Oleh Iwan Riswanda*
Menjelang pesta demokrasi 2024, saya teringat pada sosok yang berperan di garda depan dalam menyukseskan pemilu, terutama di daerah saya Aceh Barat Daya (Abdya). Namanya Rahmah Rusli. Ia adalah seorang penyandang disabilitas yang tak pernah menjadikan fisiknya sebagai kendala dalam beraktivitas. Rahmah Rusli telah beberapa kali berperan dalam menyukseskan pemilu di Abdya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Abdya ini tidak menjadikan keterbatasan yang dia miliki menjadi penghalang untuk turut serta berkecimpung di Panwaslih sejak Pilkada 2012. Saat itu perekrutan dilakukan pada tahun 2010 oleh Bawaslu RI. Pengalaman dan perjalanan panjang inilah yang kemudian menguji kinerjanya di Panwaslih.
“Saat itu Alhamdulillah saya lulus ad hoc atau sementara dan setelah pelantikan kepala daerah Abdya, Panwaslih dibubarkan kembali,” kata Kak Rahmah, begitu dia kerap disapa, pada Senin, 14 November 2022, sekitar pukul 13.30 WIB saat saya menghubunginya via telepon. Rahmah kemudian menceritakan awal mula dia berkecimpung di Panwaslih.
Pernah menjadi ketua Panwaslih Abdya tahun 2014 untuk pemilihan legislatif dan terpilih kembali menjadi pengawas pilkada tahun 2016 dan kali itu direkrut oleh DPRK Abdya. Ia kembali mendaftar dan lulus sebagai satu-satunya komisioner perempuan. Perekrutan berikutnya di tahun 2017 untuk Pemilu 2019, Rahmah berada di posisi cadangan.
Jadi, saat ada salah satu komisioner Abdya yang yang lulus ke tingkat provinsi, ia kembali naik sebagai komisioner Panwaslih Abdya. Hingga perekrutan untuk masa jabatan 2018-2023 ini, sesuai dengan berlakunya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu membenahi tatanan pola hubungan termasuk koordinator divisi di tiap kabupaten/kota. Hal ini sedikit banyak membuat Bawaslu mendapat perubahan dari sisi personel dan tanggung jawab ke depan untuk pengawasan.
“Sesuai perbawaslu yang baru mengakibatkan perpindahan dan penyesuaian penangung jawab divisi dan saat ini sebagai Koordinator Divisi hukum Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Abdya,” katanya.
Selama bekerja di Panwaslih, Rahmah Rusli banyak menangani pelanggaran pada saat jelang pemilu dan di hari H; seperti ASN yang berkampanye memakai baju dan mobil dinas, bahkan money politic dan pelanggaran lainnya.
“Kalau pelanggaran politik uang, memang sulit dibuktikan, ibarat kentut, baunya ada, tetapi wujudnya yang beragam sangat menyulitkan. Jika pun ada laporan, biasanya Panwaslih terhambat menangani karena berkaitan dengan waktu dan prosedur hukum yang berlaku. Apalagi, jika sudah berkelit bahwa uang itu merupakan upah yang harus diberikan pada penerima dan banyak alasan lainnya yang membuat pelaku sulit dijerat secara hukum,” katanya terkait kondisi di lapangan.
Dalam wawancara tersebut saya juga menanyakan apa saja yang menjadi kendala saat menangani kasus atau menjalankan peran sebagai komisioner Panwaslih Abdya. Menurut pengakuan Rahmah Rusli, karena ini adalah sebuah kerja tim, dukungan kawan-kawan dan kerja sama para komisioner KIP serta seluruh pemangku kebijakan cukup baik, sehingga tidak ada kendala yang terlalu besar saat menjalankan tugas.
Memang sebelum menjadi komisioner Panwaslih, Rahmah Rusli cukup aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan yang berada di Banda Aceh, yaitu Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) pada tahun 1997. Kira-kira pada tahun 2000, Rahmah mendirikan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan Aceh atau LP3A di Abdya dan menjadi direktur lembaga tersebut.
Rahmah lahir di Meudang Ara, Abdya, pada tahun 1973 dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di MIN Blangpidie tahun 1989, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Blangpidie (1986) dan SMA Negeri Blangpidie (1992). Setelah itu, pada tahun 1997, Rahmah melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN (sekarang UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh di Fakultas Syari’ah.
Sejak mahasiswa, Rahmah sudah aktif di organisasi kampus dan menjadi pengurus senat mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN pada tahun 1993-1994, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry 1994, pengurus Forum Silaturahmi Mahasiswa Aceh Selatan (1995), pengurus Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) cabang Banda Aceh (1996), pengurus Generasi Muda Aceh Barat Daya (GEMABDYA) tahun 1998, pengurus KNPI Abdya, Srikandi Pemuda Pancasila, Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Abdya dan ketua umum Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA) Blangpidie.
Selain memiliki pengalaman organisasi yang seabrek, Rahmah juga memiliki banyak pengalaman kerja. Rahmah pernah menjadi staf Lembaga Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) pada tahun 2002, direktur LP3A Abdya. Tim Kajian Teknis bidang Pendidikan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) kabupaten Abdya (2007), Team Working Group (TWG) UNDP/BAPPEDA Abdya, Pendamping Pendokumentasian Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan di Pengungsian bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perempuan tahun 2005-2006, Survivor Pemetaan NGO di Aceh pasca tsunami (2005), Survivor Ulama Perempuan Aceh bersama MISPI (2006).
Rahmah pernah didapuk menjadi Koordinator Lapangan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (pemilihan bupati wilayah Aceh) tahun 2006 bersama Forum LSM Aceh, anggota komisioner Panwaslukada bupati/wakil bupati Abdya.
Pernah menjadi kandidat N-PEACE AWARD kategori Perempuan inspiratif dimana persertanya dari lima negara dan salah satunya Indonesia pada tahun 2014. Menjadi peserta perempuan memimpin (She Leads) Indonesia yang mana pesertanya adalah perempuan pegiat pemilu, dosen, dan aktivis perempuan dari seluruh Indonesia pada tahun 2021.
Pada tahun 2011-2012, Rahmah diamanahkan sebagai ketua Panwaslu Abdya pada pemilu 2013-2014, kemudian menjadi anggota komisioner Panwaslih Abdya periode 2016-2017. Saat ini Rahmah diamanahkan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Panwaslih Abdya masa jabatan 2018-2023.
Kiprah Rahmah sebagai aktivis perempuan memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan daerah dan lingkungannya. Prestasi yang telah ditorehkannya membuktikan bahwa perempuan juga bisa berbuat banyak untuk bangsa dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan kendala, tetapi justru bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus menebar manfaat.
Kompetensi Rahmah Rusli dalam bidang yang ditekuni dan aktivitasnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak memberikan inspirasi bagi orang lain untuk terus berkontribusi, terutama untuk memajukan daerah sendiri.[]
Penulis adalah jurnalis warga asal Abdya dan berdomisili di Banda Aceh