Artikel Perempuan Peduli Leuser (PPL) - Perempuan Peduli Leuser (PPL)

Informasi Bencana Dibatasi, KKJ Desak Tanggung Jawab Negara

Siaran Pers

-

Desember 20, 2025

Informasi Bencana Dibatasi, KKJ Desak Tanggung Jawab Negara

Jakarta, 19 Desember 2025. Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatera terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya. Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana.

Laporan-laporan tersebut menampilkan kondisi faktual di lapangan yang bertolak belakang dengan narasi resmi pejabat negara. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menutup fakta.

Atas dasar itu, KKJ menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Pertama, kemerdekaan pers terus ditekan dan dilemahkan. Pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis merupakan serangan langsung terhadap kemerdekaan pers, yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi dan hak warga negara untuk mengetahui. Kemerdekaan pers adalah indikator utama kebebasan sipil dan kualitas demokrasi. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis secara langsung bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lebih dari itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Perlu ditegaskan bahwa upaya perdamaian secara informal tidak menghapus unsur pidana dari tindakan melawan hukum tersebut.

Kedua, negara diduga aktif membatasi hak atas informasi warga negara. Pembatasan pemberitaan bencana merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas informasi, yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Hak ini dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam konteks bencana, pembatasan informasi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik. Upaya penyeragaman narasi dan pengaburan fakta menunjukkan kehendak negara untuk mengontrol pengetahuan masyarakat dan mengancam kebebasan pers.

Ketiga, negara berpotensi menjadi produsen disinformasi. Intervensi negara terhadap pemberitaan, termasuk dugaan perintah untuk menghentikan liputan bencana, merupakan praktik manipulasi informasi. Ketika ruang verifikasi, kritik, dan kontrol publik ditutup, pernyataan pejabat yang keliru atau menyesatkan dibiarkan hadir tanpa koreksi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta melanggar kewajiban negara untuk menyediakan informasi yang benar sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan kepentingan publik.

Keseluruhan pelanggaran ini memperlihatkan wajah negara yang secara terang-terangan membatasi hak warganya sendiri. Di samping itu, perusahaan media juga tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Media memiliki mandat sebagai kontrol sosial dan ruang check and balances terhadap kekuasaan, bukan justru menjadi bagian dari mekanisme pembungkaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mendesak:

Presiden RI untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jurnalis yang mengalami intimidasi dan pembatasan dalam peliputan bencana di Sumatera, serta segera menetapkan Status Bencana Nasional;
Presiden RI untuk menjamin perlindungan penuh terhadap kerja-kerja pers, khususnya di wilayah bencana, dan memastikan publik memperoleh informasi yang akurat dan faktual;
Presiden RI untuk memerintahkan seluruh pejabat negara menghentikan penyampaian pernyataan yang tidak akurat, menyesatkan, dan bertentangan dengan fakta di lokasi bencana;
Dewan Pers untuk secara aktif mendorong dan menekan negara agar memenuhi kewajibannya dalam melindungi kemerdekaan pers, terutama di situasi bencana;
Perusahaan media untuk menjamin keselamatan dan perlindungan jurnalis serta pekerja media, dan menolak terlibat dalam segala bentuk pembatasan, sensor, maupun pengaburan informasi terkait bencana di Sumatera.

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta pada 5 April 2019 sebagai aliansi strategis untuk melawan impunitas atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Komite ini terdiri dari 11 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Narahubung:

Erick Tanjung, Koordinator KKJ
Nany Afrida, AJI Indonesia
Mustafa Layong, LBH Pers
Muhammad Isnur, YLBHI
Nenden Sekar Arum, SAFEnet
Nurina Safitri, Amnesty International Indonesia

Hotline: 08111137820

Dark Joke Warga di Lubok Pusaka

Galeri

Ayu 'Ulya

-

Desember 20, 2025

0

Tinggi banjir 8—10 meter

Dusun Bidadari di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, salah satu yang terparah terdampak banjir bandang. Desa ini dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye yang berhulu ke Dataran Tinggi Gayo. Pada tanggal 25 Nov sungai meluap yang mengakibatkan terjangan banjir dan puncaknya terjadi pada 26 Nov. Ketinggian banjir yang melintasi desa ini antara delapan hingga sepuluh meter.

