Ada satu hal yang selama ini tidak pernah saya pikirkan ketika melihat bencana terjadi: apakah bantuan yang kita berikan benar-benar dibutuhkan oleh orang yang menerimanya?
Setiap kali bencana terjadi, kita sering melihat orang berbondong-bondong mengumpulkan bantuan. Ada makanan, air mineral, selimut, perlengkapan bayi hingga pakaian layak pakai. Niatnya tentu baik. Kita ingin membantu.
Tetapi setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) Manajemen Bencana dan Standar Kemanusiaan (MADANI) Regional Aceh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, pada 22–25 Agustus 2026, saya mulai melihat kegiatan kemanusiaan dari sudut yang berbeda.
Saya belajar satu hal sederhana, tetapi sangat dalam: membantu bukan hanya tentang memberikan sesuatu. Membantu juga tentang menjaga martabat orang yang kita bantu.
Pelatihan ini dibuka pada Sabtu malam di Grand Langkawi Banda Aceh. Suasananya menjadi awal dari rangkaian pembelajaran yang berbeda. Saya datang dengan pengetahuan yang masih terbatas tentang kebencanaan khususnya Sphere. Bahkan saat prates, nilai saya hanya 40 yang menunjukkan saya memang masih awam tentang materi ini.
Belasan tahun lalu, ketika kuliah Keperawatan, saya memang pernah belajar Keperawatan Bencana. Namun, pembahasannya masih luas. Di pelatihan ini, pembahasannya lebih spesifik: kami dipersiapkan bukan hanya memahami materi, tetapi juga menjadi trainer yang mampu meneruskannya kepada orang lain.
SPHERE Itu Binatang Apa?
Pembahasan Sphere menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian saya. Bahkan juga untuk peserta lainnya. Saat acara pembukaan, salah satu peserta tidak sabar bertanya “binatang apa itu SPHERE?” yang menimbulkan gelak tawa seisi ruangan. Sebab, kata itu terus disebut bahkan nama grup WhatsApp untuk pelatihan ini pun juga SPHERE.
Sebagai peserta yang baik, seperti yang dimaksudkan panitia bahwa kami diharapkan menjadi pelatih atau yang menyampaikan informasi tentang materi, maka saya mencoba memaparkan dengan bahasa awam di tulisan ini.
Sphere merupakan sebuah inisiatif yang dimulai pada tahun 1997 untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas respons kemanusiaan. Sphere kemudian berkembang menjadi salah satu rujukan internasional dalam respons terhadap krisis dan bencana.
Sederhananya, Sphere membantu kita memahami bahwa ketika terjadi bencana, ada standar minimum kemanusiaan yang perlu diperhatikan ketika memberikan bantuan. Bukan berarti setiap bencana harus diperlakukan dengan cara yang sama. Justru kebutuhan harus dilihat berdasarkan konteks dan kondisi masyarakat terdampak.
Sphere memiliki empat bidang teknis utama, yaitu air, sanitasi, dan kebersihan (WASH); ketahanan pangan dan nutrisi; tempat tinggal dan permukiman; serta kesehatan.
Namun bagi saya, yang paling menyentuh bukan hanya standar teknis tersebut. Melainkan filosofi yang ada di belakangnya. Setiap manusia yang terdampak krisis tetap memiliki hak untuk hidup dengan martabat.
Mereka memiliki hak untuk menerima bantuan yang memadai dan layak, mendapatkan perlindungan dan keamanan, serta ikut berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan pemulihan hidup mereka.
Di sinilah saya kemudian mempertanyakan kembali kebiasaan kita dalam memberikan bantuan. Selama ini, ketika terjadi bencana, kita sering berpikir: “Apa yang bisa saya berikan?”
Padahal seharusnya kita mulai bertanya: “Apa yang mereka butuhkan?” Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ambil contoh yang paling sering kita lihat: pakaian layak pakai.
Ketika bencana terjadi, banyak orang mengumpulkan pakaian yang sudah tidak digunakan lagi di rumah untuk disumbangkan. Sekilas tampak seperti bentuk kepedulian. Namun, mari kita bertanya kepada diri sendiri.
Kalau saya yang menerima pakaian ini, apakah saya mau memakainya? Apakah masih bersih? Apakah kondisinya benar-benar layak? Apakah nyaman dikenakan? Apakah pantas diberikan kepada orang lain?
Kalau jawabannya tidak, mengapa kita memberikannya kepada orang yang sedang berada dalam kondisi sulit? Pada titik tertentu, bantuan yang tidak kita butuhkan sebenarnya bukan lagi bantuan. Ia bisa berubah menjadi beban baru bagi korban bencana.
Alih-alih mengurangi masalah, kita justru menambah pekerjaan mereka untuk memilah, menyimpan atau membuang barang-barang yang tidak diperlukan.
Karena itu, menurut saya, bantuan yang bermartabat bukanlah memberikan apa yang tidak kita gunakan. Bantuan yang bermartabat adalah memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan, layak, sesuai kondisi dan tetap menghargai orang yang menerimanya.
Agar Bantuan Tidak Salah Arah
Selain Sphere, kami juga belajar tentang Core Humanitarian Standard (CHS) atau Standar Inti Kemanusiaan. CHS berisi sembilan komitmen untuk memastikan bantuan kemanusiaan diberikan secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saya mencoba memahami sembilan komitmen tersebut dengan bahasa yang sederhana. Pertama, bantuan harus sesuai kebutuhan. Jangan memberikan bantuan hanya karena barang itu tersedia. Cari tahu terlebih dahulu apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Kedua, bantuan harus tepat waktu dan efektif. Bantuan yang datang terlambat bisa kehilangan manfaatnya. Dalam situasi bencana, waktu sangat menentukan.
Ketiga, bantuan harus memperkuat kemampuan masyarakat. Masyarakat terdampak bukan sekadar objek yang menunggu diberi bantuan. Mereka juga memiliki pengetahuan, kemampuan dan kekuatan untuk bangkit. Karena itu, bantuan seharusnya membantu mereka menjadi lebih tangguh.
Keempat, jangan sampai bantuan justru menimbulkan masalah baru. Ini yang dikenal dengan prinsip do no harm. Bantuan jangan sampai memperbesar konflik, menimbulkan kecemburuan, diskriminasi atau membuat kelompok tertentu semakin rentan.
Kelima, masyarakat berhak menyampaikan keluhan. Organisasi yang baik bukan organisasi yang tidak pernah dikritik. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mau mendengar, mencatat, menindaklanjuti, memberikan jawaban dan belajar dari kritik.
Keenam, bantuan harus terkoordinasi. Bantuan yang banyak belum tentu selalu baik jika tidak dikelola dan dikoordinasikan. Bisa saja satu tempat mendapat terlalu banyak bantuan, sementara tempat lain kekurangan.
Ketujuh, harus mau belajar dan memperbaiki diri. Setiap respon bencana seharusnya menjadi bahan pembelajaran. Apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang kurang diperbaiki.
Kedelapan, orang yang memberikan bantuan harus kompeten dan beretika. Kualitas bantuan sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang memberikannya. Karena itu, relawan, staf dan fasilitator perlu memiliki kemampuan sekaligus etika dalam bekerja.
Kesembilan, sumber daya harus dikelola secara etis. Setiap rupiah yang diberikan masyarakat untuk membantu korban bencana adalah amanah. Karena itu, harus dikelola dengan baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.
Sembilan komitmen ini sebenarnya membawa kita kembali pada satu pertanyaan: Apakah bantuan yang kita berikan benar-benar membuat kehidupan orang terdampak menjadi lebih baik?
Empat hari tentu belum cukup untuk menguasai seluruh isi Sphere. Namun, pelatihan ini memberi saya sesuatu yang lebih penting: cara pandang baru.
Saya datang dengan pertanyaan tentang bagaimana membantu korban bencana. Saya pulang membawa pertanyaan yang lebih mendasar: apakah bantuan yang saya berikan benar-benar dibutuhkan dan tetap menjaga martabat orang yang menerimanya?
Pelatihan ini menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk belajar kembali tentang kemanusiaan. Saya semakin percaya bahwa niat baik saja tidak selalu cukup. Niat baik membutuhkan pengetahuan. Kepedulian membutuhkan cara. Dan bantuan membutuhkan martabat.
Mungkin saya tidak selalu mampu melakukan hal besar saat bencana datang. Namun, saya bisa memulai dari hal sederhana: bertanya sebelum memberi, memahami sebelum bertindak, dan menempatkan diri sejenak di posisi orang yang menerima.
Sebab, bagi saya, bantuan terbaik bukanlah bantuan yang paling banyak kita berikan, melainkan bantuan yang membuat orang yang sedang kehilangan tetap merasa dihargai sebagai manusia.[]
Yelli Sustarina
Anggota Nasyiatul Aisyiyah Aceh, Perempuan Peduli Leuser (PPL) dan Forum Aceh Menulis (FAMe)
Bencana tidak pernah datang hanya membawa persoalan kerusakan fisik. Di balik gempa, banjir, longsor, erupsi gunung api, maupun kebakaran hutan dan lahan, ada persoalan lain yang sering kali luput diperhatikan: bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan untuk menyelamatkan diri?
Dalam situasi tersebut, literasi bencana menjadi kebutuhan, bukan sekadar tambahan pengetahuan. Masyarakat perlu mengetahui risiko di lingkungannya, memahami peringatan dini, mengetahui jalur evakuasi, mengenali tempat aman, serta memahami apa yang harus dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana.
Di sinilah radio dapat memainkan peran yang lebih besar daripada sekadar menyampaikan berita. Radio dapat menjadi ruang belajar masyarakat tentang bencana. Dan perempuan penyiar radio dapat menjadi salah satu aktor penting dalam proses tersebut.
Dari Informasi Menjadi Literasi Bencana
Siaran bencana seharusnya tidak berhenti pada kalimat: “Pendengar, saat ini telah terjadi banjir di wilayah tertentu.” Informasi semacam itu penting, tetapi masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kabar.
Pendengar perlu mendapatkan jawaban: Apa risikonya? Apa yang harus dilakukan? Ke mana harus mengungsi? Informasi resmi mana yang harus dipercaya? Barang apa yang perlu disiapkan? Bagaimana melindungi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan? Apa yang sebaiknya tidak dilakukan?
Di titik inilah penyiar menjalankan fungsi literasi.
