diketahui adanya potensi mineral berupa bijih besih, emas, maupun batu kuarsit di perut bumi Menggamat.
“Berangkat dari sinilah mengapa banyak warga Menggamat yang mengolah emas sendiri. Mereka berpikir daripada emasnya diambil oleh perusahaan lebih baik diambil sendiri,” kata Sy, Rabu, 8 November 2023, yang juga mantan pekerja di perusahaan tambang.
Yang dikatakan Sy benar adanya. Banyak warga Menggamat mengolah emas secara tradisional dengan alat yang mereka sebut gelendong. Limbahnya ditampung di kolam penampungan dan airnya kemudian dialirkan ke parit-parit kecil.
Berakhirnya konflik bersenjata yang ditandai dengan perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005, telah membuka keran “investasi” ke Aceh Selatan, termasuk di sektor pertambangan.
Pada 2010 misalnya, Pemerintah Aceh menerbitkan izin operasi produksi emas untuk PT Multi Mineral Utama seluas seribu hektare. Diikuti penerbitan izin operasi produksi bijih besi seluas seribu hektare untuk PT Beri Mineral Utama pada 2014. Penerbitan izin juga diberikan kepada Koperasi Serba Usaha Tiga Manggis seluas 200 hektare pada tahun 2020 dengan durasi sepuluh tahun.
Selain itu, juga ada penerbitan izin eksplorasi untuk dua perusahaan, yaitu PT Kotajajar Lempung Persada seluas 345 hektare pada 2022 untuk mineral jenis tanah liat (clay) dan PT Kotajajar Limestone Persada untuk eksplorasi batu gamping seluas 1.800 hektare pada 2019. Semua aktivitas pertambangan ini berpusat di desa-desa yang ada di Menggamat (Kluet Tengah).
Bahkan pada pertengahan 2023 perusahaan tambang lain juga mulai masuk ke Menggamat dan meminta rekomendasi kepala desa untuk izin penambangan kuarsit di Gampong Malaka dengan luas 46 ha.
Ironinya, beberapa desa di Menggamat bersama sejumlah desa di tiga kecamatan lainnya di Aceh Selatan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Yakni hutan hujan seluas 2,6 juta hektare yang berperan besar sebagai penyangga hajat hidup masyarakat Aceh, terutama yang berkaitan dengan sumber air bersih. Berdasarkan data Walhi Aceh, tercatat 1,18 persen dari total 3.800 hektare areal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Aceh terdapat di Kabupaten Aceh Selatan.
“Itu artinya, ada 41,16 hektare PETI yang terdapat di Aceh Selatan dan tersebar di tiga kecamatan yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yaitu Kluet Tengah tiga desa, Pasie Raja dua desa, dan Sawang satu desa,” kata Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Afifuddin Acal pada Kamis, 21 Desember 2023.
Ketiga desa di Kluet Tengah yang berada di Kemukiman Menggamat adalah Desa Simpang Dua, Desa Simpang Tiga, dan Desa Mersak. Di Simpang Dua dan Simpang tiga inilah lokasi tambang berada.
Bahkan menurut Sy, hampir seluruh wilayah Desa Simpang Tiga masuk dalam kawasan konsesi tambang.
“Hampir semua desa ini dia (perusahaan tambang) kuasai, luasnya seribu hektare, itu di pinggir sawah sana, di gunung sebelah sana, sampai ke puncak terus ke Silolo (Pasie Raja) sampai ke bawah,” kata Sy sambil menujuk ke kawasan perbukitan di sekitar tempat tinggalnya.
Penggalian material tambang yang dilakukan PT BMU di Simpang Tiga tepat berada di hulu sungai sehingga mengalirnya material tambang ke sungai tak bisa dihindari.
“Apa pun ceritanya, sehebat apa pun teknisnya, tanah itu tetap ke sungai larinya. Mereka menggali untuk bikin pondok, tanahnya tetap ke sungai, mereka bikin bak perendaman itu lokasinya di atas sungai. Kenapa kemarin itu sungainya keruh, karena memang yang dirusak mata airnya. Jadi memang benar-benar dari hulunya yang dikerok,” ujar Sy.
Sungai Melang atau Lawe Melang di Menggamat. @perempuenleuser.com
Masih berdasarkan data Walhi Aceh, seluas 30,19 hektare kawasan PETI di Aceh Selatan melewati Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet. Sementara itu, berdasarkan data Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), selama lima tahun terakhir tercatat lima ratus hektare lebih hutan di DAS Kluet kehilangan tutupannya oleh berbagai aktivitas, di antaranya karena pertambangan.
Kehilangan tutupan hutan terbesar terjadi pada tahun 2020 seluas 165 hektare dan tahun 2018 seluas 135 hektare. Diikuti tahun 2022 seluas 101 hektare dan tahun 2021 seluas 91 hektare. Pada tahun 2019 tutupan hutan yang hilang seluas 85 hektare.
Rusaknya Sungai Menggamat
Penampaian air Sungai Menggamat dalam keadaan normal. @perempuanleuser.com
Kehadiran perusahaan tambang ke Menggamat sudah lama ditolak oleh masyarakat setempat. Bahkan penolakan dilakukan sejak tahun 2012. At (60) adalah salah satu perempuan yang sejak sepuluh tahun silam dengan tegas menolak masuknya tambang ke Menggamat. Ia menggalang ibu-ibu dan berdemo melawan perusahaan tambang PT Pinang Sejati Utama pada 2012.