Warga butuh shelter

Di sini tidak ada korban jiwa, tapi rumah-rumah penduduk dan meunasah hancur. Bantuan yang masuk juga sedikit dan masih berupa logistik tanggap darurat. Itu pun terbatas. Warga butuh shelter untuk tempat berteduh dan bermalam, tapi nihil. Bahkan alat berat yang masuk untuk membersihkan jalan berasal dari perusahaan, bukan dari pemerintah. Namun, saat melihat relawan datang, warga masih menawari mereka makan siang.

Desa yang dikepung sawit

Lokasi desa ini dikelilingi kebun sawit yang sangat luas. Dari jalan utama menuju desa harus menempuh sekitar 9 km areal perkebunan sawit. Seorang warga memasang bendera merah putih.

“Saya pasang bendera merah putih di sini. Biar kalo dilihat dari helikopter mereka tahu kalau daerah ini juga Indonesia. Kalo mereka gak peduli juga, saya naikkan bendera Cina,” kata Syaiful Anshori, yang rumahnya rusak diterjang bandang, Rabu, 17 Desember 2025.

Beberapa ibu duduk sambil mengobrol. Seorang di antara mereka bertanya, “Sudah bersihkan rumah?”

Temannya menjawab, “Dia enak rumahnya sudah bersih, ada genset.”

Yang lain menimpali, “Gimana aku mau bersihkan rumah, tidak ada beko.”

Tapi ada juga yang menjawab begini: Lon mangat han perle peugleh rumoh, sebab rumoh pih ka tan Lee (Aku enak nggak perlu lagi membersihkan rumah, sebab rumah pun tidak ada lagi.)

Seorang lagi bilang begini: Lon leubeh pah, tanoh-tanoh ka tan lee (Aku lebih pas lagi, tanah-tanah pun sudah lenyap–karena longsor).

Dan mereka pun saling tertawa.

Dayah Ulee Titi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Tiga Kabupaten

Aksi

Ihan Nurdin

-

Desember 17, 2025

0

Dayah Ulee Titi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Tiga Kabupaten

Dayah Ulee Titi Aceh Besar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung selama tiga hari, sejak Minggu, 14 Desember hingga Selasa, 16 Desember 2025, dengan menjangkau tiga kabupaten, yakni Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara.

Bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 4,5 ton, uang tunai, mie instan, air mineral, minyak goreng, gula, sabun cuci, perlengkapan bayi, perlengkapan salat, obat-obatan, pakaian baru, serta pakaian bekas layak pakai. Seluruh bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dan partisipasi keluarga besar Dayah Ulee Titi bersama para alumni dan masyarakat.

Koordinator kegiatan, Tgk. Jufrizal, yang akrab disapa Paman Joe mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan di sejumlah titik terdampak bencana, antara lain, Gampong Putoh di Kecamatan Samalanga, Dayah Baitul Ihsan Al-Hanafiah Samalanga, Dayah Riyadhul Mubarak Gampong Matang Teungoh Kecamatan Tanjongan Samalanga, Dayah Darul Mukhlisin Al Amiriyah Gampong Geulanggang Kecamatan Kota Juang, Posko Gampong Balee Panah Kecamatan Juli, Dayah Istiqamatuddin Babul Ilmi Kecamatan Juli, serta Meunasah Blang Panjoe Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.

“Selain itu, bantuan juga disalurkan ke Posko Gampong Beuragon Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Sementara untuk wilayah Aceh Utara, bantuan disampaikan melalui perwakilan alumni Dayah Ulee Titi dan didistribusikan menggunakan perahu menyusuri Krueng Kuta Blang, mengingat kondisi akses darat yang masih terbatas akibat banjir,” katanya, Selasa, 16 Desember 2025.

