Nyaring bunyi ketukan papan tombol dan gema tik-tik tetikus terdengar silih ganti dari puluhan laptop dan komputer yang digunakan oleh para peserta pelatihan yang memenuhi Mereka Space. Sesekali terdengar pula riuh tepuk tangan para peserta di sela-sela himpitan waktu menyelesaikan tantangan 48 jam merancang gim. Program yang menghadirkan 75 game developers terbaik perwakilan 11 negara di ASEAN ini dinamai Young South East Asia Leaders Initiative (YSEALI) Game Changers: Workshop & Game Jam.
Wajah-wajah serius peserta pelatihan yang terdiri atas programmar, digital artist, hingga project manager itu jelas menunjukkan komitmen mereka dalam mewujudkan misi penciptaan gim digital berdampak sosial. Campur aduk rasa lelah dan gembira dirasakan peserta selama mengikuti beragam aktivitas seru yang berlangsung pada tanggal 11-14 Mei 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Bermain gim itu sulit. Namun, merancang gim jauh lebih sulit”, papar Prof. Grace.
Dia merupakan salah seorang dari tiga trainer yang hadir membersamai para peserta sepanjang berlangsungnya YSEALI Game Changers. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur bekerja sama dengan Biji-biji Initiative dan Synapze.
Trainer YSEALI Game Changers : Alan Gershenfeld, Lien Tran, Lindsay Grace
YSEALI Game Changers bertujuan memberdayakan para perancang gim untuk mengenal perspektif lintas budaya dan membangkitkan kesadaran akan ragam permasalahan sosial di sekitar mereka melalui diskusi bersama para pakar. Melalui program ini, peserta diajak untuk belajar berkolaborasi dalam mewujudkan permainan yang membawa #dampaksosial bagi sekitarnya.
Alan menjelaskan, “Game tidak melulu tentang kompetisi tetapi juga kolaborasi.”
Sehingga, para peserta terpilih memperoleh pelatihan, pendampingan, dan jaringan yang mendukung mereka dalam proses menghasilkan permainan digital yang menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial di negara-negara ASEAN.
“Saya bersama ketiga anggota tim lainnya—Ayu, Dira, Faza—terpilih mewakili kelompok Haba Grassroots dari Aceh. Hanya ada 10 orang perwakilan Indonesia pada ajang ini,” ungkap Nur (Kamis, 18/05/2023).
Menurut keterangan yang diperoleh Nur dari panitia, jumlah peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program Workshop & Game Jam YSEALI Game Changers ini mencapai lebih dari 600 orang dari seluruh negara-negara di penjuru ASEAN.
Nur menceritakan bahwa selama mengikuti workshop, para peserta memperoleh beragam keterampilan seperti kemampuan berpikir kritis (critical thinking), pemahaman pemecahan masalah (problem solving) terkait isu sosial, dan kesempatan merancang gim digital untuk kebaikan sosial.
Tim Haba Grassroots sendiri merancang permainan digital bertemakan pengaruh perubahan iklim (climate change) terhadap kualitas tanaman pala. Pala Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu rempah terbaik kelas dunia yang dicari dan konsumsi oleh masyarakat global. Oleh karenanya, biji pala (nutmeg) dijadikan sebagai karakter utama dalam gim digital berjudul “Nutmeg Journey: A Forest Reborn”.
“Banyak pengalaman baru dan relasi pertemanan berharga yang saya dapatkan dari pelatihan ini. YSEALI Game Changers merupakan program yang menantang sekaligus seru,” tutur Faza selaku ilustrator dalam rancangan game pala tersebut.
Prof. Lien mengingatkan bahwa, “Sejatinya mendorong perubahan perilaku itu cukup sulit. Maka penting untuk menghasilkan karya yang inovatif.”
Melalui kehadiran gim pala dengan misi pemeliharaan alam dan lingkungan hidup berkelanjutan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para pemain (gamers) untuk turut bergerak menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya. Sebab setiap kita berhak merawat alam dan hidup berdampingan secara sehat bersama semesta.
Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca bahwa sejatinya gaming tidak melulu tentang kecanduan atau membuang-buang waktu dan uang. Karena sesungguhnya game juga dapat digunakan untuk membawa dampak #perubahansosial ke arah yang lebih baik.[]
SATU per satu bocah berseragam baju olahraga SDN Cibubukan menuruni undak-undakan dermaga di bibir sungai Kampung Serasah. Lalu dengan sigap mereka melompat ke dalam boat bertenaga mesin Honda WL20XN. Warga setempat menyebutnya robin. Sebuah perahu kayu berbadan jenjang dengan muatan hingga lima orang dewasa. Satu-satunya moda transportasi yang menghubungkan Kampung Serasah dengan Kampung Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.
Yang paling besar di antara bocah itu bernama Nurmaini. Saat ini sudah duduk di kelas enam sekolah dasar dan belum memutuskan akan melanjutkan ke mana setelah tamat nanti. Ke SMP ataukah pesantren. “Belum tahu,” jawab Nurmaini kalem. Yang pasti, kalau ingin melanjutkan sekolah, Nurmaini harus keluar dari Serasah.
Para bocah itu sudah terbiasa dengan kendaraan robin. Meskipun robinnya bergoyang ke kiri dan ke kanan saat mereka naiki, mereka tetap santuy. Tak sedikit pun menunjukkan perasaan dag dig dug atau takut tercemplung. Toh, mereka juga piawai berenang. Kalau tercebur, ya, tinggal berenang. Mereka juga tampaknya tak terpengaruh dengan debit air yang hari itu tampak lebih tinggi dari beberapa hari sebelumnya. “Tidak takut. Sudah biasa,” kata Pia, salah satu bocah yang masih kelas dua SD.
Tak lama kemudian robin mulai bergerak dan perlahan-lahan meninggalkan dermaga. Dreeeeeerrrrrr….. dreeeeerrrr…. dreerrrrrr…. suaranya seolah mengapung di permukaan sungai.
Aktivitas warga menyeberangkan anak-anak Serasah berangkat ke sekolah setiap paginya @Ihan Nurdin
Pengemudi robin itu adalah Marganda, ayah dari bocah bernama Pia. Jika Marganda sedang ada kesibukan, maka istrinya, Aisyah, yang bertugas menyeberangkan Pia dan beberapa anak tetangga dengan robin. Aisyah baru setahunan terakhir bisa mengemudikan robin. Tetapi kepiawaiannya mengayuh perahu sudah tak perlu diragukan lagi. Dia sudah mahir sejak masih SD.
Sabtu pagi, 11 Februari 2023, air sungai tampak lebih keruh dari hari-hari sebelumnya. Debit airnya juga meningkat dan tampak lebih berarus. Sehari sebelumnya hujan lebat mengguyur Singkil. “Tapi ini tidak deras arusnya,” kata Aisyah. “Kalau hujan di hulu bisa lebih tinggi lagi air sungainya,” kata warga lainnya, Sumi, yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.
Sungai itu bernama Lae Cinendang. Luasnya sekitar 120 meter dan berhulu ke Kabupaten Pakpak Bharat di Sumatera Utara. Hilirnya ke Samudra Hindia. Lae Cinendang adalah urat nandi bagi sebagian masyarakat Aceh Singkil yang bermukim di Kecamatan Simpang Kanan, khususnya yang menetap di Kampung Tanjung Mas, Kampung Cibubukan, dan Kampung Serasah. Sungai ini tidak saja menjadi andalan untuk jalur transportasi bagi warga, tetapi juga untuk mencuci dan mandi, kecuali untuk kebutuhan air minum yang menggunakan air bersih dari sumber mata air di kaki bukit.
Dari tiga kampung tersebut, Kampung Serasahlah yang paling bergantung pada Lae Cinendang karena letaknya di seberang sungai. Sementara jalan lintas utama desa terdapat di Kampung Cibubukan. Tak ada akses lain ke Cibubukan, kecuali menyeberangi Lae Cinendang. “Sebetulnya ada juga jalan darat, tapi jauh sekali, tembusnya ke Trans 26,” kata Kepala Desa Serasah, Zulkarnaen.
