Ayo Bergabung!
Beranda blog Halaman 7

Seberapa Penting Keamanan Holistik Bagimu?

Yelli Sustarina
-
0
Seberapa Penting Keamanan Holistik Bagimu?

HARI sudah gelap ketika saya tiba di Hotel Renggali Takengong pada Minggu, 11 Agustus 2024. Gigil udara pegunungan berselimut rintik hujan memasuki relung pakaian ketika saya turun dari mobil setelah menempuh sekitar delapan jam perjalanan dari Banda Aceh. Setelah mendapatkan kunci kamar dari resepsionis, saya bergegas menuju kamar. Di hotel tersebut, Pelatihan Keamanan Holistik untuk Aktivis dan Jurnalis selama lima hari ke depan akan digelar oleh tim panitia yang berasal dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA).

Berhubung belum makan malam, setelah meletakkan barang-barang di kamar, saya keluar menuju restoran hotel (resto) yang berjarak sekitar 20 meter. Letak antara gedung utama penginapan dan resto terpisah. Sesampainnya di resto, saya langsung mengambil makanan lalu duduk satu meja dengan Resqi dan Jal, peserta pelatihan lainnya.

“Kami sudah selesai makan nih kak,” ucap Resqi. Begitu juga dengan Jal, makanan di piring sudah habis disantapnya. Wajar saja mengingat perjalanan jauh yang kami tempuh tentu menguras tenaga. Alhasil perut kami pun keroncongan jadinya.

Sembari menyantap hidangan, saya melihat banyak wajah baru yang belum saya kenali di ruangan tersebut. Saat itu saya yakin bahwa mereka juga bagian dari peserta pelatihan. Kami tidak saling sapa karena belum mengenal satu sama lain. Kemudian setelah mengobrol singkat bersama Resqi dan Jal, kami pun beranjak ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sebab rasa kantuk tak lagi bisa ditahan dan badan butuh direbahkan.

Sebelum tidur, demi kemanan, saya mengecek seluruh sudut ruangan kamar yang ditempati. Sebab setiap peserta difasilitasi sebuah kamar untuk seorang diri.

Ternyata di kamar tersebut tidak ada daftar nomor telepon yang bisa dihubungi. Adanya cuma lembaran menu makanan beserta harganya. Lantas, saya teringat panitia pernah mengirimkan Satuan Operational Prosedur (SOP) selama pelatihan. Lalu SOP itu saya pun baca-baca kembali sembari mencatat nomor panitia yang bisa dihubungi jika diperlukan sewaktu-waktu nanti.

Perkenalan Diri

Hari pertama pelatihan Keamanan Holistik dimulai pada Senin, 12 Agustus 2024. Sebanyak 13 orang peserta dari berbagai lembaga dan komunitas ikut serta. Mereka berasal dari kalangan aktivis dan jurnalis yang tentunya sering dihadapkan dengan persoalan keamanan ketika melakukan advokasi atau memberitakan isu-isu riskan. Inilah salah satu alasan pelatihan ini diadakan, untuk menjaga keamanan diri para aktivis dan jurnalis. Sebab sebagai jurnalis, saya dan teman-teman perempuanleuser.com selalu sepakat terkait prinsip bahwa:

Tidak ada berita seharga nyawa.

Pada sesi perkenalan diri, kami diminta untuk mendeskripsikan diri masing-masing dengan menggambarkan objek atau benda. Saya menggambar laut dan langit yang bewarna biru, sesuai warna favorit saya. Kebetulan saya mengenakan pakaian serba biru juga saat itu.

Keindahan Lut Tawar, Takengon

Langit merupakan simbol kebebasan dan potensi tak terbatas dan laut mewakili pesan petualangan, ketenangan, dan kekuatan. Meskipun dua hal ini terkesan bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Adapaun warna biru mengandung makna kesetiaan, kecerdasan dan percaya diri dalam kehidupan, sehingga menjadi harapan untuk banyak orang.

Simbol-simbol tersebut cukup mewakili karakter saya yang menyukai kebebasan, tak ingin dikekang oleh batasan-batasan tertentu yang menekan. Sekalipun saya berstatus sebagai ibu rumah tangga, bukan berarti saya tidak bisa melakukan banyak hal. Sebab dari dulu saya suka berpetualang. Karena dengan itu saya bisa menulis banyak hal yang bisa memberi ketenangan, kedamaian, dan kekuatan di hidup saya.

“Jangan kukung dirimu karena keadaan yang kau rumitkan. Status bukan jadi alasan sebagai penghalang menggapai kebebasan. Banyak hal yang bisa kau lakukan, bila kau menganali diri.”

Beruntung saya memiliki suami yang memahami kehidupan saya. Dia memberi ruang gerak seluas-luasnya selama itu berbentuk kegiatan positif dan bermanfaat. Namun dua hal yang harus saya jaga, yaitu kepercayaan dan keterbukaan. Itulah moto yang kami pakai dalam menjalani hubungan sehingga kesetiaan tetap selalu ada di hati kami berdua.

“Kenyamanan dalam sebuah hubungan ketika pasangan tidak membatasi gerak. Bersama saling dukung untuk menggapai bahagia.”

Lalu seiring sejalan dan saling mengisi. Karena hidup sebagai perempuan bukan selalu mengalah dengan keadaan. Jadi perempuan harus paham akan keadaan tanpa mau diintimidasi.

Selesai menggambarkan deskripsi diri, masing-masing peserta kemudian memperlihatkan gambar yang dibuat dan bercerita tentang dirinya. Begitu juga dengan panitia, mereka juga ikut memperkenalkan diri. Perkenalan diri dengan cara seperti ini, menurut saya tergolong unik. Kita jadi mengetahui banyak informasi dan karakter dari peserta lainnya melalui media gambar yang mereka buat.

Selesai sesi perkenalan diri, kemudian dilanjutkan penyampain informasi keamanan tempat oleh pihak hotel. Di sini dijelaskan tentang titik kumpul evakuasi bila terjadi bencana, dan pintu keluar dari ruangan ini bila keadaan gawat terjadi. Begitu juga bila butuh suatu hal bisa menghubungi nomor telepon di angka ‘nol’ via telepon yang ada di kamar masing-masing atau menghubungi via WhatsApp ke nomor yang diberikan pihak hotel.

Selanjutnya peserta dan panitia membuat kesepakatan terkait Do & Don’t (hal apa saja yang boleh dan tidak boleh) dilakukan di ruangan selama pelatihan berlangsung. Kemudian, peserta juga menuliskan harapan yang ingin dicapai setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Demi keamanan, kami sepakat selama pelatihan berlangsung, tidak ada dokumentasi yang dilakukan oleh peserta. Kemudian apapun aktivitas dan percakapan yang terjadi di dalam di dalam ruang selama pelatihan berlangsung untuk tidak terpublikasikan ke pihak luar.

Di antara banyaknya harapan pelatihan, saya mencantumkan harapan untuk menuliskan pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan tersebut. Saya rasa penting untuk menyebarluarkan informasi terkait Keamanan Holistik kepada publik.

Apalagi panitia sudah menyediakan fasilitas yang begitu aman dan nyaman untuk kami, para peserta. Bahkan seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama pelatihan juga disedia. Oleh karenanya, tulisan ini merupakan bagian dari rasa syukur. Saya mencoba membagikan segelintir informasi dari luasnya pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan Keamanan Holistik bersama Yayasan HAkA.

Untuk Apa Belajar Keamanan Holistik?

Ketika Kak Alifi—salah satu pemateri—menyebutkan kata Holistik, ingatan saya terlempar ke saat saya mempelajari Keperawatan Holistik semasa kuliah dulu. Keperawatan Holistik adalah bentuk keperawatan yang dilakukan secara menyeluruh menyangkut bio, psiko, sosio, dan spiritual yang dilakukan perawat kepada pasien. Dengan demikian, Keamanan Holistik dapat dimaknai sebagai proses keamanan yang dilakukan secara menyeluruh.

Ada tiga domain utama yang dibahas dalam Keamanan Holistik, yaitu Keamanan Fisik, Keamanan Digital, dan Keamanan Psikososial. Lantas, apa pentingnya belajar Keamanan Holistik untuk para aktivis dan jurnalis? Keamanan Holistik penting diketahui oleh aktivis dan jurnalis karena ruang gerak mereka mempunyai banyak risiko, yang bahkan bisa mengancam nyawa.

Dalam dunia jurnalis, terdapat slogal, “Tidak ada berita seharga nyawa.”. Itu artinya dalam melaksanakan tugas jurnalistik, jurnalis harus mengutamakan aspek-aspek keselamatan. Demikian juga dengan aktivis. Jangan sampai karena ingin mengadvokasi suatu hal, hingga lupa akan keamanan diri yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan; baik fisik, digital, maupuan psikososial.

Analisis dan Penilaian Risiko

Risiko adalah segala kemungkinan yang diperkirakan dapat terjadi pada seseorang. Risiko terbentuk dari gabungan kerentanan dan ancaman.

Kerentanan dapat diartikan sebagai sekumpulan kondisi dan/atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan. Ancaman ialah suatu kondisi—secara alamiah maupun karena ulah manusia—yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa.

Risiko akan terjadi bila adanya kerentanan ditambah dengan ancaman. Semakin besar atau banyak kerentanan dan ancaman, maka risiko yang dihadapi pun semakin tinggi. Kerentanan ini bisa dari manusia, alat, atau pun lingkungan sekitarnya.

Dalam analisis dan penilaian risiko, ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu identifikasi, analisis dan penilaian, mitigasi, dan pemantauan.

Identifikasi risiko merupakan pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui kemungkin risiko yang terjadi dalam mencapai sebuah tujuan. Setelah itu, kita menganalisis dan menilai sejauh mana kemungknan risiko itu dapat terjadi.

Untuk menilai sebuah risiko, perlu menentukan penyebab utama sebuah masalah dan mencari penyelesaiannya (mitigasi). Caranya dengan menentukan spesifikasi masalah, mengumpulkan data, menentukan faktor penyebab terjadinya risiko, dan menentukan faktor penyebab utamanya.

Sangat penting bagi aktivis dan jurnalis menganalisis dan menilai risiko sebelum melakukan kegiatannya. Terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti saat melakukan liputan investigasi dan advokasi terkait kasus pertambangan yang merusak alam dan lingkungan. Disebabkan ada banyak hal yang harus dihadapi. Sehingga selalu ada kemungkinan yang dapat mengancam keselamatan holistik.

Materi manajemen risiko ini diberikan oleh Bang Tezar dengan tujuan agar peserta mampu mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan kerentanan. Oleh karenanya, diperlukan mitigasi (pencegahan risiko) melalui cara-cara berikut; mentransfer, mengurangi, menghindari, dan menerima.

Dalam matrik risiko disebutkan bila probalitas alias peluang suatu peristiwa akan tinggi, maka dampak yang dihasilkannya pun tinggi. Melalui matrik risiko, aktivis dan jurnalis dapat menilai sejauh apa sebuah risiko dapat diterima, dapat diterima dengan mitigasi, atau tidak dapat diterima sama sekali.

Dalam contoh kasus mitigasi yang ditransfer, misalnya pada seseorang yang sedang mengalami burn out dalam pekerjaan, dan bila tetap dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Namun, di lain sisi, dia harus tetap menyelesaikan tugas tersebut. Jadi untuk mengantisipasi risiko yang terjadi pada dirinya, orang tersebut mengtransfer tugas tersebut ke rekan kerja lainnya.

Pilihan risiko dapat ditentukan berdasarkan kemampuan seseorang mengenali dirinya (materi kesadaran diri dijelaskan pada tulisan berikutnya). Sehingga dia paham tentang risiko yang mungkin terjadi beserta mitigasinya. Risiko dapat diminimalisasi setelah dilakukan identifikasi, analisa dan penilaian terhadap risiko tersebut.

Pelatihan di hari pertama ini cukup melelahkan tetapi diskusi begitu hidup karena adanya berbagai pemikiran kritis dan argumentasi dari para peserta dari lintas profesi dan keilmuan. Sehingga proses interaksi antara pemateri dan peserta bukan sekadar transfer ilmu, tapi juga membangun dialok aktif berbasis pengalaman lapangan sehari-hari.

Demikian cerita singkat untuk tahap pertama. Nantikan ulasan kisah pelatihan Keamanan Holistik selanjutnya!

Perusahaan “Daftar Hitam” di Proyek Jembatan Blang Mane Bireuen

Ihan Nurdin
-
0
Perusahaan “Daftar Hitam” di Proyek Jembatan Blang Mane Bireuen

SEBUAH ekskavator warna oranye “menyambut” kedatangan jurnalis di lokasi proyek pembangunan jembatan Blang Mane pada Jumat, 24 Mei 2024. Pukul dua siang kurang seperempat ketika jurnalis tiba di sana. Suasana di sekitar proyek sepi. Satu-satunya alat berat yang ada di sana sedang tidak beroperasi. Tak tampak juga ada pekerja yang lalu-lalang di lokasi proyek.