Proses penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Pimpinan Dayah Ulee Titi, Abumuda Ahmad Damanhuri, dan Ketua Umum, Abucut H. M. Rijal. Keduanya turun langsung ke lapangan bersama Ayah Rizwan Fermasi serta 40 relawan untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat dan lembaga yang benar-benar membutuhkan.

Paman Joe mengatakan, aksi ini merupakan wujud kepedulian Dayah Ulee Titi terhadap sesama, khususnya masyarakat yang tengah diuji dengan musibah bencana alam. Paman Joe menegaskan bahwa dayah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keislaman, tetapi juga hadir dalam aksi-aksi kemanusiaan dan sosial di tengah masyarakat.

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor. Semangat kebersamaan dan kepedulian inilah yang terus kami jaga dan hidupkan di lingkungan dayah dan alumni,” ujarnya.

Dayah Ulee Titi berharap kondisi masyarakat di wilayah terdampak segera pulih dan aktivitas kehidupan dapat kembali berjalan normal, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial dalam menghadapi berbagai musibah.[]

Editor: Ihan Nurdin

Surat untuk Pak Prabowo

Aceh Sisi Lain

Ihan Nurdin

-

Desember 16, 2025

0

Pak Prabowo,

Apa karena pemilih Anda saat pilpres lalu di Aceh cuma 787.024 suara, makanya Anda sengaja ingin membuat kami jera saat ini?

Maaf, Pak, saya terpaksa bertanya seperti itu, mengingat hingga hari ini, Selasa, 16 Desember, sudah 21 hari setelah bencana, tapi action negara untuk menolong kami masih biasa-biasa saja.

Saya juga ingin bertanya, sudah sekeras apa hati Anda, Pak? Sehingga tidak terenyuh atau tersentuh ketika melihat rakyat Anda menangis. Malah, Anda bilang masyarakat tegar karena masih bisa menyambut Anda dengan baik.

Pak, mereka bukan tegar. Kalau mereka tidak dikerahkan untuk menyambut Anda, untuk pura-pura happy di depan Anda sambil bertepuk tangan, mereka juga emoh, Pak. Justru, seharusnya Bapak yang mendatangi mereka, Bapak usap pundak mereka, Bapak tatap mata mereka. Bapak enggak usah ngomong. Diam saja. Nanti mereka yang malah akan banyak bicara, Pak. Karena pemimpin sejati mestinya, ya, banyak mendengar, bukan banyak retorika.

Saat saya melihat Bapak yang naik mobil dengan atap terbuka di lokasi bencana, sambil dada-dada. Atau Bapak yang kelihatan happy ketika ada yang berteriak-teriak menjagokan Anda sebagai presiden seumur hidup. Pak, Anda sedang tidak berada di lokasi kampanye, lho. Anda di lokasi bencana.

Baca juga: Surat untuk Mualem

Pak, hari ini hari ke-21 setelah banjir bandang dan longsor di Aceh. Gubernur kami bahkan sudah menetapkan fase kedua untuk masa tanggap darurat. Ini sebenarnya isyarat, Pak. Bendera putih sudah dikibarkan di beberapa tempat.

Apa Bapak lihat orang-orang yang berjalan di lereng-lereng bukit itu dengan barang yang mereka panggul di kepala atau pundak? Mereka itu bukan para peziarah di lembah suci, Pak. Mereka itu sedang berjuang agar esok masih ada yang namanya kehidupan.

Tapi Anda sebagai Presiden tampaknya memang tidak memiliki sense of crisis. Sense Anda malah muncul ketika ada rakyat yang nggak tahu kalau Mayor Teddy sekarang sudah berpangkat letnan kolonel.