Serasah hanya sebuah kampung kecil di seberang Lae Cinendang. Kampung ini dihuni sekitar tiga puluhan kepala keluarga saja. Karena letaknya yang terisolasi oleh sungai, sebagian besar warganya memilih untuk menetap di kampung seberang. Umumnya rumah warga di Serasah berbentuk panggung.
Lembaga pendidikan yang ada di Serasah hanyalah sebuah PAUD dengan murid belasan orang. Sekolah dasar hanya ada di Cibubukan. Kalau mau melanjutkan ke sekolah menengah pertama, maka harus ke Lipat Kajang—ibu kota kecamatan. Begitu juga dengan sekolah menengah atas. Karena itu, anak-anak Serasah yang tamat SD sering dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya.
Karena persoalan akses transportasi ini pula, jika hujan lebat dan Lae Cinendang meluap, maka anak-anak di Serasah memilih untuk tidak ke sekolah. Meski mereka adalah “anak-anak sungai”, tetap saja keselamatan adalah nomor satu. Bahkan, menurut penuturan istri kepala desa, keahlian berenang menjadi prasyarat bagi anak-anak Serasah agar bisa sekolah. “Kalau mereka bisa berenang aman sikit kita saat menyeberang,” ujar ibu tujuh anak tersebut, tiga di antaranya sudah dikirim ke pesantren.
Hampir semua bocah yang ada di Serasah tampaknya memang mahir berenang. Bahkan bocah-bocah yang belum sekolah sekalipun. Saban pagi dan sore mereka mencemplungkan diri ke sungai untuk membersihkan diri. Meskipun umumnya warga di sini punya kamar mandi di rumahnya, tetap saja mandi di sungai menjadi pilihan utama. Jarak rumah ke sungai yang cuma sekali tarikan napas tampaknya lebih menggoda anak-anak itu untuk selalu berenang. Meskipun menurut warga di sungai ini juga terdapat buaya, tetapi sepertinya itu tidak begitu mengintimidasi mereka.
Riang gembira bocah-bocah Kampung Serasah mandi di sungai @Ihan Nurdin
Dulu, kata istri Pak Kades, sebelum banyak moda transportasi darat seperti sekarang, warga juga menggunakan akses sungai Lae Cinendang untuk pergi ke Suro. Bagi warga setempat, punya perahu atau robin berarti sama seperti punya kendaraan bermotor lainnya. Kalau tidak, maka seperti “putus kaki”. Dengan perahu itu juga mereka mengangkut hasil kebun yang utamanya adalah sawit. Tak jauh dari kawasan ini juga terdapat satu pabrik kelapa sawit.
Saat berada di Serasah atau Cibubukan, sejauh mata memandang, yang terhampar adalah pohon sawit. Bahkan pohon cibubukan, yang dulu banyak tumbuh di sekitar sungai itu kini tak lagi ditemukan. “Cibubukan itu pohon rambutan yang buahnya asam dan tak mudah lekang. Dulu banyak di pinggir sungai ini, maka kampung itu namanya Cibubukan,” kata salah satu warga.
Sekitar dua dekade silam, kawasan ini dipenuhi dengan pohon rambung (karet). “Tetapi nggak ada harganya,” kata Aisyah. Ini menjadi alasan bagi warga untuk menebang rambung dan menggantinya dengan tanaman monokultur jenis sawit. Rumah-rumah warga di sana terselip di antara pohon-pohon jenis palem itu. Aisyah sendiri bergantung hidup dari kebun sawit yang menurutnya tak seberapa puas. Tetapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya dengan dua anak.
Harapan warga Serasah untuk memiliki akses transportasi yang tidak berisiko tinggi akan terwujud sebentar lagi. Itu karena jembatan gantung sepanjang 180 meter yang menghubungkan Serasah dengan Cibubukan hampir rampung dibangun. Jembatan ini dibangun oleh Vertical Rescue Indonesia melalui program Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia.
“Ini jembatan gantung pertama yang kita bangun di Aceh untuk ekspedisi ini,” kata Arief Budiman, Komandan Tim Ekpedisi Jembatan Gantung di Aceh.
Arief mengatakan, berdirinya jembatan gantung di Lae Cinendang ini berawal dari permintaan masyarakat setempat melalui Komunitas Kibarkan Asa pada 2022 lalu. Selanjutnya juga sudah melewati tahapan tiga kali survei: pertama oleh Kibarkan Asa; kedua oleh tim Kibarkan Asa dan VRI Regional Sumut; terakhir survei langsung dari tim Mabes VRI Bandung. Kibarkan Asa yang juga bertindak sebagai donatur memercayakan pembangunan jembatan gantung ini kepada VRI.
Menurut Arief, tak ada alasan untuk tidak membangun jembatan gantung yang menghubungkan Serasah dengan Cibubukan. “Syaratnya itu, kalau ada satu nyawa saja yang menyeberang itu sudah wajib (ada jembatan). Yang penting saat kita survei masyarakatnya antusias dan mereka mau bergotong royong,” kata Arief.
Lae Cinendang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Arief, ini jembatan gantung terpanjang yang mereka bangun selama Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia dicetuskan pada 2016 silam. Selain panjang bentangannya yang mencapai 180 meter, tingginya juga mencapai 5,5 meter di atas permukaan tanah. Sungai ini termasuk yang paling sering meluap dan ketika banjir ketinggiaan airnya bisa mencapai hingga tiga meter di atas permukaan tanah.
Karena ini pula, pengerjaan yang biasanya ditargetkan selesai selama dua minggu untuk satu jembatan, hampir berlangsung selama satu bulan sejak dimulai pertengahan Januari 2023 karena sempat terkendala banjir dan material.
Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh belasan personel VRI yang terdiri atas Mabes VRI Bandung (Arief Budiman, Suarjan, Fikram), VRI Regional Sumut (Irfan Tri Handoko, Andi Juliawan, Harianto Panjaitan, Mimba Priswadi, Fadli), dan VRI Regional Aceh (Fitriani, Fakhrur Reza, Indah Zahratun Faiza, M. Hafidzan Alqi). Di lapangan, para relawan VRI juga dibantu oleh personel TNI dari Koramil 0109-04 Simpang Kanan dan warga Kampung Serasah dan Kampung Cibubukan. Budget yang diperlukan untuk membangun jembatan ini berkisar Rp370 juta yang mencakup kebutuhan untuk material, logistik, dan operasional relawan. Namun, semua keperluan material dibeli langsung oleh donatur dan dikirim ke lokasi.
Mimba Priswadi yang turun langsung ke lokasi untuk survei mengatakan, proses survei tak boleh dilewatkan begitu saja. Salah satu yang paling urgen untuk disurvei ialah kepastian mengenai status kepemilikan tanah di dua desa tersebut. Jangan sampai nanti setelah jembatan selesai dibangun justru malah menimbulkan cek-cok di belakang hari. Hal teknis lainnya ialah melihat kondisi tanah di sekitar sungai. “Kalau tanah yang di lokasi kita bangun jembatan ini sangat bagus kondisinya, pasir bercampur tanah liat,” katanya.
Berawal dari Jembatan Gantung Cartenz
Komandan Tim Arief Budiman @Ihan Nurdin
Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia bermula ketika personel VRI rutin melakukan ekspedisi ke Puncak Carstensz Pyramid atau Puncak Jaya di Papua. Ini adalah puncak gunung dengan ketinggian mencapai 4.884 mdpl dan dikenal sebagai salah satu gunung yang masuk dalam daftar Seven Summit Indonesia. Gunung ini juga masuk daftar World Seven Summits.
“Waktu itu tahun 2015, kali kelima kami ekspedisi ke Puncak Carstensz dan kami membangun jembatan di sana. Istilahnya Burma Bridge, hanya ada dua seling untuk pegangan dan satu seling untuk pijakan. Tidak begitu panjang, tetapi dalamnya itu bisa sampai beberapa ratus meter, ini jalur khusus untuk pendaki.”