Di belakang alat berat itu, konstruksi jembatan rangka baja Blang Mane yang sedang dalam pengerjaan menjadi latar yang kontras dengan alat berat berwarna oranye. Pengerjaannya belum rampung. Lantai jembatan masih disemaki oleh sisa-sisa material. Struktur bangunan yang terletak pada kedua ujung jembatan (abutmen) juga belum selesai dibangun. 

Lokasi proyek hanya dibatasi dengan pagar dan pintu gerbang yang terbuat dari anyaman bambu yang sebagian sudah tampak reyot. Di samping pintu masuk tertempel spanduk kuning hitam bertuliskan larangan masuk tanpa izin dengan ancaman pidana 9 bulan penjara. Di sampingnya terdapat spanduk warna putih berisi informasi mengenai proyek yang sedang dikerjakan. Tertera di sana nama paket pekerjaannya adalah Penggantian Jembatan Blang Mane. Lokasi proyek berada di Gampong Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen.

Jembatan Blang Mane pertama kali dibangun pada tahun 2000 silam. Namun, setelah dua dekade lebih usianya, jembatan itu akhirnya tak bisa berfungsi lagi karena abutmennya tak kuat lagi menahan gerusan erosi. Per 21 Januari 2023, jembatan itu pun “pamit” setelah hujan deras mengguyur wilayah itu pada malam sebelumnya dan menyebabkan abutmen jembatan ambruk.

Proyek pembangunan penggantian jembatan tersebut bersumber dari APBN murni melalui proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun pelaksananya PT Sarjis Agung Indrajaya, serta menggandeng PT Duta Bhuana Jaya sebagai konsultan supervisi. Sebagaimana yang tertera di lokasi proyek, jembatan ini dikerjakan berdasarkan kontrak tertanggal 8 November 2023 dengan nomor HK.02.03/Bb.1 PJN/44/APBN/2023. Pagu proyek ini sebesar Rp24 miliar dan dimenangi oleh PT Sarjis dengan harga penawaran Rp​​19.083.988.905,84. Adapun durasi kerja selama dua tahun, yakni pada tahun anggaran 2023—2024 atau multi year contract (MYC).

Sekilas tidak ada yang aneh di papan informasi proyek tersebut. Namun, jika dicermati, keberadaan nama PT Sarjis Agung Indrajaya sebagai pihak yang mengerjakan proyek Dirjen Bina Marga adalah hal yang janggal. Sebab PT Sarjis tercatat sebagai perusahaan yang sedang mendapat sanksi dan dilarang ikut serta dalam proyek pemerintah. 
Pertanyaan itu muncul, mengingat pada 9 November 2023, tepat sehari setelah tanggal kontrak, PT Sarjis justru mendapatkan sanksi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan keikutsertaan dalam proyek pemerintah terhitung sejak 9 November 2023 hingga 9 November 2024. Sanksi tersebut diberikan karena perusahaan tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan jembatan kembar di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto: Tim KJI Aceh/Rianza Alfandi

Dengan kondisi tersebut, mestinya Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Aceh dapat mempertimbangkan kembali pemilihan atau penetapan PT Sarjis sebagai kontraktor yang memenangi lelang pembangunan Jembatan Blang Mane. Apalagi, jika menelusuri track record perusahaan tersebut, kasus jembatan Paringin bukanlah yang pertama tak diselesaikan oleh PT Sarjis.

***

Pemilihan PT Sarjis selaku kontraktor yang mengerjakan jembatan Blang Mane Bireuen pada akhir tahun 2023 menimbulkan reaksi publik di Aceh. Pasalnya, jarak antara tanggal kontrak dengan penerbitan daftar hitam untuk perusahaan tersebut hanya berselang satu hari.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, hal ini dapat terjadi karena ketidakcermatan penyelenggara lelang atau memang ada unsur kesengajaan untuk memenangkan perusahaan tersebut. 

“Mestinya, rekam jejak perusahaan bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan patut atau tidaknya PT Sarjis memenangi tender proyek pemerintah,” kata Koordinator MaTA, Alfian. 

Apalagi, sejak awal Oktober 2023 PT Sarjis sudah menyatakan tidak mampu menyelesaikan proyek Jembatan Paringin di Kalimantan Selatan yang berujung pada pemutusan kontrak.  

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan PT Sarjis masuk dalam daftar hitam dengan diterbitkannya SK Penetapan Nomor: HK.01.02/KPTS/Bb.11.6/24/2023. Perusahaan dinilai terbukti melanggar Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g yang berbunyi “penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa.”

Masa berlaku sanksi terhitung sejak 9 November 2023 hingga 9 November 2024 dengan tanggal penayangan pada 10 November 2024.

PT Sarjis Agung Indrajaya merupakan perseroan tertutup yang berkedudukan di Kota Banda Aceh. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1993 yang ditandai dengan terbitnya nomor akta di notaris Sabaruddin Salam, S.H., dengan nomor akta 99 dan tertanggal 15 Desember 1993. Namun, pengesahannya baru empat belas tahun kemudian dengan tanggal SK 9 Oktober 2007 dan nomor SK Pengesahan C-00697 HT.01.01.-TH.2007. Berdasarkan data yang tercantum di profil perusahaan, PT Sarjis Agung Indrajaya beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 10, Meuraxa, Kota Banda Aceh. 

Saat pertama kali dibentuk, perusahaan ini memiliki struktur yang terdiri atas Salmiah Gading sebagai komisaris; Sasmita Andriana dan Achmad masing-masing tercatat sebagai direktur; serta Anwar tercatat sebagai direktur utama. Tertera juga nama Maya Sofa Trianty dan Sunita Farianty yang tanpa keterangan jabatan. Semua pengurus beralamat di Banda Aceh. Pada tahun 2010, sebagai penyesuaian terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, nomor SK perusahaan ini berubah menjadi AHU-52307.AH.01.02. Tahun 2010 dengan tanggal SK 8 November 2010 pada notaris yang sama.

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan pada perusahaan sebanyak 19 kali sejak tahun 2007 hingga tahun 2022. Perubahan tersebut meliputi perubahan data perseroan yang mencakup perubahan direksi dan komisaris serta perubahan anggaran dasar perusahaan khususnya untuk Pasal 1 ayat 2. Selama perubahan itu, para direktur perusahaan mengalami pergantian beberapa kali. Namun, untuk posisi atau jabatan direktur utama tak sekali pun berganti nama. Uniknya, sang direktur utama, Anwar/Anwar Sarji, berdasarkan identitas yang tercantum di akta tercatat kelahiran tahun 1986. Itu artinya, ketika perusahaan ini dibentuk, yang bersangkutan masih sangat belia.

Berdasarkan perubahan data perseroan yang terakhir kali pada 2022, komposisi pengurus dan pemegang saham PT Sarjis Agung Indrajaya terdiri atas Anwar/Anwar Sarji sebagai direktur utama; Sukmayadi dan Syarifuddin sebagai direktur; serta Maya Sofa Trianti sebagai Komisaris. 

Lokasi Bimbel Khalifah yang terletak di persimpangan Jalan Mohd Jam I Banda Aceh. Foto: Tim KJI Aceh/ Ihan Nurdin

Untuk mengonfirmasi perihal proyek jembatan tersebut, kami menelusuri alamat perusahaan sebagaimana yang tercantum di dalam akte, yakni di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 10. Namun, di alamat tersebut justru lokasi usaha Bimbel Khalifah dengan nomor ruko 9–10. Salah satu staf di bimbel tersebut membenarkan jika ruko itu berada di alamat yang kami cari. Namun, ia tidak tahu-menahu tentang PT Sarjis Agung Indrajaya.

“Ruko ini milik owner bimbel ini,” kata staf yang enggan menyebutkan namanya itu, Senin (2/9/2024).

Alamat perusahaan yang tertera di akte berbeda dengan alamat yang tertera di portal pengadaan nasional Inaproc yang menampilkan informasi bahwa PT Sarjis Agung sedang di-blacklist. Selain menayangkan rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa (PBJ) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi, Inaproc juga memublikasikan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar hitam PBJ. 

Di Inaproc, perusahaan ini beralamat di Jalan AMD Manunggal No. 48 Dusun Ibrahim, Desa/Kelurahan Lamdom, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Alamat ini sama dengan alamat yang tertera di situs indokontraktor.com, yakni situs milik perusahaan yang bergerak dalam media informasi bisnis, promosi, dan komunitas untuk industri konstruksi. 

Penelusuran di alamat ini juga tidak membuahkan hasil. Tidak ada rumah atau ruko yang teridentifikasi sebagai kantor PT Sarjis. Sementara titik lokasi di Google Maps yang tersemat di dalam profil di situs indokontraktor.com justru menunjukkan lokasi yang beralamat di Jalan Raja Mirah, Desa Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Sementara itu, di sebuah situs lowongan kerja loker.id, perusahaan tersebut mencantumkan alamat kantor cabangnya yang berada di Jalan Kebun Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut pernah menerbitkan informasi lowongan kerja untuk posisi tenaga ahli atau personel K3 di kantor cabang Jakarta Barat. 

Bukan Blacklist Pertama

Penetapan daftar hitam pada tahun 2023 bukanlah yang pertama bagi PT Sarjis. Sebelumnya, pada tahun 2020, perusahaan itu juga pernah di-blacklist. Perusahaan itu kena blacklist selama satu tahun setelah terbitnya SK Penetapan Nomor: 180/SK/RSUD/V/2020 karena melanggar peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g tentang penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa. Masa berlaku sanksi terhitung sejak 22 Mei 2020 hingga 22 Mei 2021 dengan masa penayangan dimulai pada 8 Juni 2020. Anehnya, berselang hari sebelum jatuhnya sanksi, PT Sarjis ditetapkan sebagai pemenang untuk proyek pembangunan jembatan di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh dengan tanggal kontrak 13 Mei 2020. 

Pada April 2023, DPRD Balikpapan juga dibikin kesal oleh PT Sarjis karena cakap tak serupa bikin terkait pembangunan SD dan SMP Terpadu di kompleks perumahan Balikpapan Regency. Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto, sebagaimana diberitakan pusaranmedia.com, meminta agar perusahaan diberikan SP 1 karena tak ada progres dari pekerjaan yang dilakukan. Ketika peninjauan ke lokasi oleh anggota DPRD Balikpapan, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan selaku yang punya gawe telah memutus kontrak dengan PT Sarjis karena tidak mampu menyelesaikan proyek hingga akhir Desember 2023. Melewati trimester pertama tahun 2024, Disdik Balikpapan sedang dalam pengusulan daftar hitam.

Dengan sejumlah catatan PT Sarjis, wajar saja jika MaTA selaku salah satu lembaga swadaya masyarakat yang getol mengampanyekan antikorupsi di Aceh menjadi berang. MaTA lantas membuat pengaduan ke Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Dalam surat bernomor 033/B/MaTA/XI/2023 tanggal 24 November 2023 itu, Koordinator MaTA, Alfian, menegaskan jika Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I-Aceh patut diduga telah melanggar aturan.

Saat diwawancarai kembali terkait hal itu, Alfian membeberkan beberapa hal yang menjadi catatan sehingga pemenangan PT Sarjis perlu dipertanyakan.

“Pertama, jika kita lihat dari proses tender yang sudah dilakukan dan juga pemenangnya, itu kan bermasalah. Masalahnya adalah perusahaan yang memenangkan tender untuk pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berada dalam status daftar hitam (blacklist). Daftar hitam berarti perusahaan ini sebelumnya telah melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Alfian.

Namun, pemerintah justru terkesan tutup mata sehingga tetap memenangkan perusahaan tersebut. Di sisi lain, MaTA juga menyayangkan sikap diam LKPP yang tidak menindaklanjuti aduan pihaknya. Padahal, menurut Alfian, LKPP memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kementerian terkait agar proses tender bisa dilakukan ulang.

“Ini tidak biasa. Biasanya, ketika kami melapor ke LKPP dan menyurati mereka, ada respons positif,” kata Alfian.

Alfian mengkhawatirkan, jika ada pembiaran seperti ini akan terjadi lagi pada proyek-proyek APBN lainnya. Misalnya, proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh. Ia menduga ada “main mata” antara panitia tender atau panitia lelang dengan perusahaan sehingga perusahaan yang sudah masuk daftar hitam malah bisa menang tender.

“Kami juga menyatakan bahwa tidak mungkin panitia pelelangan atau panitia tender tidak mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah di-blacklist,” kata Alfian.

Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kata Alfian, ketika suatu proyek terindikasi bermasalah dan begitu ada respons publik, langsung ada tindak lanjut dari pihak terkait. Di antaranya dengan melakukan tender ulang, meskipun pemenang lelangnya sudah diumumkan. Proses tender bisa dilakukan ulang jika ada temuan atau masalah yang dianggap serius. Namun, dengan tak adanya respons apa pun terhadap PT Sarjis, bahkan hingga menjelang rampungnya pekerjaan tersebut, MaTA menduga atau menaruh curiga ada yang mengendalikan proyek tersebut. Jika benar adanya, maka ini menjadi preseden buruk bagi proses pembangunan di Aceh yang masih mengedepankan praktik kolusi.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 1 Wilayah Aceh, Dedy Mandarsyah mengatakan seleksi tender pembangunan jembatan Blang Mane, Kecamatan Peusangan, Bireuen merupakan wewenang Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) 1 daerah setempat. “Itu bukan wewenang kami,” kaya Dedy saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Sebagai upaya terakhir untuk mengonfirmasi direktur PT Sarjis, jurnalis mendatangi alamat yang tertera di situs steelindonesia.com, yakni di Jalan Perdamaian Lr. Cempaka Kuneng No. 67 Gampong Lampaseh, Kecamatan Kutararaja, Kota Banda Aceh. Alamat ini sesuai dengan alamat Anwar sebagaimana yang tertera di akta dan tercantum di Jalan Perdamaian Lorong Cempaka Kuneng. Meskipun, saat tiba di lokasi, nama yang tertulis di plang adalah Cempala Kuneng. Upaya ini membuahkan hasil, di alamat itulah Anwar tinggal.

Saat didatangi pada Selasa sore (3/9/2024), Anwar sedang berada di kediamannya. Mulanya Anwar merasa canggung menerima kedatangan jurnalis. Namun, setelah jurnalis menjelaskan tujuan kedatangan tersebut, suasana menjadi cair. Anwar membenarkan jika perusahaannya sedang dalam masa blacklist hingga November 2024. Karena itu pula, selama tahun 2024 ini hanya satu proyek yang ia kerjakan yaitu jembatan Blang Mane Bireuen. Ia juga merasa keberhasilan PT Sarjis mendapatkan proyek tersebut sesuai prosedur. 

“Blacklist itu sesudah kontrak kan. Waktu kita upload (berkas) belum keluar blacklist, kalau sudah akan tertahan dia,” katanya. 

Anwar juga tak menampik jika perusahaannya di-blacklist gara-gara pekerjaan yang tak selesai di Kalimantan Timur. Namun, ia mengaku jika perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender proyek tersebut. Namun, ia sendiri merasa heran mengapa di-black list pada bulan November 2023, sementera jangka waktu pengerjaan masih hingga Desember. Meskipun begitu, menurutnya mereka tidak merugikan negara karena ada jaminan asuransi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala BP2JK Wilayah Aceh, Soeryadi, S.T., M.T., belum membuahkan hasil. Jurnalis telah menghubungi dan mengirimkan pesan secara langsung ke nomor WhatsApp pribadinya pada Selasa (10/9/2024). Namun, hingga beberapa hari berselang, tak ada respons apa pun dari Soeryadi. Pada Jumat (13/9/2024), jurnalis mendatangi kantor LP2JK di Jl. Teungku Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh. Namun, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat. Sebagai langkah terakhir, jurnalis juga menyurati secara resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apa pun dari pihak BP2JK Wilayah Aceh.[]

Tulisan ini merupakan hasil liputan kolaboratif yang dilakukan oleh Ihan Nurdin (perempuanleuser.com); Iskandar (ajnn.net); dan Rianza Alfandi (habaaceh.com) yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Aceh.

Peran Penting Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJM Aceh

Ihan Nurdin
-
0
Peran Penting Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJM Aceh

Sejumlah peserta dari organisasi masyarakat sipil (CSO) mengikuti pertemuan dalam rangka penguatan kapasitas gerakan masyarakat sipil untuk memahami Rancangan Teknokratik RPJM Aceh dalam Perencanaan Daerah Tahun 2025—2029 yang diselenggarakan oleh Flower Aceh dan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) di Hotel Fhandika Boutique Banda Aceh, Kamis (19/7/2024). Kegiatan ini berlangsung sehari penuh dan menghadirkan dua narasumber, yakni Cut Vivi Elvida dari Bappeda Aceh mewakili Kepala Bappeda Aceh, dan Abdullah Abdul Muthaleb dari Flower Aceh.

Cut Vivi Elvida, S.T., M.T. selaku Subkoordinator Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Aceh yang tampil di sesi pertama mengawali paparannya dengan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan RPJM teknokratik. RPJM teknokratik merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebelum terpilihnya kepala daerah definitif. Penyusunannya menggunakan metodologi dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

“Mengapa disebut RPJM teknokratik? karena belum masuk muatan politisnya, masih dilihat dan disusun berdasarkan sudut pandang akademik. Ini sifatnya masih draf sehingga masih terbuka masukan dari semua stakeholder baik pemerintah maupun nonpemerintah,” kata Cut Vivi.

Untuk memaksimalkan rancangan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh melakukan FGD khususnya yang melibatkan mitra-mitra strategis Pemerintah Aceh, di antaranya, Sinergi dan Kolaborasi untuk Akses Layanan Dasar (SKALA) yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan dan GEDSI; Unicef untuk isu-isu kesehatan; dan Flower Aceh.

Pada kesempatan itu, Cut Vivi memaparkan beberapa kondisi riil di Aceh yang selama ini sering menjadi sorotan publik. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional; kemiskinan kronis yang sulit diturunkan; pengangguran terbuka yang justru banyak terdapat di daerah perkotaan; angka prevalensi stunting yang masih lima “besar” nasional; dan cakupan imunisasi dasar lengkap yang juga masih rendah.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh cenderung naik dari tahun ke tahun. Data BPS menunjukkan, selama 2020—2023, IPM Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,64 persen per tahun. Menurut Cut Vivi, naiknya IPM Aceh karena terdongkrak oleh IPM Banda Aceh yang mencapai angka 88,32 pada tahun 2023. Jauh melampaui angka nasional yang hanya 74,39 dan IPM Aceh 74,7.

Sementara untuk lima tahun berikutnya, sebagaimana yang tertuang dalam draf RPJM teknokratik, Aceh juga masih memiliki sejumlah “PR”, seperti 1) SDM yang masih rendah, 2) pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal dan masih fluktuatif, 3) masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, 4) tingginya ketimpangan antarwilayah, 5) implementasi keistimewaan Aceh (pelaksanaan otonomi khusus, syariat Islam, korban konflik, dan perdamaian) yang belum optimal, dan 6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, arah kebijakan pembangunan Aceh 2025—2029 menyasar lima fokus utama, yaitu: transformasi ekonomi; transformasi sosial; transformasi tata kelola pemerintahan termasuk pemerintahan desa; transformasi ketahanan sosial, syariat Islam, budaya, dan ekologi; dan transformasi fiskal.

Sementara itu, Abdullah Abdul Muthalib dalam pemaparannya di sesi kedua menjelaskan, merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan teknokratik hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menyusun RPJM. Masih ada tiga pendekatan lainnya yang perlu dilakukan untuk mematangkan penyusunan perencanaan tersebut, yaitu pendekatan politik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Secara umum, perencanaan pembangunan mencakup empat tahapan, yang terdiri atas penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Abdullah mengatakan, keberadaan berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RPJP, RPJM, hingga rencana strategis ataupun rencana kerja instansi pemerintah adalah alat untuk mengukur komitmen pemerintah dalam melayani publik. Di sinilah menurutnya perlunya keterlibatan gerakan masyarakat sipil dalam memberi saran dan masukan agar dokumen yang disusun benar-benar berbasis pada kepentingan masyarakat.

RPJM teknokratik ini menurut Abdullah sangat penting karena dokumen inilah yang nantinya akan diserahkan kepada penyelenggara pilkada. Selanjutnya, penyelenggara pilkada akan menyosialisasikan dokumen tersebut kepada kontestan pilkada. Substansi dari dokumen inilah yang akan menjadi dasar bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi misinya untuk diimplementasikan ketika terpilih dan menjabat nanti. Sebagaimana disampaikan Cut Vivi, visi misi kepala daerah terpilih nanti tidak akan meleset jauh dari RPJM yang disusun Bappeda karena isu-isu yang diangkat berangkat dari kondisi Aceh saat ini.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan pertemuan tersebut merupakan wadah untuk menyelaraskan persepsi jaringan masyarakat sipil di Aceh mengenai dokumen perencanaan daerah Aceh. Juga penting untuk meningkatkan pemahaman CSO mengenai alur tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah. Secara khusus, menjadi wadah bagi CSO untuk memahami gambaran umum yang berkaitan dengan isu GEDSI dalam rancangan teknokratik RPJMA 2025—2029.

CSO sebagai perpanjangan suara masyarakat sipil, terutama kelompok rentan dan marginal berperan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar berjalan secara adil, inklusi, dan berkelanjutan yang dapat mengakomodasikan kebutuhan dan hak setiap lapisan masyarakat.

Para peserta sangat antusias mengikuti pertemuan ini. Hal ini dapat dilihat dari animo peserta yang mengajukan pertanyaan atau saran kepada perwakilan Bappeda Aceh. Beberapa isu yang menjadi bahan diskusi mencakup isu kemiskinan dan pengangguran, penanganan stunting, dan pemenuhan hak-hak kelompok marginal di Aceh.

Adapun isu strategis pembangunan Aceh tahun 2025—2029 meliputi 19 isu, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting; pemerataan pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat; penanggulangan kemiskinan; peningkatan pendapatan perkapita dan memaksimalkan dan menstabilkan perumbuhan ekonomi Aceh; optimalisasi riset dan inovasi serta digital; membuka lapangan kerja dan meningkat produktivitas masyarakat; memperkuat industri pengolahan dan ekspor; mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau; memperkuat perkotaan dan pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; tata keolala pemerintahan yang berintegritas;  memperkuat otonomi khusus; kemandirian dalam ruang fiskal; memperkuat syariat Islam dan budaya Aceh; penanganan PMKS disabilitas, memperkat gender, dan keluarga; lingkungan dan energi terbarukan; pengurangan risiko bencana; memperkuat pembangunan kewilayahan; dan emperkuat prasarana dan sarana infrastruktur.[]

Sedekade YSEALI, Perempuan Aceh Gemparkan Panggung ASEAN

Ayu 'Ulya
-
0
Sedekade YSEALI, Perempuan Aceh Gemparkan Panggung ASEAN

“Mungkin aksi kita tampak kecil bagi kebanyakan orang, tapi bisa jadi begitu berharga bagi seseorang. Sebab setiap tindakan kita itu berarti.”

Pernyataan Maulina Sari dari Yayasan Aceh Hijau ketika berada di atas benderangnya panggung studio @america di Jakarta disambut gemuruh tepuk tangan puluhan peserta berhadir. Moli, perempuan kelahiran Sigli ini, menjadi satu-satunya pembicara perwakilan Indonesia bersama tiga alumni YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) lainnya yang berasal dari negara Singapura, Vietnam, dan Timor-Leste.

Sesi Youth Leadership and Social Impact ini merupakan bagian dari rangkaian acara The 2023 YSEALI Summit: Impact Showcase Workshop yang dilaksanakan sejak 27-30 Juni 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Indonesia.

Agenda temu alumni YSEALI tersebut merupakan bagian dari penutupan acara YSEALI Summit 2023 yang dilaksanakan di Bali pada bulan Desember tahun lalu. Terdapat 150 pemudi dan pemuda dari 10 negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) plus Timor-Leste yang terpilih saat itu.

Namun, untuk sesi penutupan, hanya terseleksi 29 orang muda dari 11 negara. Tujuh di antaranya berasal dari Indonesia, dan 2 dari perwakilan negara zamrud khatulistiwa itu berasal dari Aceh, yaitu Moli dan saya sendiri.

Para Alumni YSEALI Summit 2023 yang berhadir pada acara penutupan tersebut merupakan orang muda yang dianggap berdampak terhadap perkembangan dirinya dan masyarakat di sekitaranya melalui program-program yang berhasil dijalankan setelah memperoleh dukungan Post-Summit Grants, Small Grants, dan/atau Professional Development Opportunities.

Saya selaku perwakilan Komunitas Perempuan Peduli Leuser berhasil menerima dua jenis hibah sekaligus, Small Grants dan Professional Development Opportunities. Melalui dukungan pendanaan itu, saya dan teman-teman perempuan menggelar program beasiswa penuh untuk pelatihan kepenulisan Jurnalisme Warga bagi 10 perempuan akar rumput di Aceh tanpa mengenal latar belakang pendidikan dan usia mereka.

Training secara daring dan luring yang turut mengajak peserta untuk terjun langsung ke Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu dilaksanakan pada Februari hingga Mei 2024 dengan tema Workshop and Field Trip to Leuser: Ecofeminism and Environmental Journalism (EEJ).

“Terima kasih kepada panitia karena sudah memilih saya. Walau saya ini seorang ibu rumah tangga tamatan SMA, tapi tidak dipadang sebelah mata.”

Papar Insra, peserta dari Aceh Tamiang, yang merasa diterima dengan baik oleh peserta lainnya dan juga panitia selama program EEJ berlangsung.

Pernyataan senada juga datang dari peserta termuda asal Gayo Lues. Dengan suara bergetar dan bulir air mata yang perlahan membasahi pipi, dia pun bercerita.

“Terima kasih telah memilih Naila yang memang masih di bawah umur, masih SMA, tapi kakak-kakak di sini dan panitia sangat welcome. Naila baru pertama ikut kegiatan seperti ini dan banyak belajar, bisa membuka pikiran terhadap isu-isu lingkungan termasuk isu air.”