Penyiar dapat menerjemahkan informasi teknis dari lembaga kebencanaan menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Informasi mengenai peringatan dini, misalnya, tidak cukup hanya dibacakan. Penyiar perlu membantu pendengar memahami maknanya dan tindakan yang harus dilakukan.
Dengan demikian, siaran radio harus berubah, dari “memberi tahu” menjadi “membantu masyarakat belajar menghadapi bencana”.
Mitigasi Harus Hadir Sebelum Bencana
Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap edukasi bencana baru diperlukan ketika bencana sudah berlangsung. Padahal, mitigasi justru harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
Radio dapat mengisi ruang tersebut melalui program rutin: mengenalkan potensi bencana di daerah, mengajarkan kesiapsiagaan keluarga, membahas tas siaga, memperkenalkan jalur evakuasi, menghadirkan ahli kebencanaan, serta membuat simulasi percakapan tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.
Penyiar radio perempuan dapat mengangkat perspektif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana keluarga mempersiapkan kebutuhan anak, bagaimana komunikasi dilakukan ketika anggota keluarga terpisah, atau bagaimana memastikan kelompok rentan memperoleh informasi yang tepat.
Artinya, mitigasi tidak selalu harus disampaikan dalam bahasa teknis. Mitigasi dapat menjadi percakapan sehari-hari yang akrab dengan pendengar.
Ketika Gender Memengaruhi Cara Penyiar Bekerja
Namun, ada persoalan lain yang perlu dibicarakan: bias gender dalam siaran dan peliputan bencana.
Perempuan penyiar terkadang masih ditempatkan terutama berdasarkan penampilan, suara, kelembutan, atau kemampuan membangun suasana. Ketika masuk ke isu yang dianggap “berat”, seperti bencana, konflik, keselamatan, atau investigasi. Kemampuan profesional perempuan terkadang masih dipertanyakan.
Pertanyaannya, apakah perempuan penyiar dianggap kurang mampu melakukan liputan lapangan karena ia perempuan? Apakah suara perempuan dianggap kurang tegas ketika menyampaikan peringatan bencana? Apakah penyiar perempuan lebih sering diarahkan menjadi pembawa acara, sementara urusan peliputan lapangan diberikan kepada laki-laki?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena bias gender dapat memengaruhi pembagian tugas, kesempatan memperoleh pelatihan, akses terhadap peralatan keselamatan, bahkan pengambilan keputusan ketika terjadi situasi darurat.
Perempuan bukan berarti tidak mampu meliput bencana. Sebaliknya, perempuan penyiar memiliki peluang untuk menghadirkan perspektif yang mungkin tidak selalu terlihat dalam pemberitaan. Dalam kondisi pengungsian, misalnya, pengalaman perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan perlu mendapatkan ruang.
Namun, kesempatan tersebut harus disertai standar keselamatan yang sama. Perempuan penyiar yang ditugaskan ke wilayah bencana harus memperoleh pelatihan keselamatan, informasi risiko, perlengkapan pelindung, komunikasi darurat, dan prosedur evakuasi yang memadai.
Keberanian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan.
Radio Sebagai Teknologi Pendidikan
Dalam perspektif teknologi pendidikan, radio memiliki posisi yang menarik. Teknologi pendidikan bukan semata-mata tentang kecerdasan buatan, aplikasi pembelajaran, atau perangkat digital. Esensinya adalah bagaimana teknologi dan media digunakan untuk memfasilitasi manusia belajar secara efektif. Dan radio telah memenuhi fungsi tersebut.
Siaran kebencanaan memungkinkan masyarakat belajar tanpa harus berada di ruang kelas. Pengetahuan dapat disampaikan melalui berita, dialog, wawancara ahli, kuis, simulasi, cerita pengalaman penyintas, hingga pengumuman layanan masyarakat.
Teknologi digital bahkan dapat memperpanjang fungsi radio. Program siaran dapat direkam menjadi siniar atau podcast, dipotong menjadi materi edukasi singkat, dibagikan melalui media sosial, atau digunakan kembali sebagai bahan pembelajaran di sekolah dan komunitas.
Dengan demikian, radio tidak harus berkompetisi dengan teknologi digital. Radio dapat berkolaborasi dengan teknologi digital untuk memperluas pendidikan kebencanaan.
Penyiar Radio Bukan Hanya Pembaca Peringatan
Pada akhirnya, perempuan penyiar radio dalam konteks bencana tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pembaca naskah. Ia dapat menjadi pendidik publik, penghubung informasi, dan penggerak kesiapsiagaan masyarakat.
Tetapi peran tersebut menuntut kompetensi. Penyiar harus memiliki kompetensi dan memahami literasi bencana, mitigasi, komunikasi risiko, verifikasi informasi, etika jurnalistik, teknologi digital, sekaligus keselamatan kerja.
Yang tidak kalah penting, ruang kerja media perlu bebas dari bias gender. Kompetensi seorang penyiar seharusnya dinilai dari kemampuan profesionalnya, bukan dari jenis kelaminnya.
Bencana membutuhkan informasi yang cepat, tetapi masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Masyarakat membutuhkan suara yang tegas, tetapi juga membutuhkan suara yang empatik. Dan masyarakat membutuhkan teknologi, tetapi teknologi tersebut harus benar-benar membantu mereka belajar.
Dalam konteks itu, radio memiliki satu kekuatan yang tidak boleh diremehkan: suara yang hadir ketika masyarakat membutuhkan arah.[]
Penulis adalah mahasiswa S-3 Teknologi Pendidikan UNESA
Pak Mirwan, pertama kali saya melihat foto Bapak ketika masa kampanye, saya sempat tersenyum sendiri. Gagah, rapi, dan percaya diri.
Entah mengapa, foto Bapak yang terpampang di baliho-baliho jalanan itu mengingatkan saya pada sosok CEO dalam drama Korea atau Cina. Rupawan, gagah, mapan, lalu datang membawa perubahan besar kepada perusahaan yang dipimpinnya.
Barangkali, ini hanya imajinasi seorang perempuan yang terlalu sering menonton drama. Tetapi dari balik candaan kecil itu, sebenarnya ada harapan yang serius.
Saya membayangkan, “Wah, kita punya bupati seorang pengusaha. Mungkin ekonomi rakyat Aceh Selatan akan dibangun dengan cara-cara kreatif.”
Saya membayangkan pengusaha-pengusaha kecil akan tumbuh. Perajin akan naik kelas. Anak-anak muda akan punya ruang untuk berkarya. Pariwisata akan berkembang. Budaya tidak hanya dipelihara sebagai kenangan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan.
Ketika Bapak kemudian benar-benar terpilih dan dilantik sebagai Bupati Aceh Selatan bersama Baital Mukadis pada 17 Februari 2025, harapan itu terasa semakin nyata.
Saya tahu, Bapak menerima amanah yang tidak kecil. Aceh Selatan bukan daerah yang miskin potensi. Justru sebaliknya. Daerah ini terlalu kaya untuk hanya dilihat dari apa yang tersimpan di bawah tanahnya.
Ada laut, gunung, hutan, sungai, mata air, budaya, dan kerajinan yang dilakukan oleh para perempuan yang sejak dulu terbiasa menciptakan sesuatu dengan kedua tangannya.
Maka, ketika belakangan ini persoalan pertambangan kembali begitu ramai dibicarakan di Samadua, saya bertanya-tanya dalam hati:
“Pak Mirwan, dengan latar belakang Bapak sebagai pengusaha, tidakkah Bapak juga melihat betapa banyak yang bisa kita tumbuhkan tanpa harus mengambil terlalu banyak dari perut bumi?”
Pak Mirwan, bolehkah saya bercerita tentang air?
Saya tidak ingin memulai surat ini dengan tambang. Saya ingin memulainya dengan air. Sebagai perempuan yang lahir dan besar di sebuah kampung bernama Air Sialang, air lebih dari sekadar harta karun. Ia adalah bagian dari ingatan yang tumbuh bersama saya.
Air adalah suara masa kecil yang masih saya dengar sampai hari ini. Suara riaknya yang ketika anak-anak melompat ke dalamnya. Teriakan teman-teman yang saling memanggil dari tepian. Tawa yang pecah tanpa pernah memikirkan harga sebuah kolam renang. Di sanalah kami belajar berenang, belajar berani, berbagi, dan mungkin tanpa kami sadari, belajar mencintai kampung sendiri.
Dan mungkin bagi banyak orang Air Sialang yang kini tinggal jauh dari kampung halaman, ia juga menyimpan kenangan yang tidak bisa dibawa ke mana-mana, kecuali di dalam ingatan.
Salah satu kenangan itu adalah mata air berbentuk kolam yang kami sebut talago. Di kampung kami ada banyak talago yang sejak dahulu dimanfaatkan masyarakat.
Bagi anak-anak Air Sialang, talago bukan sekadar sumber air. Ia adalah tempat bermain, bertemu, bercanda, belajar berenang. Bahkan banyak anak Air Sialang belajar berenang secara autodidak di sana.
Saya salah satunya. Anak saya juga. Hari ini, ketika saya tinggal di Banda Aceh, anak saya sering bercerita dengan bangga kepada teman-temannya tentang talago di kampung ibunya.
Teman-temannya mungkin harus mengikuti les berenang. Menyewa kolam. Membayar untuk beberapa jam.
Anak saya? Ia cukup pulang ke Air Sialang. Di sana ada talago. Airnya jernih, dingin, dan tidak perlu membeli tiket untuk menikmatinya. Ia bahkan bisa memilih talago mana yang ingin digunakan untuk berenang bersama teman-temannya.
Saya sendiri dahulu seperti itu. Kami tidak pernah merasa sedang menikmati kemewahan. Kami hanya sedang menjalani masa kecil. Baru setelah dewasa saya mengerti: ternyata masa kecil kami sedang menikmati sebuah kekayaan alam yang luar biasa.
Mungkin itulah sebabnya ketika warga Air Sialang yang tergabung dalam Air Sialang Bersatu (ASB) berkumpul pada Jumat malam, 31 Juli 2026, untuk membicarakan persoalan pertambangan, saya tidak heran jika begitu banyak orang datang.
Saya memang tidak berada di Masjid At-Taqwa malam itu. Saya berada di Banda Aceh. Tetapi foto dan video yang dikirim teman-teman ke grup membuat saya seperti ikut duduk di antara mereka.
Masjid penuh. Lebih dari seratus warga hadir. Yang membuat saya terharu bukan hanya mereka yang tinggal di Air Sialang. Tapi mereka yang sudah lama meninggalkan kampung, pulang bukan karena pesta atau hari raya. Namun, karena kampung sedang memanggil.