“Kami demo mulai di kampung sampai ke Tapaktuan—ibu kota kabupaten,” kata At, saat ditemui di rumahnya, Selasa, 7 November 2023.
“Mobil-mobil perusahaan yang lewat kami adang dengan tali dan kayu, kami bentangkan di jalan supaya mobilnya nggak bisa lewat,” katanya lagi.
At berkisah, ketika itu warga meradang karena kehadiran truk-truk perusahaan tidak hanya merusak jalan, tetapi sampai menyebabkan bayi lahir di perjalanan karena terhalang antrean truk perusahaan.
Pemicunya, kata At, sudah jauh sebelum itu. Ketika warga mulai kesusahan mendapatkan air bersih. Sungai-sungai menjadi keruh dan tidak bisa lagi digunakan untuk mandi. Para pedagang yang kiosnya di dekat jalan dagangannya menjadi kotor dan berdebu.
Pernah suatu malam ketika sedang tidur, tiba-tiba At mendengar deru truk pengangkut material tambang. At bangkit tidurnya dan segera ke jalan untuk mencegat mobil tersebut.
“Woe! Woe! Woe! Pulang! Pulang! Pulang!” kata At menirukan teriakannya kala itu. “Lalu teman saya datang dan melempari truk dengan batu, dari situlah kami lanjut demo ke Tapaktuan karena situasi sudah memanas. Asal lewat mobil tambang selalu kami lempar,” tambah dia.
Satu dekade lebih sejak demo-demo yang dilakukan At berlalu, kondisi di Menggamat bukannya malah membaik. Justru semakin memburuk. Aneka jenis ikan air tawar yang dulu hidup di Sungai Menggamat satu per satu hilang tak berwujud. Tak ada lagi ikan yang bisa dipancing warga.
“Karena memang ikannya sudah tidak ada,” kat S kesal.
“Bukan cuma itu, yang kami tahu sejak perusahaan tambang hadir kami di sini jadi lebih sering banjir, air sungai sering keruh, aliran sungai juga terjadi pendangkalan, sawah-sawah berlumpur yang berdampak pada berkurangnya hasil panen, ikan-ikan juga pada mati,” ujar ayah satu anak itu.
Di Kluet Tengah menurut S ada beberapa sungai, seperti Sungai Cempali, Sungai Melang, dan Sungai Kluet, tapi yang terdampak langsung dengan aktivitas pertambangan adalah Sungai Menggamat. Nyatanya, meskipun IUP PT BMU di Simpang Tiga sudah dicabut, tetapi karena yang di Simpang Dua masih beroperasi, kondisi air sungai seperti pada Juli lalu terulang kembali sepekan sebelum berakhirnya 2023.
Di minggu ketiga Januari 2024 ini, warna air Sungai Menggamat kembali semerah bata.
Sungai yang dulu berlimpah air, kini menjadi dangkal, airnya menyusut dan delta-delta terbentuk. Rerumputan beranak-pinak di delta itu. Kini hanya tinggal Sungai Cempali yang menjadi tumpuan utama masyarakat Menggamat, baik sebagai sarana transportasi air menuju Desa Alue Kejruen, maupun untuk mencari ikan air tawar seperti keureuling atau ikan jurung.
Warga Menggamat lainnya, M, tak lagi dapat menyembunyikan kedongkolannya. Teriakan-teriakan masyarakat menurutnya hanya angin lalu dan tak ditanggapi serius oleh yang berwenang.
“Keruh air jika kita diam, jernih air jika selalu kita ribut. Tidak mesti hujan atau kemarau. Sampai kapankah keributan ini akan terjadi di tanah Seuramoe Mekah ini?” kata M bernada putus asa pada Selasa, 30 Desember 2023.
Yang lebih mencemaskan warga adalah dampak dari terbawanya zat-zat kimia di aliran sungai yang secara kasat mata efeknya telah dirasakan oleh masyarakat. Anak-anak yang mandi disungai terkena gatal-gatal. Beberapa ibu ditanyai juga menceritakan hal yang sama.
M adalah ibu dua anak yang akhirnya melarang putri sulungnya berenang di sungai karena gatal-gatal yang dideritanya tak kunjung sembuh.
“Kalau diobati sembuh sebentar, begitu mandi lagi di sungai, gatal lagi, setelah saya larang mandi di sungai barulah anak saya tidak gatal-gatal lagi,” kata M Rabu, 8 November 2023, sambil menunjukkan bintik-bintik bekas gatal di kaki putrinya yang kini sudah memasuki usia sekolah dasar.
Penampakan kaki putri M yang bekas gatal-gatal. @perempuanleuser.com
Menurut Manager Advokasi HAkA, M Fahmi (38), apa yang terjadi di Menggamat seperti simalakama. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat sama-sama berdampak terhadap lingkungan, terutama kerusakan sungai. Namun, dengan skala produksi yang lebih besar, dampak negatif dari perusahaan jelas-jelas lebih besar.
“Yang menjadi masalah besar ini dari perusahaan karena memang langsung ke aliran sungai. Dampaknya juga sudah dialami oleh masyarakat, bukan soal keruhnya air, tapi juga habitat yang hidup di air itu mulai hilang, seperti ikan-ikan air tawar,” kata Fahmi, Rabu, 27 Desember 2023.
Persoalan ini memang menjadi ancaman bagi hajat hidup warga Menggamat karena mereka menggunakan langsung air sungai untuk mandi atau mencuci pakaian. Apalagi lokasi tambang berada di wilayah yang lebih tinggi dari permukiman penduduk.
