TULISAN ini lahir sebagai refleksi, sekaligus sebagai catatan perjalanan setelah berkeliling empat kabupaten: Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya di pesisir barat selatan serta Pidie Jaya dan Pidie di pesisir utara Aceh. Perjalanan itu hanya berlangsung selama empat hari pada Minggu—Rabu, 14—17 Juni 2026. Memang terasa seperti sedang kejar tayang. Namun, cerita-cerita yang kami peroleh di lapangan terasa sepadan. Lelah, tapi memuaskan. Dan rasa puas menihilkan semua lelah.
Perjalanan ini berawal dari sebuah pesan yang masuk ke WhatsApp saya pada awal Juni 2026. Pengirimnya adalah Ferry Edwin Sirait dari Yogyakarta. Ia bergiat di Combine Resource Innovation, sebuah yayasan nirlaba—bergerak pada isu kampanye keamanan digital—yang sebelumnya bekerja sama dengan Perempuan Peduli Leuser (PPL). Selanjutnya saya sebut Bang Ferry saja.
Bang Ferry ingin melakukan riset tentang bagaimana ketangguhan atau resiliensi perempuan Aceh dalam menghadapi bencana. Ia memilih Aceh sebagai lokus penelitian karena background Aceh yang pernah dihumbalang gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang hingga saat ini pernah mengalami guncangan gempa hebat hingga 9,3 skala Richter. Tinggi gelombang tsunami yang dipicu oleh gempa tersebut mencapai 34,5 meter. Bencana geologis tersebut disebut-sebut sebagai bencana alam terdahsyat di abad ini. Korbannya pun tak tanggung-tanggung. Di Aceh saja, tercatat 133.153 orang meninggal dunia dan 38.269 orang hilang.
Riset yang sejatinya dilakukan pada akhir 2025 itu sempat tertunda karena Aceh kembali diamuk bencana ekologis Siklon Senyar pada akhir November 2025. Selain Aceh, Siklon Senyar juga berdampak di sebagian Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Dampak dari bencana ekologis akhir November lalu tak kalah dahsyat dari yang disebabkan oleh tsunami. Sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh terdampak. Titik-titik terparah tersebar mulai dari Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah di dataran tinggi; Aceh Tamiang dan Aceh Timur di pesisir timur; hingga Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya di pesisir utara. Ironisnya, penanganan pascatsunami—yang notabenenya terjadi dua dekade silam—justru lebih sigap dan terkoordinasi dengan baik dibandingkan penanganan bencana tahun 2025.
Aceh juga pernah mengalami konflik bersenjata berkepanjangan. Justru, inilah fase paling mengerikan yang pernah dialami oleh orang Aceh, tak terkecuali perempuan. Jumlah korban yang terenggut juga tak sedikit.
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Amensty International, antara 10 hingga 30 ribu orang tewas selama konflik berlangsung di Aceh. Umumnya adalah warga sipil. Bagaimana kalau peristiwa konflik juga bisa menjadi “variabel” untuk diteliti? Saya menawarkan opsi alternatif. Bang Ferry setuju.
Bang Ferry dan istrinya, Monika, tiba di Banda Aceh pada Sabtu, 13 Juni 2026. Bang Ferry sudah beberapa kali ke Aceh, tetapi ini kali pertama bagi istrinya. Namun, ini menjadi perjalanan pertamanya ke wilayah barat selatan Aceh yang dipagari tepian Samudra Hindia. Saya bersama Kak Dian Guci dari PPL ikut serta. Kami memulai perjalanan di hari Minggu dengan tujuan pertama Kota Blangpidie, Aceh Barat Daya.
Kami berangkat dari Banda Aceh sudah menjelang tengah hari sehingga bisa menyantap siang di RM Kaki Kulu di Desa Seungko Mulat, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar. Menghabiskan dua porsi gulai siput sungai atau chu. Kak Monika sangat terkesan dengan kuliner khas Aceh Besar itu. Rasanya gurih dan manis setelah bercampur bumbu dan kuah santan.
