Ayo Bergabung!
Beranda blog Halaman 10

Proyek Mangkrak Dayah Darul Ihsan Krueng Kalee

Ihan Nurdin
-
1
Proyek Mangkrak Dayah Darul Ihsan Krueng Kalee

Rumah susun santri Dayah Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee di Gampong Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, terlihat lebih “rapi” dibandingkan beberapa bulan lalu. Kayu bekas material dan sisa bebatuan pondasi yang sebelumnya terlihat menumpuk dan berserak sudah tersusun di sudut bangunan pada 10 Mei 2023. 

Beres-beres pesantren itu terjadi setelah ramainya pemberitaan mangkraknya proyek dayah oleh berbagai media massa dan organisasi masyarakat sipil pada Februari 2023.

Namun, proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu tetap tak berlanjut. Pembangunan berhenti usai kontraktor membangun pondasi, tiang penyangga untuk lantai dua. Tak ada dinding. Bedeng pekerja tampak kosong. Tak terlihat aktivitas apa pun di sekitarnya saat Tim KJI menyambangi lokasi itu pada Mei 2023.

Bangunan yang mulai menghitam karena lumut itu sudah terbengkalai sejak Desember 2022. Sebagian semen di tiang pondasi dan lantai sudah mulai terkikis dan retak. Proyek pembangunan semakin kacau karena mantan pekerja memboyong semua sisa barang material bangunan. Alasannya, mereka tak menerima upah yang seharusnya dibayarkan kontraktor proyek, CV Asolon Utama.

Proyek rumah susun santri Dayah Darul Ihsan bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pagu Rp3,5 miliar anggaran tahun 2022. Mengutip klausul kontrak, seharusnya pembangunan selesai pada Desember 2022. Proses pengerjaan dijadwalkan berlangsung selama 120 hari. Artinya, proyek sudah dipastikan mangkrak karena hingga medio 2023 belum rampung.

Pekerjaan juga diduga dilakukan asal-asalan. Salah satu petinggi Dayah Darul Ihsan Krueng Kalee, saat ditanyai perihal pembangunan dayah mengatakan, secara kualitas pembangunan pondasi dan kerangka bangunan tersebut tidak sesuai dan asal jadi. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali memprotes kontraktor dan ke pihak Balai P2JK dan Satker PUPR soal pembangunan tersebut.

“Kami sudah berkali-kali melayangkan komplain ke pihak balai dan memprotes kontraktor secara lisan supaya dibenahi. Kerjanya amburadul, terkesan asal-asalan dan pada akhirnya pekerjaan tersebut memang dihentikan,” kata petinggi pesantren tersebut.

Ia juga mengatakan pihak dayah sudah melihat gelagat keanehan dari tahap awal pengerjaan. Namun, mereka tidak bisa terlalu jauh masuk untuk mengintervensi pengerjaan proyek karena perusahaan tersebut diperkirakan sudah melakukan kajian proyek bangunan.

Pihak dayah menduga kontraktor bekerja asal-asalan, tidak profesional. Mereka menduga proyek itu dikorupsi. “Kami punya orang yang paham tentang pekerjaan fisik ini, dia ditugaskan oleh dayah untuk mengawasi proyek pembangunan rusun tersebut dan orang kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proyek itu” tuturnya kepada salah satu anggota Tim KJI-Aceh, Senin (10/4/2023).

Ia juga mengatakan, pihak pesantren sangat dirugikan dengan proyek pembangunan tersebut. Bangunan yang dibuat tidak selesai sehingga terbengkalai tidak bisa digunakan untuk kebutuhan dayah. Selain itu, tagihan air dan listrik yang digunakan kontraktor menurutnya juga belum dibayar.

Padahal, dayah dan kontraktor awalnya sudah bersepakat bahwa biaya tersebut ditanggung rekanan. “Jadi, sebenarnya, kami ini sebatas menerima bantuan saja ketika bantuan itu sudah selesai 100 persen. Namun, selama perjalanan kita juga mencoba berkontribusi dalam mengawasi supaya hasilnya bisa digunakan para santri, tapi terkesan hari ini pihak pesantren  juga harus bertanggung jawab dalam pembangunan ini, padahal kita yang dirugikan,” ucapnya geram.

Pihak Pesantren tidak mengenal kontraktor, yakni CV Asolon Utama. Jika mereka mengenal CV Asolon, pihak pesantren mengklaim bisa membicarakan masalah yang dihadapi. Itu sebabnya petinggi tersebut menduga ada yang ditutupi dari proyek tersebut. “Kalau saya bilang itu kongkalikong mafia semuanya. Mafia semua itu mulai dari balai, satu orang pun saya tidak percaya saya sama orang itu. Penipu semua itu, makanya saya pun tidak mau berharap lagi, mau diselesaikan atau tidak terserah mereka,” kata pimpinan dayah dengan nada suara keras.

Informasi yang dikumpulkan KJI-Aceh menyebutkan proyek pembangunan rusun dayah itu merupakan proyek Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan data pada laman lpse.pu.go.id, pagu paket pekerjaan konstruksi tersebut lebih Rp3,526,524,000 dan harga penawaran sendiri (HPS) Rp3,526,524,000 dengan sumber APBN.

Tender pengerjaan proyek tersebut dimenangi oleh CV Asolon Utama dengan nilai kontrak Rp2,970,417,000. Maka terjadi selisih harga sebesar 16 persen atau Rp556.107.000 yang lebih rendah nilai HPS.

Dengan tanggal kontrak 18 Juli 2022 dan masa pengerjaan hanya 120 hari atau empat bulan, artinya, pada pertengahan November 2022 kontrak tersebut sebenarnya sudah habis. Tapi pengerjaan masih dilakukan hingga 31 Desember 2022 dengan pengajuan addendum. Tapi faktanya di lapangan, pengerjaan fisik hingga saat ini baru dikerjakan sebesar 31,82 persen sementara uang yang telah dicairkan pada rekanan sudah 37,08 persen.

Pernyataan petinggi Dayah Darul Ihsan tersebut setali tiga uang dengan penjelasan Kepala Yayasan Pondok Pesantren tersebut, Teungku H. Musanif. Musanif mengatakan ada ketidakprofesionalan pekerjaan kontraktor. Dari awal pihaknya telah memprediksi jika pekerjaan itu tidak akan selesai tepat waktu dan akan mangkrak.

Karena masa pengerjaan proyek tersebut jauh rentang waktunya dari tanggal kontrak pengerjaan dengan proses tender. “Pihak yayasan dari awal sudah mewanti-wanti jika pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu. Sebab setelah dimulai kontrak pihak rekanan tidak segera memulai pekerjaan,” kata Musannif kepada anggota tim KJI-Aceh.

Ia mengaku mengamati proses pekerjaan yang dilakukan sangat lambat. Kemampuan tukangnya pun tidak profesional. Sehingga jika dilihat dari bentuk gambarnya, tidak mungkin dikejar sampai akhir Desember 2022. Berdasarkan kontrak, pekerjaan itu dimulai sejak 18 Juli 2022, dengan masa kerja 120 hari sesuai kalender.

Artinya, pada pertengahan November 2022 sebenarnya masa kontraknya sudah habis. Tapi pekerjaan masih dilanjutkan sampai 31 Desember 2022. “Jadi kalau menurut kami, BP2JK telat mengambil keputusan untuk pemutusan kontrak. Padahal seharusnya tahun 2023 ponpes sudah bisa menggunakan bangunan itu,” ujar Musannif.

Tak hanya itu, Musannif juga menyesalkan pembangunan proyek tidak selesai, meski ada konsultan pengawasan tapi seperti tidak pernah melakukan pengawasan. “Mereka tidak pernah melaporkan kepada kami selaku user atau pengguna bangunan itu,” ucap Musannif dengan nada geram.

Itu sebabnya, Musannif berharap ada kepastian kelanjutan pembangunan pada tahun 2023. “Kalau tidak, sungguh disayangkan, pondok tidak bisa menggunakan bangunan itu dan uang negara juga sudah banyak habis. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau bahasa saya harus ada yang dipenjara, siapa pun yang terlibat. Dan kalau tidak diselesaikan, saya akan melaporkan ke berbagai jajaran aparat penegak hukum, karena gedung ini wajib diselesaikan,” tuturnya.

Sebagai ketua yayasan dia mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), guna mengevaluasi kinerja rekanan tersebut. Selain itu pihaknya juga telah melapor ke polisi.

Menurut Musannif, polisi mengatakan akan mengkaji dan memeriksa dulu laporan tersebut. “Sebelumnya saya juga sempat mengingatkan para pekerjanya (CV Asolon Utama-red) jangan main-main ini dayah punya, kerja laju lage kheun kitab ( kerja saja seperti kata kitab (Al-Quran)” ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan.

Awal Mula Proyek Asrama

Pondok Pesantren Darul Ihsan Tgk Haji Hasan Krueng Kalee menerima bantuan pembangunan asrama dengan mengajukan proposal via situs Kementerian PUPR. Proposal itu berisi permintaan bantuan pembangunan rumah susun bagi santri ponpes. Proposal itu dijawab. Pihak Kementerian meminta menyiapkan semua berkas yang diperlukan termasuk lahan untuk pembangunan yang sudah siap pakai minimal telah tertimbun selama tiga tahun.

Setelah pihak yayasan memenuhi persyaratan tersebut, Kementerian PUPR lantas menggelar tender. Muncullah CV Asolon Utama sebagai pemenang tender pembangunan tersebut dengan pagu anggaran Rp3,5 miliar.

Salah seorang anggota tim KJI-Aceh juga sempat melakukan konfirmasi kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Alm. Diaz Rossano, pada 9 Februari 2023 di salah satu warung kopi di Banda Aceh. Ia tak banyak menjelaskan detail alasan pembangunan asrama pondok pesantren mangkrak.

Dalam pertemuan tersebut, Diaz mengakui ada empat proyek APBN di empat lokasi terpisah di Aceh yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan. Dengan berbagai macam alasan dan permasalahan, semua proyek diputuskan kontraknya dan dihentikan pengerjaannya. Salah satunya proyek pembangunan rusun santri Dayah Darul Ihsan Krueng Kalee Aceh Besar oleh CV Asolon Utama.

“Semuanya tidak selesai sesuai target, tidak sampai 50 persen, sehingga harus diputuskan kontraknya. Kemungkinan akan dilanjutkan kembali beberapa bulan ke depan setelah kita audit dan penghitungan persentasenya sehingga bisa dianggarkan kembali,” jelas Diaz kepada anggota KJI-Aceh dua bulan sebelum ia ditemukan meninggal dunia di rumah dinasnya di Banda Aceh.

Tak berhenti sampai di situ, Tim KJI-Aceh juga mencoba mengonfirmasi hasil temuan Tim KJI-Aceh ke Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera 1, Teuku Faisal Ridha.

Faisal mengatakan untuk pembangunan rumah susun Dayah Darul Ihsan Krueng Kalee direncanakan dua lantai bukannya tiga lantai sehingga sangat memungkinkan diselesaikan dalam waktu empat bulan atau 120 hari pengerjaannya, karena untuk pematangan lahan dan akses di dalamnya telah disiapkan oleh pihak penerima bantuan (dayah). Tapi sayangnya pekerjaan itu tidak selesai dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak sehingga kontrak kerjanya harus diputuskan.

Faisal juga membenarkan jika pihak rekanan CV Asolon Utama pernah mengajukan perubahan desain proyek ke pihak balai melalui Satker. Selain itu pihak dayah juga pernah mengajukan komplain dan memberi masukan kepada pihak balai terkait pembangunan rusun tersebut, karena menurut mereka dibangun asal jadi. Faisal telah meminta satker penyediaan perumahan di Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti masukan dan komplain tersebut.

Namun, terkait evaluasi hasil pekerjaan dari pihak rekanan tersebut, Faisal mengatakan BPKP Perwakilan Aceh telah melakukan audit terhadap proyek tersebut, dan hasil audit yang keluar pada 23 Juni 2023 pengerjaan telah dilakukan oleh pihak rekanan sebesar 37,08 persen. Pihak Satker pun harus menutupi kekurangan bayar sesuai progres yang telah dilakukan oleh rekanan.

“Balai BP2P Sumatera 1 akan memegang hasil audit yang telah dikeluarkan BPKP sebagai pedoman dan untuk pembangun rusun tersebut akan dilanjutkan dengan menganggarkan kembali setelah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPKP Aceh,” jelas Kepala Balai BP2P Sumatera 1, Teuku Faisal Ridha.

Namun, saat ditanyakan mengapa tidak ada bank garansi (BG) untuk proyek pembangunan tersebut, Faisal mengatakan hal tersebut sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada pasal 30 ayat (6) yang menetapkan lembaga penjamin baik itu bank umum, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan merujuk dari ketentuan yang ada. Dan pelaksana memilih menggunakan jasa asuransi sebagai penjaminan pelaksanaan proyeknya.