Pada tahun 2016 ketika banjir bandang di Provinsi Jawa Barat, personel Mabes VRI Bandung juga terjun langsung untuk membuat jembatan darurat di salah satu desa yang terisolir. Sejak saat itulah, permintaan pembangunan jembatan gantung di berbagai desa yang terisolir di Indonesia mulai berdatangan. Permintaan masyarakat ini lantas disahuti oleh Komandan VRI, Tedi Ixdiana, untuk meluncurkan Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia.
“Saat ini sudah ada sekitar 168 jembatan gantung yang kami bangun dan tersebar di 16 provinsi termasuk Aceh.”
Jembatan Penghubung Asa
Generasi penerus Kampung Serasah @Ihan Nurdin
Kehadiran jembatan gantung Serasah—Cibubukan tentunya disambut antusias oleh warga setempat, terutama para perempuan.
Nurmawati mengaku selama ini tak bisa mengendarai sepeda motor. “Percuma pun kalau bisa,” katanya, “mau berkendara di mana?”
Beberapa warga di sini memang mempunyai sepeda motor, tetapi banyak yang “parkir” di serambi rumah. Ada juga yang seperti Marganda, dititipkannya pada kenalan atau kerabat di Cibubukan. Baru dipakai kalau mereka hendak bepergian ke Lipat Kajang atau Singkil atau Subulussalam. Sama halnya seperti ada juga warga yang memiliki mesin cuci, tetapi tetap memilih mencuci di sungai.
Ridani, yang sejak dua tahun terakhir menjadi guru PAUD Maju Bersama Tiga di Kampung Serasah juga sudah tak sabar menanti jembatan gantung itu selesai. “Selama ini tak bisa ke mana-mana kalau tidak diantar suami, saya tak bisa bawa perahu,” kata ibu dari seorang balita itu, Rabu (8/2/2023).
Beberapa murid PAUD Maju Bersama Tiga
Kalau jembatan itu rampung dan bisa dilalui nanti, Ridani tak perlu bergantung penuh dari suaminya jika ingin menyeberang ke Cibubukan atau pergi ke Lipat Kajang untuk berbelanja.
Sebenarnya sudah pernah akan dibangun jembatan gantung di Serasah, bekas tapak untuk membangun tiangnya pun masih ada. Tepat di titik pembangunan yang sekarang. Tetapi, seperti yang sering-sering terjadi, kontraktornya kabur. Musim berganti dan banjir bolak-balik datang, jembatan yang dinanti-nanti tak kunjung hadir.
Sumi juga menaruh harapan yang sama. Perempuan berusia seperempat abad dan sudah punya empat anak itu mengaku akan segera memasukkan anaknya ke TK kalau jembatan gantung itu sudah selesai. “Sudah lima tahun umurnya sekarang, belum sekolah dia, dia maunya sekolah ke seberang biar bisa wisuda seperti kakaknya.”
Koordinator VRI Regional Aceh, Fitriani, menyampaikan terima kasih kepada Mabes VRI dan donatur yang sudah menyahuti permintaan warga Serasah untuk membangun jembatan gantung ini. Meskipun VRI Regional Aceh belum lama terbentuk, tetapi sebagai bentuk partisipasi aktifnya, VRI Regional Aceh menurunkan empat personelnya sebagai relawan pembangunan jembatan gantung tersebut.
Koordinator VRI Regional Aceh Fitriani saat mengecek pemasangan lantai jembatan. @Ihan Nurdin
Fitri berharap kehadiran VRI Regional Aceh bisa menjembatani kebutuhan masyarakat Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan jembatan gantung di daerah-daerah pelosok. Di samping itu juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan rescue atau penyelamatan saat terjadi bencana. Fitri menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan VRI berbasis pada semangat kesukarelawanan yang tidak berorientasi profit.
“Pembangunan jembatan ini murni gerakan sosial VRI sebagai bentuk sumbangsih kami kepada masyarakat. Jadi, tidak ada unsur mencari keuntungan di sini. Kami terus mengajak masyarakat untuk senantiasa saling peduli dan bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.”[]
Surga dunia memang indah. Setidaknya demikian ungkapan seorang yang tengah dilanda cinta. Cinta itu tumbuh bersama perjuangan untuk menjaga yang dikasihi. Sudah menjadi bagian dari diri manusia itu sendiri untuk mempertahankan hal yang disayangi. Demikian juga bagi mereka yang mencintai keindahan dan keseimbangan alam melalui penjagaan. Walau sulit, penuh tantangan, tetapi tetap ingin berjuang.
Perjuangan untuk hidup (stuggle for existence) sendiri sebenarnya terinspirasi dari buku bacaan yang belum lama ini saya baca, The Origin of Species—Asal Usul Makhluk Hidup Melalui Seleksi Alam—yang ditulis oleh Charles Darwin. Sekilas, kita mengenal teorinya yang kontroversial di kalangan agamawan yang menentang keras hasil pemikirannya tersebut. Namun di balik itu, ada pesan yang lebih penting ketimbang mengimani ketidaksetujuan kita terhadap teorinya. Sedikit saya ulas hal tersebut dalam tulisannya ini.
Darwin memberi pernyataan terkait sejarah umat manusia bahwa setiap makhluk hidup yang ada pada masa kini adalah berasal dari satu nenek moyang dan ada karena proses seleksi alam. Buku yang terdiri lebih dari lima ratus halaman ini memuat pemahaman penting yang sebaiknya kita cermati dan pikirkan, yakni tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam.
Bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam?
Terkait kerusakan yang terjadi hari ini, Darwin telah memberi pemahaman yang mendalam untuk saya. Tentu bukan hal mudah untuk meng-convert pemikiran Darwin yang orientalis tersebut. Bagi sebagian pemeluk agama bahkan enggan walau sekadar menyimak apa yang ditulisnya. Sungguh, bahkan untuk menuliskan kata per kata saja sudah membuat saya gugup. Bila nantinya tulisan ini hanya menjadi bualan bagi orang-orang keras kepala, layaknya seorang koruptor.
Jangan Remehkan Siklus Kehidupan
Kali ini kita membahas tentang kemelut perburuan illegal harimau sumatera, gajah sumatera, badak, orangutan, hingga burung, yang merupakan hewan terancam punah (Critically Endangered). Ketika para hewan tersebut berusaha memulihkan jumlah keturunannya, mirisnya pada saat yang sama manusia justru membantai gajah hamil, serta menembaki ibu dan anak orangutan hingga tewas. Seakan manusia tersebut menginginkan mereka punah dari muka bumi. Mungkin saat itu manusia baru sadar bagaimana melelahkannya harus bekerja sendiri untuk meregenerasi hutan, melakukan penyerbukan tumbuhan, dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Seolah hukum alam telah disahkan. Sehingga hewan-hewan kunci dengan status terancam punah justru kini paling sedikit menghasilkan keturunan. Rata-rata Orangutan membutuhkan waktu mengandung selayaknya manusia, selama Sembilan bulan dan hanya akan melahirkan setiap delapan tahun. Penantian untuk meningkatkan jumlah keturunan oleh Orangutan Warrior pun memakan waktu yang tidak sedikit. Waktu di mana pemburu mungkin lebih siap beraksi dari pada kondisi Orangutan untuk memproduksi keturunan. Benar, ini hanyalah contoh kecil saja.
Sayangnya, hal miris serupa nyatanya juga terjadi terhadap hewan-hewan yang mampu menghasilkan jumlah keturunan yang lebih banyak, contohnya lebah. Meskipun lebah bisa membuahi lebih dari 200 juta spermatozoanya, potensi kepunahannya juga tidak dapat dielakkan. Penyebabnya beragam, dari faktor perubahan iklim hingga efek dari penggunaan pestisida pada lingkup pertanian.
Dari kedua contoh kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana struggle for existence dijelaskan dari sudut pandang sains. Perjuangan untuk bertahan hidup para satwa dalam melawan perburuan, perubahan iklim, dan faktor lainnya.