Ada sesuatu yang mereka rasa harus dijaga dan tidak boleh hilang. Mungkin bagi orang lain, yang sedang dibicarakan malam itu hanyalah sebuah dampak pertambangan. Tetapi bagi mereka, yang sedang dipertaruhkan adalah rumah dari begitu banyak kenangan.
Tempat mereka dahulu berlari tanpa alas kaki. Mandi di talago dan belajar berenang. Tempat mereka tumbuh, jatuh, tertawa, lalu menjadi dewasa dan pergi mencari kehidupan.
Dan ketika kampung itu kembali membutuhkan mereka, jarak ternyata tidak cukup kuat untuk membuat mereka berpaling. Mungkin begitulah cara sebuah kampung memanggil anak-anaknya pulang.
Ia tidak membutuhkan surat. Tidak membutuhkan undangan yang mewah. Cukup menyentuh kenangan. Dan orang-orang yang pernah tumbuh di dalamnya akan datang.
***
Pak Mirwan, saya tahu, persoalan pertambangan tidak sesederhana “ada tambang lalu alam rusak”.
Saya bukan ahli pertambangan. Saya juga tidak ingin membuat kesimpulan sebelum ada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi justru karena itulah saya berharap pemerintah tidak menganggap kekhawatiran masyarakat sebagai ketakutan yang berlebihan.
Berdasarkan informasi yang saya temukan dari pemberitaan media massa dan dokumen perizinan, setidaknya ada dua perusahaan yang telah mengantongi izin eksplorasi tambang di kawasan ini.
Pertama, PT Mineral Mega Sentosa, dengan luas wilayah 739 hektare berdasarkan IUP Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS./2025 yang diterbitkan pada 19 November 2025.
Kedua, PT Bersama Sukses Mining, dengan luas wilayah 752,4 hektare berdasarkan IUP Nomor 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 yang diterbitkan pada 17 Juli 2024.
Jika kedua wilayah itu dijumlahkan, luasnya mencapai sekitar 1.491,4 hektare. Angka itu mungkin terdengar biasa saja ketika hanya dibaca di atas kertas. Tetapi bagi kami yang lahir dan tumbuh di sana, itu bukan sekadar angka. Di dalamnya ada kampung, ada kebun, ada hutan, ada aliran sungai, ada sumber mata air, dan ada kehidupan yang selama ini berjalan tanpa banyak suara.
Wilayah yang tercakup dalam dua konsesi tersebut meliputi Gampong Subarang, Air Sialang Tengah, Air Sialang Hilir, Air Sialang Hulu, hingga kawasan Gunung Ketek.
Ya, salah satunya adalah Air Sialang. Kampung tempat saya dilahirkan dan tumbuh. Kampung yang namanya saja sudah membawa kata “air”.
Di sanalah air bukan sesuatu yang kami beli dalam botol. Air mengalir dari mata air, mengisi talago-talago, menghidupi rumah-rumah, menjadi tempat anak-anak bermain dan belajar berenang, sekaligus menjadi bagian dari ingatan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, ketika mendengar kata “eksplorasi”, yang muncul di kepala saya bukan hanya soal apa yang mungkin ditemukan di dalam tanah. Saya justru membayangkan apa yang mungkin berubah di atasnya.
Bagaimana jika suatu hari hutan yang selama ini menyimpan air mulai berubah? Sumber mata air yang selama puluhan tahun mengalir jernih mulai terganggu?
Bagaimana jika talago tempat anak-anak kami bermain hanya tinggal nama? Dan bagaimana jika suatu hari nanti kami harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa dulu, di tempat yang mereka pijak, pernah ada mata air yang begitu jernih?
Saya kira, kekhawatiran itulah yang sedang dibawa warga ketika mereka bersuara. Mereka bukan sedang menghitung berapa banyak emas yang mungkin tersimpan di bawah tanah. Mereka sedang menghitung berapa banyak kehidupan yang mungkin hilang jika air yang selama ini menjadi sumber kehidupan terganggu.
Sebab bagi kami, emas adalah sesuatu yang mungkin ditemukan di dalam bumi. Tetapi air adalah sesuatu yang membuat kami bisa terus hidup di atas bumi.
Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak sekarang berada pada posisi yang sangat penting untuk memastikan bagaimana persoalan ini dibicarakan, diawasi, dan ditanggapi pemerintah daerah.
Karena masyarakat sudah bersuara. Mereka sudah menandatangani petisi, berkumpul, dan menyampaikan kekhawatiran lewat berbagai media massa. Sekarang mereka hanya ingin tahu: Apa yang dipikirkan pemimpinnya?
***
Telaga-telaga yang ada di Air Sialang sangat jernih. Telaga ini menjadi sumber air bersih bagi warga dari generasi ke generasi. Foto: Yelli Sustarina/Perempuanleuser.com
Pak Mirwan, kalau Bapak tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan tentang Air Sialang, datanglah sekali ke kampung kami.
Tidak perlu datang dengan acara besar. Tidak perlu membawa rombongan. Datang saja. Duduk sebentar di dekat talago. Celupkan tangan ke airnya. Rasakan dinginnya. Lihat anak-anak bermain. Lihat bagaimana air yang mungkin bagi sebagian orang terlihat biasa saja, justru menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Mungkin setelah itu Bapak akan mengerti mengapa orang-orang Air Sialang begitu takut kehilangan talago. Karena yang mereka perjuangkan sebenarnya bukan kolam. Mereka sedang memperjuangkan kenangan.
Dan lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan agar kenangan itu masih bisa diwariskan kepada anak-anak mereka.
***
Pak Mirwan, saya pernah bertanya kepada anak saya yang usianya baru enam tahun.
“Kalau ada pilihan, mau talago yang airnya jernih atau emas yang banyak?”
Dia menjawab cepat.
“Talago.”
Saya bertanya lagi, “Kenapa?”
Jawabannya membuat saya terdiam.
“Karena kita nggak bisa berenang di emas.”
Lalu ia menambahkan: “Emas juga nggak bisa diminum.”
Logika anak kecil memang sederhana. Kalau punya emas, katanya, kita harus menjualnya dulu. Dapat uang. Kemudian membeli air. Kalau haus dan sedang ada bencana, prosesnya panjang.
“Kalau talago, kalau haus tinggal minum,” katanya.
Saya tersenyum. Tetapi setelah itu saya berpikir lama. Mungkin kita, orang dewasa, sering terlalu sibuk menghitung nilai sesuatu sampai lupa bertanya: Apa gunanya sesuatu itu ketika kehidupan sedang membutuhkan kita?
Emas bisa menjadi kekayaan. Tetapi air adalah kehidupan. Emas bisa dijual. Air tidak selalu bisa dibeli ketika sumbernya sudah hilang. Emas bisa disimpan di brankas. Air harus tetap mengalir.
Dan ketika bencana datang, seorang ibu tidak akan bertanya berapa gram emas yang masih tersimpan di rumah. Ia akan bertanya: “Di mana air untuk anak saya?”
***
Pak Mirwan, saya seorang ibu yang mempunyai dua anak perempuan, salah satunya masih bayi. Mungkin karena itu saya selalu membayangkan persoalan lingkungan dari sudut yang sangat sederhana: bagaimana kalau sesuatu terjadi kepada anak-anak kita?
Ketika bencana datang, perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok yang sangat rentan. Bayangkan seorang ibu tengah malam menggendong bayinya. Listrik padam. Banjir mulai masuk ke halaman. Anaknya menangis. Susu harus dibuat, tetapi air bersih tidak ada. Popok habis. Jalan keluar terputus. Suami mungkin sedang mencari anggota keluarga yang lain.
Dalam situasi seperti itu, seorang ibu tidak sedang memikirkan investasi. Tidak sedang memikirkan harga emas. Dan tidak sedang memikirkan pertumbuhan ekonomi. Ia hanya ingin memastikan anaknya selamat.
Saya pernah merasakan betapa pentingnya sumber air ketika listrik padam dan aktivitas masyarakat terganggu akibat bencana pada November tahun lalu.
Di Samadua, kami masih memiliki keberuntungan yang mungkin sering kita anggap biasa: sumber-sumber mata air. Di Air Sialang, kami punya talago. Tetapi bagaimana jika suatu hari sumber itu terganggu?
Apalagi Air Sialang berada di antara aliran sungai. Kami pernah mengalami banjir besar pada 2002 yang menyebabkan jembatan Air Sarap putus. Jika suatu hari bencana besar datang lagi, lalu sumber air yang selama ini menjadi tempat kami bergantung sudah tidak ada atau kualitasnya terganggu, ke mana kami akan pergi?
Saya tidak ingin menunggu sampai pertanyaan itu benar-benar menjadi kenyataan.
Saya ingin jujur tentang peristiwa yang pernah membuat kami kecewa
Pak Mirwan, Saya tahu bagian ini mungkin tidak nyaman untuk Bapak baca. Tetapi surat dari hati ke hati seharusnya tidak hanya berisi hal-hal yang menyenangkan.
Pada akhir November 2025, Aceh Selatan dilanda banjir dan longsor. Bapak kemudian berangkat umrah pada 2 Desember 2025. Keputusan tersebut mendapat sorotan karena terjadi ketika penanganan bencana masih berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan bahwa keberangkatan dilakukan setelah melihat kondisi wilayah yang dinilai mulai stabil, sementara Bapak sendiri menjelaskan bahwa umrah tersebut merupakan nazar yang telah direncanakan sebelumnya.
Namun, pemerintah pusat kemudian menyatakan Bapak bepergian tanpa izin yang dipersyaratkan dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Saya tidak ingin memperpanjang perdebatan tentang keputusan itu.
Saya hanya ingin menyampaikan rasa yang mungkin dirasakan sebagian masyarakat ketika pemimpinnya tidak berada di tengah mereka saat musibah.
Ketika bencana datang, kami seperti anak ayam kehilangan induknya. Seperti anak kecil yang sedang demam. Mungkin ia tahu bapaknya pergi karena ada alasan.
Tetapi ketika tubuhnya panas dan malam terasa panjang, yang dicari tetap satu:
“Bapak di mana?”
Begitulah kira-kira rakyat ketika bencana datang. Mereka membutuhkan pemimpinnya bukan hanya sebagai pejabat. Tetapi sebagai tempat menggantungkan rasa aman.
Karena itulah saya khawatir. Jika kelak aktivitas pertambangan benar-benar menimbulkan persoalan lingkungan yang kemudian memperbesar risiko bencana, apakah kami akan kembali merasakan kehilangan yang sama?