Tim KJI-Aceh menelusuri keberadaan perusahaan CV Asolon Utama. Dari dokumen perusahaan yang diperoleh, perusahaan itu tercatat milik Rismansyah. Dokumen kerja CV Asolon di pesantren mencantumkan alamat perusahaan kontraktor berada di Jalan Khairil Anwar No. 16 Peunayong, Banda Aceh.

Tim kemudian mencoba menelusuri keberadaan alamat perusahaan tersebut, namun tidak menemukan sesuai alamat yang tercatat. Dari hasil penelusuran lain, tim menemukan ada beberapa paket pengerjaan fisik di Aceh yang dimenangkan oleh CV Asolon Utama.

KJI-Aceh menghubungi Rismansyah, pemilik perusahaan, lewat email untuk mengkonfirmasi mangkraknya proyek rumah susun Pondok Pesantren Darul Ihsan pada Rabu (24/5), Sepuluh menit berselang, ia merespons email tersebut.

Rismansyah menjelaskan ada kendala dalam proyek tersebut. Setelah menandatangani kontrak dan melakukan survei ke lapangan serta hasil uji sondir (uji daya dukung tanah), ada perubahan desain dari rencana pondasi. Tiang pancang berubah ke konsep pondasi bore pile.

Perubahan itu menyebabkan kontraktor membutuhkan waktu untuk me-review desain selama hampir 60 hari. “Dengan waktu tersisa tersebut, maka masa pengerjaan tidak akan mungkin selesai sesuai jadwal. Kemudian di bulan Januari 2023 pihak Satuan Kerja membuat surat pengakhiran kontrak,” tulis Rismansyah dalam emailnya.

Saat itu, Rismansyah mengaku sedang berada di luar Aceh karena ada pekerjaan lain. Ia tidak bisa bertemu dengan tim KJI-Aceh. Tapi ia mengutus Project Manager CV Asolon Utama bernama Teuku atau biasa disapa Ampon, untuk bertemu dengan tim KJI-Aceh guna menjelaskan duduk masalah dari proyek yang dikerjakan mereka di tahun 2022.

CV Asolon Utama merupakan perusahaan kontraktor yang memiliki spesifikasi yang mengerjakan proyek-proyek nasional yang beralamat di Jalan Seroja Punge Jurong Banda Aceh. Mereka juga memiliki kantor cabang di Jakarta.

Ditemui Tim KJI-Aceh pada Kamis (25/5) di Tufik Kupi Jl. Pocut Baren, Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Ampon membantah beberapa tuduhan termasuk tudingan pihak pesantren yang mengatakan kontraktor mengambil sisa material indikasi bagi-bagi uang.

Ia tidak terima ketika pihak pesantren mengatakan pengerjaan proyek rumah susun santri yang dilakukan pihaknya dikerjakan asal-asalan. Apalagi ada bagi-bagi uang. begitu juga dengan tudingan tak membayar listrik, air PDAM yang digunakan proyek dan tak membayar gaji tukang. “Tidak benar, tuduhan itu tidak beralasan, kita punya semua bukti pembayaran dan tahapan pengerjaan juga bukti pembayaran gaji pekerja” Bantah Ampon geram.

Tuduh tidak membayar gaji para pekerja sehingga harus mengambil sisa-sisa material yang ada di proyek tersebut. Begitu juga dengan tagihan air dan listrik yang mereka gunakan semuanya sudah di bayar, bahkan mereka membayar tagihan listrik sejak awal tahun yang digunakan oleh pihak lain karena tercatat dalam satu meteran, jelas Ampon lagi dengan dana tinggi sembari membuka hp nya dan memperlihatkan bukti pembayaran tagihan listri dan air kepada anggota KJI-Aceh.[]

Tim KJI-Aceh (Fitri Juliana/Digdata.id, Ihan Nurdin/perempuanleuser.com, Ulfa/KBA.One, Iskandar/ AJNN, Muhammad Saifullah/AJNN)

Rumoh Geudong Dihilangkan, Generasi Mendatang Tahu Apa?

Yelli Sustarina
-
0
Rumoh Geudong Dihilangkan, Generasi Mendatang Tahu Apa?

Kaget, sedih, pilu, dan sesak rasanya membaca pemberitaan di media massa bahwa sisa-sisa bangunan rumoh geudong yang hanya tinggal secuil dirobohkan. Rumah yang menjadi saksi bisu masa kelam Aceh sebagai tempat penyiksaan, pembunuhan, pelecehan, pengancaman, dan teror masyarakat Aceh itu kini sudah rata dengan tanah dan nantinya akan berganti dengan masjid yang megah.

Sebagai warga Aceh, saya memang belum pernah melihat langsung lokasi rumah tersebut. Namun, keberadaan rumah tersebut sudah terdengar ke mana-mana sampai ke seluruh Aceh. Bagi warga Pidie dan sekitarnya, pasti tahu bagaimana kronologisnya rumah ini karena letaknya berada di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Gelumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Hingga kini tahun 2023, memori rumoh geudong masih melekat di ingatan mereka.

Namun, bagi saya yang tinggal di daerah Aceh Selatan, belum pernah melihat bagaimana bentuk fisik rumah tersebut karena memang yang tersisa setelah dibakar pada tahun 1998 hanyalah tangga permanen di beranda depan rumah, sedikit dinding, dan sumur.

Namun, saya tahu kalau rumah itu sebagai tempat penyiksaan oleh aparat negara terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh pada periode 1989-1998. Rasa ngeri muncul seketika membaca kasus-kasus yang pernah terjadi di rumah tersebut. Saya tak sanggup membayangkan bagaimana jika penyiksaan itu terjadi pada saya atau keluarga. Sungguh memilukan dan saya tidak ingin sejarah kelam itu berulang.

Sebagai generasi yang pernah merasakan konflik Aceh, walaupun di tahun-tahun akhir konflik, saya mempunyai ingatan emosional bagaimana pedihnya hidup di masa konflik. Membaca berita tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh membuat jantung saya berdegup kencang. Ingatan suara dentuman AK-47, serta ledakan bom dan granat menjadi memori yang tidak bisa terlupakan. Pemandangan iringan mobil tentara dan tank di jalan raya, masyarakat yang dipukuli di depan umum, dan ekspresi para tentara saat melewati perkampungan masih tergambar jelas di ingatan.

Satu-satu yang saya harapkan ialah jangan pernah ada konflik bersenjata lagi di Aceh untuk sekarang maupun di masa depan.

Belajar dari Sejarah

Dulu, ketika saya belajar mata pelajaran Sejarah di sekolah, di awal bab dijelaskan apa tujuan mempelajari sejarah. Di antaranya untuk mengetahui peristiwa kejadian di masa lampau sehingga kita bisa belajar dari peristiwa buruk agar tidak terulang lagi.

Di bab-bab berikutnya dijelaskanlah peristiwa sejarah mulai dari asal usul manusia dari manusia purba, hewan-hewan purba yang hidup di masa prasejarah dan sebelumnya seperti dinosaurus dan sebagainya. Akhirnya muncullah beberapa replika manusia purba dan hewan purba yang bisa kita lihat langsung bentuknya. Bahkan dinosaurus yang sudah jutaan tahun punah menjadi begitu familier di ingatan anak-anak karena banyak dibuat dalam bentuk gambar, boneka, miniatur, film, dan sebagainya.

Sedangkan untuk peristiwa sejarah, seperti perang sebelum kemerdekaan dan penjajahan oleh kolonial hanya dijelaskan dalam bentuk gambar dan bacaan yang membosankan. Terkadang saya jenuh mempelajarinya karena pada masa perang melawan Portugis, Belanda, dan Jepang terlalu jauh jaraknya dengan generasi seperti saya. Terlebih saya tidak melihat langsung bukti fisik sejarah tersebut, bahkan saya pernah mengira cerita itu hanya mengada-ngada, hingga akhirnya ketika saya kuliah ke Banda Aceh saya pun berkunjung ke Museum Aceh.

Ketika saya masuk ke dalam Museum Aceh, semangat perjuangan merasuk ke jiwa ketika melihat jajaran foto, replika, maupun cerita yang mengajarkan sejarah tersebut. Saya lebih mudah mengerti bagaimana peristiwa Aceh dengan berkunjung sehari saja ke Museum Aceh daripada bertahun-tahun belajar sejarah di sekolah. Suasananya terasa berbeda karena saya bisa melihat, mendengar, dan menyentuh bagian-bagian dari sejarah tersebut. Lantas apa hubungannya dengan rumoh geudong?

Rumoh Geudong Bukti Sejarah

Rumoh geudong merupakan rumah salah satu bangsawan di Pidie. Foto: Kontras Aceh

Sungguh sangat disayangkan jika sisa-sisa rumoh geudong sebagai bukti sejarah masa-masa kelamnya Aceh dihilangkan. Apalagi tidak ada sedikit pun sisa dari bangunan tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada generasi mendatang tentang peristiwa yang pernah terjadi di rumah tersebut. Padahal kalau kita menilik kembali pelajaran sejarah, harusnya bukti sejarah tidak boleh dihilangkan justru harus dirawat.

Saya ingin berandai-andai, ketika 20 atau 50 tahun mendatang saya bercerita tentang rumoh geudong kepada anak cucu saya, mereka hanya menanggapi sepintas lalu. Mereka mungkin akan bosan dan malah mengira saya mengada-ngada, persis seperti saya dulu ketika belajar sejarah di sekolah. Berbeda ketika saya berkunjung langsung ke museum atau melihat bukti sejarah yang bisa dilihat, didengar, dan disentuh. Walaupun saya tidak berada di masa itu, tetapi saya dapat merasakan suasana dari sejarah tersebut dan tentunya lebih melekat dalam ingatan.

Mungkin, mengapa kehidupan di Aceh sejak dulu tidak berkesudahan dengan yang namanya konflik kepemilikan, bisa jadi karena pemerintah dari generasinya tidak bisa merawat sejarah kepemilikan itu sendiri, sehingga akan memunculkan peristiwa konflik baru yang tujuannya sama, tetapi dengan pola-pola berbeda. Maka ujung-ujungnya pembodohan massal terjadi yang dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan, haus kekuasaan, dan rakus pengakuan.

Yang saya takutkan lagi, ketika generasi Aceh tidak pernah tahu dengan sejarah kelam bangsanya, maka besar kemungkinan sejarah itu akan terulang. Padahal bila sejarah kelam itu dirawat dengan baik dengan penuh pembelajaran, generasi Aceh ke depan bisa berpikir ulang bila dihadapkan dengan persoalan. Sebab nyawa manusia jauh lebih berharga daripada kuasa, tahta, dan harta.[]

Yelli Sustarina, anggota Perempuan Peduli Leuser, aktif di Forum Aceh Menulis (FAMe). Email yellsaints.paris@gmail.com

Editor: Ihan Nurdin

LBH: Pemusnahan Rumoh Geudong Upaya Presiden Memberi Impunitas pada Pelanggar HAM Berat di Aceh

Perempuan Peduli Leuser
-
0
LBH: Pemusnahan Rumoh Geudong Upaya Presiden Memberi Impunitas pada Pelanggar HAM Berat di Aceh

Banda Aceh-Presiden Jokowi akan melakukan pembukaan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, yang merupakan salah satu tempat penyiksaan berat selama konflik bersenjata di Aceh berlangsung.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat, merupakan tindak lanjut dari hasil kerja TPPHAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Dari awal, pembentukan TPPHAM oleh Presiden Jokowi terlihat jelas, bahwa ini kebijakan yang melanggengkan impunitas (nirpidana) kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat masa lalu, termasuk di Aceh. Dugaan ini didukung dengan tidak adanya pengungkapan kebenaran terkait pelaku-pelaku dari peristiwa-peristiwa yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh TPPHAM, sehingga tidak melahirkan rekomendasi apa pun berkaitan dengannya. Peristiwanya jelas, korbannya jelas, pelaku tidak terungkap sama sekali.

Hal ini ditambah lagi dengan sedang berlangsungnya penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong sebagai tempat terjadinya pelanggaran HAM berat oleh pemerintah daerah. Pemerintah secara terang benderang telah menghancurkan, merusak dan menghilangkan situs penting yang semestinya bisa menjadi barang bukti untuk kebutuhan yudisial, dalam hal ini pengadilan HAM.

“Upaya penghancuran sisa fisik bangunan yang sedang berlangsung di Rumoh Geudong adalah upaya negara untuk menghilangkan barang bukti fisik pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di lokasi tersebut dan ini, salah satu sikap sistematis dan terencana negara dalam memberikan impunitas kepada pelaku pelanggaran HAM Berat,” kata Direktur YLBHI – LBH Banda Aceh, Syahrul, S.H., M.H, Kamis, 22 Juni 2023.

Upaya Mengaburkan Eksistensi Komnas HAM

YLBHI-LBH Banda Aceh menilai bahwa Presiden RI telah melakukan upaya mengaburkan eksistensi Komnas HAM.

