* Khalida Zia, Peneliti Sosial dan Founder SVARA
Tanggal 25 Juni 2026, saya dan tim SVARA memulai “Ekspedisi Kita Biasa-Biasa”. Ini merupakan sebuah program orang muda di Aceh untuk menemukenali kembali kondisi Aceh terkini dengan mengunjungi berbagai lokasi yang terdampak bencana dan titik-titik konflik yang pernah terjadi di Aceh. Melalui ekspedisi tersebut, kami datang untuk mendengar cerita-cerita langsung dari masyarakat dan untuk memahami sepenuhnya situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sana.
Perjalanan kali ini dimulai dari Banda Aceh menuju Nagan Raya. Kami tidak langsung menuju titik lokasi dalam jarak tempuh sehari, akan tetapi kami singgah dahulu di Aceh Barat dan bermalam di sana. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Kami sengaja memilih Beutong Ateuh Banggalang sebagai salah satu tujuan dalam ekspedisi kali ini. Beutong Ateuh Banggalang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana Sumatera pada november 2025. Dua dari empat desa, Desa Kuta Teungoh dan Desa Babah Suak, di Kecamatan ini lenyap ditelan air bah dan kerusakan dahsyat tersebut masih menyisakan jejak nestapa dalam kehidupan masyarakat. Kini dua desa yang masih tersisa adalah Desa Blang Puuk dan Desa Blang Meurandeh. Namun sangat disayangkan, saat proses pemulihan baru juga dimulai, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang justru harus menghadapi persoalan lain yang tak kalah pelik.
Wacana kembalinya aktivitas pertambangan yang memunculkan kekhawatiran konstan bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang
Selain kehilangan tempat tinggal, anak-anak di Beutong Ateuh Banggalang juga kehilangan akses pendidikan.
Saat pertama sekali menginjakkan kaki di Sekolah Darurat yang dibangun secara swadaya di atas hamparan tanah kosong milik Geuchik Desa Kuta Teungoh, kami berlima seketika bergeming. Kami seakan menolak untuk percaya saat menyaksikan bangunan darurat dengan tiga ruang kelas beralaskan semen kasar, bertiang kayu, dan ditutupi tiga papan. Kami hanya mampu menatap nanar satu persatu deretan ruang kelas dengan tumpukan buku-buku bacaan yang ditutupi selembar terpal.
Demikianlah fasilitas darurat yang hanya bisa diandalkan oleh anak-anak Beutong Ateuh Banggalang untuk bangkit. Di ruang-ruang berdinding papan tipis ini, ada sekitar 95 murid SD dan 105 pelajar SMP yang berusaha kembali menjalani rutinitas sekolah mereka. Keterbatasan fasilitas pendidikan ini membuat para murid harus membagi jam belajar secara bergantian. Pukul 08.00 hingga 12.00 WIB digunakan untuk waktu belajar siswa SDN 1 dan SDN 2 Beutong Ateuh Banggalang. Sedangkan pukul 14.00 hingga 17.00 WIB untuk waktu belajar siswa SMPN 1 Beutong Ateuh Banggalang. Namun dikarenakan lokasi Sekolah Darurat yang jauh di wilayah pergunungan, dengan jalur perjalanan yang sepi dan banyaknya hewan liar seperti babi hutan yang berkeliaran, maka tidak sedikit anak-anak yang terpaksa tidak dapat berhadir untuk belajar di sekolah.
Guru-guru yang dahulu mengajar di sekolah asalnya, kini dipindahkan ke Sekolah Darurat. Namun, proses belajar jauh dari kata ideal. Suara dari satu kelas terdengar hingga ke kelas lain, membuat guru dan murid sulit berkonsentrasi. Bagi para guru, untuk saat ini bukan berfokus pada mengejar target pembelajaran.
Hal yang terpenting adalah memulihkan semangat dan kondisi mental anak-anak setelah bencana, ujar Samsuardi, salah seorang guru honorer.
Sekolah Darurat dibangun dengan asas gotong royong masyarakat. Menurut Samsuardi, pemerintah daerah Nagan Raya telah mengetahui perihal tersebut, bahkan telah beberapa kali berkunjung, tetapi hingga saat ini belum ada titik terang kepastian nasib sekolah permanen bagi pendidikan anak-anak Beutong Ateuh Banggalang ke depannya. Kini tujuh bulan telah berlalu, bangunan darurat ini masih menjadi satu-satunya tempat belajar para siswa, entah sampai kapan.
Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor bukanlah satu-satunya derita yang harus mereka hadapi. Jika bercermin ke masa lalu, masyarakat Beutong Ateuh Banggalang juga pernah melalui tragedi kasus pelanggaran HAM berupa tragedi pembantaian Teungku Bantaqiyah dan para santrinya di masa DOM Aceh.
Samsuardi menilai bahwa masyarakat Beutong Ateuh Banggalang di tengah dahsyatnya musibah, tapi masih bisa begitu tabah. Jika dulu masyarakat harus berjuang menghadapi tekanan mental saat kehilangan rasa aman dan hidup dalam ancaman, kini mereka juga harus merasakan kehilangan fasilitas-fasilitas penting untuk menopang kehidupan seperti rumah, sekolah, dan akses jalan.
Sehingga disadari atau tidak, benih konflik sosial pun mulai bermunculan di wilayah tersebut. Banyaknya akses jalan yang rusak dan terputus, membuat permintaan kehadiran jalan baru menjadi tinggi. Saya dan tim sempat menyaksikan sendiri akses jalan baru yang ditutup warga dengan alasan tanah yang diubah menjadi jalan umum tersebut dibangun tanpa izin dan tanpa transaksi jual-beli kepada pemilik lahan dan langsung dijadikan fasilitas umum.
Sungguh masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah untuk masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Sudah lebih setengah tahun pascabencana masyarakat terkatung-katung dalam ketidakpastian. Mereka berharap pemulihan yang dilakukan secara terukur, teratur, dan serius, termasuk kejelasan dukungan keberlanjutan pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka sudah menjadi korban dari bencana akibat kerusakan alam, jangan sampai mereka kembali harus kehilangan masa depan karena ketiadaan dukungan pendidikan. []