Perlu kita sadari bersama bahwa salah satu penentu jumlah spesies adalah faktor iklim. Namun di masa kini, masalah iklim semakin bertambah. Hal tersebut tentu tidak bisa dianggap remeh. Belum lagi masalah perburuan terhadap hewan yang hampir punah yang permasalahannya masih sulit ditangani walau dengan bantuan keahlian teknologi di masa kini. Jika masalah iklim, manusia mencari cara menciptakan alat untuk memperoleh keseimbangan iklim, atau untuk kekeringan, manusia bisa menciptakan pipa untuk menyedot air dari tenaga angin. Akan berbeda jawaban jika itu menyangkut kepentingan egoisme manusia.
Manusia bisa dianggap sebagai “hantu” di tengah hutan bagi hewan-hewan ini. Gajah mati setelah diambil gadingnya, harimau mati setelah kulit terpisah dari dagingnya, badak mati demi dilelang culanya, dan masih banyak lagi kisah mengerikan yang sungguh menyayat hati.
Efek Buruk Kepunahan Satwa Kunci Bagi Manusia
Banyaknya hama babi bagi sebagian masyarakat kita pasti terasa sangat menganggu pertanian, terutama di musim menanam jagung. Di mana siang dan malam para petani harus berada di perkebunan. Lengah sedikit, tanaman mereka bisa dibabat habis para babi. Dalam mata rantai makanan, babi termasuk makanan harimau yang oleh masyarakat kita meyakini harimau sebagai raja hutan dan disegani. Namun kini, keberadaan harimau semakin berkurang, padahal jika populasinya masih dapat dirasa, hama utama para petani ini tak akan merajalela.
Begitu juga dengan kasus meningkatnya hama serangga ketika populasi hewan penyerbuk semakin berkurang. Seperti lebah, yang melakukan penyerbukan secara alami untuk proses reproduksi pada tanaman. Manusia bisa saja menggantikan peran dari hewan-hewan ini, seperti yang tersebut di atas, tetapi tentunya akan memakan biaya yang banyak dan memerlukan tenaga yang tidak sedikit.
Manusia seperti magma di dalam gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa melahap habis kehidupan di sekitarnya. Bila magma itu tak segera diberi arah untuk keluar dari sarangnya maka ia tak segan-segan untuk melintas sekehendaknya.
Kehidupan Rimba
Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan sebuah notifikasi dari grup WhatsApp mengenai berita warga yang diserang Harimau Sumatera hingga harus dibawa lari ke rumah sakit. Berita ini sontak mengejutkan sekaligus memilukan saya.
Berselang tujuh hari saya mendapatkan notifikasi kembali, tetapi kali ini dari kakak saya yang tinggal di Menggamat. Tidak biasanya dia mengirimi saya berita tentang kejadian di kampung. Saya berpikir mungkin karena saya pernah mewawancarai tetua di kampungnya tentang hal yang sama. Foto dan video yang dikirim itu adalah seekor harimau yang sudah berada di dalam kandang dengan luka di bagian wajahnya. Video beruntun juga mulai menyebar dari status WhatsApp teman-teman saya yang tinggal di Kluet; entah mereka menyaksikan sendiri kejadian tersebut atau mereka juga dapat kiriman dari orang terdekatnya.
Rekaman yang diambil asal itu memperlihatkan warga berbondong-bondong datang ke Jamburteka untuk melihat harimau yang berhasil ditangkap oleh warga. Seolah tak satupun mau ketinggalan melihat si raja hutan dibopong ke tengah kampung dengan mengabadikan momen itu dalam rekaman amatir setiap pemilik seluler.
Masyarakat Kluet pada umumnya masih percaya bahwa Ndik (sebutan khusus untuk harimau) merupakan perwujudan dari kesakralan hutan sebagai sesuatu yang tidak boleh sembarangan diganggu. Hutan dan harimau, meski menakutkan, nyatanya kerap diperbincangkan oleh masyarakat di desa-desa Kluet
Ndik (sebutan khusus untuk harimau) merupakan perwujudan dari kesakralan hutan sebagai sesuatu yang tidak boleh sembarangan diganggu.
Komunikasi antara masyarakat dengan si raja hutan biasanya akan terjadi ketika manusia mulai memasuki hutan. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar selama di hutan, seperti berkata-kata jelek hingga menyebut kata “harimau” secara langsung.
Rencana untuk bertahan hidup kadang kala terasa berada di ujung tanduk, antara menyerang atau diserang. Begitulah petuah orang tua jaman dulu kala seseorang dihadapkan pada maut. Saat nyawa terancam, tentu setiap makhluk hidup tidak akan menyerah begitu saja.
Demikianlah hal yang terjadi pada manusia maupun harimau. Toh keduanya sama-sama terluka dan kritis demi mempertaruhkan hidup mereka. Barang kali ada batasan yang kita tidak sadari telah terlewati. Sehingga keberadaan manusia menyinggung harimau di hutan rimba. Sehingga harimau mengaum memberi peringatan agar manusia tidak memasuki wilayah yang dikuasainya lebih jauh lagi.
Kadangkala komunikasi tak selalu berasal dari bunyi yang keluar dari rongga mulut. Kita tahu bahwa hewan pada dasarnya tidak berbicara seperti manusia. Mereka biasanya akan menyampaikan pesan melalui tanda-tanda. Misalnya, harimau menandai wilayahnya dengan urin untuk berbicara kepada hewan lain ataupun manusia agar tidak mengganggu wilayahnya. Sebagai manusia yang telah dianugrahi Sang Pencipta dengan kecerdasan akal pikiran dan kemampuan komunikasi dengan keselarasan tingkat tinggi, bukakah seharusnya kita belajar memahami pesan yang disampaikan melalui tanda-tanda alam semesta?
Taman Bunga dan Harmonisasi Kehidupan
Ketika pergi ke taman bunga, membawa serta keluarga untuk berlibur. Kita melihat pemandangan yang begitu indah, bunga bermacam warna, anak-anak riang gembira sambil berlari di sekitar taman yang harum semerbak. Lalu lebah penyerbuk mendekati kelopak yang mekar. Sekilas, tak ada yang istimewa dari persinggahan serangga ini. Namun ini sangat dibutuhkan oleh bunga-bunga untuk penyerbukan karena sebagian mereka tak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Penyebaran serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Sehingga tumbuhan-tumbuhan itu dapat bereproduksi berkat bantuan lebah.
Bayangkan, jika hari ini populasi lebah menurun (memang di beberapa negara sedang krisis jumlah serangga penyerbuk)? Tentu kinerja pertumbuhan bunga akan berkurang bahkan hilang. Masalah akan bermunculan ketika keseimbangan alam menghilang. Bahkan tak ada lagi istilah berlibur ke taman bunga hanya karena ada satu spesies saja yang hilang.
Mengutip pernyataan Darwin yang menggugah, “Kita memandang wajah alam dengan penuh rasa senang, kita selalu melihat ada makanan yang melimpah, tetapi kita tidak menyadari atau dengan sengaja melupakan bahwa burung-burung yang berkicau di sekeliling kita sebagian besar hidup dari serangga atau biji-biji yang disediakan oleh alam, dan karena keacuhan itu kita terus menerus merusak kehidupan. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa meskipun saat ini makanan bisa berlimpah tapi belum tentu (tetap ada) di musim-musim dan tahun-tahun yang akan datang”.
Manusia bertahan hidup dengan makan dan minum yang kita peroleh dari alam. Alam mati, maka kehidupan manusia akan mati. Sekalipun di masa depan manusia mulai menciptakan pil anti-lapar. Hewan dan tumbuhan juga perlu hidup, bertahan hidup dengan cara mereka. Dari penyebaran biji-biji oleh burung, hewan-hewan yang saling memangsa, pepohonan yang menampung curah hujan. Artinya, setiap makhluk bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga kepada kebijakan manusia dalam menjaga harmonisasi alam semesta. Sampai saat itu. manusialah pemegang kunci utama dari pencegahan kerusahan kehidupan ini.