Dengan menggunakan data Komnas HAM, terlihat bahwa negara mengaburkan perintah UU HAM dan UU Pengadilan HAM terhadap kerja-kerja Komnas HAM. Dua UU tersebut jelas menentukan, bahwa langkah penyelidikan oleh Komnas HAM, dilakukan untuk kebutuhan pro-justicia yang mana langsung bersisian dengan kepentingan pemenuhan hak korban, yaitu; hak atas kebenaran, adanya kepastian hukum (pengadilan), pemulihan korban, dan jaminan ketidak-berulangan.

Menggunakan hasil kerja Komnas HAM untuk penyelesaian kasus secara non-yudisial justru mendelegitimasi Komnas HAM secara kelembagaan, fungsi, sekaligus cita-cita negara untuk menjamin pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia seluruh warga negara. Ini merupakan jalan keluar bagi Presiden untuk lari dari tanggung jawab dengan menjadikan “pemulihan korban” sebagai alasan belaka.

Memberi Impunitas terhadap Pelaku

Pembentukan tim TPPHAM menunjukkan, ketiadaan upaya negara untuk mencapai aspek kepastian hukum dalam tugas dan fungsi Tim PPHAM. Sehingga berakibat pada keberlanjutan impunitas bagi orang atau kelompok yang diduga keras telah melakukan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat telah jelas mekanisme penyelesaiannya, yaitu melalui pengadilan HAM.

“Jika alasan pembentukan Tim PPHAM ini untuk mempercepat pemulihan bagi korban, seharusnya pemerintah justru mengedepankan adanya peradilan HAM untuk memeriksa kasus-kasus yang telah terjadi. Hal ini sejalan dengan upaya Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus tersebut,” kata Syahrul.

Dalam laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tahun 2020 menyebutkan bahwa Komnas HAM telah membentuk Tim Ad-Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dengan tujuan mendorong Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke tahapan penyidikan dan penuntutan, bukan malah menolaknya berkali-kali. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politis yang diisi oleh orang pilihan Presiden.

“Seharusnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam merespons temuan komnas HAM adalah mendorong percepatan pembentukan pengadilan HAM, agar keempat elemen penting hak korban bisa terpenuhi, yaitu hak atas kebenaran, adanya kepastian hukum (pengadilan), pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan.”

Menjebak Korban Atas Nama Hak Atas Pemulihan

Syahrul melanjutkan, tidak bisa dinafikan bahwa terobosan melakukan pemulihan bagi korban tanpa menunggu adanya putusan pengadilan adalah penting, mengingat korban telah lama menunggu intervensi negara. Perlu diingat pemulihan korban dan mengadili pelaku adalah dua hal yang berbeda. Pemulihan korban mestinya dilakukan oleh negara tanpa harus menggunakan embel-embel “penyelesaian kasus” segala, karena bisa berimbas pada terjadinya preseden buruk dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Seolah-olah negara bebas melakukan pelanggaran HAM warga negaranya, setelah itu tinggal bayar.”[]

Jangan Musnahkan Bukti Pelanggaran HAM di Rumoh Geudong Pidie

Perempuan Peduli Leuser
-
0
Jangan Musnahkan Bukti Pelanggaran HAM di Rumoh Geudong Pidie

Banda Aceh-Pemerintah Pusat dijadwalkan bakal menggelar kick off penyelesaian secara nonyudisial kasus pelanggaran HAM masa lalu, pada 27 Juni 2023 di Aceh, tepatnya ke kawasan situs penyiksaan Rumoh Geudong yang terletak di Gampong Bilie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Pidie.

Menyikapi rencana tersebut, Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mengingatkan, kedatangan Presiden RI Joko Widodo untuk agenda tersebut harus tetap melibatkan partisipasi dari masyarakat di Aceh, khususnya komunitas korban tragedi Rumoh Geudong.

Husna mengungkapkan, sejak dibentuknya Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) melalui Keppres 17/2022 hingga berlanjut pada pelaksanaan rekomendasi tim tersebut (Inpres 2/2023) dan pemantauannya (Keppres 4/2023), KontraS Aceh menemukan banyak persoalan di lapangan.

“Tim yang turun untuk memverifikasi data korban seringkali tidak memperjelas informasi soal agenda pemulihan ini, selain juga hanya mendata sebagian korban saja, tidak keseluruhan, sehingga ini membingungkan korban,” bebernya.

Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna.

KontraS Aceh bahkan menduga adanya upaya menghilangkan bukti sejarah berupa tugu memorialisasi di Rumoh Geudong, sehingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat sekitar.

“Kalau dugaan ini benar, maka KontraS Aceh mengecam keras rencana penghilangan bukti sejarah pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong,” tegas Husna.

Bagi KontraS Aceh, memorialiasi merupakan bagian krusial dari kebenaran peristiwa kekerasan di daerah tersebut. Karena itu jangan sampai praktik peringatan sejarah melalui tugu memorialisasi di Rumoh Geudong dimusnahkan.

Husna juga menegaskan upaya-upaya pemulihan yang tidak partisipatif hanya akan menimbulkan persoalan baru ke depannya.

“Jangan sampai praktik memorial dibajak untuk kepentingan politik semata. Atau, jadi alasan memecah belah dan merugikan kelompok masyarakat korban. Dalam hal ini memastikan partisipasi korban menjadi penting,” ujarnya.

Terakhir, Husna mengatakan, janji Presiden RI untuk menemui korban melalui kick off penyelesaian di Rumoh Geudong juga harus dilaksanakan dengan hati-hati.

“Dalam upaya tersebut, para pihak termasuk Pemerintah Aceh dan kementerian yang bertanggung jawab melaksanakan event tersebut perlu memberi informasi yang jelas kepada korban dan warga sekitar. Termasuk ada informasi satu pintu yang dapat diterima korban dan pihak terkait, jangan simpang siur,” pungkasnya.[]

Muge KTP di Musim Pemilu

Ihan Nurdin
-
0
Muge KTP di Musim Pemilu

Arawan  kaget bukan kepalang mengetahui ada partai politik yang mencatut nomor induk kependudukannya (NIK) pada September 2022 lalu. Saat itu, tahapan menuju Pemilu 2024 sudah dimulai. Partai politik mulai bekerja keras mencari dukungan KTP untuk memenuhi syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebesar 4 persen.

Mereka yang memahami adanya tahapan pemilu memanfaatkan situs infopemilu.kpu.go.id. Mereka ingin mengecek apakah NIK masing-masing terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Salah satunya Arawan, yang saat ini sedang kuliah di Pulau Jawa.

Di ruang kelas pun, dosennya kerap mewanti-wanti jangan sampai ada NIK mahasiswanya yang dicatut. “Ketika saya cek di situs KPU, ternyata NIK saya memang tercatat sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara,” kata Arawan, Senin, 15 Mei 2023.

PKN adalah partai baru yang dideklarasikan pada 28 Oktober 2021 dan secara resmi telah berbadan hukum dengan terbitnya SK Kementerian Hukum dan HAM RI pada 7 Januari 2022. Sebagai partai baru, nama PKN tidak terlalu akrab di telinga masyarakat. Itu sebabnya Arawan heran. Bagaimana bisa NIK-nya terdaftar sebagai anggota parpol tersebut. “Saya tak pernah merasa memberikan KTP saya untuk mendukung parpol mana pun, apalagi PKN,” kata mahasiswa S-2 asal Pidie Jaya itu.

Arawan pun mencoba mengingat-ingat di mana fotokopi KTP-nya tercecer. Sebagai seorang mahasiswa dan anak muda yang aktif di berbagai kegiatan, ada kalanya ia menggunakan salinan KTP untuk mendaftar acara tertentu. “Atau bisa jadi ketika saya fotokopi KTP ada yang tinggal atau ketika saya mendaftar sesuatu karena kan ada yang juga melampirkan KTP,” katanya.

Setelah mengetahui NIK-nya dicatut, Arawan tak tinggal diam. Dia segera mengontak pengurus PKN Aceh melalui akun Instagram @pkn_aceh pada 25 September 2022. Ia menyatakan keberatannya dan minta agar NIK-nya segera dihapus sebagai anggota PKN. Respons dari admin pkn_aceh cukup kooperatif. Mereka meminta maaf atas kejadian tersebut dan meminta kembali nama lengkap serta NIK-nya agar bisa diproses penghapusannya dalam keanggotaan partai.

Tiga hari setelahnya, Arawan kembali membuat pengaduan secara resmi kepada KPU melalui helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Saat mengikuti salah satu seminar pemilu pada 6 Oktober 2022 yang menghadirkan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal, Arawan kembali menyampaikan kegundahannya soal pencatutan tersebut. Akmal menyarankan agar dirinya mengadu ke helpdesk KPU dan menunggu prosesnya.

Sementara itu, Sekretaris PKN Aceh, M Tanwier Mahdi, menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak tahu-menahu perihal asal-usul KTP warga yang mengaku telah dicatut oleh PKN. Namun, untuk menghimpun KTP pendukung bisa dilakukan oleh pengurus DPW di tingkat provinsi maupun oleh DPD di setiap kabupaten/kota. Sedangkan yang yang bertugas menginput data dari pimpinan nasional.

“Kadang-kadang kita pun yang di Aceh enggak ngerti bagaimana bisa terekam,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Juni 2023.

Karena itu, begitu ada yang komplain seperti yang dilakukan Arawan, pihaknya segera menghubungi pimnas agar bisa diproses langsung. Namun, kata Tanwier, jika pun tidak melapor ke partai, warga bisa langsung melapor ke Helpdesk KPU dan prosesnya juga tidak rumit.

PKN Aceh kata Tanwier, saat ini sedang terfokus pada persiapan Pemilu 2024 yang sudah pada tahap uji baca Al-Qur’an. PKN mendaftarkan 57 bacaleg untuk kursi DPRA yang 40 persen di antaranya merupakan bacaleg perempuan. Fokus mereka untuk menjaring konstituen dari Dapil 9 (Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya); Dapil 1 (Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang); serta dapil 5 (Aceh Utara dan Lhokseumawe).

Pencatutan NIK tak hanya dialami oleh Arawan. Neneknya yang berdomisili di Meureudu, Pidie Jaya, belakangan juga diketahui terdaftar sebagai anggota Partai Darul Aceh (PDA), salah satu partai lokal di Aceh. Untuk pencatutan NIK sang nenek, Arawan menyebut kalau KTP neneknya memang “dijual” oleh salah seorang kerabatnya yang saat itu berstatus sebagai anggota PDA.

Namun, ia tidak mengetahui berapa kompensasi yang diterima oleh kerabatnya itu. “Tidak disebutkan berapa jumlahnya (harga), karena katanya untuk memenuhi syarat itu mereka disuruh (oleh pengurus parpol) untuk cari-cari KTP,” kata Arawan.

Ia menjelaskan sang nenek baru mengetahui pencatutan NIK setelah petugas verifikator dari KIP Pidie Jaya datang ke rumah untuk pengecekan langsung. “Saat ini kerabat saya itu pun sekarang sudah keluar dari partai itu karena dia sudah dapat pekerjaan dan tidak di Aceh lagi.”

Sekretaris DPP Partai Darul Aceh (PDA), Syahminan Zakaria, saat dikonfirmasi pada Jumat, 9 Juni 2023, menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima adanya informasi tentang pencatutan KTP warga baik yang di Pidie Jaya maupun dari daerah lain. Namun, ia mengakui jika ada anggota partai yang meminta mengundurkan diri karena mengikuti PPPK dan lain-lain. Pada prinsipnya kata dia, proses rekrutmen anggota maupun pengurus partai berdasarkan pada kesadaran dan kemauan masing-masing individu.

“Jadi, prosesnya itu kita memang langsung meminta KTP dari yang bersangkutan, tidak asal comot, dari DPP sampai ke DPW begitu kita terapkan. Karena kalau tidak begitu, waktu verifikasi faktual kalau bukan langsung dari yang bersangkutan akan bermasalah. Dari awal kami sudah mengantisipasi itu,” katanya.

Namun, ia tak memungkiri jika ada kondisi-kondisi di luar sepengetahuan DPP seperti halnya yang terjadi pada salah satu warga di Pidie Jaya. “Itu bisa jadi, tapi secara organisasi partai sudah ada patron sendiri, harus jelas yang direkrut, baik anggota, apalagi pengurus. Memang ada yang minta dihapus namanya, tapi bukan karena dicatut melainkan mereka ingin mendaftar kerja, kan tidak mungkin juga kita larang karena ini menyangkut kesejahteraan mereka,” katanya.

Untuk saat ini pihaknya sedang fokus menghadapi Pemilu 2024 dan sedang dalam tahapan pendaftaran caleg-caleg baik untuk DPRA maupun DPRK. Pihaknya menargetkan minimal dapat lima kursi agar pada pemilu yang akan datang tidak perlu lagi mengganti nama partai.

“Itu target yang rasional, paling tidak nggak perlu ubah-ubah nama partai lagi ke depan,” ujarnya.