Saya tidak ingin itu terjadi. Bukan untuk Bapak. Bukan untuk kami. Bukan untuk Aceh Selatan. Bukankah kita bisa membangun ekonomi dari apa yang sudah kita punya?
Pak Mirwan, Saya tidak sedang mengatakan Aceh Selatan tidak membutuhkan investasi. Kita membutuhkannya. Masyarakat membutuhkan pekerjaan. Anak muda membutuhkan ruang. Ibu-ibu membutuhkan penghasilan. Pengusaha kecil membutuhkan pasar. Namun, mungkin kita perlu memperluas cara pandang tentang investasi.
Di Samadua, misalnya, ada para perempuan yang masih menekuni kasab. Penelitian Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa Kasab di Kecamatan Samadua memiliki beragam bentuk dan tetap bertahan karena memiliki nilai jual, dikerjakan oleh pengrajin usia produktif, serta terus dikembangkan secara kreatif.
Bukankah ini ekonomi rakyat? Bukankah ini lapangan pekerjaan? Bukankah ini bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif?
Bayangkan jika kasab tidak hanya dipertahankan sebagai benda adat, tetapi dikembangkan menjadi produk fesyen, aksesori, dekorasi, cendera mata, suvenir wisata, dan produk kreatif yang dipasarkan melalui dunia digital.
Bayangkan talago dikelola menjadi ekowisata berbasis masyarakat. Anak-anak muda menjadi pemandu. Ibu-ibu menjual kuliner. Perajin menjual produk. Petani menjual hasil kebun. Masyarakat mendapat penghasilan. Air tetap mengalir. Hutan tetap berdiri. Dan anak-anak masih bisa berenang. Bukankah itu juga pembangunan?
Saya kira, seorang pengusaha seperti Bapak justru sangat memahami bahwa nilai sebuah aset tidak selalu terletak pada bagaimana kita mengambilnya, tetapi bagaimana kita mengelolanya agar terus menghasilkan.
***
Pak Mirwan, saya tahu mungkin Bapak memiliki banyak pertimbangan. Ada kewenangan yang terbatas. Ada aturan yang harus dipatuhi. Ada pemerintah provinsi dan pusat. Dan ada perusahaan dan investasi untuk kepentingan ekonomi.
Karena itu saya tidak meminta Bapak mengambil keputusan hanya karena membaca surat ini. Saya hanya meminta Bapak “bersuara”.
Kalau kewenangan mencabut izin bukan berada di tangan Bapak, katakan kepada masyarakat siapa yang berwenang. Kalau ada prosedur yang harus ditempuh, jelaskan. Kalau ada kajian yang perlu dilakukan, lakukan secara terbuka.
Kalau aspirasi masyarakat perlu diteruskan kepada pemerintah provinsi atau pusat, sampaikan. Kalau pemerintah daerah melihat ada risiko yang perlu dievaluasi, katakan bahwa evaluasi akan dilakukan.
Sebab, diam membuat publik bertanya. Dan ketika jawaban tidak datang, ruang kosong itu akan diisi oleh dugaan. Saya tidak ingin masyarakat menilai Bapak pengecut.
Saya juga tidak ingin Bapak dipaksa memilih antara menjadi pemimpin yang pro-investasi atau pemimpin yang pro-lingkungan. Sebab menurut saya, pilihan itu terlalu sederhana. Pemimpin seharusnya pro-rakyat. Dan rakyat membutuhkan ekonomi yang tumbuh sekaligus lingkungan yang tetap hidup.
***
Pak Mirwan, hari ini 19 Agustus adalah Hari Kemanusiaan Sedunia. Peringatan ini memang berakar pada penghormatan kepada mereka yang membantu manusia yang terdampak konflik, bencana, dan krisis. Tetapi bagi saya, kemanusiaan juga dimulai jauh sebelum bencana terjadi: dari keberanian mencegah sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan manusia.
Mungkin inilah bentuk kemanusiaan yang ingin saya titipkan melalui surat ini. Mendengarkan warga sebelum mereka kehilangan sesuatu. Mendengarkan ibu sebelum ia kehilangan air untuk anaknya. Mendengarkan petani sebelum sawahnya kehilangan sumber air. Mendengarkan anak-anak sebelum tempat bermain mereka menjadi kenangan. Mendengarkan orang-orang yang pulang dari perantauan hanya karena mereka masih merasa memiliki kampungnya. Dan mungkin, mendengarkan talago sebelum suatu hari ia tidak lagi bisa berbicara.
Indonesia tahun ini memasuki usia 81 tahun. Saya ingin percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang memiliki suara.
Tentang bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin kita jaga. Tentang bisa memilih masa depan seperti apa yang ingin diwariskan kepada anak-anak.
Kami tidak ingin menjadi penonton ketika bumi Samadua dikeruk. Kami tidak ingin pembangunan membuat kami kehilangan sesuatu yang selama ini kami miliki secara cuma-cuma. Kami percaya masih banyak yang bisa dilakukan di atas tanah Samadua, sebelum kita memutuskan mengambil terlalu banyak dari perut buminya.
Pak Mirwan, Saya kembali membayangkan foto Bapak di baliho itu. Sosok yang dulu membuat saya berpikir tentang seorang CEO dalam drama. Seorang pemimpin yang punya kekuatan untuk membuat sesuatu tumbuh.
Mungkin sekarang saatnya saya berharap lebih sederhana. Bukan meminta Bapak menjadi seperti siapa pun. Bukan pula meminta Bapak memenuhi semua keinginan masyarakat.
Saya hanya ingin suatu hari nanti, ketika anak saya pulang ke Air Sialang dan membawa anaknya sendiri, ia masih bisa menunjuk ke sebuah talago dan berkata:
“Di sini dulu Mamak belajar berenang.”
Lalu anaknya bertanya:
“Airnya masih ada, Ma?”
Dan ia bisa menjawab:”Masih. Masih jernih, dingin, mengalir, dan jadi tempat anak-anak bermain. Masih menjadi tempat warga mengambil air ketika keadaan sulit. Masih menjadi bagian dari kampung dan menjadi bagian dari kehidupan.
Sebab emas mungkin bisa membuat seseorang kaya. Tetapi, air membuat semua orang tetap hidup. Dan ketika suatu hari sumber air terakhir mengering, pohon terakhir tumbang, dan talago terakhir tinggal nama, barangkali barulah kita sadar bahwa ada kekayaan yang tidak pernah bisa dihitung dengan harga emas.
Kita mungkin bisa menggali bumi untuk mencari emas. Tetapi jangan sampai, dalam pencarian itu, kita justru menggali lubang tempat masa depan anak-anak kita jatuh.
Pak Mirwan, tolong jangan biarkan anak-anak kami kelak hanya mewarisi cerita tentang talago. Biarkan mereka mewarisi talago itu sendiri.
Karena yang kami perjuangkan hari ini bukan sekadar air. Kami sedang berusaha memastikan bahwa anak-anak kami masih punya tempat untuk pulang.[]
Perdamaian kerap disalahartikan sebagai kondisi statis yang terjadi sejak berhentinya kontak senjata. Kepuasan semu pun muncul ketika disahkannya perjanjian damai. Padahal perdamaian yang hadir hanya sebatas hilangnya kekerasan langsung (direct violence) disebut oleh pakar perdamaian Johan Galtung sebagai jenis perdamaian negatif (negative peace).
Sejatinya, melalui proses merawat perdamaian (sustaining peace), hal yangjustru kita ingin capai bersama adalah perdamaian positif berkelanjutan (sustainable positive peace). Sebuah mekanisme damai yang menghilangkan segala bentuk kekerasan (langsung, struktural, dan kultural), dengan ikut menghadirkan hukum, ketertiban serta keadilan, dan mengembalikan sisi kemanusia kepada para pihak dengan memperbaiki hubungan kemanusiaan yang pernah rusak. Sebab pada perdamaian positif berkelanjutan, segala hal yang berhubungan dengan masa lalu dan masa depan dianggap sama penting.
Di era digital, tantangan merawat perdamaian bergeser ke ranah informasi. Narasi kebencian, bias sejarah, dan hoaks politik menjadi bahan bakar barubagi perpecahan. Untuk menangkalnya, kita membutuhkan pendekatan yang memadukan validitas empiris dan humanisme melalui cerita berbasis data (data-driven storytelling).
Pendekatan ini bukan sekadar menyajikan angka-angka dingin di atas kertas, melainkan menghidupkan data tersebut menjadi narasi sejarah publik (public history) yang mampu merekatkan kembali hubungan antarmanusia.
Damai bukanlah sekadar makna tenang yang berlandaskan absennya keriuhan yang tampak di permukaan. Damai melebihi tenang yang sifatnya bisa jadi semu atau dipaksakan. Damai lahir dari rasa aman, bukan seperti tenang yang bisa jadi hadir dikarenakan rasa takut. Damai merupakan kondisi mapan yang keadilan sosialnya berjalan, hak-hak dasar terpenuhi, dan masyarakat memiliki ruang aman untuk menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Damai melibatkan ketenteraman batin dan keharmonisan struktural.
Transformasi konflik (conflict transformation), yang dipopulerkan oleh John Paul Lederach, memandang konflik bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan, melainkan katalis untuk perubahan sosial. Pendekatan ini menilai konflik berakar dari hubungan yang rusak dan struktur sosial yang tidak adil. Maka fokusnya bukan sekadar menghentikan perang (negative peace), melainkan membangun kembali hubungan, mengubah pola komunikasi yang destruktif menjadi konstruktif, serta merombak sistem yang timpang. Transformasi konflik merupakan proses jangka panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Dia menjadi cerminan nyata dari konsep merawat perdamaian (sustaining peace).
Maka cerita berbasis data menjadi instrumen vital dalam proses transformasi konflik tersebut. Data kuantitatif, misalnya, yang sering hadir dalam tabel angka-angka berisi informasi tentang statistik korban, peta sebaran konflik, atau indeks ketimpangan ekonomi kerap tampak kaku dan membosankanhingga tidak terlalu diminati oleh masyarakat luas.
Akan tetapi, jika data itu diolah menjadi sebuah narasi yang humanis (storytelling), maka akan menjadi alat edukasi dalam bentuk sejarah publik (public history) yang sangat kuat.