Fahmi menyebut dalam kasus Menggamat, diperlukan penegakan hukum dan semua tambang yang beroperasi di Menggamat dievaluasi kembali. Selain itu ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh sungkan untuk mengambil tindakan.
“Dampak dari tambang ini tidak hanya di Menggamat, tetapi juga bagi tiga kecamatan lain di bawahnya seperti Kluet Tengah, Kluet Utara, dan Kluet Selatan karena aliran sungainya sama,” kata Fahmi.
Meski belum ada penelitian yang spesifik, Fahmi meyebut bahwa efek dari kehadiran perusahaan tambang di Menggamat lebih dari sekadar hilangnya ikan-ikan di sungai atau munculnya gatal-gatal pada anak-anak yang mandi di sungai. Namun, telah menyebabkan lahirnya bayi-bayi yang prematur.
“Ini efek dari limbah-limbah yang mereka buang ke parit-parit, lalu limbah itu ada yang dimakan oleh hewan-hewan peliharaan, kemudian hewan itu mereka konsumsi, akhirnya berdampak pada janin-janin yang lahir cacat atau prematur,” kata akademisi Universitas Syiah Kuala, Herman (38), yang berasal dari Kluet, Aceh Selatan.
Sebagai “alumni” yang dulunya turut melakukan demo-demo menolak tambang di Menggamat, menurut Herman penyadaran tentang bahaya tambang, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan masyarakat perlu terus dilakukan.
Apa yang dituturkan Herman diamini oleh S. Bahkan anak laki-laki S yang kini berusia dua tahun, juga lahir prematur.
Bagi segelintir warga Menggamat, menolak eksistensi perusahaan tambang di sana ibarat perjuangan yang tak tahu kapan ujungnya. Karena selain berhadapan dengan perusahaan, mereka juga berhadapan dengan warga yang protambang.
Hal ini terlihat ketika terjadi demo penolakan terhadap PT BMU pada Juli 2023, tak semua warga mau terlibat. Bahkan ada yang kena ancam dan dikucilkan karena terang-terangan menyatakan menolak tambang. Ada yang istrinya terancam dipindahkan tempat kerja karena suaminya menolak tambang. Di lapangan menjadi lebih sulit karena yang menolak dan yang pro ada yang masih bertali kerabat.
Meski begitu, harapan terus dipupuk. S berharap agar pemerintah tidak setengah hati menyahuti suara hati masyarakat yang mengharapkan tak ada lagi eksploitasi tambang di Menggamat. Tak hanya BMU yang dicabut IUP-nya. Tetapi perusahaan lain yang masih beroperasi.
“Meskipun BMU sudah dicabut izinnya, tetapi perlu dipastikan tak ada lagi aktivitas yang dilakukan diam-diam karena alat beratnya masih di lokasi,” kata S.[]
SUATU hari, Irlan Ahmadi dan Martunis masuk hutan di kawasan Tapaktuan, Aceh Selatan, untuk berkebun.
Saat matahari condong ke barat, Martunis pamit pada Irlan yang biasa disapa Silan untuk melihat sarang walet di gua. Mereka pun berpisah karena jalur yang dituju berbeda. Silan melanjutkan kegiatannya berkebun.
Ketika senja menjelang dan saatnya pulang ke rumah, mereka tidak kembali bersama. Silan sempat berteriak, memanggil Martunis, tapi tidak ada jawaban. Dia mengira kalau Martunis sudah pulang.
Sesampai di kampung, Silan baru menyadari jika Martunis belum pulang. Warga kasak-kusuk karena kedua sahabat karib itu tak pulang bersama.
Beberapa warga bertanya pada Silan kenapa Martunis tidak pulang bersamanya. Yang ditanya bingung karena sebelumnya mengira kalau Martunis sudah pulang duluan.
Warga pun segera memutuskan untuk mencari Martunis. Semalaman mereka mencari dalam hutan. Hasilnya nihil.
Martunis baru ditemukan keesokan harinya, tapi sudah tidak bernyawa lagi. Lokasinya dalam hutan sekitar 25 kilometer dari permukiman penduduk. Kondisi tubuhnya sangat mengenaskan karena dimangsa harimau.
Peristiwa itu terjadi, 13 tahun silam. Tepatnya, Oktober 2010. Namun, dalam ingatan Ketua KSM Rimueng Aulia, Masrita, kisah memilukan yang merenggut Martunis itu seolah baru terjadi kemarin.
Kejadian itu diceritakannya kepada sejumlah jurnalis yang bertandang ke Gampong Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, Jumat, 8 Desember 2023.
“Warga yang dimangsa harimau itu adalah abangnya beliau ini,” tutur Masrita, seraya menunjuk pemuda berambut gondrong yang duduk persis di sebelahnya: Musir Riswan.
Musir Riswan (rambut gondrong) dan Masrita (bertopi) saat menerima kunjungan jurnalis di Sekretarit KSM Rimueng Aulia di Gp Panton Luas, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Yang ditunjuk tersipu. Seketika perhatian tertuju pada Musir karena setelah abangnya dimangsa harimau, dia justru memilih bekerja pada isu-isu penyelamatan satwa liar, khususnya harimau.
“Saya tidak ingin ada manusia lain menjadi korban seperti abang saya,” ujarnya, saat ditanya alasannya memilih bekerja sebagai relawan penyelamatan sang raja hutan.