Gulai chu dengan campuran pepaya mengkal membangkitkan selera makan di tengah perjalanan jauh.
***
Sebagai sebuah refleksi, saya memulai tulisan ini dengan sedikit kilas balik. Berbicara tentang berbagai bencana yang pernah terjadi di Aceh, tentu tak bisa menafikan bencana sosial atau konflik bersenjata yang pernah terjadi di tanoh meutuwah ‘tanah bertuah’ ini. Masyarakat Aceh seolah ditakdirkan untuk selalu ada dalam situasi perang: sejak era kolonialisme hingga era kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kini setelah damai direngkuh, “perang-perang” baru terus terjadi, kolonialisme pun hadir dalam rupa baru.
Pascaproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Aceh memilih bergabung dengan Indonesia. Menyatakan kesetiaan dengan action nyata yang buktinya masih bisa dilihat hingga saat ini: Dakota RI-001 Seulawah (yang bertransformasi menjadi Garuda Indonesia Airways) dan emas di puncak tugu Monumen Nasional. Pengkhianatan dan pergolakan politik membuat Aceh pernah dua kali mengangkat senjata dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Konflik vertikal tak terelakkan.
Kali pertama, terjadi pada tahun 1953. Pada 21 September 1953, ulama dan negarawan Teungku Daud Beureueh memproklamirkan perang melawan Indonesia. Aceh dinyatakan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Karto Suwiryo. Pasukan militernya disebut Tentara Islam Indonesia. Perang ini berlangsung selama beberapa tahun dan dikenal dengan peristiwa Darul Islam (DI)/TII. Setelah kedua belah pihak berunding dan bersepakat, damai pun akhirnya terwujud pada 9 Mei 1962 setelah ada Ikrar Lamteh.
Peristiwa DI/TII Aceh yang terjadi di masa Orde Lama jarang dibicarakan, terutama oleh generasi muda (milenial) Aceh. Tidak seperti gejolak konflik yang terjadi di masa Orde Baru. Itu karena, hanya berselang tiga tahun setelah itu, Indonesia kembali mengalami gejolak politik pada tahun 1965. Meski berpusat di Jawa, tetapi dampak dari gejolak tersebut tentu sampai ke Aceh. Siapa pula yang mau membicarakan masa lalu yang pahit di tengah gejola perang ideologi?
Namun, setiap kali kita melihat kampus Universitas Syiah Kuala atau UIN Ar-Raniry, atau Sekolah Tinggi Teungku Chik Pante Kulu di Darussalam, kehadirannya berkaitan erat dengan peristiwa DI/TII. Aceh yang pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Daerah Istimewa pun merupakan resolusi damai atas gejolak politik tersebut. Dengan status ini, Aceh mendapatkan otonomi luas dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan.
Itulah kenapa kawasan kota pelajar mahasiswa (kopelma) diberi nama Darussalam. Diambil dari frasa darussalam yang bermakna negeri damai. Simbol Aceh “terlahir kembali” setelah sebelumnya melewati fase darul harb (negeri perang).
Kali kedua, terjadi pada tahun 1976. Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro juga memproklamirkan kemerdekaan Aceh di Gunung Halimon, Pidie. Kesenjangan ekonomi yang dialami oleh Aceh menjadi punca yang menggelorakan semangat perjuangan Hasan yang berasal dari Tiro, Pidie. Gerakan ini semula bernama Aceh Merdeka dan bertransformasi menjadi Gerakan Aceh Merdeka.
Selama masa pergolakan tersebut, Pemerintah RI melakukan banyak operasi militer untuk memburu GAM. Yang sulit dilupakan oleh rakyat Aceh adalah penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1998—setelah keruntuhan Orde Baru. Selama sepuluh tahun itu, pos-pos militer dibuat dan fungsinya menjadi tempat interogasi dan penyiksaan.