Setiap makhluk bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga kepada kebijakan manusia dalam menjaga harmonisasi alam semesta.
Sebagai contoh kasus. Taman Nasional Yellowstone yang terdapat di Amerika Serikat merupakan rumah bagi spesies serigala yang hampir punah. Kemudian sejak tahun 90-an, pemerintah mulai menggalakkan peningkatan jumlah spesies ini di wilayah masyarakat setempat. Pada mulanya, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak menolak upaya tersebut. Menurut mereka, serigala adalah ancaman bagi peternakan mereka. Namun setelah program tersebut berjalan, para petani mulai merasakan dampak baiknya. Tak ada lagi banjir dan longsor, hasil pertanian jadi meningkat dari sebelumnya, dan air menjadi lebih jernih. Lantas, apa hal yang sebenarnya terjadi?
Mengutip pernyataan Farwiza Farhan, chairperson HAkA Sumatera, bahwasannya serigala memiliki peran yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Serigala memakan rusa yang memakan rumput-rumput di bantaran sungai. Namun sayangnya, manusia berburu serigala dengan menembakinya. Hal tersebut membuat populasi serigala kacau. Padahal kehadiran serigala membuat para rusa menjauh dari pemukiman penduduk dan masuk ke dalam hutan. Sehingga rumput-rumput di bantaran sungai yang tidak lagi dimakan rusa berestorasi. Hal tersebut menyebabkan kemunculan beragam serangga yang membantu penyerbukan pertanian. Selain itu, tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai juga menjernihkan aliran air, mencegah erosi dan juga longsor.
Serigala memiliki peran yang tidak dapat dilakukan oleh manusia.
Maka penting untuk kita sadari bersama bahwa penjagaan dan pengelolaan alam secara bijaksana wajib mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan (sustainable living) untuk kehidupan yang sehat dan baik di masa sekarang dan juga masa depan. Bisa jadi, makhluk hidup lainnya di sekitar kita sedang berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan melalui kehadiran keturunan meraka. Benar bahwa bumi berubah dan secara alamiah setiap makhluk hidup akan mengalami kepunahan pada periode tertentu. Namun pencegahan penghancuran terhadap suatu spesies tentu akan membantu siklus kehidupan berjalan seimbang sesuai aturan.
Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Naluri setiap makhluk untuk hidup secara harmonis perlu kita jaga bersama. Manusia tentu tidak bisa seenaknya menggantikan posisi makhluk lain hanya karena ingin mencapai keinginan mereka. Sebagai makhluk yang mampu berpikir, sudah seharusnya kita mengambil pembelajaran dari alam dan mengaplikasikannya dalam keseharian kehidupan.
Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Naluri setiap makhluk untuk hidup secara harmonis perlu kita jaga bersama.
Dari banyaknya masalah yang pernah kita ketahui, tentunya tidak semua kalangan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang akan dampak ke depan. Sebagian orang memang enggan menjadi kriminal kerusakan alam, tetapi tak jarang masih ditemukan kelompok-kelompok tertentu yang menutup mata atas kerusakan alam ini demi kepentingan kaumnya.
Kita bisa mengatakan telah tumbuh menjadi manusia tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang manusia? Pernahkah kita berpikir selama hidup ini hal apa saja yang telah kita lakukan terhadap alam? Atau jangan-jangan, disadari atau tidak, justru kitalah monster yang sebenarnya merusak kehidupan?
Adakah kita berpikir sejenak, merenungkan dan membayangkan, bahwa dari jarak jutaan mil di atas sana kita bahkan tak melihat? Sungguh betapa kecilnya kita. Kita yang tak ada apa-apanya ini haruskah berlaku sombong atas kenikamatan sesaat yang ada di depan mata? Saya rasa jika kita berhenti sejenak membayangkan alam semesta yang amat luas ini setidaknya selaku manusia kita sadar bahwa salah satu praktik syukur adalah dengan menjadikan lingkungan dan alam sekitar kita menjadi lebih baik. Jika pun belum demikian, setidaknya kehadiran kita tidak sampai merusak. Bukankah sejatinya demikian fungsi dari kehadiran manusia di muka bumi?
Banda Aceh — Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran pemilu di Aceh. Secara umum, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pemilih maupun untuk dipilih dengan terlibat langsung sebagai peserta pemilu.
Namun, kata dia, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengedukasi publik terkait kepemiluan karena keterbatasan penyelenggara pemilu yang tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Akmal Abzal dalam diskusi publik bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Koordinator Jurnalis Warga Banda Aceh, Selasa, 24 Januari 2024. Diskusi ini berlangsung di kantor LSM Flower Aceh di Jalan Kebun Raja, Ulee Kareng.
“Banyaknya warga dengan profesi dan strata sosial yang berbeda membuat penyelenggara tak mampu menembus seluruh lapisan masyarakat,” kata Akmal.
Peran warga dalam mengedukasi bisa lebih efisien karena berkomunikasi dengan bahasa masyarakat, seperti mengedukasi mereka agar tidak terkecoh dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mudah sekali masuk ke ruang-ruang privasi individu melalui WhatsApp atau konten-konten berbasis internet yang masif muncul di musim pemilu.
Peserta diskusi publik Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil.
Kemudian juga bisa mengedukasi mengenai dampak buruk politik uang yang berakibat pada rendahnya mutu pemimpin. Dampak jangka panjangnya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan semangat publik.
Akmal juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak mudah terpecah belah akibat fanatisme politik karena “cinta buta” pada salah satu sosok. Karena sikap fanatisme buta itu kemudian melahirkan kebencian pada kelompok lain, bahkan tanpa sadar menjadi penebar fitnah.
“Jangan sampai gara-gara politik kita kehilangan identitas sebagai muslim. Di sisi lain, kepentingan-kepentingan politik segelintir orang yang tidak terakomodasikan oleh penyelenggara pemilu sehingga dimunculkan fitnah-fitnah keji bagi penyelenggara,” kata Akmal.
Salah satu yang mencuat dalam diskusi ini ialah polemik seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang ditengarai publik tidak transparan dan sarat nepotisme. Pertanyaan terkait ini muncul dari salah seorang jurnalis warga yang mempertanyakan mengapa ada pelamar yang nilai CAT-nya tinggi, tetapi tidak masuk pada tahapan selanjutnya yakni tahapan wawancara.
Perihal ini, Akmal menjelaskan bahwa jika masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, dipersilakan untuk mempertanyakan langsung kepada pihak penyelenggara. Namun, ia juga menekankan pentingnya melakukan cek dan ricek, tidak hanya menuding berdasarkan asumsi. Misalnya, hal-hal yang diketahui publik bisa saja berbeda dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara tetap berpegang pada mekanisme aturan yang berlaku.
Sebagai contoh kata Akmal, pernah suatu ketika dalam ujian tertulis panitia hanya mengambil nilai 15 besar tertinggi, tetapi karena ada tiga peserta dengan skor yang sama, maka ketiganya tetap dihitung masuk dalam 15 besar, bukan 18 besar. Informasi-informasi seperti ini menurutnya terkadang tidak sampai kepada publik, di sisi lain penyelenggara juga kurang energi atau sumber daya untuk menjelaskan hal-hal yang sangat teknis seperti itu.
Oleh karena itu, Akmal berharap warga yang sudah teredukasi bisa berperan aktif dalam mengedukasi individu lain, misalnya dengan memanfaatkan media sosial. Ia tak menampik bahwa keberpihakan pada sosok tertentu merupakan fitrah manusia, tetapi jangan sampai karena itu membenarkan hal-hal tidak terpuji seperti menghujat dan menebar fitnah.
“Warga jangan mau dijadikan alat politik, buatlah simpul-simpul dengan partai, buat kontrak politik yang jelas supaya nanti bisa diawasi bersama, kalau kontrak politik tidak dipenuhi, masyarakat bisa mencabut dukungannya kepada sosok tersebut,” ujarnya.[]
Banda Aceh — Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, Riswati, mengatakan pelaksanaan pemilu secara inklusif telah diakui oleh dunia internasional bahwa setiap individu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap kedua hak tersebut tanpa pengecualian.