Saat negara lain menawarkan bantuan, dengan pongahnya Anda menolak. Anda balut dengan kata terima kasih. Anda bilang negara mampu mengatasinya. Dan sudah mengatasinya dengan baik. Anda terus memantau situasi.

Anda bilang, ini cuma tiga provinsi yang terdampak bencana. Masih ada 35 provinsi lagi yang tidak kenapa-napa. Sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pak, saat Anda mengatakan itu, ada subteks lain yang kami dengar dari perkataan Anda. Seolah-olah Anda sedang mengatakan: tuh, rasain. Kapitalis sekali cara berpikir Bapak. Ini negara, Pak. Bukan perusahaan. Ini bukan soal kuantitas.

Pak, apa yang membuat Anda enggan menerima bantuan dari negara lain? Saya bayangkan dunia ini adalah sebuah kompleks perumahan, di mana antara satu rumah dengan rumah yang lain bisa saja saling memberi makanan. Itu sesuatu yang lumrah dan karena itu justru silaturahmi menjadi semakin guyub. Dalam keadaan baik-baik saja kalau ada yang memberi kita tidak patut menolak, Pak, apalagi ini dalam kondisi emergency. Pak, beda lho antara menerima dengan meminta-minta.

Pak, jika negara kita begitu berani untuk berutang—seperti untuk membangun IKN, lantas mengapa terlalu malu untuk menerima pemberian? Apa karena cuma-cuma? Apa karena tidak ada kewajiban untuk membayar pokok beserta bunganya? Apa karena dari bantuan itu tidak memberikan “manfaat” bagi negara? Misalnya, negara jadi tidak punya dalih untuk menaikkan pajak dari rakyat?

Setahu saya, Pak, ada sih yang bersikap begitu. Tapi itu karena mereka mengalami superiority complex. Orang yang superiority complex itu, Pak, memang kompleks sih. Jalan pikirnya nggak bisa dicerna dengan akal sehat. Mereka cenderung curigaan sama orang yang baik sama mereka. Tapi, orang-orang yang begitu biasanya karena ada yang ditutup-tutupi. Jadi, mereka membuat benteng untuk dirinya sendiri. Biar nggak terdeteksi apa yang sedang mereka sembunyikan. Jadi, sok-sok hebat gitulah, Pak. Tapi sebenarnya, ya, nggak apa-apa kali juga.

Tapi, Anda kan tidak, ya, Pak. Lagi pula, apa yang hendak Anda tutup-tutupi. Kalau Anda ingin menutupi sesuatu, tentulah Anda tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Berkali-kali pula—dan pada akhirnya menjadi Presiden.

Syak wasangka saya cuma satu, Pak. Tok karena suara Anda di Aceh tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi, Pak, tanpa suara yang dominan dari Aceh pun, Anda sudah jadi presiden kok. Dan, meski kecil, tetap ada kontribusi dari suara rakyat Aceh, ya, yang 787.024 suara itu. Dan, kalau dihitung dari persentase jumlah DPT, nggak dikit-dikit amat kok, Pak. Setidaknya ada 20 persen.

Nah, Pak, dalam kondisi saat ini, Bapak bantu saja mereka yang 20 persen itu, Pak. Bapak nggak usah tolong semua korban bencana. Bapak cukup tolong saja orang-orang yang sudah memilih Bapak. Jangan kecewakan mereka, Pak. Jangan biarkan mereka benci ruman ke Bapak. Jangan buat mereka menderita dua kali, Pak. Menderita karena bencana dan menderita karena Bapak abaikan.

Satu lagi, Pak, menteri-menteri Bapak itu, kalau mereka nggak bisa bicara yang pantas, mending Bapak suruh diam aja, Pak. Diam lebih baik daripada ngomong, tapi nyakitin hati.