Ia turut berpesan agar dalam pemilu nanti masyarakat memilih caleg-caleg yang berpotensi dan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka yang tidak saja punya kemauan secara politis, tetapi juga punya kapasitas dan intelektual. “Lima tahun itu lama, jangan sampai salah memilih. Jangan terkecoh dengan politik uang yang sudah menjadi gejala luar biasa,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan yang dialami oleh Arawan, warga Kabupaten Aceh Timur, Adhil, sempat kesal saat menyadari tak bisa mendaftar sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akhir tahun lalu. Telisik punya telisik, ternyata NIK-nya telah terdaftar sebagai anggota Partai Ummat. Ini merupakan partai besutan Amien Rais yang baru terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 Agustus 2021.

Partai ini nyaris gagal sebagai peserta Pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi faktual dan tidak memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, setelah perbaikan akhirnya dinyatakan lolos dan mendapatkan nomor urut 24.

Belakangan Adhil teringat pernah memberikan KTP kepada seorang teman yang meminta dukungan untuk ayahnya. Yang Adhil tidak ketahui adalah KTP itu ternyata untuk didaftarkan sebagai anggota parpol. “Dia tidak memberi tahu saya,” ujar Adhil awal Mei lalu.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Ummat, Afdhal Yudi, belum memberikan tanggapannya terkait hal itu. Saat dihubungi pada Kamis siang, 8 Juni 2023, Yudi mengaku sedang ada tamu dan minta dihubungi kembali. Namun, setelah dua kali dihubungi kembali ia tidak menjawab panggilan.

Salah seorang jurnalis foto di Banda Aceh, Hendri, juga mengaku NIK-nya pernah terdaftar sebagai anggota Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Anehnya kata dia, meski yang terdaftar adalah NIK-nya, tetapi nama yang muncul di aplikasi infopemilu.kpu.go.id justru Mulyono Hutapea. “Waktu kulihat langsung bikin screenshot dan kubuat status di WhatsApp,” kata Hendri, Senin, 15 Mei 2023.

Meski sadar organisasi profesinya tak membolehkan Hendri untuk bergabung dengan parpol, tetapi ia tidak melapor ke KIP Aceh atau ke KPU. Yang pasti, ketika Hendri mengecek lagi pada pertengahan Mei 2023, NIK-nya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol. Belakangan, PPB tidak lolos verifikasi dan gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

Pencatutan NIK tak hanya dilakukan oleh partai “gurem”. Salah satu dedengkot partai politik di Indonesia, juga pernah dilaporkan ke Bawaslu Aceh gara-gara mencatut NIK milik Syahril, seorang jurnalis TV di Banda Aceh. Saat itu kata Syahril, iseng-ieng dia mengecek NIK-nya di infopemilu.kpu.go.id. “Ternyata nama saya muncul sebagai anggota partai tersebut,” kata Syahril pada Mei lalu.

Ia merasa sangat dirugikan dengan pencatutan itu dan melapor ke Bawaslu Aceh. Selanjutnya, laporan tersebut diproses langsung oleh KIP Aceh dan memakan waktu hingga satu bulan lamanya. Bahkan dia harus mengikuti sidang di KIP Aceh yang juga menghadirkan ketua partai yang dilaporkan tersebut. “Saya dikonfirmasi kembali di dalam sidang itu, apakah benar saya bukan pengurus dari partai itu, pihak KIP juga menanyakan kepada ketua partai apakah saya bukan anggota mereka.”

Setelah sidang, Syahril harus menunggu prosesnya hingga beberapa hari. “Seminggu kemudian saya cek kembali di aplikasi dan nama saya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol,” ujar Syahril lega.

Pencatutan NIK oleh parpol dinilai sangat merugikan. Arawan dan Adhil misalnya, gara-gara NIK mereka terdaftar sebagai anggota parpol, banyak peluang pekerjaan yang terlewat begitu saja. Meskipun mereka segera melapor ke KPU begitu mengetahui adanya pencatutan, tetapi proses penghapusan pada sistem KPU membutuhkan waktu yang lama hingga berbulan-bulan.

Tidak seperti Syahril yang urusannya selesai hitungan minggu, Arawan bahkan berulang kali menanyakan perkembangannya pada pengurus PKN Aceh melalui direct message Instagram. Barulah sekitar Februari 2023 saat mengecek kembali NIK-nya sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota parpol. Begitu juga Adhil yang harus menunggu hingga hitungan bulan.

***

DUKUNGAN dalam bentuk KTP tidak hanya dibutuhkan oleh partai politik untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) sebanyak empat persen. Para individu yang akan maju sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) secara independen juga membutuhkan dukungan untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bagi provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 1 juta orang wajib memenuhi persyaratan dukungan minimal seribu orang; 1—5 juta DPT wajib memenuhi minimal 2 ribu dukungan; 5—10 juta wajib memenuhi minimal 3 ribu dukungan; 10—15 juta wajib memenuhi minimal 4 ribu dukungan; dan lebih dari 15 juta wajib memenuhi minimal 5 ribu dukungan.

Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk sekitar 5.507.855 jiwa, memiliki jumlah pemilih sebanyak 3,75 juta orang. Itu artinya, bakal calon anggota DPD asal Aceh hanya perlu memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 2 ribu orang/KTP yang berasal paling sedikit setengah dari jumlah kabupaten/kota di Aceh. Untuk per satu kabupaten/kota mereka hanya perlu dukungan minimal sekitar 200 KTP. Wacana catut-mencatut KTP pun kembali mencuat setelah KIP melakukan verifikasi faktual. Publik menilainya sebagai salah satu bentuk kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu. Kesempatan bagi para muge atau tengkulak  untuk “berdagang” KTP.

Mereka yang NIK-nya dicatut umumnya baru mengetahui setelah diverifikasi faktual secara langsung oleh petugas dari KIP kabupaten/kota melalui PPS. Contohnya seperti yang dialami warga Aceh Timur, Arrazi. Ia mengaku kalau NIK-nya dicatut oleh salah satu bakal calon DPD RI asal Aceh atas nama Iy.

Selain tidak mengenal bakal calon DPD tersebut, dia juga tidak merasa pernah memberikan KTP untuk mendukung Iy. Ia juga tidak memberikan kepada orang lain yang memiliki aktivitas di partai politik. Arrazi baru mengetahui kalau NIK-nya dicatut setelah petugas PPS melakukan verifikasi langsung kepadanya.

“Sekitar bulan April lalu datang petugas PPS ke rumah saya untuk melakukan verifikasi faktual pendukung salah satu bacalon anggota DPD. Saat itu saya tidak di rumah sehingga mereka mengonfirmasi pada saya via telepon. Dari situlah saya tahu kalau KTP saya sudah dicatut oleh yang bernama Iy itu,” kata Arrazi saat dihubungi pada Minggu malam, 28 Mei 2023.

Kesal karena KTP-nya disalahgunakan, Arrazi lantas mencari tahu siapa sosok Iy agar bisa mengonfirmasi langsung perihal pencatutan itu. Namun, setelah ia bertanya sana sini, tidak ada yang mengenal Iy. Orang-orang di sekitarnya juga tidak ada yang kenal. “Betul-betul tidak terdeteksi oleh saya siapa itu Iy,” katanya.

Hingga Minggu terakhir Mei kata Arrazi, ketika dia mengecek di situs KPU, namanya masih tercantum sebagai pendukung bacalon tersebut. Namun, dia tidak melapor ke KIP ataupun melapor secara online via website KPU karena tidak paham secara teknis.

Sementara itu, Iy saat dikonfirmasi perihal itu menjelaskan bahwa jika ada warga yang merasa bukan pendukung dirinya ataupun bakal calon DPD lainnya dapat melapor via https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Orang tersebut hanya perlu melampirkan surat pernyataan dan menunggu proses dari KPU. Secara teknis kata dia, yang bertugas mengumpulkan KTP dukungan di lapangan adalah timnya. Ada beberapa daerah yang dinilai menjadi basis konstituennya, seperti Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, hingga Singkil dan Simeulue.

“Saya juga kan mengajar, jadi banyaklah yang memberikan dukungan dari para kolega, mahasiswa, kepala sekolah, hingga dari dayah,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Juni 2023.

Bahkan, kata dia, sebagai syarat mendaftar bakal calon DPD  kemarin, dia menyiapkan hingga 2.500 KTP lebih. Jadi, kata dia, jika ada satu dua yang miss seperti itu dipersilakan untuk mengundurkan diri. Dia menghormati hak setiap individu dalam menentukan pilihan politiknya. “Apalagi terkadang memang ada kebutuhan-kebutuhan administrasi ketika mendaftar suatu pekerjaan yang tidak membolehkan mendukung partai politik atau kontestan pemilu,” ujarnya.

***

Komisioner KIP Aceh Munawarsyah. Foto: Tim KJI Aceh/Iskandar

KOMISIONER KIP Aceh Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Munawarsyah, menjelaskan, semua proses pendaftaran dan pengumpulan syarat administrasi peserta Pemilu 2024—baik untuk parpol maupun individu yang bertarung ke DPD—dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Adanya aplikasi Silon menurut Munawarsyah tidak saja untuk efisiensi dalam pemberkasan yang paperless, juga sebagai wujud transparansi penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya di Aceh, agar tak ada yang bisa “bermain-main” dengan data masyarakat.

Data yang diunggah ke Silon saling terkoneksi antara yang dikelola oleh KIP Aceh dengan KIP kabupaten/kota. “Karena data yang diunggah ini berbasis NIK, makanya ketika ada yang ganda langsung kelihatan sejak awal. Misalnya ada KTP yang diunggah berulang-ulang, langsung terdeteksi, yang dobel-dobel inilah yang akan kita verifikasi lagi,” kata Munawarsyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 10 Mei 2023.

Dari unggahan berkas pendukung tersebut, KIP Aceh akan memverifikasi secara administrasi, apakah syarat dukungannya memenuhi keterwakilan dari kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang. Setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual dengan mengonfirmasi langsung para pendukung sesuai dengan data yang diunggah. Dari verifikasi faktual inilah ditemukan adanya kasus-kasus seperti pendukung tidak berhasil dijumpai petugas di lapangan. “Ya udah, kita hapuskan (datanya),” katanya.

Sedangkan yang KTP-nya diketahui memberikan dukungan secara ganda, maka akan diminta untuk membuat surat keterangan secara tertulis yang menyatakan hanya mendukung salah satu calon. “Dan itu semuanya melalui aplikasi Silon.”

Untuk KTP ganda ini ada dua kriteria, yakni ganda internal dan ganda eksternal. Ganda internal ialah pengunggahan data secara berulang dari parpol atau bacalon DPD yang sama. Sedangkan ganda eksternal ialah data yang sama diunggah oleh banyak parpol atau lebih dari satu bacalon DPD.

Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KIP Aceh terhadap pendukung bakal calon anggota DPD misalnya, berdampak langsung pada menyusutnya jumlah pendukung bacalon. Saat pengumuman verifikasi faktual tahap pertama oleh KIP Aceh pada Rabu, 1 Maret 2023, hanya enam dari 38 bacalon yang memenuhi syarat kelengkapan dukungan tahap pertama. Ke-6 bacalon tersebut, yaitu Ahmada MZ, H Sudirman, Dedi Mulyadi Selian, Nazir Adam, Mizar Liyanda, dan M Fadhil Rahmi. Sisanya dinyatakan belum memenuhi syarat dan harus melakukan perbaikan tahap kedua.

Tgk Ahmada MZ tercatat sebagai mantan anggota DPRK Aceh Besar; Sudirman adalah inkumben yang sebelumnya dikenal luas melalui karakter Haji Uma dalam serial film komedi ‘Eumpang Breuh’; Dedi Mulyadi Selian mantan anggota KIP Aceh Tenggar.Kemudian Nazir Adam merupakan mantan wakil bupati Pidie dan Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Aceh saat ini; Mizar Liyanda saat ini tercatat sebagai Koordinator Program Keluarga Harapan Wilayah I Aceh; dan M Fadhil Rahmi juga tercatat sebagai inkumben yang sering tampil di publik bersama dai kondang Ustad Abdul Somad.

Nama-nama bacalon yang memerlukan perbaikan tahap kedua, yaitu Darwati A Gani (614 perbaikan), Zulfikar (330 perbaikan), Muhammad Zulmi (150 perbaikan), Sayed Muhammad Muliady (611 perbaikan), Mulia Rahman (551 perbaikan), Akhyar (436 perbaikan), M Fakhruddin (297 perbaikan), Zulhafah (1.107 perbaikan). Ada juga Abdul Hadi (908 perbaikan), Zulhaq Arsyad (446 perbaikan), M Adam (959 perbaikan),  Razali (506 perbaikan), M Amin Said (881 perbaikan), Raihanah (867 perbaikan), Safir (705 perbaikan), Nazar (781 perbaikan). Kemudian Dedi Sumardi Nurdin (506 perbaikan), Rahmat Razi Aulia (887 perbaikan), Mohd Ilyas (614 perbaikan), Azhari (553 perbaikan), Sofyan Ardi (606 perbaikan), Abdullah Puteh (344 perbaikan), Sahidal Kastri (672 perbaikan), Said Muslim (1.105 perbaikan), A Mufakhir Muhammad (1.170 perbaikan), Firmandez (1.087 perbaikan), dan Irsalina Husna Azwir (1.187 perbaikan).