Program Workshop and Field Trip to Leuser: Ecofeminism and Environmental Journalism (EEJ) ini tidak hanya menjadi program yang disukai dan bermanfaat bagi peserta secara lokal maupun global tetapi juga masuk dalam kategori program unggulan alumni YSEALI Summit.

Tak berhenti di situ, pada akhir Juni 2024, perempuanleuser.com melalui program Jurnalisme Warganya ikut terpilih menjadi satu dari dua media warga di Indonesia yang dianggap memiliki program dengan kategori paling menarik oleh @BaleBengong, sebuah portal jurnalisme warga asal Denpasar, Bali.

Saat diminta mengirimkan sepatah dua kata atas terpilihkan perempuanleuser.com sebagai media penerima AJW (Anugerah Jurnalisme Warga) 2024, saya pun berkata.

“Voicing the voiceless, menyuarakan suara-suara terbungkam merupakan salah satu cita-cita besar media perempuanleuser.com. Terpilih sebagai salah satu media dengan program terbaik, Jurnalisme Warga, merupakan sebuah kesyukuran besar bagi kami. Ini merupakan langkah awal. Bukan hal yang berhenti pada selebarasi. Semangat terus untuk semua media. Salam sukses.”

Demikian cerita singkat dari panjangnya perjalanan program yang telah kami tempuh. Tentu merupakan kesyukuran tersendiri bagi saya dan teman-teman perempuan Aceh untuk menerima ragam kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi nyata secara lokal dengan kualitas kerja yang terakui dalam skala nasional bahkan internasional, terutama di wilayah ASEAN.

Perempuan Aceh di Kancah ASEAN

YSEALI merupakan salah satu program pelatihan kepemimpinan dari pemerintahan Amerika Serikat untuk meningkatkan keterampilan generasi muda dari negara-negara Asia Tenggara.

Ayu ‘Ulya – Farwiza Farhan – Maulina Sari (kiri ke kanan)

Hingga saat ini, sudah banyak alumni program YSEALI yang tersebar di berbagai penjuru ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, dan Timor-Leste yang sedang dalam proses bergabung.

Pada pergelaran YSEALI Summit: A Decade of Impact yang dihadiri oleh 150 pemimpin muda ASEAN dari 11 negara, ada 28 alumni YSEALI Indonesia yang terpilih, dua di antaranya berasal dari Provinsi Aceh; Maulina Sari dan Ayu ‘Ulya. Hingga kini, Provinsi Aceh telah memiliki puluhan alumni YSEALI dari berbagai program dan bidang keahlian.

Salah satu hal paling menarik dari perayaan 10 tahun program YSEALI untuk negara-negara ASEAN yang digelar di Bali pada tanggal 3-8 Desember 2023 itu adalah kehadiran salah satu pembicara utama asal Aceh. Dia adalah Farwiza Farhan dari Yayasan HAkA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh).

“This is the landscape (Leuser Ecosystem) that I love. This is the landscape that turned me to be a changemaker,” sebut Wiza, panggilan akrabnya, ketika hadir pada pembukaan acara YSEALI Summit: A Decade of Impact di Aula Prama Hotel Sanur, Bali.

“A changemaker is someone who embodies the fear of innovation, empathy, and resilience. It is someone who not only envisions a better world but the tangible action to bring those visions alive. You are here because you are the changemakers. You are here because you understand the power of collaboration, empathy, and futility in a complex issue. You are here because, at some point in your life, you want to make a difference.”

Farwiza Farhan memaparkan, “Pembuat perubahan adalah seseorang merangkul rasa takut akan inovasi, memiliki empati, dan juga ketangguhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya membayangkan dunia yang lebih baik tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Kalian berada di sini karena kalian adalah orang-orang yang membuat perubahan. Kalian berada di sini karena memahami kekuatan kolaborasi, empati, dan potensi kegagalan pada pemecahan masalah yang kompleks. Kalian berada di sini karena di suatu titik lini masa kehidupan yang ditempuh, kalian merindukan perubahan.”

Sebagai pembicara utama pertama, Wiza, perempuan Aceh yang membawa tema “Everyone is a Changemaker” mendapat berkali-kali anggukan dan meriahnya tepuk tangan dari para alumni YSEALI yang berhadir di pagi itu.

Sungguh efek domino dari segala hal itu nyata adanya. Kehadiran Wiza yang hangat, cerdas, dan profesional pada pergelaran YSEALI Summit: A Decade of Impact, disadari atau tidak, memberikan dampak positif sekaligus beban yang nyata kepada saya dan Moli sebagai perempuan yang juga berasal dari Aceh.

Ringkasnya, tanpa saling tahu, saat di Bali ternyata saya terpilih sebagai satu-satunya pembicara perwakilan Indonesia di sesi unconference YSEALI Summit: A Decade of Impact dengan tema ‘Building and Managing Community‘ pada 7 Desember 2023. Adapun Moli terpilih menjadi satu-satunya pembicara perwakilan Indonesia pada penutupan acara YSEALI Summit 2023 Impact Showcase pada 29 Juni 2024 di Jakarta. Tiga perempuan Aceh terpilih untuk mewakili Indonesia selama panjangnya proses acara menyambut sepuluh tahun program YSEALI untuk ASEAN.

Ayu ‘Ulya dalam sesi unconference YSEALI Summit: A Decade of Impact di Bali

Walau Aceh kerap dikenal dengan berbagai framing berita seputar sejarah konflik bersenjata, megatsunami, bahkan simpang siur pengaplikasian Syariah Islamnya, pada momentum YSEALI Summit ini ada angin segar untuk kehadiran orang muda Aceh di panggung ASEAN melalui jalur aksi dan prestasi. Tentu saja, berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur mengharumkan nama Indonesia dan juga Aceh, keberhasilan tersebut dapat diukur melalui respons yang sangat positif dari para peserta yang menghadiri sesi-sesi kami.

Maulina Sari dalam sesinya di @america The 2023 YSEALI Summit: Impact Showcase Workshop

Namun uniknya, dari beragam momentum berharga yang terjadi, entah bagaimana kami bertiga—secara langsung maupun tidak— tetap saja mendapatkan respons mengejutkan yang serupa dari orang-orang di ruang, waktu, dan tempat berbeda melalui pernyataan rasa tanya yang cukup familiar;

“Beneran asli orang Aceh?!”

Kreatifnya Saudi, Mengubah Sampah Menjadi Rial Bernilai Triliunan

Perempuan Peduli Leuser
-
8
Kreatifnya Saudi, Mengubah Sampah Menjadi Rial Bernilai Triliunan


Oleh Amrina Habibi*

Bisa berhaji adalah mimpi saya sejak lama. Keinginan dan motivasi berhaji selalu muncul dan tumbuh dalam diri saya sejak kecil. Almarhumah nenek yang saya panggil Chik, dengan konsisten membangun semangat itu sejak saya bocah.

Setiap malam menjelang tidur, Chik selalu bercerita banyak hal, terutama soal sejarah, silsilah antarkeluarga, dan tema khusus tentang haji. Chik menceritakan pengalamannya berhaji ke Mekkah dengan kapal laut melalui Collen Station di Sabang. Butuh waktu yang sangat lama. Beliau berhaji dan berada di Arab selama tiga tahun untuk mendampingi seorang pocut (istri ulee balang) dari Samalanga. Chik yang pernah merasakan hidup di masa penjajahan Belanda dan Jepang, berpulang ketika saya kelas 2 SMA di tahun 90-an. Cerita-cerita Chik tentang haji melekat di benak saya. Alhamdulillah, saya bisa menunaikannya pada musim haji tahun ini.

Satu kalimat yang selalu Chik ucapkan adalah “la’ matis tahi“. Jangan enggak ada malu ya, terutama kalau mau menegur sebuah tindakan buruk saya. Setelah menikah baru saya menyadari, wah, ternyata itu pengasuhan yang positif karena Chik selalu berusaha lembut. Menegur, tapi tidak dengan cara yang kasar.

Satu hal yang menjadi perhatian serius saya saat berhaji adalah soal kebersihan. Di tanah haram, terutama pada fasilitas publik seperti masjid dan jalan sangat bersih. Tidak pernah sekali pun saya melihat tumpukan sampah atau mencium aroma tak sedap yang berasal dari sampah. Ke mana mereka membawa sampah-sampah yang cukup banyak itu? Untuk menjawab rasa penasaran itu, akhirnya saya mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada seorang abang kelas yang sudah sangat lama menetap di Arab Saudi. Jawabannya sungguh membuat saya kagum. Pemerintahah Saudi sangat ketat dalam mengontrol sampah dan limbah, terutama untuk menjaga kebersihan di Kota Mekkah dan Kota Madinah.

Setiap tahunnya negara Saudi menghasilkan sampah sekitar 106 juta ton. Bagi Saudi, sampah tersebut bukannya menjadi beban, malah menjadi uang masuk. Salah satu sumber produktif yang menghasilkan lembar-lembar rial. Berdasarkan penjelasan abang kelas saya, ada sekitar Rp457 triliun pemasukan yang diperoleh Pemerintah Saudi dari sampah dan limbah. Sambil bercanda ia mengatakan dengan jumlah itu bisa membangun IKN. Dana yang besar itu bersumber dari beberapa klaster, seperti dari penangangan sampah yang dihasilkan dari retribusi sampah, hasil pengolahan sampah daur ulang, dan sampah padat. Pengelolaan sampah dan limbah di Saudi ternyata bisa membuka lahan pekerjaan baru yang bisa menyerap hingga 77 ribu tenaga kerja.

Alangkah kerennya kalau pemerintah kita juga bisa berinovasi seperti itu. Karena semakin hari, semakin bertambah jumlah pengangguran di daerah kita. Tak terkecuali para pengangguran akademik yang bisa menimbulkan banyak masalah. Kerentanan ekonomi pada individu atau kelompok masyarakat dapat memicu meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga, bahkan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung atau orang terdekat. Ironisnya lagi, anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang buruk terpaksa harus bekerja di usia dini. Hal ini memicu mereka untuk mengemis atau melakukan pekerjaan berat. Beban hidup telah merampas hak-hak dasar anak untuk bersekolah, bermain, atau beristirahat.

Saudi punya 1.300 lebih pusat pengolahan sampah dan limbah yang di antaranya tersebar di Riyadh, Jubail, dan Yanbu. Mereka punya divisi pengolahan sampah rumah tangga, sampah padat, sampah elektronik, hingga sampai limbah cair. Alat-alat dan pengolahan sampah modern banyak yang menggunakan sistem pembakaran (incenerator). Uniknya, pembakaran tersebut tidak menghasilkan debu karena cerobong asap akan disemprot dengan air untuk menghindari polusi udara.

Piring-piring plastik dan aluminium yang tiap hari kami gunakan sebagai wadah makanan dan minuman ternyata didaur ulang kembali oleh bagian yang bernama Al Qaryan. Jadi, jangan heran jika di restoran atau rumah tangga tak ada “sesi” cuci piring yang melelahkan. Kalaupun ada yang harus dicuci hanya wadah untuk memasak. Di restoran mana pun kita makan, besar atau kecil, tak terkecuali di Zam Zam Tower, tetap saja menggunakan wadah plastik.

Tentunya setiap selesai makan ada juga potensi makanan yang mubazir termasuk dari sisa makanan catering pengelola haji yang kurang diterima oleh lidah jemaah. Ternyata juga ada unit khusus yang menangani sampah makanan untuk didaur ulang menjadi pupuk dan yang menanganinya adalah Tadweer.

Apakah perempuan terlibat dalam pengelolaan sampah ini? Saudi masih sangat ketat dalam gerakan pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming. Pelibatan dan keterwakilan perempuan telah dibuka di mana-mana, tetapi masih terbatas pada orang lokal. Perempuan juga tidak bekerja pada sektor-sektor yang “kasar”, tetapi lebih pada urusan administrasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di Saudi umumnya tidak mengandalkan otot, tetapi mengandalkan kompetensi intelektual.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah jemaah haji cukup bisa merespons kebijakan pengelolaan sampah ini dengan baik? Dalam pandangan pribadi saya terhadap hal ini, rasa-rasanya dibutuhkan kapasitas yang lebih teknis untuk mendorong perubahan perilaku dan penyesuaian jemaah dengan kondisi setempat. Keadaan di Saudi tentunya berbeda jauh dengan kondisi di kampung halaman kita. Kesimpulan sederhana saya, hal tersebut harus dimaknai “halus” seperti hati perempuan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi. Misalnya, bisa dilihat pada beberapa perilaku seperti tidak menyiram closet usai buang hajat karena ketidakcakapan penggunaan teknologi dan model closet yang sangat berbeda seperti di kampung halaman. Selain itu, juga tidak terbiasa meludah ke tong sampah yang telah disediakan khusus karena kebiasaan meludah di tanah. Hampir semua lantai sudah permanen, apalagi di kawasan masjid. Jalan-jalan yang tadinya kita lewati dan mungkin sempat kita ludahi, bukan tidak mungkin akan berubah menjadi tempat kita bersujud di lain waktu. Belum lagi masih ada tisu, pembalut, atau pampers bekas pakai yang tidak dibungkus dan tidak dibuang ke tempatnya.