Profesor Yunjeong Joo, Guru Besar Sosiologi Universitas Nasional Pusan di Korea Selatan, mendefinisikan sejarah publik sebagai upaya aktif dalam mengumpulkan, menuliskan, dan menciptakan sejarah baru yang mencakupberbagai dimensi kehidupan. Di Korea Selatan, gerakan sejarah baru berkaitan erat dengan kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi acuan untuk mengingat masa lalu yang tidak adil. Prof Joo sendiri terlibat aktif selama puluhan tahun dalam proses pengumpulan data dan perekaman cerita masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan para korban wabah penyakit.
Dalam merawat perdamaian setelah perang, masyarakat harus melewati fasekrusial yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses sukarela di manapihak-pihak yang dulunya bertikai atau terlibat dalam kekerasan struktural sepakat untuk membangun kembali hubungan yang rusak, saling mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai di masa depan.
Proses rekonsiliasi ini tidak dapat berjalan di ruang hampa. Rekonsiliasi memiliki hubungan simbiosis yang erat dengan keadilan transisi (Transitional Justice). Keadilan transisi merupakan serangkaian tindakan yuridis maupun non-yuridis yang diterapkan oleh masyarakat selepas perang guna menyelesaikan warisan pelanggaran HAM berat masa lalu. Mekanismenya meliputi pengadilan HAM, komisi kebenaran, program reparasi (pemulihankorban), hingga reformasi institusi keamanan.
Tanpa keadilan transisi, rekonsiliasi menjadi semu. Ketika korban dipaksa memaafkan tanpa adanya pengungkapan kebenaran (truth-seeking) atau pemulihan hak, yang terjadi bukanlah damai, melainkan ketenangan yang dipaksakan. Cerita berbasis data dapat menjadi fondasi dalam merawat damai. Sebab terdapat landasan kuat untuk mengungkapkan kebenaran secara transparan.
Data menyediakan jangkar kebenaran objektif.
Melalui bercerita dengan data, masyarakat tidak lagi dijejali propaganda satu pihak atau mitos kebencianyang diwariskan turun-temurun. Ketika masyarakat melihat grafik yang menunjukkan bahwa konflik horizontal di masa lalu sebenarnya merugikan kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak yang bertikai tanpa terkecuali, narasi permusuhan “kita versus mereka” mulai runtuh. Cerita berbasis data memanusiakan angka; dia mengubah statistik korban menjadi kisah tentang hilangnya generasi emas, runtuhnya ruang hidup, dan pentingnya menjaga harmoni agar sejarah kelam tidak berulang kembali.
Dokumentasi Memori Partisipatif (Participatory Memory Documentation)–yang diperkenalkan oleh Natasha Todi pada Diskusi Publik ICAIOS 9 Juli 2026–merupakan metode pengarsipan sejarah yang proses pengumpulan, pencatatan, dan pelestarian ingatan kolektif dilakukan secara aktif olehmasyarakat atau komunitas lokal, bukan institusi resmi negara atau pakar sejarah konvensional. Sang spesialis data dan dokumentator HAM tersebut memaparkan bahwa Dokumentasi Memori Partisipatif memposisikan masyarakat sebagai aktor utama (subjek), bukan sekadar objek penelitian pasif. Tujuan pendekatan ini adalah memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan (marginalized voice), agar pengalaman hidup, proses perjuangan, trauma dan penyembuhan, serta tradisi masyarakat diakui sebagai bagian dari sejarah publik. Sehingga pada akhirnya, masyarakat dapat memegang kendali atas narasi sejarah mereka sendiri.
Oleh karenanya, merawat perdamaian bukanlah kerja satu malam, melainkan sebuah maraton kebudayaan. Melalui pemahaman perdamaian positif berkelanjutan, keberanian dan ketabahan untuk melakukan transformasi konflik, serta keterbukaan untuk menempuh jalur rekonsiliasi yang jujur, mampu membentengi sebuah bangsa dari perpecahan. Di sinilah cerita berbasis data mengambil peran strategis sebagai kompas kebenaran empiris di tengah badai misinformasi. Cerita berbasis data memastikan agar ingatan kolektif publik mampu meneguhkan komitmen perdamaian selaku aset berharga yang penting untuk dijaga bersama selamanya.[]
Bagaimana rasanya jika sebuah acara pelestarian budaya justru meninggalkan tumpukan sampah yang akhirnya mencemari sungai?
Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya jauh sebelum Apresiasi Pengrajin Kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan dilaksanakan. Semakin dekat hari pelaksanaan, yang saya pikirkan bukan hanya bagaimana acara berjalan lancar atau bagaimana para pengrajin menerima penghargaan. Saya justru lebih sering membayangkan hal yang mungkin luput dari perhatian banyak orang: bungkus nasi, gelas plastik, sendok sekali pakai, dan sampah-sampah yang biasanya tersisa setelah sebuah acara selesai.
Saya tidak ingin itu terjadi. Sebab bagi saya, melestarikan budaya tidak boleh mengorbankan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 9 Juli 2026 di Gampong Air Sialang, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan ini merupakan bagian dari Bantuan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Aceh dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Proposal saya ajukan secara perorangan karena persyaratan kelompok saat itu cukup kompleks, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan ini akhirnya menjadi ruang kolaborasi banyak pihak.
Namun, jauh sebelum panggung berdiri dan para pengrajin menerima penghargaan, saya lebih dulu “berdebat” dengan diri sendiri tentang satu hal: bagaimana membuat sebuah acara budaya tanpa menghasilkan banyak sampah?
Ketika Sungai Menjadi Tempat Sampah
Saya tinggal di Gampong Air Sialang, sebuah kampung yang dikelilingi sungai. Sungai itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Airnya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, ada kenyataan yang membuat hati saya tidak tenang.
Di tiga gampong yang berada di kawasan Air Sialang—Air Sialang Hulu, Air Sialang Tangah, dan Air Sialang Hilir—belum tersedia sistem pengelolaan sampah yang memadai. Tidak ada tempat pembuangan sampah yang benar-benar terkelola. Akibatnya, membuang sampah ke sungai menjadi kebiasaan yang dianggap biasa.
Pemandangan kantong plastik yang hanyut bersama arus perlahan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Padahal, di balik air yang terus mengalir itu, habitat ikan dan satwa air tawar menghadapi ancaman yang nyata.
Karena itulah saya merasa tidak tenang. Bagaimana mungkin saya mengajak orang melestarikan kasab Aneuk Jamee, tetapi di saat yang sama justru menambah sampah yang kemungkinan besar akan berakhir di sungai yang sama? Bukankah budaya dan alam sama-sama warisan yang harus dijaga?
Memilih Jalan yang Lebih Repot
Saat menyusun konsep acara, saya sadar keputusan ini tidak akan mudah. Awalnya, konsumsi siang akan disiapkan dalam bentuk nasi kotak. Praktis, cepat, dan umum digunakan di berbagai kegiatan.
Namun, saya langsung membayangkan sekitar seratus kotak makanan, plastik pembungkus, sendok plastik, dan kantong kresek yang akan berakhir menjadi sampah hanya dalam hitungan jam.
Saya kemudian berdiskusi dengan Novi Rosmita, pendiri Yayasan Ruang Kito Basamo, yang berkolaborasi membantu konsumsi peserta. Saya menyampaikan keinginan agar acara ini menggunakan konsep ramah lingkungan. Sempat terpikir menggunakan bungkus daun pisang, tetapi prosesnya cukup rumit.
Setelah berdiskusi, kami akhirnya sepakat memilih cara yang mungkin lebih melelahkan, tetapi jauh lebih ramah bagi lingkungan, yaitu makan siang disajikan secara prasmanan menggunakan piring dan sendok yang dapat dipakai kembali.
Cerita yang sama juga terjadi dengan konsumsi snack dari Peunajoh Irda. Awalnya bubur akan dibagikan dalam puluhan cup plastik. Lagi-lagi saya membayangkan tumpukan sampah setelah acara selesai. Setelah berdiskusi, akhirnya bubur juga disajikan secara prasmanan.
Boleh jadi, bagi sebagian orang keputusan ini terlihat merepotkan. Tetapi saya percaya, lebih baik repot sehari daripada meninggalkan sampah yang baru akan terurai puluhan bahkan ratusan tahun kemudian.
Mengajak Peserta Membawa Tempat Bekal Sendiri
Konsep ramah lingkungan tidak berhenti di dapur. Saya juga meminta seluruh peserta workshop dan anak-anak peserta mewarnai kaos motif kasab membawa tumbler dan tempat bekal kosong dari rumah.
Beberapa orang sempat bertanya, “Kenapa harus membawa tempat makan sendiri?” Saya hanya menjawab singkat, “Nanti akan diisi makanan.” Sederhana. Namun, dari langkah kecil itu, kami berhasil mengurangi penggunaan wadah sekali pakai dalam jumlah yang cukup banyak.
Sehari sebelum acara, saya juga sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak yang bertugas di dapur. Menurut mereka, konsep ini jauh lebih merepotkan karena semua piring harus dicuci setelah digunakan.
Saya memahami kekhawatiran itu. Lalu saya mengingatkan mereka tentang kebiasaan orang-orang tua kita dahulu. Ketika menjamu tamu, mereka menggunakan piring, gelas, dan peralatan makan yang dicuci kembali setelah selesai. Bahkan hari ini, konsep seperti itu mulai kembali digunakan di banyak kota sebagai bagian dari gerakan mengurangi sampah.
Pelan-pelan mereka memahami maksud saya. Dan saya sangat bersyukur karena akhirnya semua bersedia menjalankannya.
Ketika Budaya dan Lingkungan Berjalan Bersama
Peserta kegiatan menikmati bubur dengan wadah bukan sekali pakai. Foto: Yelli Sustarina/perempuanleuser.
Hari pelaksanaan akhirnya tiba. Rangkaian acara berlangsung sejak pagi hingga sore, mulai dari penampilan tari ranup lampuan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sambutan, pemberian penghargaan kepada sepuluh pengrajin kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan, workshop menjahit kasab untuk generasi muda, mewarnai kaos bermotif kasab bagi anak-anak, hingga pameran karya para pengrajin.
Namun, ada satu momen yang paling saya tunggu. Waktu makan siang. Saya berjalan menuju dapur dengan perasaan campur aduk. Alhamdulillah, semua berjalan sesuai rencana.
Tim dapur sibuk menata makanan di atas meja prasmanan. Para tamu menikmati hidangan menggunakan piring. Bubur disajikan tanpa cup plastik. Anak-anak datang membawa tempat bekalnya masing-masing. Seusai kegiatan mewarnai, mereka pulang dengan kotak bekal yang telah terisi makanan.