Selain itu, satu bacalon atas nama Nasrullah mengundurkan diri dan tiga lainnya tidak menyerahkan perbaikan dukungan tahap dua, yaitu Ramli Rasyid, Bukhari MY, dan Helmi Hasan.

Menyusutnya jumlah KTP pendukung dari mayoritas bacalon ini menguatkan dugaan publik kalau ada yang “berdagang” dan berharap mendapat cuan dari tahapan pemilu. Menepis dugaan tersebut, salah satu bacalon, Azhari, menjelaskan mengapa pendukungnya bisa berkurang. Pertama, kata Azhari, masyarakat mengenal namanya sebagai Cage, yakni nama alias yang selama ini tersemat di depan nama aslinya: Azhari.

Azhari Cage (baju hitam) saat mendaftar ke KIP Aceh. Foto: Tim KJI Aceh/Iskandar

Saat timnya mengumpulkan KTP pendukung dari masyarakat, mereka hanya menyebutkan KTP itu untuk Cage agar bisa maju ke DPD. Tidak menyebutkan nama Azhari. “Sedangkan saat verifikasi faktual petugas mengonfirmasi atas nama Azhari, makanya ada sebagian yang tidak mengenal,” kata Azhari, 10 Mei 2023.

Kedua, ada juga di antara pendukungnya yang belakangan menjadi penyelenggara pemilu sehingga mereka mencabut dukungannya kepada bacalon peserta pemilu. Azhari mengklaim bahwa semua pendukungnya valid dan tidak asal comot KTP karena semua diambil atas persetujuan mereka. “Selebihnya tidak ada kendala apa pun,” kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu.

***

SOAL bagaimana “muge (penggalas/tengkulak)” KTP ini bergerilya di masyarakat, pernah disaksikan langsung oleh Emil, warga Kabupaten Aceh Besar. Akhir 2022 lalu, tak lama setelah kunjungan Anies Baswedan ke Aceh, dalam suatu kelompok pengajian di kampungnya, ada ibu-ibu yang menggalang dukungan KTP dengan “menjual” nama Anies Baswedan.

Menurut Emil, ada beberapa yang memberikan salinan KTP mereka karena memang bersimpati pada sosok Anies. Setelah itu tidak ada kejelasan lagi akan diapakan KTP yang diambil itu. Emil sendiri memilih untuk tidak memberikan salinan KTP-nya. Selain karena tak begitu paham politik, dia juga tidak kenal pada orang yang meminta dukungan KTP tersebut.

Belakangan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh salah satu LSM di kampungnya, Emil sadar bahwa Anies tidak membutuhkan tiket berupa KTP agar bisa maju sebagai calon presiden.

Mereka yang berkegiatan di masyarakat atau yang memiliki basis massa di level akar rumput, kerap didekati politisi karena dinilai bisa menjadi “jembatan” untuk menggalang dukungan di musim pemilu. Hal itu diakui oleh Hairi, warga Aceh Barat Daya yang sepanjang kegiatannya selalu bersinggungan dengan masyarakat. “Ada, dari partai nasional, tetapi saya tolak,” kata Hairi akhir Mei lalu.

Bagi Hairi yang masih memiliki idealisme politik, hal-hal semacam itu masih menjadi pertimbangannya. Dia tak mau sembarangan “membantu” orang. “Kecuali pada pemilu lalu, saya ada membantu satu teman perempuan yang maju sebagai caleg,” katanya. Namun, Hairi tak menampik adanya kondisi di lapangan yang “mencari aman” jika sudah terbentur oleh hierarki struktural di tempat kerja.

Oya, seorang warga yang berdomisili di Banda Aceh, juga mengaku pernah ada politikus yang “meminta tolong” padanya. Namun, Oya dengan tegas menolak karena dia tidak ingin masyarakat dampingannya menjadi komoditas politik. Meskipun ia punya kekuatan untuk mengerahkan masyarakat, tetapi tak ada jaminan “angin surga” politisi tersebut akan terwujud. “Ini berkaitan dengan integritas karena dalam kontrak kerja saya disebutkan kami tidak boleh terlibat politik praktis” katanya. Oya juga tak ambil pusing meskipun ajakan itu berasal dari atasannya sendiri.

Selaras dengan apa yang diceritakan Hairi dan Oya, Asmin yang sehari-hari juga bekerja di masyarakat membenarkan bahwa pendekatan-pendekatan seperti itu lazim dilakukan politikus baik yang ingin maju ke Senayan melalui jalur parpol atau bacalon DPD. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi dengan iming-iming proyek atau kompensasi lain jika terpilih.

Sebaliknya, ada juga yang mendekati politisi-politisi tertentu karena merasa memiliki komoditas untuk dijual berupa kantong-kantong suara di masyarakat. “Ada dari partai lokal dan parnas,” kata Asmin sambil menyebut nama politisi yang mendekatinya.

Di tahap-tahap awal kata Asmin, politisi tersebut hanya ingin tes ombak terlebih dahulu, bagaimana respons publik terhadap kehadiran mereka di suatu daerah pemilihan. Di situlah peran jembatan ini untuk mempertemukan politikus tersebut dengan warga. “Kalau responsnya positif berarti terbuka peluang lebih lanjut, kalau tidak ya berhenti sampai di situ. Semua itu angin surga,” katanya.

Namun, berdasarkan apa yang pernah ditemui Asmin di lapangan, ada yang menghargai per satu KTP Rp25—50 ribu, tetapi itu pun tidak dibayar di awal. Namun, orang-orang yang KTP-nya sudah dikantongi oleh para timses ini akan mendapatkan prioritas jika ada bantuan menjelang hari-H pemilu seperti sembako.

Terlepas siapa pun yang berusaha mengambil keuntungan dalam situasi ini, yang jelas warga yang dicatut KTP-nya sangat merasa dirugikan. Arawan ataupun Arrazi dua di antaranya. Mereka mengatakan tak seharusnya proses demokrasi dicederai dengan hal-hal semacam itu.

“Harus betul-betul memastikan apakah KTP yang diambil itu pendukung mereka atau bukan. Kalau seperti ini saya merasa sangat dirugikan. Kadang kita perlu KTP kita untuk hal-hal lain tetapi sudah terkendala dengan itu,” keluhnya. Namun, yang lebih mengesalkan dia, cara-cara seperti itu dinilai telah mengangkangi hak politik warga negara.[]

Ditulis oleh Tim KJI Aceh: Ihan Nurdin (perempuanleuser.com); Fitri Juliana (digdata.id); Ulfah (kba.one); Mohd Saifullah (ajnn.net); dan Iskandar (ajnn.net).

Perempuan Aceh Wakili Indonesia dalam Program YSEALI Game Changers & Game Jam Tingkat ASEAN

Ayu 'Ulya
-
0
Perempuan Aceh Wakili Indonesia dalam Program YSEALI Game Changers & Game Jam Tingkat ASEAN

Nyaring bunyi ketukan papan tombol dan gema tik-tik tetikus terdengar silih ganti dari puluhan laptop dan komputer yang digunakan oleh para peserta pelatihan yang memenuhi Mereka Space. Sesekali terdengar pula riuh tepuk tangan para peserta di sela-sela himpitan waktu menyelesaikan tantangan 48 jam merancang gim. Program yang menghadirkan 75 game developers terbaik perwakilan 11 negara di ASEAN ini dinamai Young South East Asia Leaders Initiative (YSEALI) Game Changers: Workshop & Game Jam.

Wajah-wajah serius peserta pelatihan yang terdiri atas programmar, digital artist, hingga project manager itu jelas menunjukkan komitmen mereka dalam mewujudkan misi penciptaan gim digital berdampak sosial. Campur aduk rasa lelah dan gembira dirasakan peserta selama mengikuti beragam aktivitas seru yang berlangsung pada tanggal 11-14 Mei 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Bermain gim itu sulit. Namun, merancang gim jauh lebih sulit”,
papar Prof. Grace.

Dia merupakan salah seorang dari tiga trainer yang hadir membersamai para peserta sepanjang berlangsungnya YSEALI Game Changers. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur bekerja sama dengan Biji-biji Initiative dan Synapze.

Trainer YSEALI Game Changers : Alan Gershenfeld, Lien Tran, Lindsay Grace

YSEALI Game Changers bertujuan memberdayakan para perancang gim untuk mengenal perspektif lintas budaya dan membangkitkan kesadaran akan ragam permasalahan sosial di sekitar mereka melalui diskusi bersama para pakar. Melalui program ini, peserta diajak untuk belajar berkolaborasi dalam mewujudkan permainan yang membawa #dampaksosial bagi sekitarnya.

Alan menjelaskan,
“Game tidak melulu tentang kompetisi tetapi juga kolaborasi.”

Sehingga, para peserta terpilih memperoleh pelatihan, pendampingan, dan jaringan yang mendukung mereka dalam proses menghasilkan permainan digital yang menawarkan solusi terhadap permasalahan sosial di negara-negara ASEAN.

“Saya bersama ketiga anggota tim lainnya—Ayu, Dira, Faza—terpilih mewakili kelompok Haba Grassroots dari Aceh. Hanya ada 10 orang perwakilan Indonesia pada ajang ini,” ungkap Nur (Kamis, 18/05/2023).

Menurut keterangan yang diperoleh Nur dari panitia, jumlah peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program Workshop & Game Jam YSEALI Game Changers ini mencapai lebih dari 600 orang dari seluruh negara-negara di penjuru ASEAN.

Nur menceritakan bahwa selama mengikuti workshop, para peserta memperoleh beragam keterampilan seperti kemampuan berpikir kritis (critical thinking), pemahaman pemecahan masalah (problem solving) terkait isu sosial, dan kesempatan merancang gim digital untuk kebaikan sosial.

Tim Haba Grassroots sendiri merancang permainan digital bertemakan pengaruh perubahan iklim (climate change) terhadap kualitas tanaman pala. Pala Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu rempah terbaik kelas dunia yang dicari dan konsumsi oleh masyarakat global. Oleh karenanya, biji pala (nutmeg) dijadikan sebagai karakter utama dalam gim digital berjudul “Nutmeg Journey: A Forest Reborn”.

“Banyak pengalaman baru dan relasi pertemanan berharga yang saya dapatkan dari pelatihan ini. YSEALI Game Changers merupakan program yang menantang sekaligus seru,” tutur Faza selaku ilustrator dalam rancangan game pala tersebut.

Prof. Lien mengingatkan bahwa,
“Sejatinya mendorong perubahan perilaku itu cukup sulit.
Maka penting untuk menghasilkan karya yang inovatif.”

Melalui kehadiran gim pala dengan misi pemeliharaan alam dan lingkungan hidup berkelanjutan ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para pemain (gamers) untuk turut bergerak menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya. Sebab setiap kita berhak merawat alam dan hidup berdampingan secara sehat bersama semesta.

Semoga tulisan singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca bahwa sejatinya gaming tidak melulu tentang kecanduan atau membuang-buang waktu dan uang. Karena sesungguhnya game juga dapat digunakan untuk membawa dampak #perubahansosial ke arah yang lebih baik.[]

YSEALI Game Changers: Workshop & Game Jam Photographs Online Catalog

Jembatan Penghubung Asa di Lae Cinendang

Ihan Nurdin
-
7
Jembatan Penghubung Asa di Lae Cinendang

SATU per satu bocah berseragam baju olahraga SDN Cibubukan menuruni undak-undakan dermaga di bibir sungai Kampung Serasah. Lalu dengan sigap mereka melompat ke dalam boat bertenaga mesin Honda WL20XN. Warga setempat menyebutnya robin. Sebuah perahu kayu berbadan jenjang dengan muatan hingga lima orang dewasa. Satu-satunya moda transportasi yang menghubungkan Kampung Serasah dengan Kampung Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Yang paling besar di antara bocah itu bernama Nurmaini. Saat ini sudah duduk di kelas enam sekolah dasar dan belum memutuskan akan melanjutkan ke mana setelah tamat nanti. Ke SMP ataukah pesantren. “Belum tahu,” jawab Nurmaini kalem. Yang pasti, kalau ingin melanjutkan sekolah, Nurmaini harus keluar dari Serasah.

Para bocah itu sudah terbiasa dengan kendaraan robin. Meskipun robinnya bergoyang ke kiri dan ke kanan saat mereka naiki, mereka tetap santuy. Tak sedikit pun menunjukkan perasaan dag dig dug atau takut tercemplung. Toh, mereka juga piawai berenang. Kalau tercebur, ya, tinggal berenang. Mereka juga tampaknya tak terpengaruh dengan debit air yang hari itu tampak lebih tinggi dari beberapa hari sebelumnya. “Tidak takut. Sudah biasa,” kata Pia, salah satu bocah yang masih kelas dua SD.

Tak lama kemudian robin mulai bergerak dan perlahan-lahan meninggalkan dermaga. Dreeeeeerrrrrr….. dreeeeerrrr…. dreerrrrrr…. suaranya seolah mengapung di permukaan sungai.