Menurutnya, untuk menyelamatkan manusia dari konflik dengan satwa liar, terutama harimau, binatang buas itu juga harus diselamatkan.
Setahun setelah musibah menimpa abang kandungnya, Musir memutuskan menjadi relawan yang berafiliasi dengan Wildlife Concervation Society (WCS), untuk memitigasi interaksi negatif antara manusia dan harimau. Saat itu, tugasnya “bergerilya” di hutan untuk memasang kamera trap agar pergerakan harimau di Aceh Selatan dapat dipantau.
Saat ini, Musir menjadi Team Leader Wildlife Response Unit (WRU) Aceh Selatan yang membawahi wilayah kerja mulai dari Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.
Peristiwa nahas yang terjadi pada 2010 itu menjadi titik balik kepedulian warga Panton Luas terhadap satwa liar dan lingkungan.
Dalam ingatan Masrita, sejak dulu warga di sana memang hidup berdampingan dengan alam. Karena desa mereka dilingkari hutan lebat, keberadaan satwa liar seperti harimau dan orang utan menjadi bagian kehidupan mereka.
Warga menyebut harimau dengan panggilan “nenek” sebagai bentuk penghormatan. Pantang menyebut nama binatang buas itu secara langsung dengan sebutan harimau.
Belakangan mereka menyadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan leluhur seperti terlupakan karena pengaruh perkembangan zaman atau desakan ekonomi.
Misalnya, menebang hutan secara serampangan atau mengabaikan norma pantangan masuk ke hutan. Ini yang memicu harimau turun ke dekat permukiman warga sehingga memangsa ternak, bahkan manusia. Mereka menyadari, lunturnya kearifan leluhur bisa memicu reaksi alam, termasuk dari satwa liar.
Sebulan sebelum kejadian Martunis diterkam harimau, Masrita yang kini genap berusia setengah abad mengaku melihat raja hutan sedang mencakar-cakar tanah perbukitan di pinggir jalan ke Panton Luas. Ekor harimau itu panjang. Badannya agak langsing.
“Rimueng aulia kalau kami bilang di sini,” katanya.
Kala itu, pria paruh baya yang masih tetap energik itu pun mencoba berkomunikasi dengan “Sang Nenek”.
“Janganlah main di sini, nanti ditembak. Kalau kamu bermain di sini, nanti masyarakat jadi takut. Saat itu mungkin dia ingin memberi tanda, hanya saja kita yang tidak paham,” kata Masrita.
Interaksi Negatif
Meski berjarak sekitar enam kilometer dari Tapaktuan, sebelumnya akses jalan ke sana masih tanah, sehingga membuat Panton Luas terisolasi. Untuk ke Tapaktuan menyedot waktu hingga sejam. Jalan ke desa itu baru diaspal ketika pandemi Covid-19 melanda.
Listrik sudah lama ada. Tetapi, jaringan telepon seluler hingga kini belum menjangkau desa ini. Begitupun warga di sana —terutama kaum muda— tetap punya ponsel pintar. Agar bisa terkoneksi dengan internet mereka rela “ngetem” di puncak bukit pinggir jalan utama desa.
Meski namanya Panton Luas, luas desa ini tak sampai 40 kilometer persegi. Warganya hanya 100-an kepala keluarga (KK), yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidup dari hasil hutan.
Desa ini punya potensi sumber daya alam melimpah, terutama satwa. Selain harimau, di sini juga banyak ditemui orangutan, rusa, siamang, ular, dan aneka burung seperti elang, takur, rangkong. Bahkan bunga bangkai sering muncul di hutan desa.
Kontur Panton Luas berbukit dan berbatasan langsung dengan kawasan perhutanan sosial maupun area penggunaan lain yang mentok dengan kawasan hutan lindung. Dengan kondisi demikian, tak heran jika kawasan ini menjadi area “taman bermain” harimau.
“Memang cukup sering harimau muncul di desa kami, tapi tidak di perkampungan,” ungkap Masrita.
Musir mengaminkan ucapan Masrita. Menurutnya, jika dilihat secara administratif, hampir setiap kecamatan di Aceh Selatan berpotensi terjadi konflik manusia dan harimau.
Bahkan, korban terkaman harimau di Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada Januari lalu, adalah tim ranger yang notabenenya sudah punya pengetahuan tentang cara mitigasi dengan satwa liar.
“Aceh Selatan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan hutan. Topografinya memang agak berbeda dengan daerah lain,” tutur Musir.
Dedi Suriadi — warga Lhok Bengkuang yang bertetangga dengan Panton Luas — juga mengeluhkan intensitas turunnya harimau yang memangsa ternak. Pria yang berprofesi sebagai peternak itu sudah tak menghitung lagi jumlah lembunya yang dimangsa “Nenek”.
Namun, kini ia bisa sedikit lebih lega setelah ada solusi berupa kandang antiserangan harimau yang digagas WCS dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di gampongnya.
Kandang antiserangan harimau yang dikelilingi pagar berduri di Gp Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser
Kandang itu tak berbeda dari kandang ternak pada umumnya. Hanya saja, di sekeliling kandang dipagari kawat duri setinggi dua meter lebih, untuk mencegah harimau masuk ke kandang.
Sejak ada kandang, ternak milik Dedi dan warga lain menjadi lebih aman. Dengan cara ini, mereka tak lagi melihat harimau sebagai ancaman.