Pemandangan itu membuat saya lega. Bukan karena acaranya berhasil, tetapi karena kami berhasil membuktikan bahwa sebuah acara budaya dapat diselenggarakan tanpa menghasilkan tumpukan sampah plastik.
Memang, tim dapur harus bekerja lebih keras mencuci piring. Tetapi saya selalu percaya, repot sehari jauh lebih ringan dibandingkan mewariskan sampah yang akan bertahan jauh lebih lama daripada usia kita.
Kita mungkin hidup enam puluh atau tujuh puluh tahun. Namun, plastik yang kita buang hari ini bisa tetap berada di bumi hingga ratusan tahun setelah kita tiada. Bukankah itu juga bagian dari tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan?
Saya sangat bersyukur karena Novi Rosmita dan Peunajoh Irda tidak hanya mendukung kegiatan ini, tetapi juga bersedia keluar dari kebiasaan demi mewujudkan konsep ramah lingkungan. Di akhir dokumentasi kegiatan, Novi menyampaikan sebuah pesan yang sangat membekas, “Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mari lestarikan budaya dan lingkungan.”
Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Saya percaya, melestarikan budaya dan melestarikan lingkungan bukanlah dua gerakan yang berdiri sendiri. Keduanya saling menguatkan.
Apa artinya menjaga warisan leluhur jika alam tempat budaya itu tumbuh justru kita rusak dengan tangan kita sendiri? Semoga langkah kecil dari sebuah kampung ini menjadi inspirasi bahwa setiap acara, sekecil apa pun, selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk meninggalkan jejak sampah, atau meninggalkan jejak perubahan.
Karena pada akhirnya, warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak cucu bukan hanya budaya yang tetap lestari, tetapi juga bumi yang tetap layak dihuni.
Mari mulai dari hal yang sederhana. Bawa tumbler, gunakan tempat makan yang dapat dipakai berulang, kurangi plastik sekali pakai, dan jadikan setiap kegiatan budaya sebagai ruang untuk merawat alam.
Sebab budaya akan terus hidup ketika manusianya peduli. Dan bumi akan tetap lestari ketika kepedulian itu diwujudkan dalam tindakan, sekecil apa pun.[]
Di balik megahnya pelaminan kasab sulam benang emas Aneuk Jamee Aceh Selatan, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dalam diam. Mereka menyulam untaian benang emas di atas selembar kain beludru dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan ketekunan. Sayangnya, kerja budaya yang mereka lakukan selama puluhan tahun sering kali luput dari perhatian.
Berangkat dari kenyataan itulah, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama Yellsaints Family menyelenggarakan Apresiasi Pengrajin Kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan. Didukung oleh Yayasan Kito Basamo dan Berkah Kasab, kegiatan ini direncanakan pada Kamis, 9 Juli 2026, bertempat di Gampong Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Dipilih tempat ini karena gampong ini pernah ditetapkan sebagai kampung Pengrajin Kasab pada tahun 2012 lalu.
Kegiatan ini menjadi ruang untuk memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan pengrajin kasab yang selama ini menjaga salah satu warisan budaya penting masyarakat Aneuk Jamee. Tanpa mereka, tidak akan ada pelaminan yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah pesta pernikahan. Tidak ada kemegahan yang menyambut pengantin di pelaminan. Tidak ada pula sulaman benang emas yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Aneuk Jamee.
Dalam setiap jahitan kasab, tersimpan waktu, kesabaran, dan ketelitian yang luar biasa. Namun, hingga kini, sebagian besar pengrajin masih menerima upah yang jauh dari sebanding dengan keterampilan dan dedikasi yang mereka berikan. Karena itu, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan atas peran perempuan sebagai penjaga warisan budaya yang telah menghidupkan identitas masyarakat Aceh Selatan selama bergenerasi.
Pengrajin Perlu Mengenal Makna Budaya yang Mereka Jaga
Selain pemberian penghargaan, para pengrajin juga mengikuti sesi Edukasi Pelaminan Kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan. Pada kesempatan ini, setiap pengrajin diberi buku “Makna Pelaminan Kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan” karya Yelli Sustarina.
Selama ini, sebagian besar pengrajin mewarisi keterampilan menjahit Kasab secara turun-temurun. Mereka mahir menyulam berbagai motif, tetapi belum banyak yang mengetahui filosofi di balik setiap ornamen, makna simboliknya, maupun ketentuan adat yang menyertai penggunaan pelaminan Kasab dalam prosesi pernikahan.
Gelang dengan motif hiasan kasab benang emas khas Aceh Selatan.
Melalui buku ini diharapkan para pengrajin tidak hanya menjadi pelaku budaya yang terampil, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya yang mereka rawat sehingga pengetahuan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya secara utuh.
Menjahit Masa Depan Kasab Bersama Generasi Muda
Salah satu tantangan terbesar pelestarian kasab hari ini adalah minimnya regenerasi. Mayoritas pengrajin merupakan perempuan dari generasi yang lebih tua, sementara anak-anak muda mulai enggan menekuni profesi ini karena prosesnya rumit, membutuhkan ketelitian tinggi, dan belum dianggap memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.
Melalui Workshop Menjahit Kasab Sulam Benang Emas, generasi muda diajak belajar langsung bersama para pengrajin. Tidak hanya mempelajari teknik dasar menyulam, peserta juga diperkenalkan pada inovasi produk kreatif berbasis Kasab.
Dalam workshop ini, kasab dikreasikan menjadi berbagai produk suvenir bernilai jual seperti gelang, gantungan kunci, syal, tempat tisu, kipas, hingga produk kreatif lainnya. Harapannya, kasab tidak hanya hadir sebagai pelaminan adat, tetapi juga berkembang menjadi produk ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha baru bagi perempuan dan generasi muda.
Mengenalkan Kasab Sejak Usia Dini
Pelestarian budaya tidak dapat dimulai ketika seseorang telah dewasa. Karena itu, kegiatan ini juga menghadirkan kegiatan Mewarnai Kaus Motif Kasab bagi anak-anak. Melalui aktivitas yang menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada motif-motif khas kasab Aneuk Jamee sejak usia dini. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar mengenal bentuk dan warna, tetapi juga mulai membangun rasa bangga terhadap budaya daerahnya sendiri.
Diharapkan, kecintaan terhadap budaya lokal tumbuh secara alami sejak masa kanak-kanak sehingga kelak mereka menjadi generasi yang mau menjaga dan melestarikannya. Sebagai bentuk apresiasi, seluruh peserta workshop menjahit maupun kegiatan mewarnai kaos akan memperoleh goody bag yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan sekaligus penyemangat untuk terus berkarya.
Pameran Karya Pengrajin
Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan Pameran Karya Pengrajin Kasab yang menampilkan berbagai hasil sulaman terbaik karya perempuan pengrajin Aceh Selatan.
Pameran ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk lebih dekat mengenal keindahan kasab sekaligus memberikan dukungan nyata kepada para pengrajin. Seluruh karya yang dipamerkan dapat dibeli langsung oleh pengunjung, sehingga kegiatan ini juga menjadi upaya memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi hasil karya para perempuan pengrajin.
Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap pelestarian budaya tidak berhenti pada upaya menjaga benda budaya semata, tetapi juga memperkuat perempuan sebagai penjaga pengetahuan, membuka ruang regenerasi, serta menghadirkan inovasi agar kasab tetap hidup, relevan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena menjaga budaya berarti juga menjaga perempuan-perempuan yang selama ini dengan tekun merawatnya. Dan ketika perempuan pengrajin diberi ruang untuk dihargai, belajar, dan berkembang, sesungguhnya yang sedang dijaga bukan hanya selembar kain bersulam benang emas, melainkan identitas budaya Aceh yang akan terus hidup dari generasi ke generasi.
Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Selatan untuk hadir dan meramaikan Apresiasi Pengrajin Kasab Aneuk Jamee Aceh Selatan. Mari beri penghargaan kepada tangan-tangan perempuan yang telah menjaga warisan budaya kita, kunjungi pameran, dukung karya mereka, dan ikut menyebarkan semangat pelestarian budaya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan, kami mengajak setiap pengunjung membawa tumbler dan tempat bekal pribadi untuk wadah konsumsi. Mari bersama-sama membuktikan bahwa mencintai budaya juga berarti mencintai bumi.[]
Ini merupakan pandangan populer yang mengabsahkan narasi masa lalu yang dihadirkan hanya oleh segelintir pihak yang berkuasa. Alhasil, pengisahan dari sisi orang-orang yang kalah dan tertindas kerap diremehkan, disembunyikan, bahkan dinihilkan. Kerusakan sejarah hadir bukan karena ketiadaan cerita, tetapi karena kehadiran kisah dengan narasi tunggal semata.
Maka penting untuk menyediakan variasi pengalaman dan sudut pandang dari sejarah konflik dan perdamaian melalui pengekalan sejarah publik dengan metode gabungan ingatan dan sejarah lisan (oral history). Sejarah lisan merupakan proses mengumpulkan interpretasi dan ingatan pribadi yang dapat diberi makna historis melalui rekaman wawancara mendalam. Oral history membuka ruang untuk melihat individu berdasarkan garis kehidupannya.
Profesor Yunjeong Joo menyebut kehadiran bencana dan konflik dapat menghancurkan hubungan antarmanusia. Namun, kehadiran cerita masyarakat (public history) dapat kembali merajut hubungan dan membangkitkan kepercayaan. Di Korea Selatan, gerakan sejarah baru berkaitan erat dengan kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi acuan untuk mengingat masa lalu yang tidak adil. Prof Joo sendiri terlibat aktif selama puluhan tahun dalam proses pengumpulan data dan perekaman cerita masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan para korban wabah penyakit.
Sang Guru Besar Sosiologi Universitas Nasional Pusan, Korea Selatan itu, mendefinisikan sejarah publik sebagai upaya aktif dalam mengumpulkan, menuliskan, dan menciptakan sejarah baru yang mencakup berbagai dimensi kehidupan.
Menurutnya, kontribusi paling nyata dari sejarah lisan yakni terekamnya pengalaman dan perspektif individu maupun kelompok masyarakat yang selama ini jarang dicatat sebagai sejarah. Mulai dari cara masyarakat bertahan hidup menghadapi luka dan duka, hingga keberanian mereka untuk kembali bangkit memulai kehidupan baru.