Pasca-DOM, terjadi beberapa peristiwa yang menjadi tonggak sejarah Aceh, di antaranya, tuntutan referendum (1999), pemberlakuan Darurat Militer (2003), dan pemberlakukan Darurat Sipil (2004). Selama masa tersebut perang menjadi lebih terbuka. Truk-truk militer dan tank lapis baja semakin sering masuk-keluar kampung; kontak senjata semakin intens; sekolah-sekolah dibakar.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan perdamaian sejak keruntuhan Orde Baru. Namun, kedua belah pihak tak pernah menemukan titik temu. Dalam proses tersebut, terjadilah gempa dan tsunami pada Minggu, 26 Desember 2004. Persisnya pada pukul 07.58.38 detik WIB. Bencana tersebut mampu melunakkan hati para pihak yang terlibat dalam perundingan. Ego masing-masing diluruhkan. Dorongan dari rakyat sipil semakin menguat. Kesepakatan dicapai. Di Kota Helsinki, Finlandia, GAM dan RI pun menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005. Masyarakat Aceh mengenalnya sebagai MoU Helsinki.
Bertahan dan Berjuang
Bu Yanti kini juga menjadi pengacara. Ia selalu menemukan jalannya sendiri untuk misi kemanusiaan.
Bu Yanti adalah perempuan pertama yang kami temui dan berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya sebagai perempuan Aceh. Ia menjadi mahasiswa di tengah puncak represi militer Indonesia terhadap Aceh di ujung-ujung masa rezim Soeharto. Ia bergabung dalam barisan mahasiswa yang menuntut keadilan dan perdamaian bagi rakyat Aceh. Menyaksikan anggota keluarga meninggal tak wajar karena kekerasan aparat. Pernah rapuh saat sebagian keluarganya meninggal dan hilang oleh tsunami. Hanya dia dan adiknya yang tersisa. Namun, ia memilih untuk bertahan setelah mendapatkan “magic moment”di sebuah lokasi pengungsian.
Ia melihat seorang bocah di pengungsian yang tinggal sebatang kara setelah semua keluarganya ditelan tsunami. Bocah itu tetap lincah seolah tak pernah terjadi apa-apa—mungkin karena ia terlalu kecil untuk memahami situasinya. Aku harus bisa seperti bocah itu. Suara kecil di hatinya membuat Bu Yanti membuat keputusan baru. Ia bergabung dengan sebuah NGO. Bertahun-tahun bekerja untuk kemanusiaan. Sampai-sampai ia lupa kalau lukanya sendiri ternyata belum sepenuhnya sembuh. Perasaan-perasaan yang selama ini terkunci rapat, ia biarkan sedikit renggang. Dari celah itu kami menyimaknya. Membiarkannya bercerita sambil sesekali menyeka air mata tanpa menyela.
Tak hanya tentang konflik di masa Orde Baru yang ia ingat, ia juga menyimpan dengan rapi kisah-kisah perjuangan DI/TII. Itu karena kakeknya, Pawang Leman, yang berasal dari Leupung, Aceh Besar, tercatat sebagai salah seorang yang berjasa dalam proses perundingannya. Masyarakat Leupung punya cara sendiri untuk menghormati Pawang Leman, yaitu dengan merayakan Hari Pendidikan Daerah setiap tanggal 2 September. Ada kebanggaan bagi Bu Yanti karena mewarisi darah pemberani dari kakeknya.
Dari Aceh Barat Daya, kami bergerak ke para perempuan di Aceh Selatan. Menemui sekelompok perempuan pengrajin kasab khas Aceh Selatan di Kecamatan Samadua. Kasab yang disulam dari benang emas impor telah menjadi alat untuk bertahan di masa-masa sulit selama konflik berlangsung. Di masa konflik, ruang gerak laki-laki menjadi sangat terbatas. Mereka kesulitan mencari nafkah, terutama yang bekerja sebagai petani. Yang pergi ke hutan (kebun/ladang) kerap dicurigai sebagai gerilyawan atau pemberontak. Yang bekerja sebagai sopir di jalan raya sering dihadapkan pada sweeping demi sweeping yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Banyak lelaki memilih hengkang dari kampung karena tak sanggup menahan penderitaan fisik. Mereka merantau ke provinsi atau ke negara-negara tetangga, khususnya Malaysia. Banyak yang pergi dari “jalur belakang” dan juga mempertaruhkan nyawa. Keadaan terkadang membuat para suami atau anak lelaki tak punya pilihan: bertahan dengan luka fisik bernanah atau melawan dengan cara bergabung dalam barisan.