Di lain sisi, yang menjadi perhatian adalah soal ketersediaan tong sampah yang terlalu kecil di kamar hotel. Antara jumlah penghuni kamar dengan kapasitas tempat sampah tidak sesuai. Terkait ini perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, tong sampah hanya digunakan untuk menampung sampah kering yang tidak berbau. Untuk kotak nasi atau wadah makanan dan makanan sisa tidak dimasukan ke dalam tong sampah, tetapi ke dalam plastik besar atau langsung disetor ke tong besar di luar kamar. Selama di Mekkah, pada setiap lantai hotel terdapat tong besar yang dalam sehari akan diambil dan diganti sebanyak dua hingga tiga kali. Kalau ada laporan kepada manajer hotel mungkin bisa bertambah.

Jadi, intinya, menurut penjelasan abang kelas saya, jika ada kemauan dan manajemen yang bagus, persoalan sampah ini pasti mampu diatasi. Begitu juga dengan pengelolaan limbah di tempat kita yang masih karut-marut. Bahkan, saya dan rekan-rekan sebagai verifikator Kota Layak Anak (KLA), sering merasa miris ketika melakukan verifikasi ke lapangan. Predikat KLA mestinya beriringan dengan kebijakan kota hijau, kota inklusi, atau kebijakan lain yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Namun, yang sering kami temui di lapangan justru tumpukan sampah di mana-mana. Berbeda dengan apa yang tertulis di lembar-lembar dokumen.

Harapannya, siapa pun yang menjadi pemimpin, haruslah memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan cerdas. Sehingga bisa membangun Aceh di segala aspek, termasuk menuntaskan persoalan sampah.[]

Penulis adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh

Perempuan Aceh Berhak Berpartisipasi dalam Pemilihan  Kepala Daerah

Perempuan Peduli Leuser
-
0
Perempuan Aceh Berhak Berpartisipasi dalam Pemilihan  Kepala Daerah

Banda Aceh–Menyikapi berkembangnya pernyataan kontroversial di media sosial yang menolak partisipasi  Perempuan Aceh  dalam  ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) berdasarkan penafsiran yang sempit terhadap teks Al-Qur’an, Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balai Syura) dan seluruh elemen gerakan perempuan menegaskan bahwa,  memilih dan dipilih dalam pemilu dan pilkada merupakan hak politik warga negara Indonesia, termasuk Perempuan Aceh.

Jaminan atas pemenuhan hak ini telah dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik dalam bentuk UU maupun qanun. Hal ini sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan substantif yang dinyatakan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).

Selain itu, baik UU Pemerintah Aceh (UUPA), UU Pemilihan Kepala Daerah, maupun Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak ada satu pun yang melarang perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahkan UUPA telah mewajibkan Pemerintah Aceh dan  pemerintah  kabupaten/kota untuk  memajukan dan melindungi hak-hak perempuan.

Pasal 8 Qanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan juga telah menegaskan jaminan atas hak perempuan  untuk  menduduki posisi jabatan politik di eksekutif maupun legislatif secara proporsional, melakukan berbagai aktivitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik nasional maupun partai politik lokal. Karenanya, larangan bagi perempuan Aceh untuk mencalonkan diri dalam pilkada merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan perampasan hak konstitusional perempuan.

Sejarah Islam telah mencatat peran penting tokoh perempuan seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Fatimah dalam mendukung dan menyebarkan ajaran Islam, tanpa melarang mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik. Aceh sendiri memiliki warisan kepemimpinan perempuan yang kuat dengan 4 ratu yang memimpin Aceh selama 59 tahun, yang didukung oleh dua ulama besar, Nuruddin Ar-Raniry dan Abdurrauf As-Sinkili.

Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tempat yang penting dalam sejarah kepemimpinan di Aceh. Oleh karenanya, penting bagi publik di Aceh untuk mempelajari kembali sejarah ini guna menghindari kesalahpahaman dan merawat ingatan bersama.

Terhadap permasalahan di atas, Balai Syura Ureung Inong Aceh dan seluruh elemen gerakan perempuan menyatakan sikap:

1.   Mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar:

a.   Memastikan setiap warga negara termasuk perempuan terlindungi dan terpenuhi hak konstitusionalnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk dalam hal ini memastikan setiap perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkada atau terlibat dalam politik tidak menghadapi diskriminasi atau hambatan karena keberadaannya sebagai perempuan.

b.   Mengambil langkah-langkah konkret untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dalam politik, termasuk mendukung keterlibatan mereka dalam bursa pilkada dan posisi kepemimpinan politik lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c.   Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  hak-hak perempuan  dalam  politik, serta menghapus stereotipe dan prasangka gender yang dapat menghalangi partisipasi perempuan.

2.   Meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Panwaslih Kab/Kota untuk meningkatkan pengawasannya terhadap penggunaan konten atau materi kampanye yang mengarah kepada hoaks dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak dari tahap persiapan, dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk pencegahan.

3.   Menyerukan kepada seluruh bakal calon/calon kepala daerah dan tim suksesnya agar berkompetisi secara  fair  dalam keseluruhan tahapan proses pemilihan kepala daerah, tanpa harus melakukan politisasi agama/politisasi  syariat Islam untuk menjegal perempuan menggunakan hak politiknya.[]

Editor: Ihan Nurdin

Nightmare Amana: Dirisak di Jagat Maya, Dipantau di Jagat Nyata

Ihan Nurdin
-
0
Nightmare Amana: Dirisak di Jagat Maya, Dipantau di Jagat Nyata

AKHIR tahun lalu bisa dikatakan menjadi “nightmare” bagi Amana—bukan nama asli. Gara-gara satu postingan yang viral di media sosial berbasis audio visual, dirinya pun menjadi “bulan-bulanan” di jagat maya. Semula Amana tak peduli, tetapi risakan demi risakan yang ditujukan kepada dirinya di media sosial semakin brutal. Komentar-komentar yang dilontarkan bernada kasar, penuh kebencian, misoginis, hingga body shaming. Tidak hanya mengganggu, komentar-komentar tersebut membuat Amana merasa terancam.

Saat ditelusuri ulang oleh perempuanleuser.com pada Minggu, 9 Juni 2024, video yang diunggah menjelang akhir November 2023 tersebut sudah mencapai 2,3 juta view; 58,6 ribu like; 4.111 komentar; dan 1.416 reshare.

Setelah video tersebut viral, kotak pesan di media sosial Amana dibanjiri permintaan pesan dari akun-akun yang tak dikenal. Anehnya, meski peristiwa yang memicu kejadian tersebut terjadi di Aceh, tetapi orang-orang (akun) yang menghujatnya juga berasal dari wilayah lain di Indonesia. Sebagiannya terdeteksi sebagai akun robot. Komentarnya cenderung seragam. Dan, tentu saja sangat provokatif. Misalnya, ‘Ibu-ibu ***** *** penjilat’, ‘Siapa perempuan itu? Sok-sok membela pengungsi’, atau ‘Gua tandain lu ya bu’. Ada juga komentar dalam bahasa Aceh yang artinya ‘injak saja lehernya’. Atau komentar ‘Cari aja info akun mbaknya’, bahkan ada yang menyebut ‘ibu ******anak’.

Namun, yang lebih membuat Amana miris, komentar-komentar lancang tersebut tampaknya memang disengaja karena dia seorang perempuan. Dalam komentar-komentar tersebut, misalnya, terdapat kata inong (bahasa Aceh) yang berarti perempuan. Komentator yang merasa superior tampaknya lupa, meskipun berinteraksi di dunia maya tetap saja perlu etika.

“Kalau sasarannya laki-laki, saya yakin komentar-komentarnya tidak akan seperti itu,” kata Amana saat diwawancarai perempuanleuser.com pada Kamis malam, 6 Juni 2024.

Bahkan, buntut dari postingan di media sosial itu, efeknya terasa hingga di dunia nyata. Ada orang yang dengan sengaja menandai (tag) akun pribadinya di postingan yang sedang viral.

“Beberapa hari setelah kejadian itu, saya dan rekan-rekan makan di sebuah kafe di Banda Aceh, tak lama setelah itu muncul postingan di sebuah akun yang menyatakan keberadaan saya di kafe tersebut,” cerita Amana.

Tentu saja Amana merasa ngeri. Wajahnya kadung “ditandai” oleh warganet. Sampai-sampai ketika ia sedang makan di sebuah kafe pun, ada orang yang diam-diam merekam keberadaannya dan memostingnya di media sosial. “Bagaimana kalau saya masih di sana? Lalu orang-orang datang dan meluapkan kemarahannya kepada saya?”

Yang Amana tak habis pikir, ada pula akun yang membeberkan alamat tempat tinggal pribadinya. Amana cemas. Terutama setelah ada akun yang mengomentari postingan Amana bersama anaknya di sebuah platform media sosial. Ketika sudah melibatkan keluarganya, tentu saja Amana tak bisa menganggap itu sepele. Amana pun menjadi paranoid.

“Kami sudah warning dengan halus. Kalau kamu masih bersikeras, jangan salahkan kami kalau kami main kasar. Ngeri saya. Benar nggak nih?” kata Amana menirukan salah satu komentar di unggahan foto ia dengan anaknya.

“Sampai sekarang saya masih parnoan,” ujar ibu satu anak tersebut.

***

Amana adalah salah satu staf yang bekerja di lembaga yang berkonsentrasi pada penangangan pengungsi di seluruh dunia. Sejak bergabung di lembaga itu, Amana kerap bertugas ke lokasi-lokasi tempat para pengungsi Rohingya terdampar di Aceh. Pada 23 November 2023 lalu, subuh-subuh buta Amana bersama tiga petugas keamanan telah bertolak dari Pidie menuju Banda Aceh. Ia mengejar waktu agar tak ketinggalan kapal cepat yang bertolak pada pukul delapan pagi dari Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menuju Pelabuhan Balohan, Sabang.

Pada pukul 22.30 WIB sebelumnya, sekitar 200-an pengungsi Rohingya terdampar di perairan Sabang. Itulah yang membuat Amana berpikir untuk tiba di Sabang secepat mungkin. Para pengungsi harus mendapat penanganan secepatnya. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan logistik. Di antara mereka juga ada yang memerlukan penanganan medis segera.

Sementara itu, warga setempat menolak keberadaan Rohingya dan meminta mereka segera dipindahkan dari Sabang. Amana menjelaskan bahwa urusan pindah-memindahkan pengungsi bukanlah kewenangan lembaganya. Melainkan kewenangan pemerintah daerah.

Ketika salah seorang warga menyampaikan “uneg-unegnya” perihal penolakan pengungsi Rohingya, ada orang yang merekam “orasi” tersebut. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial. Lalu viral. Netizen latah berkomentar tanpa tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Amana yang menjadi satu-satunya staf perwakilan dari organisasi tersebut pun menjadi sasaran empuk. Ia dicerca habis-habisan di jagat maya. Amana merasa dirinya diawasi dan dipantau di jagat nyata sehingga tak berani pergi ke kafe yang sama berulang-ulang.

“Ke mana-mana saya pakai masker. Nggak berani lagi pakai atribut organisasi kalau pergi-pergi,” kata perampuan asli Aceh tersebut.

Meski belum begitu familer di kalangan masyarakat umum, tetapi sebagai orang yang bekerja di lembaga internasional, Amana mengetahui kalau dirinya sedang mengalami kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hal ini membuatnya agak lebih mudah menangani tekanan-tekanan psikologis yang terjadi akibat perisakan di media sosial. Namun, meskipun kekerasan itu terjadi di dunia maya, efek psikologisnya tak bisa dianggap sepele.

“Kalau menghadapi orang marah-marah secara langsung sebenarnya sudah biasa bagi saya, orang pukul-pukul meja, tapi ini yang paling mengerikan adalah ada orang-orang yang nge–tag akun pribadi, menyerang pribadi saya, DM ke akun pribadi,” katanya.

***

Ilustrasi: femina.co.id

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)—sebuah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, di antaranya, hak atas rasa aman di ranah digital—dalam buku panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendefinisikan KBGO sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender dan difasilitasi oleh teknologi.

Versi Komnas Perempuan menyebutnya dengan istilah kekerasan siber berbasis gender (KSBG). Ada juga istilah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Merujuk pada buku panduan terbitan SAFENet, sebagaimana dikutip dari ykp.or.id, terdapat enam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO. Meliputi pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi, online harassment, ancaman dan kekerasan, dan community targeting.

Efek KBGO, tak hanya menyebabkan gangguan atau kerugian psikologis, keterasingan sosial, atau kerugian ekonomi saja, tetapi juga dapat menyebabkan terbatasnya mobilitas dan sensor diri.

Beberapa dampak di atas dirasakan oleh Amna. Selain menjadi paranoid, ia tak lagi leluasa mengunggah momen-momen berharga dirinya dengan keluarga di media sosial. Bahkan untuk sementara waktu ia sempat “diungsikan” ke provinsi lain.