Pak, kami rakyat Aceh punya rekam jejak yang buruk dengan Indonesia, tolong jangan dibuat semakin parah.[]

Menolak Status Bencana: Sawit Indonesia, WTO, dan Luka Aceh-Sumatera yang Disembunyikan

Edukasi

Perempuan Peduli Leuser

-

Desember 16, 2025

0

Menolak Status Bencana: Sawit Indonesia, WTO, dan Luka Aceh-Sumatera yang Disembunyikan

Oleh Afrizal Akmal*

Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa sering dipresentasikan sebagai pembuktian martabat nasional. Negara berdiri tegak di hadapan “diskriminasi global”, sawit dibela atas nama keadilan perdagangan, dan kedaulatan ekonomi ditegaskan dengan suara lantang. Namun, di balik gemuruh itu, ada keheningan yang disengaja: kemenangan hukum yang kuat secara formal, tetapi rapuh secara substantif.

Putusan WTO—betapapun pentingnya—hanya bekerja di tingkat prosedural. Ia mengoreksi aturan, bukan realitas. Ia menyentuh teks kebijakan, bukan tanah yang gundul. Ia mengatur tarif dan standar, tetapi tidak pernah menumbuhkan kembali hutan yang telah dibabat di Aceh, Sumatra, dan Kalimantan. Di sinilah masalah utama sawit Indonesia bermula: kita terlalu sibuk memenangkan forum internasional, tetapi gagal membenahi struktur nilai sawit itu sendiri.

Keadilan Dagang Tanpa Etika Ekologis

WTO bukan lembaga lingkungan. Ia tidak menilai apakah sawit diproduksi dengan menghancurkan daerah tangkapan air, merusak habitat satwa, atau memiskinkan masyarakat adat. Ia hanya memeriksa apakah suatu kebijakan melanggar prinsip nondiskriminasi dan perdagangan bebas.

Karena itu, kemenangan Indonesia di WTO tidak serta-merta meningkatkan posisi moral sawit Indonesia di pasar global. Uni Eropa, LSM lingkungan, investor hijau, dan konsumen kelas menengah dunia tidak membeli sawit karena putusan hukum—mereka membeli narasi keberlanjutan. Dan di sinilah sawit Indonesia kalah telak.

Kita menuntut dunia mengakui sawit sebagai komoditas sah, tetapi kita sendiri enggan menata produksi sawit agar layak secara ekologis. Kita berbicara tentang keadilan global, tetapi menghindari keadilan ekologis di dalam negeri.

Struktur Nilai Sawit yang Cacat

Masalah sawit Indonesia bukan semata diskriminasi eksternal, melainkan struktur nilai yang dibangun di atas ekstraksi murah dan pengabaian lingkungan. Sawit diposisikan sebagai mesin devisa, bukan sebagai sistem produksi yang harus tunduk pada daya dukung ekologis.

Akibatnya hutan primer dianggap “lahan tidur”. Daerah resapan air berubah menjadi kebun monokultur. Sungai menjadi saluran limbah.
Konflik agraria dibiarkan sebagai “biaya pembangunan”.

Dalam struktur seperti ini, sertifikasi keberlanjutan sering kali hanya kosmetik. Legalitas administratif menggantikan legitimasi ekologis. Yang penting ada izin, bukan ada hutan.

Deforestasi yang Disangkal

Di Aceh dan Sumatra, sawit bukan sekadar komoditas—ia telah menjadi aktor politik-ekologis. Pembukaan kebun sawit di kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah rawan bencana bukan rahasia baru. Yang baru adalah keberanian negara untuk terus menyangkal dampaknya, bahkan ketika banjir, longsor, dan krisis air datang berulang.

Di titik inilah sikap Prabowo menjadi problematis. Ketika ia berkeras menolak status bencana, yang dipertaruhkan bukan sekadar istilah administratif, melainkan narasi sebab-akibat. Mengakui bencana berarti membuka pintu pada pertanyaan yang lebih berbahaya: siapa yang merusak hutan? siapa yang memberi izin? siapa yang diuntungkan?