“Merebut Kembali Identitas”, menjadi salah satu dari tujuh poin utama siklus keberhasilan rekonsiliasi konflik politik apartheid di Afrika Selatan. Teori Ron Kraybill tersebut tampak sejalan dengan fungsi kehadiran sejarah publik. Sang praktisi perdamaian bidang resolusi konflik tersebut menjelaskan bahwa identitas menjadi hal mendasar yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi demi merawat perdamaian. Dia menilai, unsur pertama yang hancur dalam kekerasan konflik adalah identitas diri manusia. Konflik, menurut pandangannya, menjadikan orang-orang merasa dan bertingkah laku layaknya “iblis”.
Dalam teori Perdamaian Positif Berkelanjutan, ada beberapa syarat yang wajib dihadirkan demi merawat perdamaian, yaitu menghilangkan keseluruh jenis kekerasan (langsung, struktural, dan kultural) yang erat kaitannya dengan elemen perdamaian negatif, kemudian menghadirkan hukum, ketertiban, serta keadilan, dan yang terakhir mengembalikan sisi kemanusiaan lawan sekaligus memperbaiki hubungan yang rusak.
Tawaran rekonsiliasi melalui pengembalian identitas sebagai manusia, terutama bagi pihak lawan, merupakan pendekatan penuh kebajikan. Namun, akankah hal itu dapat dipraktikkan di dunia nyata? Terutama jika mengingat potensi dilema keadilan dan perdamaian dalam bentuk klaim subjektif salah satu kelompok yang merasa lebih menderita dari kelompok lainnya (competitive victimhood) dan kaburnya batas antara pelaku serta korban yang dapat bertukar peran kapan pun dan di mana pun (Intractable Identity Conflict).
Terlepas dari semua kendala itu, Aceh tampaknya tetap dapat merawat perdamaiannya secara berkelanjutan dengan mencontoh transformasi sejarah kelam Pulau Jeju di Negeri Ginseng. Pulau Jeju yang kini dikenal sebagai ikon cinta dan romansa perfilman k-drama, dahulunya memiliki sisi ingatan kekerasan juga. Jeju 4.3 merupakan tragedi pemberontakan bersenjata dan pembataian massal warga sipil selama lebih kurang tujuh tahun. Angka 4.3 sendiri merujuk pada tanggal 3 April 1948 yang tercatat sebagai puncak pecahnya pemberontakan bersenjata di Pulau Jeju.
Dark tourism alias wisata gelap menjadi cara yang diadopsi oleh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan dalam melestarikan ingatan. Sejarah kelam tersebut tidak serta merta dinihilkan konon lagi dianggap aib. Justru sebaliknya, pengalaman masa lalu tersebut dijadikan sebagai media edukasi dan refleksi sejarah agar tragedi serupa tidak terulang. Bahkan arsip tragedi Jeju 4.3 ini telah diakui UNESCO sebagai Warisan Ingatan Dunia sejak April 2025.
Sedemikian pentingnya merawat ingatan masa lalu dalam proses menjaga damai. Sehingga jika merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi di Aceh dahulu, maka benar bahwa situs sejarah semacam Rumoh Geudong tidak seharusnya dibakar atau dihancurkan, akan tetapi justru selayaknya dipugar sebagai bagian dari edukasi sejarah kelam.
Melalui pariwisata yang melibatkan perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam, bencana, tragedi, dan kematian manusia, disadari atau tidak, di sanalah proses rekonsiliasi terjadi,
demikian Bal-Tal, D. dan Bennik, G.H menimpali.
Melalui pariwisata yang menghadirkan edukasi terkait budaya, sejarah, dan kondisi ekonomi dari beragam cerita masyarakat maka hubungan sosial-psikologis para pihak yang pernah berselisih pun dapat terbangun. Sehingga terbentuk ingatan, perasaan, dan pemahaman kolektif di antara masyarakat untuk tetap menghadirkan dan merawat perdamaian secara berkelanjutan.
Benar bahwa sejatinya mengingat adalah hal yang berat. Namun, memori menjadikan masa lalu, masa kini, dan masa depan setiap orang menjadi terhubung. Penjagaan perdamaian dapat dihadirkan salah satunya melalui pengekalan memori sejarah publik tersebut. Tentang segala hal yang mampu mereka ingat dan yang mereka putuskan untuk lupakan, dan bagaimana cara mereka mengekspresikan kenangan, demikian Prof. Joo berpesan.[]
Tanggal 25 Juni 2026, saya dan tim SVARA memulai “Ekspedisi Kita Biasa-Biasa”. Ini merupakan sebuah program orang muda di Aceh untuk menemukenali kembali kondisi Aceh terkini dengan mengunjungi berbagai lokasi yang terdampak bencana dan titik-titik konflik yang pernah terjadi di Aceh. Melalui ekspedisi tersebut, kami datang untuk mendengar cerita-cerita langsung dari masyarakat dan untuk memahami sepenuhnya situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sana.
Perjalanan kali ini dimulai dari Banda Aceh menuju Nagan Raya. Kami tidak langsung menuju titik lokasi dalam jarak tempuh sehari, akan tetapi kami singgah dahulu di Aceh Barat dan bermalam di sana. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Kami sengaja memilih Beutong Ateuh Banggalang sebagai salah satu tujuan dalam ekspedisi kali ini. Beutong Ateuh Banggalang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana Sumatera pada november 2025. Dua dari empat desa, Desa Kuta Teungoh dan Desa Babah Suak, di Kecamatan ini lenyap ditelan air bah dan kerusakan dahsyat tersebut masih menyisakan jejak nestapa dalam kehidupan masyarakat. Kini dua desa yang masih tersisa adalah Desa Blang Puuk dan Desa Blang Meurandeh. Namun sangat disayangkan, saat proses pemulihan baru juga dimulai, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang justru harus menghadapi persoalan lain yang tak kalah pelik.
Wacana kembalinya aktivitas pertambangan yang memunculkan kekhawatiran konstan bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang
Selain kehilangan tempat tinggal, anak-anak di Beutong Ateuh Banggalang juga kehilangan akses pendidikan.
Saat pertama sekali menginjakkan kaki di Sekolah Darurat yang dibangun secara swadaya di atas hamparan tanah kosong milik Geuchik Desa Kuta Teungoh, kami berlima seketika bergeming. Kami seakan menolak untuk percaya saat menyaksikan bangunan darurat dengan tiga ruang kelas beralaskan semen kasar, bertiang kayu, dan ditutupi tiga papan. Kami hanya mampu menatap nanar satu persatu deretan ruang kelas dengan tumpukan buku-buku bacaan yang ditutupi selembar terpal.
Demikianlah fasilitas darurat yang hanya bisa diandalkan oleh anak-anak Beutong Ateuh Banggalang untuk bangkit. Di ruang-ruang berdinding papan tipis ini, ada sekitar 95 murid SD dan 105 pelajar SMP yang berusaha kembali menjalani rutinitas sekolah mereka. Keterbatasan fasilitas pendidikan ini membuat para murid harus membagi jam belajar secara bergantian. Pukul 08.00 hingga 12.00 WIB digunakan untuk waktu belajar siswa SDN 1 dan SDN 2 Beutong Ateuh Banggalang. Sedangkan pukul 14.00 hingga 17.00 WIB untuk waktu belajar siswa SMPN 1 Beutong Ateuh Banggalang. Namun dikarenakan lokasi Sekolah Darurat yang jauh di wilayah pergunungan, dengan jalur perjalanan yang sepi dan banyaknya hewan liar seperti babi hutan yang berkeliaran, maka tidak sedikit anak-anak yang terpaksa tidak dapat berhadir untuk belajar di sekolah.
Guru-guru yang dahulu mengajar di sekolah asalnya, kini dipindahkan ke Sekolah Darurat. Namun, proses belajar jauh dari kata ideal. Suara dari satu kelas terdengar hingga ke kelas lain, membuat guru dan murid sulit berkonsentrasi. Bagi para guru, untuk saat ini bukan berfokus pada mengejar target pembelajaran.
Hal yang terpenting adalah memulihkan semangat dan kondisi mental anak-anak setelah bencana, ujar Samsuardi, salah seorang guru honorer.
Sekolah Darurat dibangun dengan asas gotong royong masyarakat. Menurut Samsuardi, pemerintah daerah Nagan Raya telah mengetahui perihal tersebut, bahkan telah beberapa kali berkunjung, tetapi hingga saat ini belum ada titik terang kepastian nasib sekolah permanen bagi pendidikan anak-anak Beutong Ateuh Banggalang ke depannya. Kini tujuh bulan telah berlalu, bangunan darurat ini masih menjadi satu-satunya tempat belajar para siswa, entah sampai kapan.
Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor bukanlah satu-satunya derita yang harus mereka hadapi. Jika bercermin ke masa lalu, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang juga pernah melalui tragedi kasus pelanggaran HAM berupa tragedi pembantaian Teungku Bantaqiyah dan para santrinya di masa DOM Aceh.
Samsuardi menilai bahwa masyarakat Beutong Ateuh Banggalang di tengah dahsyatnya musibah, tapi masih bisa begitu tabah. Jika dulu masyarakat harus berjuang menghadapi tekanan mental saat kehilangan rasa aman dan hidup dalam ancaman, kini mereka juga harus merasakan kehilangan fasilitas-fasilitas penting untuk menopang kehidupan seperti rumah, sekolah, dan akses jalan.
Sehingga disadari atau tidak, benih konflik sosial pun mulai bermunculan di wilayah tersebut. Banyaknya akses jalan yang rusak dan terputus, membuat permintaan kehadiran jalan baru menjadi tinggi. Saya dan tim sempat menyaksikan sendiri akses jalan baru yang ditutup warga dengan alasan tanah yang diubah menjadi jalan umum tersebut dibangun tanpa izin dan tanpa transaksi jual-beli kepada pemilik lahan dan langsung dijadikan fasilitas umum.
Sungguh masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah untuk masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Sudah lebih setengah tahun pascabencana masyarakat terkatung-katung dalam ketidakpastian. Mereka berharap pemulihan yang dilakukan secara terukur, teratur, dan serius, termasuk kejelasan dukungan keberlanjutan pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka sudah menjadi korban dari bencana akibat kerusakan alam, jangan sampai mereka kembali harus kehilangan masa depan karena ketiadaan dukungan pendidikan. []
* Yana Levy is a Shansi fellow from the US based in Banda Aceh who teaches English at Universitas Syiah Kuala
Three years have passed since the Rohingya boats first landed on the shores of Aceh. The women and children who arrived on the brink of starvation — fleeing genocide in Myanmar, and dire conditions in the world’s largest refugee camp in Bangladesh, still remain without meaningful access to basic services. According to UNHCR 2025 data, across refugee camps along Aceh’s eastern coast, 390 Rohingya refugees continue to live in limbo[1], with little access to formal education. For women and girls in particular, opportunities to learn, study, or build independence remain painfully limited.