Apa yang diceritakan Masrita, Musir, dan Dedi bukan mengada-ada. Kepala BKSDA Aceh, Gunawan Alza, menyebutkan, selama lima tahun terakhir, Aceh Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan interaksi negatif harimau tertinggi di Aceh.
“Jumlahnya mencapai 38 kasus interaksi negatif,” kata Gunawan saat menjadi pemateri pelatihan jurnalis di Banda Aceh, pada 26 November 2023.
Kedua terbanyak konflik terjadi di Aceh Timur yang mencapai 14 kasus. Kemudian, disusul Subulussalam 10 kasus, Singkil dan Aceh Tamiang 9 kasus, Aceh Tenggara 8 kasus, Gayo Lues 6 kasus, Aceh Tengah 3 kasus, serta Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Bener Meriah masing-masing dua kasus. Sementara Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Besar masing-masing satu kasus.
Jika dilihat sepanjang 2019-2023, 2020 tercatat sebagai tahun dengan jumlah interaksi negatif harimau tertinggi di Aceh yaitu mencapai 39 kasus. Tahun 2021 ada 33 kasus, 2022 terdapat 20 kasus, dan 2023 per Oktober tercatat 12 kasus. Pada 2019, tercatat ada sembilan kasus.
Gunawan mengakui ada tantangan dalam memitigasi interaksi negatif manusia dengan satwa liar. Salah satunya adalah pergerakan satwa liar yang tentunya tidak mengenal batas-batas administrasi. Selain itu, belum ada sinergi lintas sektoral alias masih jalan sendiri-sendiri. Yang paling parah adalah semakin berkurangnya habitat satwa karena tutupan hutan mengecil.
Pada prinsipnya, jelas Gunawan, dalam menanggulangi konflik adalah persepsi bahwa manusia dan satwa liar sama-sama harus diselamatkan karena keduanya penting.
“Dengan begitu, secara bersamaan kita mempertimbangkan langkah apa yang baik untuk mengurangi risiko kerugian yang diderita manusia berdasarkan pertimbangan untuk kelestarian satwa,” katanya.
Karena site-nya spesifik, maka penanganannya juga berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lain karena tidak ada solusi tunggal, sambil memperhatikan skala lanskap dalam penanganannya.
“Terakhir, menyadari bahwa ini tanggung jawab multipihak,” katanya.
Kearifan Lokal
Lanskap pantai Tapaktuan, Aceh Selatan. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser
Menyadari bahwa penyelesaian interaksi negatif satwa liar menjadi tanggung jawab bersama, warga Panton Luas membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai langkah mitigasi konflik. KSM Rimueng Aulia digagas pada 2016 dan sudah dinotariskan, tahun 2019. Masrita didapuk sebagai ketua.
Kehadirannya disambut baik BKSDA Aceh dan diharapkan menjadi model desa mandiri dalam memitigasi interaksi negatif dengan satwa liar. Rimueng Aulia juga telah terdaftar pula di Kementerian Dalam Negeri sebagai KSM dengan bidang kegiatan spesifik pada konservasi harimau dengan nomor registrasi terdaftar hingga 2028.
Sebagai KSM, warga menyadari betul bahwa kekuatan mereka bersifat kolektif dan misi menyelamatkan manusia dan satwa liar hanya bisa diwujudkan kalau mereka kompak.
Pertama yang dilakukan setelah KSM terbentuk adalah berkomitmen menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan seperti tradisi tulak bala atau tolak bala. Tradisi ini dilakukan pada Rabu abeh atau Rabu terakhir di Bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Pantai, sungai, atau tempat pemandian sering menjadi objek untuk melakukan tradisi tolak bala.
Warga ramai-ramai datang ke lokasi untuk berdoa bersama dan meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala bala, termasuk serangan atau ancaman hewan buas. Mereka juga menghidupkan kembali pantangan-pantangan yang selama ini terlupakan.
“Misalnya, kalau pergi ke hutan tidak boleh sendiri. Begitu juga kalau sedang di hutan, kita bikin asap-asap supaya satwa itu tahu kalau ada manusia di sana,” kata Masrita.
Pantangan lain, jika sedang di hutan, baju yang berkeringat tidak boleh sembarangan disangkut di tunggok atau sisa batang kayu yang sudah ditebang. Selain keringat yang menempel di baju akan mudah terbawa oleh pergerakan angin, juga bisa memancing satwa ketika melihat baju tersebut bergerak-gerak bila diterpa angin.
“Edukasi-edukasi seperti inilah yang terus kita sampaikan kepada warga,” kata Masrita seraya menambahkan, saat tidur di hutan, juga pantang menegakkan kaki. “Itu juga akan menarik perhatian satwa.”
Anggota KSM yang berjumlah sekitar 30-an orang juga rutin melakukan patroli hutan. Suatu kali, mereka melihat penebang kayu di hutan. Warga mengusir penebang itu dan memastikan mereka keluar dari Panton Luas.
Kali lain, warga adu mulut dengan polisi yang menangkap ikan dengan cara meracuni ikan di sungai. Lagi-lagi, si pencari ikan yang tadinya begitu pongah akhirnya angkat kaki dari sana.
Sejak nilai-nilai kearifan lokal dan patroli rutin dilakukan, tutur Masrita, tak pernah lagi ada interaksi negatif dengan harimau. Ia berharap situasi ini bisa bertahan dan mereka bisa berbagi ruang bersama “Nenek”.