“Ini yang membuat saya nyaman karena lingkungan dan rekan-rekan kerja saya sangat peduli dengan keselamatan dan keamanan kami di lapangan,” kata Amana.

Kasus KBGO Semakin Tinggi

Menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus KBGO di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Ditilik dari model kasusnya pun, sebagaimana disebutkan komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, semakin berkembang. Dikutip dari Tempo, Yentri merincikan, pada 2017 kasus KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan ada 16 kasus. Naik menjadi 97 pada 2018, lalu menjadi 281 kasus pada 2019. Angkatnya melonjak drastis pada 2020 menjadi 940 kasus yang dilaporkan. Naik lagi menjadi 1.721 pada 2021. Sedikit menurun pada 2022 menjadi 1.697 dan menjadi 1.272 pada 2023.

“Namun, ini bukan berarti jumlah KBGO berkurang, melainkan sekarang semakin banyak kanal pengaduan KBGO selain ke Komnas Perempuan,” katanya sebagaimana diberitakan Tempo, 5 Juni 2024.

Pegiat literasi digital di Aceh, Hendra Syahputra, yang juga dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menilai, rendahnya literasi masyarakat Indonesia tercermin dari interaksi maupun komentar-komentar yang ditinggalkan di internet. Literasi yang rendah menurutnya akan berdampak pada rendahnya kemampuan individu dalam menganalisis maupun untuk mencari sumber informasi yang benar sehingga gampang terprovokasi, mudah tersulut emosi, dan “anarkis”.

“Mereka ini kalau membaca berita atau informasi cuma fokus di judul saja dan suka latah dalam berkomentar, fear off missing out atau FOMO, alhasil tak peduli meskipun komentar-komentarnya melukai orang lain, senangnya ‘merujak’ orang,” kata Hendra, Minggu, 9 Juni 2024.

Jika melihat Status Literasi Digital di Indonesia 2023 hasil survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengukur skor indeks literasi digital antara laki-laki dan perempuan, skor perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk pilar etika digital, yakni berada pada angka 4,01 dari skor 1—5. Sedangkan laki-laki berada pada angka 3,98. Ini artinya, perempuan lebih berkemampuan dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital atau netiquet ketika berada di jagat maya.

Sementara untuk pilar budaya digital, selisih antara skor laki-laki dengan skor perempuan hanya satu poin. Skor laki-laki 3,82 poin dan perempuan 3,81 poin. Untuk pilar keahlian digital, skor laki-laki berada pada angka 3,53 poin dan perempuan 3,47 poin. Terakhir, pilar keamanan digital, skor laki-laki 3,32 poin dan perempuan 3,25 poin.

Realitas ini berbanding lurus dengan banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan di ranah internet. Perempuan yang notabenenya lebih sopan dan berbudaya, justru sering menjadi korban karena secara keahlian dan keamanan digital skornya masih di bawah netizen laki-laki.

Hendra berharap, pemerintah bisa terus menyosialisasikan literasi digital kepada masyarakat. Dengan demikian, tidak ada Amana-Amana lain yang menjadi korban kebrutalan di ranah digital yang berbasis gender.[]

Perempuan Kreatif; Mengubah Metode Pendidikan Konvensional Menjadi Pendidikan Berdasarkan Fitrah

Yelli Sustarina
-
1
Perempuan Kreatif; Mengubah Metode Pendidikan Konvensional Menjadi Pendidikan Berdasarkan Fitrah

“Hari ini kita masak mi ayam. Jadi, Koki Ummi Syifa akan membagi ke dalam empat kelompok ya! Masing-masing kelompok, ada satu orang tua dan dua orang anak.” Ujar Syifa yang bertugas sebagai guru dalam program Orang Tua Mengajar pada hari itu (8/05/2024). Hampir tiga jam, para orang tua dan anak-anak berkutat dengan aktivitas yang dinamai fun cooking tersebut.

Ada yang bertugas merebus mi, menumis ayam, merajang sayuran, dan mempersiapkan kuah, hingga akhirnya tersajilah mi ayam kuah. Mereka menikmati bersama sambil diselangi canda tawa, dan anak-anak ikut bahagia beraktivitas dengan orang tua mereka.  Begitulah sekelumit aktivitas di komunitas belajar yang digagas oleh Rahmiana Rahman.

Lembaga pendidikan non formal yang dinamai Bumoe Leraning Community ini, hadir sebagai alternatif dalam menyikapi pendidikan konvensional yang lebih menekan pada kecakapan dan sebuah nilai. Di komunitas ini, orang tua berkumpul, belajar bersama dalam pengasuhan, berproses, dan saling sharing membersamai anak.

“Metode yang digunakan fokus pada tahapan perkembangan anak, jadi tidak mengegas anak dalam belajar seperti pendidikan sekolah formal pada umumnya. Di sini lebih melihat potensi anak dan apa yang ia sukai.” Ungkap Rahmi yang merupakan Katua Yayasan Rumah Relawan Remaja, tempat bernaungnya Bumoe Learning Community (10/05/2024).

Sebab, menurut sepengetahuan Rahmi sebagai santri tallents mapping bahwa untuk mencapai sebuh kompetensi fitrah, ada yang namanya Tallents, Attitude, Skill, Knowladge (TASK). Pengembangan inilah yang membawa anak memaksimalkan potensi fitrahnya agar bermanfaat di masyarakat atau di kehidupan nyata. Hal seperti ini jarang didapati di pendidikan konvensional, khususnya di persekolahan.

Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi guru di sekolah selama 7 tahun, pendidikan konvensional yang terdapat di sekolah-sekolah saat ini banyak yang menyimpang dari pendidikan yang sebenarnya. Misalnya saja dalam memberikan sebuah penilaian. Kadang guru terpaksa memberikan nilai bagus kepada muridnya demi mempertahankan nama baik sekolah. Tuntutan institusi sekolah terhadap civitasnya membuat pendidik mencederai makna pendidikan itu sendiri. Terlebih anak-anak dipaksa demi yang namanya kurikulum dan sebagainya, sehingga membuat anak terbebani bahkan tidak segan berbuat curang.

Kecurangan ini pernah Rahmi alami semasa ia menjadi murid dan bersekolah di sekolah umum. Di mana saat ujian kelulusan sekolah, guru memberikan kunci jawaban kepada murid-muridnya agar sekolah tersebut terlihat bagus karena muridnya lulus 100%. Belum lagi ketimpangan antara guru honorer dan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih jadi polemik internal di dalam dunia pendidikan konvensional.

“Saya pernah merasa “ditindas” guru-guru senior saat jadi guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) saat itu. Dipaksa masuk jam pelajaran lebih banyak, mendapat bayaran lebih sedikit, kegiatan ekstra kurikuler di sekolah saya yang pegang. Padahal sudah jelas yang berpenghasilan dari negara siapa, tapi tugas tersebut dilimpahkan kepada kami yang honorer,” keluh Rahmi. Meskipun ia menikmati pekerjaan tersebut, tapi dalam hakikat pendidikan sebenarnya bukanlah seperti itu.

Pengalaman lainnya yang ia temui saat menjadi guru dan kepala asrama di Sekolah Internasional, banyak guru mengeluh dan komplain terhadap kebijakan sekolah yang sepihak. Namun, mereka tidak punya pilihan dan hanya bisa bertahan dalam ketidaknyamanan. Persaingan antar guru pun kerap terjadi demi mendapat perhatian dari atasan. Lain lagi perkara orang tua yang meyalahkan guru atau pihak sekolah ketika anaknya bermasalah. Seolah pendidikan hanya dilimpahkan kepada pihak sekolah tanpa campur tangan orang tua. Kenyataan-kenyatan seperti itu jelas menodai yang namanya pendidikan.

Berangkat dari pengalaman tersebutlah Rahmi tidak ingin anaknya masuk ke dalam dunia pendidikan konvensional, sehingga dibuatlah pendidikan alternatif berdasarkan fitrah anak yang dinamai Bumoe Learning Community. Selain anaknya sendiri, komuintas ini juga menerima anak dan orang tua yang mau belajar bersama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Harapannya akan banyak anak dan orang tua yang mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan fitrahnya.

Rahmi sedang membacakan buku cerita untuk anak-anak.

Flashback Pendidikan Konvensional

Selain Rahmi, Ada Zamira Bibi yang sepakat bahwa perlu ada pengganti atau alternatif dari pendidikan konvensional yang dipraktikkan secara turun temurun selama ini. Menurut Zamira pendidikan konvensional saat ini sudah kurang relevan untuk anak-anak zaman sekarang.

Sebab berdasarkan pengalaman sekolahnya di pendidikan formal, mulai tingkat kanan-kanak hingga bangku perkuliahan tidaklah memberi dampak signifikan terhadap kehidupannya. Karena mungkin dipengaruhi beberapa faktor, misalnya pilihan jalan hidup dan sebagainya. Hanya satu hal yang bisa dilihat bahwa pendidikan konvensional  mendapat output berupa gelar dan ijazah.

“Standar pengukuran pendidikan konvensional cenderung menyamaratakan potensi anak, lebih menitikberatkan pada angka, dinilai dengan capaian numerik, dan scoring. Padahal tidak demikian ketika kita sudah melihat keunikan anak-anak, tentu setiap anak punya score terbaiknya masing-masing.” Jelas Zamira yang merupakan praktisi tallents mapping.

Zamira meyakini bahwa Allah SWT menciptakan kita dan anak-anak dengan kekuatan dan kelemahannya sekaligus. Hanya saja pendidikan konvensional cenderung melihat anak-anak dari sisi kekuatannya saja. Sedangkan sisi kelemahannya dibuat seragam melalui standar-standar yang sudah diterapkan.

Contohya saja anak yang mempunyai kecerdasan matematika dan analisa terhadap angka dinilai sebagai anak yang pintar dan cerdas, sehingga dijadikan juara kelas. Padahal ada kecerdasan lain yang tidak diakomodir oleh sekolah sehingga menutupi kecerdasan anak-anak di bidang lainnya. Sebab di masyarakat tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara akademik saja, tapi ada keterampilan lain yang membuatnya hidup lebih baik dan berdampak dalam masyarakat.

Sebenarnya tidak masalah anak-anak itu bersekolah di manapun dengan sekolah model apapun, hanya saja orang tua ikut berperan dalam memberikan pendidikan tersebut. Namun, selama ini kita kurang tepat memahami makna sejati pendidikan karena menganggap bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah. Padahal pendidikan itu sangat berbeda dengan persekolahan.

“Pendidikan tidak mesti harus di sekolah, karena di rumah pun bisa menjalani pendidikan. Begitu pula di sekolah, belum tentu semuanya terdidik. Kalau sekolah-sekolah saja, tapi barang kali tidak ada fungsi pendidikan di rumah yang dilakukan orang tua, sama saja.” Ujar Zamira

Maka dari itu, Zamira sepakat dan mendorong anak-anaknya untuk punya mindset pendidikan yang tepat dan berikhtiar dengan menjali metode pendidikan berdasarkan fitrah.

Anak-anak bisa belajar di mana pun, termasuk di kafe.

Pendidikan Berdasarkan Fitrah

Pendidikan berdasarkan fitrah adalah sebuah konsep pendidikan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh selaras fitrahnya, agar kelak hidupnya bermanfaat untuk diri, keluarga, dan banyak manusia. Ada delapan aspek fitrah yang harus dikembangkan pada anak agar pendidikan fitrahnya tercapai.

Delapan aspek ini meliputi fitrah keimanan, belajar dan bernalar, perkembangan, bakat, estetika, seksualitas, individualitas, dan jasmani. Semua fitrah ini perlu dirawat bersama-sama karena setiap fitrah punya fase “golden age-nya” masing-masing. Dan dalam pendidikan fitrah yang paling unik saat orang tua merawat fitrah anak, maka fitrah dirinya akan ikut bercahaya kembali.

Hal tersebutlah yang dirasakan Zamira ketika memilih pendidikan fitrah untuk anaknya. Awalnya anak pertama Zamira bersekolah di Sekolah Alam pada tingkat dasar. Selesai dari itu, anaknya memilih unschooling karena Zamira memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar apa yang diinginkan dan diminati sesuai fitrahnya.

Pilihan tersebut tentunya membuat Zamira punya hak penuh dalam mendidik anaknya. Meskipun di rumah, tapi setiap aktivitasnya dipenuhi dengan pembelajaran karena orang tualah yang paling paham anak-anaknya. Beginilah seharusnya pendidikan sejati yang berasal dari rumah.

Sadar akan pentingya kebutuhan pendidikan berdasarkan fitrah, Zamira pun mendirikan sebuah Program Pendidikan dan Pembelajaran Enterpreneurship untuk anak dan pemuda yang diberi nama Hubbika House Creative. Konsep fitrah yang dipakai di sini, sebagai salah satu pendekatan dalam membersamai orang tua untuk menghidupkan kembali fitrah anak, memaluai proses pembelajaran yang berbeda dengan pendidikan konvensional.