In October of 2025, I was first introduced to the Rohingya communities living in Aceh. Yayasan Solidaritas Aksi Peduli (YSAP), a grassroots NGO based in Lhokseumawe invited my colleague and I to participate in a ‘peace camp’ designed to bring together local and Rohingya youth, increasing tolerance and understanding.
As part of the program, we visited the abandoned immigration office that now serves as a home to the 90 Rohingya in Lhokseumawe. Inside, we saw the conditions they live in: multiple families sharing a single room, separated only by clotheslines draped with sarongs sewn together into makeshift partitions. These thin barriers offered little privacy, and the sounds of conversation, children playing, and everyday life carried easily from one family’s space to another.
I also noticed how people drifted aimlessly through the courtyard, while many of the women sat quietly together with little to occupy their time. Without access to work or school, life in the camps has become one of enforced waiting. In Aceh, access to formal education for Rohingya children is also not yet available. Meanwhile, Rohingya children grow up with severely limited access to education, as IOM and other international organizations struggle to come up with programming in the wake of major budget cuts following the dissolution of USAID in 2025.
Despite these circumstances, they insisted on offering us food, a few women gathered to prepare instant noodles for us, and although we declined because we had already eaten, their generosity stayed with me.
One young woman, Noor, spoke more English than the others. Her face brightened when I mentioned that I was an English teacher. She explained that her husband was fairly proficient in English and they practiced together whenever they could.
Then, shyly, she asked me,
“Will you teach me English ma’am?”
I told her I would.
The Rohingya are one of the world’s largest displaced communities and access to education remains limited wherever they seek refuge. Women and girls face the greatest barriers. Cultural norms and the legacy of gender-based violence often makes families reluctant to educate their daughters, especially when their expected roles are confined to marriage and motherhood. Yet denying girls an education only deepens their vulnerability to child marriage, poverty, and further violence.
My chance to keep my promise to Noor came in March 2026. After months of researching trauma-informed pedagogy, and coordinating plans with YSAP and our contacts in Lhokseumawe, my colleague and I returned to Lhokseumawe to teach in person for two weeks at the refugee camp. Together we taught 45 students — 25 men and 20 women. Classes were held for two hours each day, with the men meeting in a classroom and the women gathering separately in the camp clinic.
Challenges presented themselves immediately. The clinic, a small chaotic room crowded with medical equipment, felt heavy and airless without a fan. Within ten minutes, I was drenched with sweat. Then there was the noise. For women and young girls, a non-negotiable part of their domestic responsibility involves caring for young family members. They brought babies, toddlers and young children into the classroom, who screamed and cried throughout the session.
My students ranged in age from eight to fifty-six, and many had never experienced a formal classroom setting. Most were deeply shy and hesitant to speak, and when they did, their soft voices were drowned out by the cries and clatter of the children. Most of the women wore the niqab, leaving me to only hope that beneath the fabric covering the lower half of their faces they were smiling.
I ended that first class dehydrated, exhausted, but determined. These women have faced displacement, violence, and uncertainty, yet they still arrived eager to learn. Certainly I could teach through a bit of heat and chaos.
The first woman to arrive each day was always Amina — at fifty six, she was the oldest member of both our class, and the camp. She would sit down right next to me and immediately begin chatting away in Rohingya, as if I could completely understand. Over time, I did come to learn a few words from her, enough to greet her with Toy ken a see (How are you?). She would always respond with a shrug and a grimace, pointing to her back to indicate the pain she was in.
Class would start the same way each day: students made nametags decorated with drawings answering the day’s question — What’s your favorite color? What’s your favorite food? I always wrote Amina’s name for her. One day as I taped the nametag to her chest, she spoke to me urgently in Rohingya. I turned to one of the more advanced students to translate. “She wants to thank you for helping her,” the student explained.
“She used to be able to write her own name,
but it’s been so long now that she’s forgotten how.”
By the end of the course, I suspected Amina had taught me more Rohingya than I had taught her English. Still, she became the heart of the classroom through her unwavering attendance and enthusiasm. Every time she successfully said a full sentence — “My name is Amina” — the whole class would erupt into applause, and her face would light up with a huge smile.
While the class was generally shy and reluctant to participate, I could always rely on an enthusiastic sister duo: Noor (older) and Razia (younger), to chime in and break the silence. Like many Rohingya families theirs has been divided by displacement. The sisters live in Lhokseumawe with their mother, while their father works in Malaysia, sending money to supplement the small allowance provided by IOM.
One day, when it was just the two of us, Razia told me how much she missed her father. “He is a good man,” she said, “not like other fathers.” She explained that many Rohingya men who leave for Malaysia eventually take new wives there, abandoning the families they left behind after years of separation with no clear end in sight.
Even with a father still supporting them from afar, Razia and Noor remain vulnerable as a household of women living alone in the camp. Noor— who told me she was eighteen though she looked younger — had recently married, a decision that, in many ways, secured greater protection for her family. Yet she was fortunate in another sense too: her husband encouraged her education rather than limiting her solely to domestic responsibilities.
Both sisters still dream of building a life beyond the camp. During one class assignment, I asked the students to imagine their futures. Razia said she wanted to become a successful businesswoman. Noor imagined herself as an independent successful woman living in a large house and driving her own car. Together, we laughed as we tried to sketch the Ferrari she told me she would own someday.
Another pair of consistent regulars in class was a mother and daughter duo: Nalifa and Fatema. Nalifa was quiet and hesitant to participate, but she visibly brightened whenever her talkative-intelligent ten-year-old daughter spoke up in class. Her husband and son were regulars in the men’s class, making the family the only one who attended together each day.
One afternoon after class, Nalifa and her husband approached my colleague and I shyly carrying plastic cups filled with sweet soy milk and bubur kacang hijau (green bean porridge). They insisted we take the treats home with us. Back at the hotel we drank them slowly, reflecting on the generosity of a gift offered so freely despite the family’s limited means.
On any given day, leading class demanded tremendous levels of flexibility. But on the day when workers from IOM arrived to distribute hygiene buckets, that flexibility was pushed to its limits.
Before class, our liaison had warned us in a hushed tone, that aid distribution days can bring chaos as people compete for essential supplies.
Sure enough, not even fifteen minutes into class, shouting broke out outside the window. Through the chain links we saw a man and woman in a heated argument, a crowd forming around them. Attendance that day was sparse — just Noor, Razia, Nalifa, Fatema and another of the younger girls. Noor immediately ran out to join the crowd. Through the fence I watched her attempt to intervene in the fight by grabbing the shouting woman’s arms. Inside the classroom, the younger girls remained calm. Supplied with crayons and paper, they happily drew colorful henna flowers, tuning out the fight as if it were a standard occurrence.
Razia, on the other hand, had gone pale. As the yelling outside intensified, she curled into herself, pressing her palms against her ears, looking at me with frightened saucer eyes. I knew I was out of my depth. Trying to offer some distraction for her, I pulled out flashcards, and began flipping through them. Razia softly lowered my hands. “Please Ma’am,” she said, “I want to learn something new.”
I moved to the board, trying to scrape together some composure for the both of us, and improvised a lesson from a germ of an idea: want vs need. Together, me and Razia built examples until the discussion widened into a deeper question: What do all humans need?
For Razia, the idea of basic human rights was entirely new, but she approached it with care and reflection. Each point we discussed opened up new areas of reflection. I wrote: All humans have a right to safe places to live. Razia responded by describing a teenage girl in the camp who had recently been hospitalized after suffering abuse at home. Safety, she concluded, meant protection not only from external threats, but also from within the household. By then, Noor had returned and joined in. All humans are entitled to religious freedom, she responds by recalling their exile from Myanmar and the persecution they had fled.
All human beings have a right to education.
This, too, was immediate and lived: since leaving Myanmar, these clever curious girls had been cut off from formal schooling. In that small classroom, interrupted by noise and uncertainty, those abstract rights became grounded in the realities of their daily lives.
One of the most difficult aspects of working with refugees is the persistent sense that it is never enough — that, in the face of such overwhelming need, any effort feels like a drop in the bucket. Yet even within these constraints, there are strong reasons to believe that introducing English to Rohingya women can have a meaningful, lasting impact.
Most immediately, English can become a vital tool for those who are eventually resettled in Western countries, helping them advocate for themselves and navigate integration more independently. But even before resettlement, it is essential in their current reality of displacement.
According to discussions with Agustia Rahmi, founder of YSAP and former staff at UNHCR Indonesia, in the whole country, there are only three female Rohingya translators, meaning that most interactions from aid services and healthcare providers rely on male intermediaries. This can severely undermine the quality of translation. Women may feel uncomfortable discussing sensitive issues in front of male interpreters, particularly around sexual health.
As the Translators without Borders (TWB) research notes, euphemisms for body parts or symptoms are frequently misunderstood or mistranslated. And according to Agustia’s experience working directly with Rohingya women, male interpreters sometimes filter or soften information, whether consciously or unconsciously, particularly when issues involve violence. Increasing language skills could help women meet these needs while in displacement.
For Rohingya women in girls especially, this gap between policy and reality is not abstract. It compounds the same structural exclusions they already face in daily life — where even basic communication with aid and healthcare systems depends on male intermediaries, and where their voices can be softened, filtered, or even lost entirely in translation.
Without education, these silences deepen, narrowing their ability to ask questions, describe pain, or claim rights that already exist on paper but remain out of reach in practice.
It is in this context that the anti-rohingya sentiment in Aceh feels particularly insidious. The protesters in 2023 who flocked the Rohingya temporary shelter in Banda Aceh, demanding that they be removed, and the continued neglect of those had overlook both present realities and human dignity.
To see families who arrive with little more than the clothes on their backs, carrying the same hopes as anyone else: safety, dignity, and the chance to rebuild. And to see the women and girls sitting on dusty floors, drawing henna flowers and Lamborghinis — not as passive recipients of aid, but as people still imagining futures beyond it.
#The names in this story have been changed for privacy reasons
[1] Although this is the most up to date figure, it has likely dropped since May 2026 as increased cuts to aid from UNHCR have led many refugees to leave Aceh.