Dalam konstitusi di Indonesia, pemilu inklusif ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen III pasal 22 E ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
Perempuan asal Aceh Tamiang yang akrab disapa Riris ini mengatakan, bicara pemilu inklusif maka harus memenuhi lima syarat utama. Pertama, hak pilih universal; termasuk orang di bawah perwalian. Kedua, tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih. Ketiga, TPS yang aksesibilitas permanen bagi difabel. Keempat, hak memilih yang rahasia, jika dibutuhkan, diwakili oleh orang yang terpercaya. Kelima, penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktis.
“Pemilu bersifat terbuka dan siapa pun bisa terlibat dan berpartisipasi. Negara harus memberikan kesempatan bagi seluruh warganya. Catatan kritis kenapa Flower Aceh concern di bidang ini karena saat pemilu, para minoritas dan kelompok marjinal lebih sebagai objek saat pemilu, bukan sebagai subjek,” katanya dalam diskusi publik bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil, Selasa, 24 Januari 2023.
Adapun kelompok marginal yang hak pilihnya sering tidak terpenuhi, di antaranya perempuan, difabel, lansia, pasien yang sedang dirawat di RS, maupun para narapidana.
Riris juga mengkritisi bahwa meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilu tidak membeda-bedakan setiap kelompok masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih banyak diskriminasi, pemahaman masyarakat perlu didorong agar memahami hal. Salah satunya perspektif bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin dan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Kondisi ini banyak merugikan perempuan yang ikut langsung dalam pemilu.
Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Koordinator Jurnalis Warga (KJW) Banda Aceh. Diskusi ini bekerja sama dengan LSM Flower Aceh dan berlangsung di kantor Flower pada Selasa, 24 Januari 2023.
Diskusi publik ini diikuti sebelas peserta dari beragam latar belakang dan organisasi, seperti ibu rumah tangga, pengajar di sekolah luar biasa, dosen, jurnalis, perwakilan komunitas, pegiat LSM, aktivis sosial, hingga perwakilan masyarakat Tionghoa di Banda Aceh.
Adapun narasumber yang dihadirkan, yaitu komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tgk. Akmal Abzal, dan Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, Riswati. Akmal Abzal menyampaikan informasi terkait tahapan terkini penyelenggaraan pemilu di Aceh yang sudah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi bakal calon anggota DPD RI. Sementara Riswati menyampaikan tentang pentingnya pemilu inklusi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu peserta, Sudarliadi, staf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan juga aktivis pemuda Muhammadiyah Aceh mangatakan, akses bagi disabilitas masih menjadi persoalan utama yang perlu diperhatikan penyelenggara pemilu di Aceh.
Ia juga menyoroti tingginya partisipasi masyarakat pemilu apakah murni karena kesadaran masyarakat atau justru karena tingginya praktik politik uang. Hal ini menurutnya memang memerlukan penelitian akademis sehingga tidak hanya berdasarkan asumsi semata.
“Politik uang ini terkesan sudah biasa di masyarakat. Bahkan ada calon-calon peserta pemilu yang merasa tidak enak kalau tidak memberi uang kepada calon pemilihnya,” ujar Sudarliadi.
Menanggapi hal tersebut, Riswati menyampaikan bahwa fenomena mengambil uang dari para kontestan pemilu, tetapi tidak memilih mereka di hari H tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini menurutnya justru menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan jujur. Hal-hal semacam ini yang membuat pelaksanaan pemilu menjadi mahal dan membuat individu-individu yang punya kapasitas menjadi enggan untuk ikut karena tidak punya “modal” uang.
Riris mengajak semua pihak, terutama para penggerak di masyarakat untuk tak pernah lelah mengedukasi warga di sekitarnya dengan cara membangun kesadaran kritis mereka tentang demokrasi. Walau bagaimana pun, kolaborasi memegang peranan penting dalam mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih baik di Indonesia, khususnya di Aceh.[]
Banda Aceh — Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Koordinator Jurnalis Warga (KJW) Banda Aceh menyelenggarakan diskusi publik bertema “Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil”. Diskusi ini bekerja sama dengan LSM Flower Aceh dan berlangsung di kantor Flower pada Selasa, 24 Januari 2023.
KJW Banda Aceh, Ihan Nurdin, mengatakan diskusi publik ini diikuti sebelas peserta dari beragam latar belakang dan organisasi, seperti ibu rumah tangga, pengajar di sekolah luar biasa, dosen, jurnalis, perwakilan komunitas, pegiat LSM, aktivis sosial, hingga perwakilan masyarakat Tionghoa di Banda Aceh.
Adapun narasumber yang dihadirkan, yaitu komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tgk. Akmal Abzal, dan Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, Riswati. Akmal Abzal menyampaikan informasi terkait tahapan terkini penyelenggaraan pemilu di Aceh yang sudah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi bakal calon anggota DPD RI. Sementara Riswati menyampaikan tentang pentingnya pemilu inklusi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Diskusi yang dimulai dengan sharing session tersebut memberi ruang bagi peserta untuk menceritakan pengalaman mereka terkait isu-isu kepemiluan di Aceh.
Dian Guci dari komunitas Perempuan Peduli Leuser yang bermukim di Aceh sejak 2007 dan telah mengikuti beberapa kali pemilu menyatakan, dalam pelaksanaan pemilu, suara masyarakat Aceh cenderung lebih sulit “dibeli” dibandingkan di daerah lain yang pernah ia saksikan sendiri.
“Di daerah lain, pernah saya saksikan, hanya dengan diberikan gula dan teh saja sudah bisa dibeli suara mereka. Di Aceh tampaknya masyarakat memiliki pemikiran sendiri untuk memilih,” kata Dian.
Di sisi lain Dian mengatakan, demokrasi saat ini masih diukur sebatas tinggi rendahnya animo masyarakat mengikuti pemilu. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memilih, maka demokrasi dianggap semakin baik pula. Padahal, menurutnya, demokrasi di Indonesia masih semu dan tak lebih dari sekadar seremonial belaka.
“Suara rakyat hanya dilihat dari statistik tingginya suara pada satu partai. Satu hal yang saya pelajari dari pengalaman sebagai warga yang ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa, bagaimana kita sebagai rakyat merumuskan cara melaksanakan pemilu yang paling dekat dengan paripurna,” ujarnya.
Peserta lainnya, Sheilisa, Kepala SMP Methodist Banda Aceh, juga menyatakan pendapatnya bahwa setiap warga perlu berpartisipasi dalam pemilu. Hanya saja, persoalan yang dihadapi warga ada kalanya calon yang diusung oleh partai tak sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun mereka simpatisan partai tersebut.
Mendekati musim-musim pemilu ia juga melihat banyak calon-calon peserta pemilu mendekati warga dengan memberikan “hadiah-hadiah”. Namun, menurutnya, bagi masyarakat hadiah-hadiah politik itu tidak berpengaruh besar.
“Karena banyak yang memiliki pemikiran ambil pemberiannya, di bilik suara tetap coblos sesuai hati nurani. Harapan kami, apa yang dipilih itu bisa menjadikan Indonesia khususnya Aceh lebih baik. Para calon pimpinan jangan sekadar berjanji, tetapi konsisten dengan apa yang digaungkan saat kampanye,” harapnya.
Persoalan lain yang juga menjadi keresahan bersama di musim pemilu ialah maraknya politik uang dan kurangnya akses bagi pemilih rentan, seperti disabilitas, lansia, maupun perempuan.
Diskusi publik ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan KJW Banda Aceh selama program berlangsung sejak September 2022 hingga Januari 2023. Kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh PPMN-Perludem melalui program The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT). Kegiatan utamanya merupakan perekrutan dan pendampingan bagi jurnalis warga di Banda Aceh untuk menulis isu-isu yang berkaitan dengan kepemiluan.[]
Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menyelesaikan verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik nasional (parnas) dan partai politik lokal (parlok) sebagai peserta Pemilu 2024.