Kondisi ini menuntut perempuan untuk mengambil alih seluruh peran dalam banyak hal. Ya, sebagai kepala keluarga; ya, sebagai tulang punggung ekonomi; ya, sebagai pelindung masyarakat secara sosial.
Bu Zahra dari Samadua, pernah sampai harus membawa mesin jahitnya ke tenda pengungsian. Dengan cara itulah ia bisa tetap mendapatkan uang untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Ia juga menerima pesanan dari para pasukan BKO yang ditempatkan di daerahnya. Ia diminta membuat motif khusus seperti lambang burung garuda atau lambang kesatuan pasukan tersebut. Di lain waktu, ia justru harus menjahit bendera bintang bulan yang dipesankan oleh pihak GAM. Dilakukan sembunyi-sembunyi di sudut ruang kamarnya yang sunyi. Tak boleh seorang pun tahu.
Bu Zahara bersama adik dan anak perempuannya, para perempuan tangguh yang memilih menjaga identitasnya melalui kasab benang emas.
Cara bertahan hidup dari konflik juga dituturkan oleh Ibu Marlina di Pidie. Ia bahkan pernah ditodongkan senjata di kepalanya oleh aparat keamanan akibat “kekepoan” mengintip sebuah rumah kosong di kampungnya. Pura-pura tidak tahu sering menjadi strategi untuk bertahan hidup. Tak mau tahu dengan urusan orang lain adalah cara terbaik untuk tidak terlibat dalam konflik antarkepentingan. Rumahnya sering menjadi tempat berlindung bagi orang-orang sekitar saat terjadi konflik bersenjata. Ia sering masak besar dan sebagiannya dibagikan kepada para tetangga yang kesulitan mendapatkan bahan pangan.
Bu Ruhani di Pidie Jaya, tak hanya menyimpan beban fisik, tetapi juga beban mental yang luar biasa. Tinggal di daerah episentrum konflik, penderitaannya seolah belum cukup sehingga ia harus ditambah dengan penderitaan karena kehilangan dua adik lelaki saat tsunami. Sebagai anak tertua, perempuan pula, ia tak ubahnya seperti ibu di keluarga. Ia terus mencari, tapi seorang adiknya tak pernah ditemukan. Di dalam hatinya, ia terus menghidupkan sang adik dengan caranya sendiri. Kepedihan demi kepedihan itu hanya bisa disandarkan kepada Yang Maha Kuasa.
Yang memilih merapat dalam barisan tak hanya lelaki, tetapi juga perempuan. Bu Fida di Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya, memilih bergabung dengan barisan GAM sebagai bentuk perlawanan. Kesemena-menaan oleh negara yang dirasa telah di luar batas mendorongnya untuk menjadi perempuan militer GAM. Ia mengikuti latihan fisik yang berat. Ia menikah di usia muda. Saat anaknya berusia 12 hari, suaminya meninggal dunia. Ia bahkan tak bisa melihat jasad suaminya untuk yang terakhir kali.
Di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, juga ada Bu Rahmi yang memilih bertahan dengan kondisi separuh rumahnya sudah hilang ditelan ombak. Ia yang telah kehilangan ayahnya dari tsunami, kini justru harus “berteman” dengan ombak karena pilihannya sendiri. Ia bertekad untuk tinggal di rumah yang dibangun dengan susah payah oleh suaminya.
Berdaya: Transformasi Ketangguhan
Dari kiri ke kanan: Bang Ferry, Kak Monika, Bu Ruhani, Kak Dian, dan saya. Kekuatan tidak lahir dengan sendirinya. Ia adalah proses yang terbentuk dari keyakinan yang kuat dan kebersamaan yang erat.