Pegiat lingkungan, Afrizal Akmal, menyatakan nilai-nilai kearifan seperti ini menjadikan manusia bisa bersikap “rendah hati” dan tidak memandang satwa liar sebagai musuh. Sehingga, cara-cara yang ditempuh manusia dalam menghadapi satwa liar pun lebih bijaksana.
Narasi “konflik satwa” yang selama ini terbangun, jelas Akmal, justru menimbulkan persepsi seolah-olah satwa yang menyerang manusia. Dengan persepsi itu seakan boleh menghilangkan nyawa satwa-satwa liar itu.
“Seharusnya manusia merenungi, mengapa sekarang harimau menerkam ternak? Mengapa gajah memakan tanaman warga?” tuturnya.
“Mengapa dulu di Tangse, Kabupaten Pidie, harimau bisa turun ke pasar dan warga tidak takut? Karena tidak ada gangguan. Saya pernah lihat sendiri dulu di Tangse, harimau turun ke pasar untuk memakan sisa-sisa ikan yang ditinggalkan pedagang. Setelah itu, dia masuk lagi ke hutan. Gangguannya apa? Menebang hutan.”
Gangguan ekologi inilah, menurut Akmal, bisa membuat satwa merasakan ada energi tak bersahabat dari manusia.
Pada dasarnya, binatang adalah indikator dari keseimbangan alam. Karena instingnya tajam, satwa suka memberi tanda bagi manusia. Cakaran harimau di tanah misalnya, atau desis ular berbisa.
Tanda-tanda yang tak bisa dipahami manusia itu misalnya ketika satwa mengirim sinyal akan terjadinya tsunami di Aceh pada 2004 silam, kata inisiator Hutan Wakaf Jantho itu, Minggu, 10 Desember 2023.
“Begitu juga dengan harimau. Bahkan untuk menyerang kita pun dia memberi tanda. Makanya, kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya ke rumah orang kita bilang salam, ke kuburan kita juga ucapkan salam untuk ahli kubur, begitu juga ke hutan, semua itu ada doanya sendiri,” ujarnya.
Rekan Akmal, Yasser Premana, yang juga pegiat lingkungan menambahkan, masuk hutan memang tak boleh grasa-grusu. Seyogianya, membaca doa Nabi Nuh yang berbunyi, Salamun ‘alanuhin fil-alamin yang artinya kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.
“Kenapa binatang-binatang itu tunduk kepada Nuh saat Nuh mengumpulkan seluruh nenek moyang binatang pada masa itu? Kalau dalam perspektif masyarakat kita kan mistis, padahal itu masuk ke perspektif Islam itu,” katanya, mengajak merenung.
Landok Begu
Tarian Landok Begu. Foto: perempuanleuser
Tanda yang dikirim harimau juga pernah diceritakan warga Gampong Koto, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan.
Adalah Eva dan suaminya Syaukani yang berladang di seberang sungai dan tinggal di pondok. Suatu malam, hujan rintik-rintik. Mereka mendengar suara kresek di luar gubuk yang diyakini sebagai Nenek. Mereka menyakini jika itu adalah tanda karena keesokan harinya terjadi banjir.
Warga Kluet juga menyebut harimau dengan Nenek atau Ndik. Di sini, masyarakatnya juga punya kearifan tersendiri untuk “berkomunikasi” dengan harimau.
“Masyarakat Kluet punya tarian khusus untuk menghindar dari gangguan harimau yang disebut dengan landok begu,” tutur Kasumah, Sarjana Antropologi dari Kluet Utara.
Landok artinya tarian, sedangkan begu adalah harimau. “Landok begu biasanya ditarikan saat ada tolak bala karena serangan harimau juga dianggap sebagai bala,” katanya lagi.
Wanita yang akrab disapa Uma ini mengatakan, landok begu pertama kali dibawakan pada era 1950-60-an oleh Enyak Ali dan Abdul Gani. Bermula saat warga Kluet di Lawe Sawah sering kedatangan Nenek.
“Namun saat konflik (bersenjata antara TNI/Polri dan Gerakan Aceh Merdeka), tolak bala yang disertai tarian ini sempat meredup dan mulai hidup kembali setelah situasi kondusif,” katanya.
Tarian ini, menurut Uma, lahir dari “kreativitas” masyarakat yang ingin membela diri dari serangan harimau.
Gerakannya merupakan simbol warga Kluet yang mayoritas petani. Gerakan atraktif, berpadu tangkas dengan gerakan harimau saat berburu mangsa. Secara tersirat, tarian ini menyimbolkan perselisihan antara manusia dan harimau.
“Makanya dalam tarian ini ada silat atau disebut silek begu,” kata lulusan Universitas Malikussaleh Lhokseumawe ini.
Selama menarikan landok begu, para penari bersenandung dalam bahasa Kluet yang diawali salam dan diakhiri dengan permintaan maaf. Intinya, tunduk pada kerendahan hati dan tidak memandang manusia sebagai makhluk digdaya.[]
JARI-JEMARI Sulastri begitu cekatan saat menganyam lidi-lidi berkuning pucat yang panjangnya kira-kira sehasta lebih. Mula-mula ia merapatkan beberapa batang lidi, kemudian membentuk pola dasar mengikuti kelenturan lidi-lidi tersebut. Begitu seterusnya. Jalinan lidi tindih-menindih dan silang-menyilang hingga menjadi sebuah wadah yang rapi dan kuat. Sementara Sulastri menganyam, rekannya yang lain bertugas memisahkan lidi-lidi dari daunnya. Beberapa yang lain mengobrol santai diselingi canda tawa, Selasa, 12 Desember 2023.