Menolak status bencana adalah strategi depolitisasi. Ia memindahkan tragedi ekologis menjadi peristiwa alamiah, seolah hujan adalah satu-satunya tersangka, seolah hutan tidak pernah ditebang, seolah sawit tidak pernah merambah.

Nasionalisme Sawit sebagai Tirai Asap

Retorika nasionalisme sawit sering digunakan sebagai tirai asap. Siapa pun yang mengkritik sawit dicap antipetani, antipembangunan, atau agen asing. Padahal kritik terhadap sawit industri berskala besar bukan kritik terhadap petani kecil, melainkan terhadap model ekonomi yang menumpuk keuntungan di atas kehancuran ekologis.

Nasionalisme semacam ini berbahaya karena mengaburkan perbedaan antara petani rakyat dan korporasi besar.
Menyederhanakan persoalan ekologis menjadi konflik geopolitik.
Menutup ruang evaluasi kebijakan domestik.
Dengan nasionalisme sawit, negara dapat tampil sebagai korban di panggung global, sambil menjadi pelaku di panggung lokal.

Kemenangan yang Tidak Menyelamatkan

Apa arti kemenangan WTO jika banjir terus berulang di daerah sentra sawit? Hutan lindung terus tergerus? Konflik agraria tak pernah selesai? Sawit Indonesia tetap dicurigai pasar global?

Kemenangan hukum tanpa reformasi struktural hanyalah kemenangan simbolik. Ia menyenangkan pidato, tetapi tidak menyelamatkan lanskap. Ia menguatkan posisi tawar negara, tetapi tidak memperbaiki nasib sungai, hutan, dan manusia yang hidup di sekitarnya.

Sawit dan Kejujuran Politik

Masalah terbesar sawit Indonesia hari ini bukan WTO, bukan Uni Eropa, bahkan bukan pasar global. Masalah terbesarnya adalah ketiadaan kejujuran politik untuk mengakui bahwa sebagian besar krisis ekologis kita adalah hasil pilihan kebijakan.

Selama negara memilih menyembunyikan deforestasi di balik jargon kedaulatan, selama status bencana dihindari agar tidak membuka dosa struktural, selama sawit dipertahankan sebagai simbol nasional tanpa evaluasi ekologis, maka kemenangan apa pun—di WTO atau forum mana pun—akan tetap hampa.

Hutan tidak membaca putusan WTO. Sungai tidak peduli pada retorika nasionalisme. Mereka hanya merespons satu hal: apa yang kita lakukan pada mereka.

Dan sejauh ini, jawabannya terlalu sering: kita tebang, kita keringkan, kita tutupi—lalu kita menang di atas kertas.[]

*Inisiator Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf

Editor: Ihan Nurdin

Kirim Surat Terbuka, Dewan Profesor USK Desak Presiden Buka Akses Bantuan Internasional

Aksi

Perempuan Peduli Leuser

-

Desember 15, 2025

0

Kirim Surat Terbuka, Dewan Profesor USK Desak Presiden Buka Akses Bantuan Internasional

Banda Aceh–Situasi kemanusiaan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, pada akhir November 2025 dilaporkan semakin kritis. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, mendesak percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., tersebut menyoroti dampak bencana yang telah merenggut nyawa dan melumpuhkan infrastruktur vital.

Kondisi saat ini, jumlah korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 1.006 orang. Ratusan lainnya dilaporkan masih hilang atau terluka.

“Jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk,” tulis Dewan Profesor USK dalam surat terbuka

Kerusakan infrastruktur di Provinsi Aceh menjadi sorotan utama. Tercatat sebanyak 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah terdampak. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang meluas, menghambat upaya penyelamatan serta kelumpuhan ekonomi lokal.

Dalam catatan kontekstualnya, Dewan Profesor USK mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan respons pemerintah pusat. Meskipun Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada lembaga PBB (seperti UNDP dan UNICEF), laporan menunjukkan bahwa pemerintah pusat hingga kini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional.