Perjalanan melintasi empat kabupaten ini lebih dari sekadar perjalanan biasa. Ada energi yang mengalir pelan-pelan dan terserap ke dalam diri saya. Ada kebanggaan yang pelan-pelan merayapi relung hati. Ketangguhan para perempuan Aceh telah teruji melewati lintas zaman: masa konflik, masa tsunami, dan pascadamai. Berhentinya perang dan pulihnya alam bukan finish bagi mereka, justru titik start untuk memulai kehidupan yang baru.
Dari cerita-cerita yang mereka lontarkan, setidaknya ada dua hal yang menurut saya menjadi kunci dari ketangguhan tersebut. Pertama, kekuatan yang bersumber dari ketauhidan atau iman. Kedua, kekuatan yang bersumber dari masyarakat secara komunal.
Masyarakat Aceh yang mayoritas Islam meyakini bahwa apa pun yang terjadi adalah ketentuan atau qada dan qadar dari Allah Swt. Ini yang membuat mereka bisa menerima segala kondisi, bahkan yang terpahit sekalipun.
Kekuatan itulah yang membuat mereka lebih dari sekadar mampu bertahan, tetapi memilih melanjutkan hidup. Dalam obrolan sehari-hari, kadang muncul candaan, jangan coba-coba “adu nasib” dengan rakyat Aceh. Semua yang terberat pernah kami rasakan, bahkan gempa bumi pun pernah skalanya mencapai 9,3, hanya kurang dua poin dari gempat terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah yaitu 9,5 skala Richter.
Secara komunal, masyarakat Aceh saling melindungi dan saling mendukung selama masa-masa konflik atau bencana terjadi. Fida pernah bersembunyi hingga berbulan-bulan di rumah tetangganya saat ia hamil besar. Bu Marlina sering mendapatkan sayuran atau ikan gratis dari pedagang di Kota Sigli sebagai wujud solidaritas. Dukungan-dukungan seperti inilah yang membuat perempuan Aceh tak merasa menderita sendiri. Dalam situasi sulit, dukungan tetap ada dengan cara yang tidak disangka-sangka. Setiap orang menolong dengan caranya sendiri.
Dukungan yang melahirkan semangat hidup, semangat yang memantik perubahan, perubahan yang memantapkan langkah. Masa lalu kini menjadi cermin bagi masa depan.
Bu Yanti kini mengelola sebuah sekolah di Blangpidie. Ia juga memiliki sebuah toko dan menjual kue-kue yang dibuat dengan kecekatan tangannya. Di pesisir Susoh, Bu Rahmi membuktikan keteguhan hatinya yang tak goyah meski digerus ombak kehidupan. Bu Zahara dan ibu-ibu di Samadua tetap berkarya dengan kasab benang emas impor yang mulai langka. Mereka berkomitmen untuk terus menyulam karena kasab adalah identitas. Bu Rohani yang seorang PNS di Pemkab Pidie Jaya terus mendedikasikan dirinya bagi para penyintas bencana Siklon Senyar akhir tahun lalu. Menjelang pensiun, ia mulai ancang-ancang untuk “proyek” masa depannya. Ia ingin bikin kue dan punya usaha sendiri.
Bu Fida kini memimpin Askarimah Aceh Barat Daya, sebuah organisasi yang mewadahi eks kombatan perempuan. Ia bahkan punya rencana untuk menjadi politisi sebagai estafet perjuangan GAM.
Bu Marlina akhirnya tenang setelah anak sulungnya akhirnya lulus sebagai guru PPPK setelah enam kali gagal. Ia bangga karena dorongan dan motivasinya telah berhasil mengantar anak-anaknya menjadi anak yang berhasil.
Dari masa-masa kelam di mana mereka dipaksa bertahan oleh keadaan, mereka memilih untuk berjuang melawan keterbatasan, hingga kini mereka berdiri tegak sebagai sosok yang berdaya—menjadi pilar utama yang memulihkan dan membangun kembali peradaban Aceh dari puing-puing bencana.[]
Referensi buku:
Tsunami Aceh Getarkan Dunia
Peulara Damee