Dari hasil tersebut, terdapat sembailan parnas dan empat parpol yang telah melakukan verfak perbaikan secara keseluruhan dan dinyatakan memenuhi syarat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu KIP Aceh, Munawarsyah, dalam konferensi pers pada Jumat, 9 Desember 2022.
Munawarsyah mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi verfak terhadap empat parlok, semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Empat parlok tersebut, yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS) yang memenuhi syarat di 19 kabupaten/kota, Partai Darul Aceh (PDA) yang memenuhi syarat di 16 kabupaten/kota, Partai Gabthat yang memenuhi syarat di 16 kabupaten/kota, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat (SIRA) yang memenuhi syarat di 18 kabupaten/kota.
“Semua parlok tersebut dinyatakan memenuhi syarat jika dirujuk pada keputusan KIP Aceh tentang syarat minilam 2/3 kepengurusan,” ungkap Munawarsyah.
Lanjut Munawarsyah, nantinya empat parlok tersebut yang telah dinyatakan memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Adapun dua parlok akan menyusul yang lebih dahulu ditetapkan oleh KIP Aceh, yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).
“Penetapan akan dilakukan pada 14 Desember 2022 sekaligus dengan penetapan parnas,” tambahnya.
Sementara itu, Munawarsyah menjelaskan untuk sembilan parnas yang melakukan verfak perbaikan secara keseluruhan juga memenuhi syarat di tingkat Provinsi Aceh.
“Bagi parnas, syarat untuk memenuhi verfak perbaikan berdasarkan keputusan KPU yakni 2/3 kepengurusan parnas mencapai 17 kabupaten/kota maka dinyatakan berhasil,” jelas Munawarsyah.
Namun, lanjut Munawarsyah, bagi parnas belum tentu bisa langsung berpartisipasi dalam Pemilu 2024 karena harus melihat rekapan di tingkat provinsi lainnya. Ada syarat yang harus dipenuhi dengan 100 persen di seluruh provinsi, sehingga penetapan hari ini memenuhi syarat di Aceh belum tentu memenuhi syarat di provinsi lainya,” tutupnya.[]
Banda Aceh – Divisi Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Jumat, 16 Desember 2022.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antarlembaga dengan Pemerintah Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai upaya pencegahan, pengawalan, dan penegakan hukum netralitas ASN dalam pemilu.
Pj Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten III (Asisten Administrasi Umum) Pemerintah Aceh, Iskandar, yang membuka acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan, meskipun sejatinya ASN memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi, tetapi harus menjaga netralitasnya.
“Jika melanggar ketentuan, maka akan diberikan sanksi berat berupa pemecatan dari statusnya sebagai ASN,” ungkap Iskandar.
Kemudian, lanjut Iskandar, ketentuan mengenai netralitas ASN pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dorongan lebih untuk terkonsentrasi pada kualitas kinerja dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan publik.
ASN dituntut bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apa pun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terakhir diatur dengan Surat keputusan Bersama antara Kemenpan RB, Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Selanjutnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Panwaslih Provisi Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, menyampaikan jika pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 20 dugaan pelanggaran hukum lainnya termasuk yang berkaitan dengan netralitas ASN.
“Sembilan di antaranya direkomendasikan ke KASN dan telah diputuskan dengan berbagai sanksi,” paparnya.
Fahrul juga menegaskan, bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selain itu, ASN juga tidak boleh terlibat dalam komunitas relawan apa pun yang dibentuk oleh peserta pemilu, apalagi ikut aktif sebagai tim kampanye.
“ASN memang sangat rawan dalam praktik melakukan politisasi program yang terselip kampanye terselubung, baik merasa tidak enakan dengan mantan atasan yang akan menjadi calon kontestan Pemilu 2024,” tambah Fahrul.
Fahrul menegaskan, tidak ada alasan pembenaran apa pun jika ASN itu terlibat dalam politik praktis. Jika terdapat dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan memrosesnya baik berupa pemberian sanksi administrasi ke KASN atau ke atasan langsung, dan jika terdapat unsur pelanggaran pidana maka Bawaslu memprosesnya di Sentra Gakkumdu Pengawas Pemilu yang terdapat di kepolisiaan dan kejaksaan.
“Kami akan menindak tegas pelanggaran netralitas ASN,” kata Fahrul, “ASN hakikatnya sebagai pemersatu bangsa, guna untuk dijaga etika dan profesionalitas dalam pelayanan publik karena pemilu merupakan bagian dari membangun peradaban negeri,” kata Fahrul lagi.
Sementara itu, narasumber di acara tersebut, Teuku Roni Yuliadi, menjelaskan netralitas ASN mengandung makna imparsial, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.
“Setiap ASN diberi hak untuk memilih peserta pemilu, tetapi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Jangan sampai mendukung peserta pemilu untuk memperoleh kursi, tetapi kursi jabatannya sebagai ASN hilang karena melanggaran aturan,” ujarnya.
“ASN tidak hanya sebatas pada pegawai negeri sipil saja, tetapi juga harus teguh dengan perjanjian kerja yang sumber anggarannya dari keuangan negara,” ujar Roni lagi.[]
Menjelang pesta demokrasi 2024, saya teringat pada sosok yang berperan di garda depan dalam menyukseskan pemilu, terutama di daerah saya Aceh Barat Daya (Abdya). Namanya Rahmah Rusli. Ia adalah seorang penyandang disabilitas yang tak pernah menjadikan fisiknya sebagai kendala dalam beraktivitas. Rahmah Rusli telah beberapa kali berperan dalam menyukseskan pemilu di Abdya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Abdya ini tidak menjadikan keterbatasan yang dia miliki menjadi penghalang untuk turut serta berkecimpung di Panwaslih sejak Pilkada 2012. Saat itu perekrutan dilakukan pada tahun 2010 oleh Bawaslu RI. Pengalaman dan perjalanan panjang inilah yang kemudian menguji kinerjanya di Panwaslih.
“Saat itu Alhamdulillah saya lulus ad hoc atau sementara dan setelah pelantikan kepala daerah Abdya, Panwaslih dibubarkan kembali,” kata Kak Rahmah, begitu dia kerap disapa, pada Senin, 14 November 2022, sekitar pukul 13.30 WIB saat saya menghubunginya via telepon. Rahmah kemudian menceritakan awal mula dia berkecimpung di Panwaslih.
Pernah menjadi ketua Panwaslih Abdya tahun 2014 untuk pemilihan legislatif dan terpilih kembali menjadi pengawas pilkada tahun 2016 dan kali itu direkrut oleh DPRK Abdya. Ia kembali mendaftar dan lulus sebagai satu-satunya komisioner perempuan. Perekrutan berikutnya di tahun 2017 untuk Pemilu 2019, Rahmah berada di posisi cadangan.
Jadi, saat ada salah satu komisioner Abdya yang yang lulus ke tingkat provinsi, ia kembali naik sebagai komisioner Panwaslih Abdya. Hingga perekrutan untuk masa jabatan 2018-2023 ini, sesuai dengan berlakunya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu membenahi tatanan pola hubungan termasuk koordinator divisi di tiap kabupaten/kota. Hal ini sedikit banyak membuat Bawaslu mendapat perubahan dari sisi personel dan tanggung jawab ke depan untuk pengawasan.
“Sesuai perbawaslu yang baru mengakibatkan perpindahan dan penyesuaian penangung jawab divisi dan saat ini sebagai Koordinator Divisi hukum Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Abdya,” katanya.
Rahmah Rusli
Selama bekerja di Panwaslih, Rahmah Rusli banyak menangani pelanggaran pada saat jelang pemilu dan di hari H; seperti ASN yang berkampanye memakai baju dan mobil dinas, bahkan money politic dan pelanggaran lainnya.
“Kalau pelanggaran politik uang, memang sulit dibuktikan, ibarat kentut, baunya ada, tetapi wujudnya yang beragam sangat menyulitkan. Jika pun ada laporan, biasanya Panwaslih terhambat menangani karena berkaitan dengan waktu dan prosedur hukum yang berlaku. Apalagi, jika sudah berkelit bahwa uang itu merupakan upah yang harus diberikan pada penerima dan banyak alasan lainnya yang membuat pelaku sulit dijerat secara hukum,” katanya terkait kondisi di lapangan.