Aktivitas warga menyeberangkan anak-anak Serasah berangkat ke sekolah setiap paginya @Ihan Nurdin

Pengemudi robin itu adalah Marganda, ayah dari bocah bernama Pia. Jika Marganda sedang ada kesibukan, maka istrinya, Aisyah, yang bertugas menyeberangkan Pia dan beberapa anak tetangga dengan robin. Aisyah baru setahunan terakhir bisa mengemudikan robin. Tetapi kepiawaiannya mengayuh perahu sudah tak perlu diragukan lagi. Dia sudah mahir sejak masih SD.

Sabtu pagi, 11 Februari 2023, air sungai tampak lebih keruh dari hari-hari sebelumnya. Debit airnya juga meningkat dan tampak lebih berarus. Sehari sebelumnya hujan lebat mengguyur Singkil. “Tapi ini tidak deras arusnya,” kata Aisyah. “Kalau hujan di hulu bisa lebih tinggi lagi air sungainya,” kata warga lainnya, Sumi, yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.

Sungai itu bernama Lae Cinendang. Luasnya sekitar 120 meter dan berhulu ke Kabupaten Pakpak Bharat di Sumatera Utara. Hilirnya ke Samudra Hindia. Lae Cinendang adalah urat nandi bagi sebagian masyarakat Aceh Singkil yang bermukim di Kecamatan Simpang Kanan, khususnya yang menetap di Kampung Tanjung Mas, Kampung Cibubukan, dan Kampung Serasah. Sungai ini tidak saja menjadi andalan untuk jalur transportasi bagi warga, tetapi juga untuk mencuci dan mandi, kecuali untuk kebutuhan air minum yang menggunakan air bersih dari sumber mata air di kaki bukit.

Dari tiga kampung tersebut, Kampung Serasahlah yang paling bergantung pada Lae Cinendang karena letaknya di seberang sungai. Sementara jalan lintas utama desa terdapat di Kampung Cibubukan. Tak ada akses lain ke Cibubukan, kecuali menyeberangi Lae Cinendang. “Sebetulnya ada juga jalan darat, tapi jauh sekali, tembusnya ke Trans 26,” kata Kepala Desa Serasah, Zulkarnaen.

Serasah hanya sebuah kampung kecil di seberang Lae Cinendang. Kampung ini dihuni sekitar tiga puluhan kepala keluarga saja. Karena letaknya yang terisolasi oleh sungai, sebagian besar warganya memilih untuk menetap di kampung seberang. Umumnya rumah warga di Serasah berbentuk panggung.

Lembaga pendidikan yang ada di Serasah hanyalah sebuah PAUD dengan murid belasan orang. Sekolah dasar hanya ada di Cibubukan. Kalau mau melanjutkan ke sekolah menengah pertama, maka harus ke Lipat Kajang—ibu kota kecamatan. Begitu juga dengan sekolah menengah atas. Karena itu, anak-anak Serasah yang tamat SD sering dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya.

Karena persoalan akses transportasi ini pula, jika hujan lebat dan Lae Cinendang meluap, maka anak-anak di Serasah memilih untuk tidak ke sekolah. Meski mereka adalah “anak-anak sungai”, tetap saja keselamatan adalah nomor satu. Bahkan, menurut penuturan istri kepala desa, keahlian berenang menjadi prasyarat bagi anak-anak Serasah agar bisa sekolah. “Kalau mereka bisa berenang aman sikit kita saat menyeberang,” ujar ibu tujuh anak tersebut, tiga di antaranya sudah dikirim ke pesantren.

Hampir semua bocah yang ada di Serasah tampaknya memang mahir berenang. Bahkan bocah-bocah yang belum sekolah sekalipun. Saban pagi dan sore mereka mencemplungkan diri ke sungai untuk membersihkan diri. Meskipun umumnya warga di sini punya kamar mandi di rumahnya, tetap saja mandi di sungai menjadi pilihan utama. Jarak rumah ke sungai yang cuma sekali tarikan napas tampaknya lebih menggoda anak-anak itu untuk selalu berenang. Meskipun menurut warga di sungai ini juga terdapat buaya, tetapi sepertinya itu tidak begitu mengintimidasi mereka.

Riang gembira bocah-bocah Kampung Serasah mandi di sungai @Ihan Nurdin

Dulu, kata istri Pak Kades, sebelum banyak moda transportasi darat seperti sekarang, warga juga menggunakan akses sungai Lae Cinendang untuk pergi ke Suro. Bagi warga setempat, punya perahu atau robin berarti sama seperti punya kendaraan bermotor lainnya. Kalau tidak, maka seperti “putus kaki”. Dengan perahu itu juga mereka mengangkut hasil kebun yang utamanya adalah sawit. Tak jauh dari kawasan ini juga terdapat satu pabrik kelapa sawit.

Saat berada di Serasah atau Cibubukan, sejauh mata memandang, yang terhampar adalah pohon sawit. Bahkan pohon cibubukan, yang dulu banyak tumbuh di sekitar sungai itu kini tak lagi ditemukan. “Cibubukan itu pohon rambutan yang buahnya asam dan tak mudah lekang. Dulu banyak di pinggir sungai ini, maka kampung itu namanya Cibubukan,” kata salah satu warga.

Sekitar dua dekade silam, kawasan ini dipenuhi dengan pohon rambung (karet). “Tetapi nggak ada harganya,” kata Aisyah. Ini menjadi alasan bagi warga untuk menebang rambung dan menggantinya dengan tanaman monokultur jenis sawit. Rumah-rumah warga di sana terselip di antara pohon-pohon jenis palem itu. Aisyah sendiri bergantung hidup dari kebun sawit yang menurutnya tak seberapa puas. Tetapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya dengan dua anak.

Harapan warga Serasah untuk memiliki akses transportasi yang tidak berisiko tinggi akan terwujud sebentar lagi. Itu karena jembatan gantung sepanjang 180 meter yang menghubungkan Serasah dengan Cibubukan hampir rampung dibangun. Jembatan ini dibangun oleh Vertical Rescue Indonesia melalui program Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia.

“Ini jembatan gantung pertama yang kita bangun di Aceh untuk ekspedisi ini,” kata Arief Budiman, Komandan Tim Ekpedisi Jembatan Gantung di Aceh.

Arief mengatakan, berdirinya jembatan gantung di Lae Cinendang ini berawal dari permintaan masyarakat setempat melalui Komunitas Kibarkan Asa pada 2022 lalu. Selanjutnya juga sudah melewati tahapan tiga kali survei: pertama oleh Kibarkan Asa; kedua oleh tim Kibarkan Asa dan VRI Regional Sumut; terakhir survei langsung dari tim Mabes VRI Bandung. Kibarkan Asa yang juga bertindak sebagai donatur memercayakan pembangunan jembatan gantung ini kepada VRI.

Menurut Arief, tak ada alasan untuk tidak membangun jembatan gantung yang menghubungkan Serasah dengan Cibubukan. “Syaratnya itu, kalau ada satu nyawa saja yang menyeberang itu sudah wajib (ada jembatan). Yang penting saat kita survei masyarakatnya antusias dan mereka mau bergotong royong,” kata Arief.

Lae Cinendang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Arief, ini jembatan gantung terpanjang yang mereka bangun selama Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia dicetuskan pada 2016 silam. Selain panjang bentangannya yang mencapai 180 meter, tingginya juga mencapai 5,5 meter di atas permukaan tanah. Sungai ini termasuk yang paling sering meluap dan ketika banjir ketinggiaan airnya bisa mencapai hingga tiga meter di atas permukaan tanah.

Karena ini pula, pengerjaan yang biasanya ditargetkan selesai selama dua minggu untuk satu jembatan, hampir berlangsung selama satu bulan sejak dimulai pertengahan Januari 2023 karena sempat terkendala banjir dan material.

Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh belasan personel VRI yang terdiri atas Mabes VRI Bandung (Arief Budiman, Suarjan, Fikram), VRI Regional Sumut (Irfan Tri Handoko, Andi Juliawan, Harianto Panjaitan, Mimba Priswadi, Fadli), dan VRI Regional Aceh (Fitriani, Fakhrur Reza, Indah Zahratun Faiza, M. Hafidzan Alqi). Di lapangan, para relawan VRI juga dibantu oleh personel TNI dari Koramil 0109-04 Simpang Kanan dan warga Kampung Serasah dan Kampung Cibubukan. Budget yang diperlukan untuk membangun jembatan ini berkisar Rp370 juta yang mencakup kebutuhan untuk material, logistik, dan operasional relawan. Namun, semua keperluan material dibeli langsung oleh donatur dan dikirim ke lokasi.

Mimba Priswadi yang turun langsung ke lokasi untuk survei mengatakan, proses survei tak boleh dilewatkan begitu saja. Salah satu yang paling urgen untuk disurvei ialah kepastian mengenai status kepemilikan tanah di dua desa tersebut. Jangan sampai nanti setelah jembatan selesai dibangun justru malah menimbulkan cek-cok di belakang hari. Hal teknis lainnya ialah melihat kondisi tanah di sekitar sungai. “Kalau tanah yang di lokasi kita bangun jembatan ini sangat bagus kondisinya, pasir bercampur tanah liat,” katanya.

Berawal dari Jembatan Gantung Cartenz

Komandan Tim Arief Budiman @Ihan Nurdin

Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia bermula ketika personel VRI rutin melakukan ekspedisi ke Puncak Carstensz Pyramid atau Puncak Jaya di Papua. Ini adalah puncak gunung dengan ketinggian mencapai 4.884 mdpl dan dikenal sebagai salah satu gunung yang masuk dalam daftar Seven Summit Indonesia. Gunung ini juga masuk daftar World Seven Summits.

“Waktu itu tahun 2015, kali kelima kami ekspedisi ke Puncak Carstensz dan kami membangun jembatan di sana. Istilahnya Burma Bridge, hanya ada dua seling untuk pegangan dan satu seling untuk pijakan. Tidak begitu panjang, tetapi dalamnya itu bisa sampai beberapa ratus meter, ini jalur khusus untuk pendaki.”

Pada tahun 2016  ketika banjir bandang di Provinsi Jawa Barat, personel Mabes VRI Bandung juga terjun langsung untuk membuat jembatan darurat di salah satu desa yang terisolir. Sejak saat itulah, permintaan pembangunan jembatan gantung di berbagai desa yang terisolir di Indonesia mulai berdatangan. Permintaan masyarakat ini lantas disahuti oleh Komandan VRI, Tedi Ixdiana, untuk meluncurkan Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia.

“Saat ini sudah ada sekitar 168 jembatan gantung yang kami bangun dan tersebar di 16 provinsi termasuk Aceh.”

Jembatan Penghubung Asa

Generasi penerus Kampung Serasah @Ihan Nurdin

Kehadiran jembatan gantung Serasah—Cibubukan tentunya disambut antusias oleh warga setempat, terutama para perempuan.

Nurmawati, istri kepala dusun, buru-buru menjawab sambil tertawa, “Belajar keretalah (sepeda motor) kita.”

Nurmawati mengaku selama ini tak bisa mengendarai sepeda motor. “Percuma pun kalau bisa,” katanya, “mau berkendara di mana?”

Beberapa warga di sini memang mempunyai sepeda motor, tetapi banyak yang “parkir” di serambi rumah. Ada juga yang seperti Marganda, dititipkannya pada kenalan atau kerabat di Cibubukan. Baru dipakai kalau mereka hendak bepergian ke Lipat Kajang atau Singkil atau Subulussalam. Sama halnya seperti ada juga warga yang memiliki mesin cuci, tetapi tetap memilih mencuci di sungai.

Ridani, yang sejak dua tahun terakhir menjadi guru PAUD Maju Bersama Tiga di Kampung Serasah juga sudah tak sabar menanti jembatan gantung itu selesai. “Selama ini tak bisa ke mana-mana kalau tidak diantar suami, saya tak bisa bawa perahu,” kata ibu dari seorang balita itu, Rabu (8/2/2023).

Beberapa murid PAUD Maju Bersama Tiga

Kalau jembatan itu rampung dan bisa dilalui nanti, Ridani tak perlu bergantung penuh dari suaminya jika ingin menyeberang ke Cibubukan atau pergi ke Lipat Kajang untuk berbelanja.

Sebenarnya sudah pernah akan dibangun jembatan gantung di Serasah, bekas tapak untuk membangun tiangnya pun masih ada. Tepat di titik pembangunan yang sekarang. Tetapi, seperti yang sering-sering terjadi, kontraktornya kabur. Musim berganti dan banjir bolak-balik datang, jembatan yang dinanti-nanti tak kunjung hadir.  

Sumi juga menaruh harapan yang sama. Perempuan berusia seperempat abad dan sudah punya empat anak itu mengaku akan segera memasukkan anaknya ke TK kalau jembatan gantung itu sudah selesai. “Sudah lima tahun umurnya sekarang, belum sekolah dia, dia maunya sekolah ke seberang biar bisa wisuda seperti kakaknya.”