Baik Rahmi maupun Zamira, mereka adalah perempuan kreatif yang paham akan kondisi pendidikan saat ini. Tidak mau anak-anak mereka mengalami pengalaman yang sama dengan jalan pendidikan konvensional yang mereka tempuh, maka mereka mendirikan lembaga pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya anak.

Sebab ketika kita memberikan anak-anak ruang yang lebih luas untuk menjadi diri sendiri, mereka akan lebih mudah menemukan jati diri. Tidak perlu menjadi hebat seperti orang lain, cukup menjadi diri sendiri yang bermanfaat itu lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. []

Mungaro Akang dan Giongen: Budaya Sebagai Tantangan Konservasi

Perempuan Peduli Leuser
-
0
Mungaro Akang dan Giongen: Budaya Sebagai Tantangan Konservasi

Oleh Nayla Putri Thabita*

Hijaunya perbukitan Gayo Lues, Aceh, menjadi perlindungan bagi berbagai hewan, diantaranya rusa. Masyarakat di Gayo Lues menyebut rusa dengan nama tradisionalnya, akang dan/atau giongen. Meski rusa dikenal sebagai hewan langka, namun sebagian warga Gayo Lues masih mengonsumsinya. Daging rusa masih dapat ditemukan di pasar umum mingguan di hampir seluruh wilayah.

Rusa merupakan salah satu satwa liar yang banyak memberikan manfaat bagi manusia, salah satunya yaitu canggah/tanduknya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Meski belum dibuktikan secara ilmiah, namun masyarakat tradisional Gayo Lues sangat mempercayainya. Hal ini menjadi salah satu faktor dari tetap maraknya perburuan rusa di Gayo Lues. Padahal, sebagai bagian dari ekosistem, rusa berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam.

Mengulik Perburuan Rusa di Gayo Lues: Antara Tradisi dan Dilema Konservasi

Keindahan pegunungan hutan Gayo Lues mengandung cerita-cerita yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam, tradisi serta tantangan konservasi yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah tradisi berburu, yang secara rutin masih dilakukan masyarakat Pining, Gayo Lues. Tradisi ini disebut mungaro (berburu). Bagi warga Pining, mungaro merupakan tradisi yang telah dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun lamanya.

Menjalankan mungaro tidak bisa sembarangan, melainkan ada tahapan dan aturannya. Pertama, masyarakat akan meminta seorang pawang untuk mengatur jalannya acara mungaro. Pawang adalah seseorang yang ilmunya dianggap telah mumpuni, mengetahui seluk beluk hutan dan penghuninya.

Di Gayo Lues, pawang banyak macamnya, ada pawang rusa, pawang harimau, pawang gajah dan lain-lain. Sebelum memasuki hutan untuk berburu, pawang mengatur strategi berburu, sekaligus mengatur pembagian tugas warga yang termasuk tim perburuan. Anggota tim ini disebut pong nangkok.

Rusa Sambar di kebun sawit (bedelau.com)

Tugas pong nangkok beraneka ragam, bergantung pada keahlian masing-masing. Ada ahli melacak jejak, ahli mengarahkan anjing pemburu, hingga menjaga aliran air. Dalam ilmu berburu Gayo Lues, menjaga aliran air sangat penting, karena hewan buruan yang dikejar anjing pemburu akan selalu lari ke aliran air.

Selesai berburu nanti, daging hewan buruan akan dibagi-bagi antar anggota tim. Secara tradisional, pawang mendapat bagian daging dada hingga kepala. Setelah pawang, giliran pong nangkok yang pertama kali berhasil menombak buruan mendapat bagian daging. Baru kemudian daging dibagi rata di antara anggota tim.

Mungaro dimulai dengan acara “meminta izin” kepada pawang tue. Pawang tue adalah tetua orang halus yang menurut kepercayaan tradisional menghuni hutan-hutan Gayo. Setelah selesai meminta izin barulah rombongan berburu boleh masuk. Secara tradisional, berburu hanya boleh dilakukan pada hari-hari Senin, Selasa dan Kamis.

Salah seorang warga Pining yang masih mencari rezeki dengan berburu rusa adalah Pak Aman Dalam obrolan eksklusif bersama kami, Rabu 10 April 2024, Pak Aman menceritakan pengalaman hidupnya sebagai pemburu.

Dituturkan Pak Aman, secara tradisional rusa diburu dengan cara ditombak (kunyur). Namun kini sudah banyak pemburu yang menggunakan senjata api.

Berbedanya teknik yang digunakan dalam menangkap rusa dapat disebabkan oleh kondisi lapangan, keahlian pemburu, dan jenis senjata atau peralatan yang tersedia. Pada umumnya, ada dua metode utama yang digunakan untuk menangkap rusa: menembak dan menombak.

Mungaro atau berburu di Pining Gayo Lues dengan hasil buruan kijang (lintasgayo.com)

Metode menembak, pemburu menggunakan senjata api untuk menembak rusa dari jarak yang relatif jauh. Teknik ini membutuhkan keterampilan membidik, dan menemukan posisi yang tepat untuk memastikan tembakan yang akurat dan efektif. Metode menembak digunakan dalam berburu di daerah terbuka dimana jarak pandang cukup luas.

Dalam teknik tombak, pemburu menggunakan tombak atau panah untuk menyerang rusa dari jarak yang lebih dekat. Teknik ini memerlukan keahlian ketika mengendap mendekati rusa, serta keterampilan dalam melempar tombak atau melepaskan panah. Metode ini digunakan dalam berburu di hutan dengan vegetasi rapat, di mana ruang gerak terbatas dan pemburu harus mengandalkan keterampilan pengejaran yang lebih intensif.

Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pilihan antara keduanya sering kali tergantung pada preferensi pemburu, kondisi lingkungan, dan hukum atau regulasi yang berlaku dalam kegiatan berburu di suatu wilayah.

Ada dua jenis Cervidae di hutan-hutan Indonesia. Satu, rusa biasa, juga dikenal sebagai rusa Jawa, kijang atau muncak (Muntiacus muntjak). Kijang adalah spesies rusa kecil yang umumnya ditemukan di Indonesia, khususnya di pulau Jawa.

Sementara itu, rusa sambar (Cervus multicolor) adalah spesies rusa yang lebih besar, ditemukan di sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara.

Di Indonesia, rusa sambar ada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Perbedaan rusa dan kijang terletak pada bentuk tanduk serta besar tubuhnya. Tanduk rusa sambar berceranggah seperti ranting pohon. Sedangkan kijang memiliki tanduk kecil yang lurus saja. Tubuh rusa sambar juga lebih besar, umumnya tingginya adalah antara 1-1.6 m, dengan panjang rata-rata 1.5 m. Rusa sambar jantan dewasa beratnya dapat mencapai 125 kg, sedangkan betinanya 90 kg.

Perbedaan rusa sambar dan kijang (gardaanimalia.com)

Menurut Pak Aman, jumlah rusa yang ditangkapnya bervariasi.

“Tidak menentu, kadang banyak tapi kadang juga bisa sedikit,” katanya. “Waktu berburunya kadang lama, terkadang tidak,” tambahnya. Menurutnya, keberuntungan agaknya sangat berpengaruh pada hasil perburuan.

Pak Aman biasa menjual daging buruannya di pasar mingguan. Namun, tidak jarang warga yang menginginkan daging rusa datang langsung ke rumah Pak Aman untuk membeli hasil buruan.

Di negara lain, berburu hewan tertentu diperbolehkan selama sang pemburu memiliki izin, dan berburu hanya dalam musim berburu. Di Aceh, Gayo Lues khususnya, belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur musim berburu, atau penegakan hukum yang ketat terhadap peraturan tersebut. Hal ini membuat pemburu bebas untuk berburu sepanjang tahun. Padahal, praktik perburuan tanpa batas ini sangat mengancam populasi rusa Sambar.

Saat ini, rusa Sambar sudah masuk dalam daftar merah IUCN, karena populasinya sudah menciut drastis.

Menurut Pak Aman, di Gayo Lues belum ada restoran khusus yang menjual daging rusa. Saat ditanya mengapa orang suka makan rusa, Pak Aman tersenyum. “Daging rusa itu enak, dagingnya lebih empuk daripada daging sapi. Dan bisa juga dijadikan obat,” ungkapnya.

Pernyataan Pak Aman bahwa daging rusa dapat dijadikan obat memunculkan rasa ingin tahu, zat apa yang dikandung daging rusa. Secara tradisional masyarakat mempercayai bahwa daging rusa dapat membantu dalam pengobatan berbagai masalah kesehatan, seperti meningkatkan stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, atau bahkan mengatasi penyakit tertentu.

Namun, klaim semacam itu seringkali lebih bersifat anekdotal atau berdasarkan tradisi turun temurun, bukan didukung oleh penelitian ilmiah yang komprehensif.

Keuntungan yang didapat Pak Aman dari hasil menjual daging rusa, tidak tentu. “Tapi (harga per kilogramnya) selalu di atas Rp. 100.000,” paparnya.

Antara Hobi, Budaya, dan Paksaan Ekonomi

Motif berburu rusa sangat beragam. Tidak semua penduduk lokal menggantungkan mata pencahariannya pada perburuan rusa. Ada pula yang menjadikannya sebagai hobi yang merupakan bagian dari budaya mereka. Namun, ada juga yang terpaksa mengandalkan perburuan rusa sebagai sumber pendapatan utama.

Dalam penelusuran kami, kami menemukan bahwa sebagian warga melakukan perburuan rusa adalah karena suka. Berawal dari mengikuti tradisi mungaro, kemudian menjadi semacam hobi. Namun, mereka mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar berburu saja, namun sudah menjadi ritual turun temurun yang sangat dihargai dan harus dilestarikan.

Pohon keluarga Cervidae (gardaanimalia.com)

Di sisi lain, ada sebagian warga yang menganggap perburuan rusa sebagai sumber pendapatan utama mereka. Mereka berburu rusa didorong kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Tidak bisa diingkari, dewasa ini masalah ekonomi masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, dan di Gayo Lues khususnya.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, rusa sambar sudah lama dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi, sehingga “barang siapa dengan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakannya dalam keadaan hidup atau mati dan bagian-bagiannya adalah tindakan melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Inilah dilema konservasi rusa sambar. Disatu sisi ada rusa yang harus dilindungi, di sisi lain ada manusia yang tentu saja memiliki hak asasi yang harus dipenuhi. Harus ada pemecahan yang seimbang, yang menyediakan keadilan baik bagi manusia, mau pun bagi rusa.

Menjaga Keseimbangan Ekosistem: Pandangan Ahli

Menurut Pak Ikhsan Hasbiullah, dosen di Universitas Syiah Kuala (USK), populasi rusa di hutan berkaitan langsung dengan populasi harimau dan konflik antara manusia dan satwa.

“Kita tinjau dengan POV harimau,” katanya. “Harimau berburu untuk makan hanya seminggu sekali.”

Harimau juga hanya memangsa seekor rusa saja. Dengan kata lain, rusa tidak akan punah kalau hanya diburu harimau. Sedangkan manusia, sekali buru dapat menangkap rusa hingga beberapa ekor. Berkurangnya populasi rusa akibat diburu, menyebabkan harimau kekurangan mangsa. Ini kerap kali menjadi sebab, harimau turun gunung memangsa ternak manusia.

Ketika ditanya tentang upaya mengurangi perburuan rusa di hutan, Pak Ikhsan menyarankan pendekatan yang lebih holistik. “Carilah hobi lain yang juga menguntungkan dan carilah kegiatan sampingan,” jelasnya.

Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa alternatif perburuan rusa yang menarik dan ekonomis diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Pendapat Pak Ikhsan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi dengan menciptakan alternatif yang menarik dan berkelanjutan secara ekonomi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, kami berharap dapat melestarikan kelangsungan hidup rusa Gayo Lues, serta harimau dan spesies lainnya.

Kami menemui seorang pegiat konservasi, namun beliau menolak untuk disebutkan namanya. Maka, dalam tulisan ini beliau akan kami sebut “Pak X” saja.

Senada dengan Pak Ikhsan, Pak X menyebut bahwa populasi rusa berdampak pada populasi harimau.

Sebagai predator utama KEL, harimau sangat bergantung pada ketersediaan rusa sebagai salah satu sumber makanannya. Menurunnya populasi rusa tidak hanya mengganggu keseimbangan ekologi tetapi juga mengancam kelangsungan hidup harimau.

Menghadapi tantangan ini, salah satu solusi yang diusulkan adalah membangun suaka atau penangkaran rusa sebagai upaya berkelanjutan.

“Itu hal yang sangat positif, namun butuh waktu sangat lama untuk direalisasikan,” kata Pak X. Ditekankannya, bahwa mendirikan dan mengelola penangkaran rusa memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Hal ini antara lain karena penangkaran membutuhkan lahan khusus untuk pemeliharaan, penggembalaan dan sebagainya.