Sulastri adalah salah satu anggota Kelompok Cendana dampingan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Kelompok perempuan tersebut mulai dirintis sejak 2020, tetapi mulai serius dikembangkan dan terbentuk kepengurusan sejak awal 2022.
Mulanya Lastri dan rekan-rekannya berkumpul di dalam rumah Isal-salah satu anggota Kelompok Cendana-untuk menanti kedatangan empat jurnalis perempuan yang bertandang ke Sumber Makmur. Setelah mengudap aneka hidangan berbahan dasar pangan lokal dengan suguhan teh rosela, kumpul-kumpul pun berpindah ke pekarangan rumah. Selembar tikar yang terbuat dari olahan limbah plastik dibentangkan di pekarangan dekat pinggiran sungai. Sungai Rengas namanya. Airnya sedikit, tetapi tampak jernih.
Sulastri begitu cekatan menganyam lidi sawit menjadi tempat buah. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Aneka penganan yang tadi terhidang di dalam rumah Isal dikeluarkan. Ada talas rebus, jagung rebus, onde-onde dari singkong, hingga tiwul—penganan yang terbuat dari singkong yang dikeringkan dan dicampur dengan kelapa parut. Angin siang hari itu bertiup sepoi-sepoi. Sejauh pandangan mata yang terlihat hanya deretan pohon sawit. Tampak seragam seperti serdadu bertudung hijau. Di antara pohon-pohon sawit yang luas itulah terselip satu-satu rumah penduduk. Air dan ikan-ikan di Sungai Rengas telah lama menyusut seiring dengan “invasi” sawit di daerah itu. Konon di Tenggulun inilah sawit pertama kali masuk ke Aceh.
***
Sumber Makmur adalah desa baru hasil pemekaran dari Desa Tenggulun. Usianya belum pun genap setahun. Namun, jumlah penduduk desa ini tergolong banyak, ada sekitar 1.174 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun: Rengas, Sumber Rejo, Adil Makmur, dan Tualang Tukul. Rumah Isal tempat warga berkumpul berada di Dusun Rengas yang bisa diakses melewati titi gantung.
Titi gantung menuju Dusun Rengas dengan latar kebun sawit. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Jarak antardusun cukup jauh. Dari Rengas ke Sumber Rejo misalnya, butuh waktu sekitar setengah jam dengan kendaraan bermotor. Jalan utama desa berkelok-kelok di tengah kebun sawit.
Jaringan internet di sini masih on off. Jangankan jaringan internet, jalan pun masih berkalang tanah. Selama perjalanan menuju ke Sumber Makmur, kita akan merasakan “sensasi” berkuda di sepanjang perjalanan. Di musim kering jalanan sangat berdebu. Sebaliknya, di musim penghujan jalanan menjadi becek dan licin. Jika tak lihai mengemudi bukan tak mungkin roda kendaraan akan tergelincir atau terjebak lumpur.
Dari Kota Langsa (tetangga Aceh Tamiang) membutuhkan waktu dua jam untuk sampai ke Tenggulun. Letak desa ini memang di ujung dan berbatasan langsung dengan Kawasan Ekosistem Leuser.
Namun, yang menjadikan Tenggulun spesial adalah keberadaan hutan restorasi di tengah-tengah hamparan perkebunan sawit yang mahaluas.
Hutan restorasi ini tadinya lahan perkebunan sawit milik perusahaan yang berhasil dibebaskan oleh pemerintah karena telah menyerobot kawasan hutan lindung. Pohon sawit ditumbangkan, direstorasi menjadi hutan agroforestri agar kehadirannya bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumber Makmur. Kawasan ini dikelola oleh beberapa instansi, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Forum Konservasi Leuser. Salah satu komoditas yang sudah dihasilkan di hutan restorasi ini adalah pisang.
“Adapun HAkA mengambil peran untuk memberdayakan masyarakat di sini. Kita mengedukasi mereka mengenai pentingnya menjaga hutan untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Kami juga mengenalkan apa itu Kawasan Ekosistem Leuser,” kata Ayu Rahmadani, staf HAkA yang mendampingi ibu-ibu di lapangan saat berbincang di Stasiun Restorasi Kawasan Hutan Tenggulun di Sumber Makmur, Rabu, 13 Desember 2023.
Pendampingan yang dilakukan oleh HAkA berjenjang. Tak langsung ke pemberdayaan ekonomi. Karena warga Sumber Makmur tinggal di sekitar perkebunan milik perusahaan dan sering terjadi konflik dengan perusahaan, mereka terlebih dahulu dibekali dengan edukasi tentang hukum. Warga diberi penguatan untuk menjadi paralegal. “Setidaknya warga bisa mengadvokasi diri mereka sendiri dengan benar saat terjadi konflik dengan perusahaan,” kata Ayu.
Setelah warga teredukasi mengenai pentingnya menjaga hutan, pentingnya “melek” hukum, barulah mereka diajak untuk memetakan potensi alam atau komoditas yang ada di sana. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok diajak langsung masuk ke hutan. Meski warga di sana tergolong banyak, tetapi tidak semua ibu-ibu mau ikut pendampingan. Ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Cendana umumnya istri-istri yang suaminya tergabung dalam kelompok tani yang mengelola hutan agroforestri tersebut. Jumlahnya masih bisa dihitung jari.