Koordinator VRI Regional Aceh, Fitriani, menyampaikan terima kasih kepada Mabes VRI dan donatur yang sudah menyahuti permintaan warga Serasah untuk membangun jembatan gantung ini. Meskipun VRI Regional Aceh belum lama terbentuk, tetapi sebagai bentuk partisipasi aktifnya, VRI Regional Aceh menurunkan empat personelnya sebagai relawan pembangunan jembatan gantung tersebut.

Koordinator VRI Regional Aceh Fitriani saat mengecek pemasangan lantai jembatan. @Ihan Nurdin

Fitri berharap kehadiran VRI Regional Aceh bisa menjembatani kebutuhan masyarakat Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan jembatan gantung di daerah-daerah pelosok. Di samping itu juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan rescue atau penyelamatan saat terjadi bencana. Fitri menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan VRI berbasis pada semangat kesukarelawanan yang tidak berorientasi profit.

“Pembangunan jembatan ini murni gerakan sosial VRI sebagai bentuk sumbangsih kami kepada masyarakat. Jadi, tidak ada unsur mencari keuntungan di sini. Kami terus mengajak masyarakat untuk senantiasa saling peduli dan bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing.”[]

Harimau Sumatera dalam Perjuangannya Bertahan Hidup

Kasumah
-
1
Harimau Sumatera dalam Perjuangannya Bertahan Hidup

Surga dunia memang indah. Setidaknya demikian ungkapan seorang yang tengah dilanda cinta. Cinta itu tumbuh bersama perjuangan untuk menjaga yang dikasihi. Sudah menjadi bagian dari diri manusia itu sendiri untuk mempertahankan hal yang disayangi. Demikian juga bagi mereka yang mencintai keindahan dan keseimbangan alam melalui penjagaan. Walau sulit, penuh tantangan, tetapi tetap ingin berjuang.

Perjuangan untuk hidup (stuggle for existence) sendiri sebenarnya terinspirasi dari buku bacaan yang belum lama ini saya baca, The Origin of Species—Asal Usul Makhluk Hidup Melalui Seleksi Alam—yang ditulis oleh Charles Darwin. Sekilas, kita mengenal teorinya yang kontroversial di kalangan agamawan yang menentang keras hasil pemikirannya tersebut. Namun di balik itu, ada pesan yang lebih penting ketimbang mengimani ketidaksetujuan kita terhadap teorinya. Sedikit saya ulas hal tersebut dalam tulisannya ini.

 Darwin memberi pernyataan terkait sejarah umat manusia bahwa setiap makhluk hidup yang ada pada masa kini adalah berasal dari satu nenek moyang dan ada karena proses seleksi alam.  Buku yang terdiri lebih dari lima ratus halaman ini memuat pemahaman penting yang sebaiknya kita cermati dan pikirkan, yakni tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam.

Bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam?

Terkait kerusakan yang terjadi hari ini, Darwin telah memberi pemahaman yang mendalam untuk saya. Tentu bukan hal mudah untuk meng-convert pemikiran Darwin yang orientalis tersebut. Bagi sebagian pemeluk agama bahkan enggan walau sekadar menyimak apa yang ditulisnya. Sungguh, bahkan untuk menuliskan kata per kata saja sudah membuat saya gugup. Bila nantinya tulisan ini hanya menjadi bualan bagi orang-orang keras kepala, layaknya seorang koruptor.

Jangan Remehkan Siklus Kehidupan

Kali ini kita membahas tentang kemelut perburuan illegal harimau sumatera, gajah sumatera, badak, orangutan, hingga burung, yang merupakan hewan terancam punah (Critically Endangered). Ketika para hewan tersebut berusaha memulihkan jumlah keturunannya, mirisnya pada saat yang sama manusia justru membantai gajah hamil, serta menembaki ibu dan anak orangutan hingga tewas. Seakan manusia tersebut menginginkan mereka punah dari muka bumi. Mungkin saat itu manusia baru sadar bagaimana melelahkannya harus bekerja sendiri untuk meregenerasi hutan, melakukan penyerbukan tumbuhan, dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Seolah hukum alam telah disahkan. Sehingga hewan-hewan kunci dengan status terancam punah justru kini paling sedikit menghasilkan keturunan. Rata-rata Orangutan membutuhkan waktu mengandung selayaknya manusia, selama Sembilan bulan dan hanya akan melahirkan setiap delapan tahun. Penantian untuk meningkatkan jumlah keturunan oleh Orangutan Warrior pun memakan waktu yang tidak sedikit. Waktu di mana pemburu mungkin lebih siap beraksi dari pada kondisi Orangutan untuk memproduksi keturunan. Benar, ini hanyalah contoh kecil saja.

Sayangnya, hal miris serupa nyatanya juga terjadi terhadap hewan-hewan yang mampu menghasilkan jumlah keturunan yang lebih banyak, contohnya lebah. Meskipun lebah bisa membuahi lebih dari 200 juta spermatozoanya, potensi kepunahannya juga tidak dapat dielakkan. Penyebabnya beragam, dari faktor perubahan iklim hingga efek dari penggunaan pestisida pada lingkup pertanian. 

Dari kedua contoh kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana struggle for existence dijelaskan dari sudut pandang sains. Perjuangan untuk bertahan hidup para satwa dalam melawan perburuan, perubahan iklim, dan faktor lainnya.

Perlu kita sadari bersama bahwa salah satu penentu jumlah spesies adalah faktor iklim. Namun di masa kini, masalah iklim semakin bertambah. Hal tersebut tentu tidak bisa dianggap remeh. Belum lagi masalah perburuan terhadap hewan yang hampir punah yang permasalahannya masih sulit ditangani walau dengan bantuan keahlian teknologi di masa kini. Jika masalah iklim, manusia mencari cara menciptakan alat untuk memperoleh keseimbangan iklim, atau untuk kekeringan, manusia bisa menciptakan pipa untuk menyedot air dari tenaga angin. Akan berbeda jawaban jika itu menyangkut kepentingan egoisme manusia.

Manusia bisa dianggap sebagai “hantu” di tengah hutan bagi hewan-hewan ini. Gajah mati setelah diambil gadingnya, harimau mati setelah kulit terpisah dari dagingnya, badak mati demi dilelang culanya, dan masih banyak lagi kisah mengerikan yang sungguh menyayat hati.

Efek Buruk Kepunahan Satwa Kunci Bagi Manusia

Banyaknya hama babi bagi sebagian masyarakat kita pasti terasa sangat menganggu pertanian, terutama di musim menanam jagung. Di mana siang dan malam para petani harus berada di perkebunan. Lengah sedikit, tanaman mereka bisa dibabat habis para babi. Dalam mata rantai makanan, babi termasuk makanan harimau yang oleh masyarakat kita meyakini harimau sebagai raja hutan dan disegani. Namun kini, keberadaan harimau semakin berkurang, padahal jika populasinya masih dapat dirasa, hama utama para petani ini tak akan merajalela.

Begitu juga dengan kasus meningkatnya hama serangga ketika populasi hewan penyerbuk semakin berkurang. Seperti lebah, yang melakukan penyerbukan secara alami untuk proses reproduksi pada tanaman. Manusia bisa saja menggantikan peran dari hewan-hewan ini, seperti yang tersebut di atas, tetapi tentunya akan memakan biaya yang banyak dan memerlukan tenaga yang tidak sedikit.

Manusia seperti magma di dalam gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa melahap habis kehidupan di sekitarnya. Bila magma itu tak segera diberi arah untuk keluar dari sarangnya maka ia tak segan-segan untuk melintas sekehendaknya. 

Kehidupan Rimba

Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan sebuah notifikasi dari grup WhatsApp mengenai berita warga yang diserang Harimau Sumatera hingga harus dibawa lari ke rumah sakit. Berita ini sontak mengejutkan sekaligus memilukan saya.

Berselang tujuh hari saya mendapatkan notifikasi kembali, tetapi kali ini dari kakak saya yang tinggal di Menggamat. Tidak biasanya dia mengirimi saya berita tentang kejadian di kampung. Saya berpikir mungkin karena saya pernah mewawancarai tetua di kampungnya tentang hal yang sama. Foto dan video yang dikirim itu adalah seekor harimau yang sudah berada di dalam kandang dengan luka di bagian wajahnya. Video beruntun juga mulai menyebar dari status WhatsApp teman-teman saya yang tinggal di Kluet; entah mereka menyaksikan sendiri kejadian tersebut atau mereka juga dapat kiriman dari orang terdekatnya.

Rekaman yang diambil asal itu memperlihatkan warga berbondong-bondong datang ke Jamburteka untuk melihat harimau yang berhasil ditangkap oleh warga. Seolah tak satupun mau ketinggalan melihat si raja hutan dibopong ke tengah kampung dengan mengabadikan momen itu dalam rekaman amatir setiap pemilik seluler.

Masyarakat Kluet pada umumnya masih percaya bahwa Ndik (sebutan khusus untuk harimau) merupakan perwujudan dari kesakralan hutan sebagai sesuatu yang tidak boleh sembarangan diganggu. Hutan dan harimau, meski menakutkan, nyatanya kerap diperbincangkan oleh masyarakat di desa-desa Kluet

Ndik (sebutan khusus untuk harimau) merupakan perwujudan dari kesakralan hutan sebagai sesuatu yang tidak boleh sembarangan diganggu.

Komunikasi antara masyarakat dengan si raja hutan biasanya akan terjadi ketika manusia mulai memasuki hutan. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar selama di hutan, seperti berkata-kata jelek hingga menyebut kata “harimau” secara langsung.

Rencana untuk bertahan hidup kadang kala terasa berada di ujung tanduk, antara menyerang atau diserang. Begitulah petuah orang tua jaman dulu kala seseorang dihadapkan pada maut. Saat nyawa terancam, tentu setiap makhluk hidup tidak akan menyerah begitu saja.

Demikianlah hal yang terjadi pada manusia maupun harimau. Toh keduanya sama-sama terluka dan kritis demi mempertaruhkan hidup mereka. Barang kali ada batasan yang kita tidak sadari telah terlewati. Sehingga keberadaan manusia menyinggung harimau di hutan rimba. Sehingga harimau mengaum memberi peringatan agar manusia tidak memasuki wilayah yang dikuasainya lebih jauh lagi.

Kadangkala komunikasi tak selalu berasal dari bunyi yang keluar dari rongga mulut. Kita tahu bahwa hewan pada dasarnya tidak berbicara seperti manusia. Mereka biasanya akan menyampaikan pesan melalui tanda-tanda. Misalnya, harimau menandai wilayahnya dengan urin untuk berbicara kepada hewan lain ataupun manusia agar tidak mengganggu wilayahnya. Sebagai manusia yang telah dianugrahi Sang Pencipta dengan kecerdasan akal pikiran dan kemampuan komunikasi dengan keselarasan tingkat tinggi, bukakah seharusnya kita belajar memahami pesan yang disampaikan melalui tanda-tanda alam semesta?

Taman Bunga dan Harmonisasi Kehidupan

Ketika pergi ke taman bunga, membawa serta keluarga untuk berlibur. Kita melihat pemandangan yang begitu indah, bunga bermacam warna, anak-anak riang gembira sambil berlari di sekitar taman yang harum semerbak. Lalu lebah penyerbuk mendekati kelopak yang mekar. Sekilas, tak ada yang istimewa dari persinggahan serangga ini. Namun ini sangat dibutuhkan oleh bunga-bunga untuk penyerbukan karena sebagian mereka tak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Penyebaran serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Sehingga tumbuhan-tumbuhan itu dapat bereproduksi berkat bantuan lebah.

Bayangkan, jika hari ini populasi lebah menurun (memang di beberapa negara sedang krisis jumlah serangga penyerbuk)? Tentu kinerja pertumbuhan bunga akan berkurang bahkan hilang. Masalah akan bermunculan ketika keseimbangan alam menghilang. Bahkan tak ada lagi istilah berlibur ke taman bunga hanya karena ada satu spesies saja yang hilang.

Mengutip pernyataan Darwin yang menggugah, “Kita memandang wajah alam dengan penuh rasa senang, kita selalu melihat ada makanan yang melimpah, tetapi kita tidak menyadari atau dengan sengaja melupakan bahwa burung-burung yang berkicau di sekeliling kita sebagian besar hidup dari serangga atau biji-biji yang disediakan oleh alam, dan karena keacuhan itu kita terus menerus merusak kehidupan. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa meskipun saat ini makanan bisa berlimpah tapi belum tentu (tetap ada) di musim-musim dan tahun-tahun yang akan datang”.

Manusia bertahan hidup dengan makan dan minum yang kita peroleh dari alam. Alam mati, maka kehidupan manusia akan mati. Sekalipun di masa depan manusia mulai menciptakan pil anti-lapar. Hewan dan tumbuhan juga perlu hidup, bertahan hidup dengan cara mereka. Dari penyebaran biji-biji oleh burung, hewan-hewan yang saling memangsa, pepohonan yang menampung curah hujan. Artinya, setiap makhluk bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga kepada kebijakan manusia dalam menjaga harmonisasi alam semesta. Sampai saat itu. manusialah pemegang kunci utama dari pencegahan kerusahan kehidupan ini.