Dalam wawancara tersebut saya juga menanyakan apa saja yang menjadi kendala saat menangani kasus atau menjalankan peran sebagai komisioner Panwaslih Abdya. Menurut pengakuan Rahmah Rusli, karena ini adalah sebuah kerja tim, dukungan kawan-kawan dan kerja sama para komisioner KIP serta seluruh pemangku kebijakan cukup baik, sehingga tidak ada kendala yang terlalu besar saat menjalankan tugas.
Memang sebelum menjadi komisioner Panwaslih, Rahmah Rusli cukup aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan yang berada di Banda Aceh, yaitu Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) pada tahun 1997. Kira-kira pada tahun 2000, Rahmah mendirikan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Aceh atau LP3A di Abdya dan menjadi direktur lembaga tersebut.
Rahmah lahir di Meudang Ara, Abdya, pada tahun 1973 dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di MIN Blangpidie tahun 1989, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Blangpidie (1986) dan SMA Negeri Blangpidie (1992). Setelah itu, pada tahun 1997, Rahmah melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN (sekarang UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh di Fakultas Syari’ah.
Sejak mahasiswa, Rahmah sudah aktif di organisasi kampus dan menjadi pengurus senat mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN pada tahun 1993-1994, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry 1994, pengurus Forum Silaturahmi Mahasiswa Aceh Selatan (1995), pengurus Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) cabang Banda Aceh (1996), pengurus Generasi Muda Aceh Barat Daya (GEMABDYA) tahun 1998, pengurus KNPI Abdya, Srikandi Pemuda Pancasila, Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Abdya dan ketua umum Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA) Blangpidie.
Selain memiliki pengalaman organisasi yang seabrek, Rahmah juga memiliki banyak pengalaman kerja. Rahmah pernah menjadi staf Lembaga Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) pada tahun 2002, direktur LP3A Abdya. Tim Kajian Teknis bidang Pendidikan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) kabupaten Abdya (2007), Team Working Group (TWG) UNDP/BAPPEDA Abdya, Pendamping Pendokumentasian Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan di Pengungsian bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perempuan tahun 2005-2006, Survivor Pemetaan NGO di Aceh pasca tsunami (2005), Survivor Ulama Perempuan Aceh bersama MISPI (2006).
Rahmah pernah didapuk menjadi Koordinator Lapangan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (pemilihan bupati wilayah Aceh) tahun 2006 bersama Forum LSM Aceh, anggota komisioner Panwaslukada bupati/wakil bupati Abdya.
Pernah menjadi kandidat N-PEACE AWARD kategori Perempuan inspiratif dimana persertanya dari lima negara dan salah satunya Indonesia pada tahun 2014. Menjadi peserta perempuan memimpin (She Leads) Indonesia yang mana pesertanya adalah perempuan pegiat pemilu, dosen, dan aktivis perempuan dari seluruh Indonesia pada tahun 2021.
Pada tahun 2011-2012, Rahmah diamanahkan sebagai ketua Panwaslu Abdya pada pemilu 2013-2014, kemudian menjadi anggota komisioner Panwaslih Abdya periode 2016-2017. Saat ini Rahmah diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Panwaslih Abdya masa jabatan 2018-2023.
Kiprah Rahmah sebagai aktivis perempuan memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan daerah dan lingkungannya. Prestasi yang telah ditorehkannya membuktikan bahwa perempuan juga bisa berbuat banyak untuk bangsa dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan kendala, tetapi justru bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus menebar manfaat.
Kompetensi Rahmah Rusli dalam bidang yang ditekuni dan aktivitasnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak memberikan inspirasi bagi orang lain untuk terus berkontribusi, terutama untuk memajukan daerah sendiri.[]
Penulis adalah jurnalis warga asal Abdya dan berdomisili di Banda Aceh
Banda Aceh — Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KIP Aceh, Tgk Akmal Abzal, mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa apakah dirinya tercatat sebagai anggota partai politik atau tidak. Hal ini menurut Akmal penting dilakukan mengingat banyak individu yang NIK-nya dicatut oleh parpol tanpa sepengetahuan atau izin orang yang bersangkutan.
Untuk mengecek informasi tersebut kata Akmal, tinggal mengakses halaman Cek Anggota Parpol yang tersedia di website infopemilu.kpu.go.id. Selanjutnya tinggal memasukkan NIK dan menekan tombol cari. Nantinya sistem akan mengeluarkan hasil apakah NIK yang dicari terdaftar atau tidak dalam Sistem Informasi Politik. Jika terdaftar, itu artinya pemegang NIK tersebut telah tercatat sebagai anggota parpol tertentu.
“Segera cek melalui website Info Pemilu yang dirilis oleh KPU. Jika ternyata diketahui telah dicatut, buat pengaduan segera agar bisa diklarifikasi oleh KIP,” katanya dalam talkshow radio yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dengan topik Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil, Jumat, 25 November 2022.
Pengaduan tersebut juga dilakukan secara online melalui helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Di laman tersebut tersedia formulir model tanggapan masyarakat-parpol yang dapat diunduh untuk mengisi informasi yang diminta. Selain itu, pengadu juga perlu mengunggah identitas kependudukan, menjelaskan permasalahan yang terjadi, serta melampirkan tangkapan layar bahwa NIK-nya telah terdaftar di Sipol.
Akmal menegaskan, batas waktu melakukan klarifikasi tersebut hingga 7 Desember 2022 sebelum penetapan parpol peserta Pemilu 2024.
“Jika Anda tidak melakukan klarifikasi, maka Anda akan tercatat selamanya selama anggota parpol. Kalau nanti penetapan parpol sudah dilakukan setelah proses verifikasi usai, mau komplain sudah tidak bisa lagi,” kata Akmal.
Hal ini kata Akmal, tentunya akan sangat merugikan individu tertentu ketika dia ingin melamar pekerjaan di lembaga-lembaga atau instansi yang bersifat netral dan tidak boleh tercatat sebagai anggota parpol.
Akmal juga meminta masyarakat untuk proaktif dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apalagi, saat ini informasi-informasi tentang kepemiluan lebih mudah diakses karena sudah berbasis internet.
Masyarakat bisa berpartisipasi dengan mendapatkan informasi yang up-date dan valid yang tersedia di laman-laman maupun media sosial penyelenggara pemilu, seperti KIP dan Panwaslih, termasuk instansi pemerintah.
Bahkan, kata Akmal, dengan mengecek NIK untuk memastikan tidak dicatut oleh parpol juga bentuk partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu. Partisipasi yang lebih luas bisa dengan mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, baik yang sifatnya ad hoc di level desa maupun yang di level kabupaten/kota atau provinsi sebagai komisioner KIP.
“Intinya, masyarakat jangan jadi penonton, tetapi terlibat juga dalam penyelenggaraan pemilu, minimal ikut menyukseskan dengan berpartisipasi sebagai pemilih. Saat ini KIP juga sedang membuka seleksi calon anggota PPK, bagi yang punya kapasitas silakan mendaftar,” katanya.
Selain Akmal, talkshow tersebut juga menghadirkan Bendahara Fatayat Nahdlatul Ulama Ace, Aklima, dan jurnalis warga Nurul Muhdiyah. Aklima menyampaikan bahwa salah satu yang perlu menjadi fokus dalam menyukses pemilu ialah dengan memberi ruang yang memadai bagi kelompok rentan.
Kelompok ini di antaranya lansia, perempuan, pemilih pemula, disabilitas, maupun para penghuni lapas. Mereka termasuk kelompok yang rentan dimobilisasi akibat kurangnya informasi pemilu yang bisa mereka akses. “Pihak penyelenggara harus responsif, para kelompok rentan ini harus mandiri dalam memilih dan tidak menjadi korban mobilisasi dalam perhelatan politik,” kata Aklima.[]