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut diketahui ada beberapa komoditas di Tenggulun. Yang utama tentu saja sawit. Selain itu juga ada pisang, singkong, dan tanaman herbal seperti kunyit. Dari sawit kemudian muncul ide untuk memanfaatkan lidinya sebagai wadah makanan. Sedangkan dari pisang dan ubi diolah menjadi tepung.
Ketua Kelompok Cendana Beti Lestari menunjukan tepung pisang dan tepung ubi yang siap dipasarkan. Foto: Ihan Nurdin/perempuanleuser.com
Lidi-lidi sawit itulah yang sebelumnya dijalin oleh Sulastri sehingga bersalin rupa menjadi wadah kue atau tempat buah bernilai rupiah. Wadah tersebut selanjutnya dipasarkan sehingga bisa menambah penghasilan bagi anggota kelompok. Harganya bervariasi mulai dari lima ribu hingga dua puluh ribu rupiah. Begitu juga dengan tepung ubi dan tepung pisang yang dipasarkan dengan jenama Gulun isi 250 gram dan hingga 1 kilogram.
***
Hampir semua warga di Sumber Makmur menggantungkan hidupnya dari sawit. Ada yang sebagai pemilik kebun, ada juga yang sebagai buruh kebun. Sebagaimana disampaikan Ayu, tingkat kesejahteraan masyarakatnya 50:50. Di sela-sela bersawit, ada juga yang bercocok tanam lainnya. Ada juga warga yang melakukan pekerjaan “sampingan” sebagai penebang kayu ilegal untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Padahal, dengan kondisi desa mereka yang sudah dikepung sawit, efeknya sudah lama dirasakan. Banjir menjadi langganan di Sumber Makmur.
“Banjir bandang pun pernah terjadi di desa kami,” kata Ketua Kelompok Cendana, Beti Lestari yang rumahnya di Dusun Sumber Rejo.
Bukan hanya itu, mereka juga kewalahan untuk mendapatkan air bersih. Di kawasan-kawasan yang agak rendah, air tanahnya kekuningan. Bahkan ada yang berminyak. Alur-alur kecil atau parit yang tampak di sepanjang jalur yang dilalui perempuanleuser dan tiga jurnalis perempuan lainnya di areal perkebunan sawit memang menunjukkan demikian. Bahkan ada yang kuning pekat dengan minyak-minyak yang mengapung di atasnya.
“Airnya harus disaring dulu menggunakan ijuk,” kata Beti lagi.
Dalam ingatan Beti yang kelahiran tahun ‘80-an, sejak ia bisa mengingat desanya itu memang sudah penuh dengan sawit. Bedanya, sungai-sungai di sekitar tempat tinggalnya dulu masih banyak ikan-ikan air tawar yang besar-besar. Meskipun mereka jauh dari kota dan sulit untuk mendapatkan ikan laut segar, dulu mereka masih bisa berharap dari ikan-ikan sungai.
“Sekarang, kalau mau ikan sungai yang besar-besar ya harus ke dalam, ke dekat hutan,” katanya.
Kondisi-kondisi semacam itulah yang membuat HAkA fokus pada pemberdayaan perempuan Desa Sumber Makmur.
“Kalau ibu-ibu di sini punya penghasilan tambahan, harapannya suami-suami mereka tidak lagi menebang kayu di hutan,” kata Ayu.
Lebih dari itu, kemandirian perempuan di desa ini diharapkan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang terasa kompleks ketika diuraikan. Menurut Ayu, di antara problem sosial yang terjadi di sana seperti pernikahan dini, perceraian, dan anak putus sekolah yang angkanya cukup tinggi. Karena itulah, sasaran pemberdayaan tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga remaja. Mereka diajarkan cara-cara membuat eco print.
Cara-cara pemberdayaan yang dilakukan pun berbeda. Tidak dengan memberi suntikan uang segar, tetapi dengan memfasilitasi kebutuhan ibu-ibu untuk berdikari. Misalnya, dengan menghadirkan trainer-trainer untuk mengajarkan mereka membuat wadah dari lidi sawit atau cara mengolah tepung. Fasilitas lainnya yang diberikan HAkA adalah rumah pengeringan untuk menjemur bahan baku untuk membuat tepung. Pelatihan tak melulu dilakukan di desa, ada juga yang di Banda Aceh. Ini penting untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Beti sendiri bahkan sudah sampai ke Surabaya.
HAkA juga berperan dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Kelompok Cendana. Selain hasil produksi tersebut juga dipasarkan secara online melalui akun Instagram @perempuantenggulun. Setidaknya puluhan kilogram tepung dapat dihasilkan per bulannya. Jumlahnya memang masih kecil, tetapi ibu-ibu di sana sudah mulai melihat hasilnya.
Tantangannya? Sudah pasti ada. Jarak antardusun yang jauh menjadi kendala sendiri bagi ibu-ibu untuk berkumpul. Itu sebabnya proses produksi tidak dipusatkan di satu titik. Untuk produksi tepung dipusatkan di rumah Beti sebagai ketua kelompok. Untuk produksi wadah dari lidi di rumah anggota yang lainnya. Belum lagi ada anggota kelompok yang tak bertahan. Namun, sebagaimana disampaikan Ayu, juga seperti harapan ibu-ibu di Sumber Makmur, kini setelah menyadari pentingnya arti hutan bagi kehidupan, mereka lebih memilih untuk fokus pada solusi.[]