Setiap makhluk bergantung pada makhluk hidup lainnya dan juga kepada kebijakan manusia dalam menjaga harmonisasi alam semesta.

Sebagai contoh kasus. Taman Nasional Yellowstone yang terdapat di Amerika Serikat merupakan rumah bagi spesies serigala yang hampir punah. Kemudian sejak tahun 90-an, pemerintah mulai menggalakkan peningkatan jumlah spesies ini di wilayah masyarakat setempat. Pada mulanya, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak menolak upaya tersebut. Menurut mereka, serigala adalah ancaman bagi peternakan mereka. Namun setelah program tersebut berjalan, para petani mulai merasakan dampak baiknya. Tak ada lagi banjir dan longsor, hasil pertanian jadi meningkat dari sebelumnya, dan air menjadi lebih jernih. Lantas, apa hal yang sebenarnya terjadi?

Mengutip pernyataan Farwiza Farhan, chairperson HAkA Sumatera, bahwasannya serigala memiliki peran yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Serigala memakan rusa yang memakan rumput-rumput di bantaran sungai. Namun sayangnya, manusia berburu serigala dengan menembakinya. Hal tersebut membuat populasi serigala kacau. Padahal kehadiran serigala membuat para rusa menjauh dari pemukiman penduduk dan masuk ke dalam hutan.  Sehingga rumput-rumput di bantaran sungai yang tidak lagi dimakan rusa berestorasi. Hal tersebut menyebabkan kemunculan beragam serangga yang membantu penyerbukan pertanian. Selain itu, tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai juga menjernihkan aliran air, mencegah erosi dan juga longsor.

Serigala memiliki peran yang tidak dapat dilakukan oleh manusia.

Maka penting untuk kita sadari bersama bahwa penjagaan dan pengelolaan alam secara bijaksana wajib mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan (sustainable living) untuk kehidupan yang sehat dan baik di masa sekarang dan juga masa depan. Bisa jadi, makhluk hidup lainnya di sekitar kita sedang berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan melalui kehadiran keturunan meraka. Benar bahwa bumi berubah dan secara alamiah setiap makhluk hidup akan mengalami kepunahan pada periode tertentu. Namun pencegahan penghancuran terhadap suatu spesies tentu akan membantu siklus kehidupan berjalan seimbang sesuai aturan.

Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Naluri setiap makhluk untuk hidup secara harmonis perlu kita jaga bersama. Manusia tentu tidak bisa seenaknya menggantikan posisi makhluk lain hanya karena ingin mencapai keinginan mereka. Sebagai makhluk yang mampu berpikir, sudah seharusnya kita mengambil pembelajaran dari alam dan mengaplikasikannya dalam keseharian kehidupan.

Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Naluri setiap makhluk untuk hidup secara harmonis perlu kita jaga bersama.

Dari banyaknya masalah yang pernah kita ketahui, tentunya tidak semua kalangan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang akan dampak ke depan. Sebagian orang memang enggan menjadi kriminal kerusakan alam, tetapi tak jarang masih ditemukan kelompok-kelompok tertentu yang menutup mata atas kerusakan alam ini demi kepentingan kaumnya.

Kita bisa mengatakan telah tumbuh menjadi manusia tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang manusia? Pernahkah kita berpikir selama hidup ini hal apa saja yang telah kita lakukan terhadap alam? Atau jangan-jangan, disadari atau tidak, justru kitalah monster yang sebenarnya merusak kehidupan?

Adakah kita berpikir sejenak, merenungkan dan membayangkan, bahwa dari jarak jutaan mil di atas sana kita bahkan tak melihat? Sungguh betapa kecilnya kita. Kita yang tak ada apa-apanya ini haruskah berlaku sombong atas kenikamatan sesaat yang ada di depan mata? Saya rasa jika kita berhenti sejenak membayangkan alam semesta yang amat luas ini setidaknya selaku manusia kita sadar bahwa salah satu praktik syukur adalah dengan menjadikan lingkungan dan alam sekitar kita menjadi lebih baik. Jika pun belum demikian, setidaknya kehadiran kita tidak sampai merusak. Bukankah sejatinya demikian fungsi dari kehadiran manusia di muka bumi?   

KIP Aceh: Peran Warga Sangat Besar dalam Edukasi Pemilu

Ihan Nurdin
-
0
KIP Aceh: Peran Warga Sangat Besar dalam Edukasi Pemilu

Banda Aceh — Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisioner Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran pemilu di Aceh. Secara umum, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai pemilih maupun untuk dipilih dengan terlibat langsung sebagai peserta pemilu.

Namun, kata dia, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengedukasi publik terkait kepemiluan karena keterbatasan penyelenggara pemilu yang tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Akmal Abzal dalam diskusi publik bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Koordinator Jurnalis Warga Banda Aceh, Selasa, 24 Januari 2024. Diskusi ini berlangsung di kantor LSM Flower Aceh di Jalan Kebun Raja, Ulee Kareng.

“Banyaknya warga dengan profesi dan strata sosial yang berbeda membuat penyelenggara tak mampu menembus seluruh lapisan masyarakat,” kata Akmal.

Peran warga dalam mengedukasi bisa lebih efisien karena berkomunikasi dengan bahasa masyarakat, seperti mengedukasi mereka agar tidak terkecoh dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mudah sekali masuk ke ruang-ruang privasi individu melalui WhatsApp atau konten-konten berbasis internet yang masif muncul di musim pemilu.

Peserta diskusi publik Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil.

Kemudian juga bisa mengedukasi mengenai dampak buruk politik uang yang berakibat pada rendahnya mutu pemimpin. Dampak jangka panjangnya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan semangat publik.

Akmal juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak mudah terpecah belah akibat fanatisme politik karena “cinta buta” pada salah satu sosok. Karena sikap fanatisme buta itu kemudian melahirkan kebencian pada kelompok lain, bahkan tanpa sadar menjadi penebar fitnah.

“Jangan sampai gara-gara politik kita kehilangan identitas sebagai muslim. Di sisi lain, kepentingan-kepentingan politik segelintir orang yang tidak terakomodasikan oleh penyelenggara pemilu sehingga dimunculkan fitnah-fitnah keji bagi penyelenggara,” kata Akmal.

Salah satu yang mencuat dalam diskusi ini ialah polemik seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang ditengarai publik tidak transparan dan sarat nepotisme. Pertanyaan terkait ini muncul dari salah seorang jurnalis warga yang mempertanyakan mengapa ada pelamar yang nilai CAT-nya tinggi, tetapi tidak masuk pada tahapan selanjutnya yakni tahapan wawancara.

Perihal ini, Akmal menjelaskan bahwa jika masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, dipersilakan untuk mempertanyakan langsung kepada pihak penyelenggara. Namun, ia juga menekankan pentingnya melakukan cek dan ricek, tidak hanya menuding berdasarkan asumsi. Misalnya, hal-hal yang diketahui publik bisa saja berbeda dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara tetap berpegang pada mekanisme aturan yang berlaku.

Sebagai contoh kata Akmal, pernah suatu ketika dalam ujian tertulis panitia hanya mengambil nilai 15 besar tertinggi, tetapi karena ada tiga peserta dengan skor yang sama, maka ketiganya tetap dihitung masuk dalam 15 besar, bukan 18 besar. Informasi-informasi seperti ini menurutnya terkadang tidak sampai kepada publik, di sisi lain penyelenggara juga kurang energi atau sumber daya untuk menjelaskan hal-hal yang sangat teknis seperti itu.

Oleh karena itu, Akmal berharap warga yang sudah teredukasi bisa berperan aktif dalam mengedukasi individu lain, misalnya dengan memanfaatkan media sosial. Ia tak menampik bahwa keberpihakan pada sosok tertentu merupakan fitrah manusia, tetapi jangan sampai karena itu membenarkan hal-hal tidak terpuji seperti menghujat dan menebar fitnah.

“Warga jangan mau dijadikan alat politik, buatlah simpul-simpul dengan partai, buat kontrak politik yang jelas supaya nanti bisa diawasi bersama, kalau kontrak politik tidak dipenuhi, masyarakat bisa mencabut dukungannya kepada sosok tersebut,” ujarnya.[]

Direktur Eksekutif Flower: Pemilu Inklusif Dijamin Konstitusi

Ihan Nurdin
-
0
Direktur Eksekutif Flower: Pemilu Inklusif Dijamin Konstitusi

Banda Aceh — Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, Riswati, mengatakan pelaksanaan pemilu secara inklusif telah diakui oleh dunia internasional bahwa setiap individu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap kedua hak tersebut tanpa pengecualian.

Dalam konstitusi di Indonesia, pemilu inklusif ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen III pasal 22 E ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Perempuan asal Aceh Tamiang yang akrab disapa Riris ini mengatakan, bicara pemilu inklusif maka harus memenuhi lima syarat utama. Pertama, hak pilih universal; termasuk orang di bawah perwalian. Kedua, tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih. Ketiga, TPS yang aksesibilitas permanen bagi difabel. Keempat, hak memilih yang rahasia, jika dibutuhkan, diwakili oleh orang yang terpercaya. Kelima, penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktis.

“Pemilu bersifat terbuka dan siapa pun bisa terlibat dan berpartisipasi. Negara harus memberikan kesempatan bagi seluruh warganya. Catatan kritis kenapa Flower Aceh concern di bidang ini karena saat pemilu, para minoritas dan kelompok marjinal lebih sebagai objek saat pemilu, bukan sebagai subjek,” katanya dalam diskusi publik bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil, Selasa, 24 Januari 2023.

Adapun kelompok marginal yang hak pilihnya sering tidak terpenuhi, di antaranya perempuan, difabel, lansia, pasien yang sedang dirawat di RS, maupun para narapidana.

Riris juga mengkritisi bahwa meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilu tidak membeda-bedakan setiap kelompok masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih banyak diskriminasi, pemahaman masyarakat perlu didorong agar memahami hal. Salah satunya perspektif bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin dan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Kondisi ini banyak merugikan perempuan yang ikut langsung dalam pemilu.

Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Koordinator Jurnalis Warga (KJW) Banda Aceh. Diskusi ini bekerja sama dengan LSM Flower Aceh dan berlangsung di kantor Flower pada Selasa, 24 Januari 2023.

Diskusi publik ini diikuti sebelas peserta dari beragam latar belakang dan organisasi, seperti ibu rumah tangga, pengajar di sekolah luar biasa, dosen, jurnalis, perwakilan komunitas, pegiat LSM, aktivis sosial, hingga perwakilan masyarakat Tionghoa di Banda Aceh.

Adapun narasumber yang dihadirkan, yaitu komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tgk. Akmal Abzal, dan Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, Riswati. Akmal Abzal menyampaikan informasi terkait tahapan terkini penyelenggaraan pemilu di Aceh yang sudah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi bakal calon anggota DPD RI. Sementara Riswati menyampaikan tentang pentingnya pemilu inklusi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu peserta, Sudarliadi, staf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan juga aktivis pemuda Muhammadiyah Aceh mangatakan, akses bagi disabilitas masih menjadi persoalan utama yang perlu diperhatikan penyelenggara pemilu di Aceh.

Ia juga menyoroti tingginya partisipasi masyarakat pemilu apakah murni karena kesadaran masyarakat atau justru karena tingginya praktik politik uang. Hal ini menurutnya memang memerlukan penelitian akademis sehingga tidak hanya berdasarkan asumsi semata.

“Politik uang ini terkesan sudah biasa di masyarakat. Bahkan ada calon-calon peserta pemilu yang merasa tidak enak kalau tidak memberi uang kepada calon pemilihnya,” ujar Sudarliadi.

Menanggapi hal tersebut, Riswati menyampaikan bahwa fenomena mengambil uang dari para kontestan pemilu, tetapi tidak memilih mereka di hari H tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini menurutnya justru menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan jujur. Hal-hal semacam ini yang membuat pelaksanaan pemilu menjadi mahal dan membuat individu-individu yang punya kapasitas menjadi enggan untuk ikut karena tidak punya “modal” uang.

Riris mengajak semua pihak, terutama para penggerak di masyarakat untuk tak pernah lelah mengedukasi warga di sekitarnya dengan cara membangun kesadaran kritis mereka tentang demokrasi. Walau bagaimana pun, kolaborasi memegang peranan penting dalam mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih baik di Indonesia, khususnya di Aceh.[]

1...91011...18Halaman 10 dari 18
Perempuan Peduli Leuser (PPL) merupakan komunitas yang mewadahi perempuan untuk saling bertukar pikiran dan bersinergi dalam mengampanyekan isu-isu lingkungan.

Jelajahi

Informasi

Perempuan Leuser
Banda Aceh – Aceh Selatan – Aceh Tenggara – Aceh Barat Daya – Gayo Lues, Aceh, Indonesia.
perempuanleuser@gmai.com
"Kami Membangun Jejaring dan Dukungan dalam Penjagaan Lingkungan Hidup"
© 2026 Perempuan Leuser. All Rights Reserved.