“Hanya melalui kerjasama yang kuat dan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem kita dapat mencapai keberhasilan dalam upaya konservasi,” tegasnya. []

Penulis adalah peserta program pelatihan EEJ (Ecofeminism and Environmental Journalism): Workshop and Field Trip to Leuser Project [A Decade of YSEALI Small Grant]

Kartini dari Rimba Lae Soraya

Perempuan Peduli Leuser
-
0
Kartini dari Rimba Lae Soraya

Oleh Iyonnas Al Hayati*

Di balik hamparan hutan lebat di kaki Gunung Leuser, tersembunyi sebuah gerbang istimewa. Gerbang menuju dunia flora dan fauna yang memesona, menjadi rumah bagi para ilmuwan dan penjelajah yang ingin menguak misteri alam liar Aceh.

Gerbang itu adalah Stasiun Penelitian Soraya. Secara administratif, Stasiun Penelitian ini terletak di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh.

Meski telah menjadi tujuan para peneliti, baik lokal mau pun internasional, mencapai SP (Stasiun Penelitian) Soraya bukan perkara mudah. Memulai perjalanan dari Banda Aceh, Rabu 24 April 2024, perjalanan saya ke kamp singgah di daerah Gelombang, Desa Suka Maju, membutuhkan 10-11 jam melalui perjalanan darat.

Setiba di Gelombang, kami disambut pihak pengelola kamp. Seraya menunggu tibanya kapal robin yang akan kami naiki untuk menuju SP Soraya, kami diajak mengelilingi pasar pekan. Rombongan kami dipandu seorang perempuan ramah bernama Kartini, akrab dipanggil Kak Kar.

Ternyata, dia adalah juru masak yang bertugas di SP Soraya.

Hari itu dia ada di Gelombang untuk membeli persediaan bahan makanan. Gelombang merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat sekitar. Di sini dihimpun hasil panen, baik yang dikirim dari Medan maupun hasil kebun masyarakat sekitar.

Hadir sepekan sekali pada hari Rabu, masyarakat menyebut “pasar tumpah” ini sebagai Pasar Raya Pekan Gelombang. Puncak keramaian pasar ini sekitar pukul 10.00 WIB, hingga menjelang siang.

Setelah tiga jam menanti, akhirnya kapal robin yang kami tunggu tiba juga. Kak Kar juga sudah selesai membeli kebutuhan harian untuk di stasiun penelitian. Banyaknya tidak tanggung-tanggung. Maklumlah, bahan makanan itu adalah persediaan untuk sepekan ke depan.

Pasar Raya Pekan Gelombang

Sebagai koki, Kak Kar tidak setiap hari bisa pergi berbelanja. Selain letak Pasar Gelombang yang sangat jauh, perjalanan melalui sungai juga tidak selalu mulus, karena ada saat air naik atau banjir. Misalnya di musim hujan. Pada saat demikian, perahu tempel berangkat hanya pada waktu tertentu saja.

Saat saya berkunjung, ada 12 orang di Soraya, termasuk saya dan kawan-kawan. Artinya, setiap hari, tiga kali sehari, Kak Kar harus memasak untuk 12 orang, ditambah suguhan minuman hangat dan camilan, setiap pagi dan sore.

Kami menyusuri Lae (Sungai) Alas, sejauh 16 km dengan waktu tempuh 2-3 jam, menggunakan perahu motor tempel. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan sebutan robin.

Pemandangan indah di sepanjang jalan, tidak mengurangi rasa ingin tahu saya tentang sosok Kak Kar. Tugasnya sebagai juru masak membuatnya harus tinggal di SP Soraya. Kak Kar berpenampilan kokoh, akan tetapi SP Soraya yang dikepung rimba raya tentunya memberikan pengalaman lain bagi mereka yang harus menetap di sana.

Akhirnya kami tiba di dermaga perahu SP Soraya. Stasiun Penelitian ini diberi nama sesuai dengan nama sungai yang mengalir di dekatnya, yaitu Lae Soraya. Jalan menuju kamp adalah jalan hutan yang terjal.

Stasiun Penelitian Soraya adalah salah satu stasiun penelitian yang dikelola oleh Forum Konservasi Leuser (FKL).

Pada 1970-an, Stasiun Penelitian Soraya merupakan kawasan Hak Perusahaan Hutan (HPH) PT. ASDAL dan PT. HARGAS. Setelah masa izin penguasaan hutan untuk dua perusahaan tersebut habis, kemudian LDP (Leuser Development Program) membangun Stasiun Penelitian Soraya pada tahun 1994. Kamp ini pernah dibakar OTK pada 2001, saat konflik bersenjata berkobar di Aceh. Pada tahun 2016 FKL bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh membangun kembali stasiun penelitian ini.

Badan terasa letih, setelah makan malam yang sedap, saya langsung tertidur. Namun, pukul empat pagi saya terbangun. Hidung saya tergelitik harumnya masakan. Di dapur, ternyata Kak Kar sudah sibuk memasak.

“Wah, sudah bangun? Sini duduk, Kakak buatkan teh,” sapa Kak Kar hangat. Sambil meladeni obrolan saya, Kak Kar mengolah bahan yang dibeli pada saat di pasar tadi menjadi sarapan yang menggugah selera.

“Setiap hari Kakak memang harus bangun cepat. Seringkali pukul 4 pagi seperti sekarang, tapi kadang-kadang malah jam 2 sudah bangun. Memasak bekal, untuk adik-adik yang akan mengadakan penelitian, masuk ke hutan mencari orangutan,” kata Kak Kar saat saya tanya.

Kegiatan memasak dan menyiapkan makanan ini terlihat sederhana. Namun ternyata sebelum Kak Kar datang, jabatan koki di SP Soraya sudah berkali-kali berganti. Kebanyakan juru masak sebelum Kak Kar kurang betah karena lokasi kerja mereka di tengah hutan raya.

“Awalnya, Kakak bekerja di Resort Taman Nasional di Ketambe,” cerita Kak Kar. “Lalu Kakak diajak bekerja di sini. Kakak mau, karena kerjanya cuma disuruh masak,” ucap Kak Kar. Bagi Kak Kar, memasak itu hobi yang menghasilkan. Sejak kecil, perempuan pencinta kuliner ini memang gemar memasak.

“Waktu kecil dulu, paling senang menonton Ibu memasak,” kata Kak Kar.

Dari sinilah kemampuannya berkembang. Sebagai remaja tanggung, Kartini telah kerap dimintai bantuan oleh kerabat atau para tetangga yang mengadakan kenduri.  Karena inilah, Kak Kar menjadi sangat paham seluk beluk masakan dan kue-kue tradisional.

Masakan Telu Bebek dan Asam Jing Khas Provinsi Aceh

Kecintaannya terhadap memasak inilah yang mengantarnya menjadi koki. Awalnya, Kak Kar dihadirkan ke Soraya untuk memberikan training pada juru masak baru. Sayangnya, juru masak baru itu tak betah. Hingga akhirnya Feri Sandria, Manajer Kamp Soraya, meminta Kartini untuk menjadi juru masak resmi SP Soraya.

“Selama Kak Kar masih sehat, masih bersedia bekerja, kami akan terus meminta bantuan Kak Kar di camp ini. Ke depannya, kalau Kak Kar ingin berhenti bekerja, harapan kami bisa menemukan pengganti seperti Kak Kar,” ujar Feri.

Koki ahli dan berpengalaman mungkin banyak. Akan tetapi, juru masak sebuah stasiun penelitian memerlukan orang yang sanggup bertahan dengan kondisi tempat kerja. Tak mudah untuk bekerja di stasiun penelitian seperti Soraya.

Tak ada sinyal telepon genggam maupun internet di sini. Dapur tempat kami bercakap, dinding bagian atasnya terbuka, dan menghadap langsung ke kegelapan rimba.

“Dapur kami pernah diacak-acak hewan,” ujar Kak Kar.

Sistem bekerja sebagai juru masak di Soraya adalah sistem shift. Kak Kar tinggal dan bekerja di Soraya 20 hari dalam sebulan. Setelah itu dia mendapat libur. Biasanya, waktu libur dimanfaatkannya untuk pulang ke kampungnya di Ketambe.

Menurut Kak Kar, keluarganya kini mendukung profesinya sebagai juru masak stasiun penelitian. Sebagai anak keempat dari enam bersaudara, Kak Kar punya abang dan adik laki-laki yang menginginkan keamanan saudari mereka terjamin sepenuhnya saat bekerja.

“Mulanya keluarga memang sempat ragu melepas Kakak, karena Soraya jauh dari kampung kami,” papar Kak Kar.

Lokasi stasiun penelitian tersebut jauh masuk ke dalam hutan, berbeda dengan wisma di Ketambe tempatnya mula-mula bekerja. Tapi, keluarganya percaya bahwa Kak Kar dapat mengatasi kesulitan kerja di hutan. Lagipula, Kak Kar menyukai pekerjaannya itu.

“Kakak sudah 8 tahun bertugas di kamp. Di sini dapat bertemu banyak kenalan baru, para peneliti dan para pengelola camp yang datang silih berganti,” kisahnya. Kak Kar merasa nyaman bekerja di Soraya. Katanya, dia tidak ingin mencari pekerjaan lain.

“Kakak belum siap berhenti bekerja di Soraya. Kakak betah di sini. Suasananya nyaman dan banyak teman. Kalau tinggal di kampung, kakak malah bingung mau ngapain,” tuturnya sembari tertawa.

“Kami sebagai keluarga memang akan tetap terus mendukung Kakak. Kami yakin pekerjaan yang ditekuninya positif dan tidak merugikan orang lain, bahkan sangat membantu,” ungkap Raja, adik kandung Kartini, 5 Mei 2024 via sambungan telepon.

Minat Kak Kar tidak terbatas pada memasak. Dia mengaku sangat senang bila diajak peneliti dalam kegiatan penelitian. Kak Kar memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan, mengenal seluk beluk hutan, dan berkenalan langsung dengan alam dan flora fauna penghuninya.

Selama di kamp Soraya, Kak Kar banyak belajar mengenai tumbuhan herbal dan obat-obatan. Ia menanam tumbuhan obat-obatan ini di seputar SP Soraya.

“Sebagian tanaman di sini Kakak beli bibitnya di pasar. Tapi, kadangkala ketika tim masuk hutan, mereka menemukan bibit tanaman obat, lalu dibawa pulang dan ditanam di sekitar kamp,” ujarnya.

“Kakak senang sekali apabila diajak adik-adik peneliti untuk masuk hutan,” sambung Kak Kar. “Suatu kali ada yang meneliti jenis-jenis ikan yang ada di sungai seputar kamp. Kakak diajak menyusuri sungai, memancing dan menangkap ikan. Senang sekali, apalagi hasil tangkapannya banyak waktu itu.”

Kartini alias Kak Kar (di tengah)

Ikan-ikan yang ditangkap untuk kepentingan penelitian, setelah selesai didokumentasikan dan diambil datanya, tidak dibuang. Kak Kar akan dengan sigap mengolahnya menjadi masakan yang lezat.

“Biasanya ikan hasil tangkapan itu dipanggang, atau dimasak gulai asam jing (andaliman/Sichuan pepper, Zantoxylum acanthapodium). Ikannya macam-macam, ada ikan jurung, ikan kerling dan ikan baung. Ikan yang dimasak gulai asam jing itu biasanya ikan baung (Hemibagrus, Sp). Ikan lainnya Kakak lebih senang kalau dibakar saja,” tutur Kak Kar.

Kecintaan Kartini memasak, membuatnya bersedia menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan bahan pangan tertentu. Untuk mendapatkan bebek misalnya. Gulai bebek adalah keahlian Kak Kar dan merupakan menu favorit anggota tim kamp Soraya.

“Sesekali Kakak masak kuah telu (gulai bebek). Karena bebek jarang dijual di pasar Gelombang, jadi Kakak beli di Kota Subulussalam,” ungkap Kak Kar. Padahal, dari Gelombang ke Subulussalam memakan waktu hingga 1 jam jika ditempuh dengan sepeda motor.

Demikianlah dedikasi Kartini pada pekerjaan yang sudah kadung dicintainya. Semangat dan dedikasi Kartini pada pekerjaannya, yang tak kalah penting dari aktivitas para peneliti dan pengelola kamp, memberikan inspirasi berharga.

Di kamp Soraya, tak ada pekerjaan yang sepele. Semua memiliki peran penting dalam usaha penelitian dan pelestarian alam.

Disadari atau tidak, Kak Kar telah menjadi pahlawan bagi dunia ilmiah Aceh. Sehat terus, Kak. Soraya membutuhkan Kakak.[]

Penulis adalah peserta program pelatihan EEJ (Ecofeminism and Environmental Journalism): Workshop and Field Trip to Leuser Project [A Decade of YSEALI Small Grant]

1...678...18Halaman 7 dari 18
Perempuan Peduli Leuser (PPL) merupakan komunitas yang mewadahi perempuan untuk saling bertukar pikiran dan bersinergi dalam mengampanyekan isu-isu lingkungan.

Jelajahi

Informasi

Perempuan Leuser
Banda Aceh – Aceh Selatan – Aceh Tenggara – Aceh Barat Daya – Gayo Lues, Aceh, Indonesia.
perempuanleuser@gmai.com
"Kami Membangun Jejaring dan Dukungan dalam Penjagaan Lingkungan Hidup"
© 2026 Perempuan Leuser. All Rights Reserved.