“Alasan kemampuan nasional masih dapat menangani situasi tampaknya tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan kebutuhan sangat besar dan mendesak,” demikian di antara bunyi catatan tersebut.

Desakan ini semakin krusial mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan potensi cuaca ekstrem masih akan berlanjut.

Dewan Profesor USK memperingatkan bahwa tanpa respons cepat dan terkoordinasi, risiko dampak kesehatan jangka panjang dan kelumpuhan total sektor ekonomi mikro serta UMKM tidak akan terelakkan.

“Kondisi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan respons cepat, terkoordinasi, termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang masih belum berjalan optimal,” tegas Prof. Izarul Machdar menutup surat tersebut.

Berkaitan dengan situasi saat ini, Dewan Profesor USK mengeluarkan sebelas rekomendasi strategis, yaitu:

Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
Mendirikan humanitarian logistics coordination center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.
Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak.
Mengoptimalkan pembentukan aid staging areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.
Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.
Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil.
Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif.
Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.[]

Pemimpin Sigap

Aksi

Ihan Nurdin

-

Desember 15, 2025

0

Namanya Ismail. Usianya (baru) 41 tahun. Seorang suami dan ayah dari empat anak. Anak bungsunya, lahir pada hari Rabu, 26 November 2025. Melalui operasi caesar Di RSUD Pidie Jaya. Di rumah sakit, saat Ismail sedang menunggui istrinya dioperasi, suhu ruangan terasa dingin. Di luar sana, udara juga tak kalah dingin. Sudah berhari-hari hujan turun. Alih-alih mereda, guyurannya justru semakin lebat.

Belakangan, kita tahu, cuaca ekstrem ini akibat terjadinya Siklon Tropis Senyar. Siklon tropis langka yang tumbuh di sekitar Selat Malaka pada November 2025 lalu. Memicu cuaca ekstrem berupa hujan sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Anomali yang terjadi akibat pemanasan global. Senyar, istilah yang asing dan (mungkin) baru kita dengar setelah amuk badai itu terjadi. Tapi sebenarnya, kita sering mengalami senyar. Pernah mengalami siku terantuk dengan benda keras dan memberikan rasa sakit yang “aneh”? Ya, itulah senyar.

Ismail adalah Kepala Desa Babah Krueng, Pidie Jaya. Saya bertemu dengannya saat ikut rombongan Gerakan Perempuan Aceh yang mengantarkan bantuan ke sana pada Rabu, 10 Desember 2025. Sosok yang ramah. Cekatan. Sigap.

Ia adalah wali bagi warganya yang berjumlah 330 kepala keluarga. Bagi seribu lebih jiwa. Maka, ketika pada Rabu malam itu ia menginap di rumah sakit untuk menemani istrinya, pikirannya terus-menerus tertuju pada kampungnya di Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Ia gusar semalam suntuk. Kabar demi kabar dari kampung terus masuk ke ponselnya.

Pada Kamis pagi, buru-buru Ismail pulang ke Babah Krueng. Ia pamit pada istrinya yang penuh pengertian. Ia tinggalkan bayinya yang masih merah bersama ibunya di rumah sakit. Ia pulang ke Babah Krueng dari Meureudu. Jauhnya sebelas kilometer. Dengan berjalan kaki. Otaknya berpikir cepat. Dalam perjalanan dari Meureudu itu, Ismail sempat mampir ke kantor BPBD Pidie Jaya. Barangkali ada boat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi warga yang terjebak banjir. Tapi rupanya tidak ada.

Benar saja, jika ia tak cepat pulang. Barangkali akan ada warganya yang hanyut terbawa arus. Anak-anak dan lansia banyak yang terjebak banjir. Ismail tak kehabisan akal. Meski tak ada boat, ia mengevakuasi dengan alat bantu apa yang bisa. Ia gunakan ban mobil. Ia evakuasi warga dengan tangannya sendiri. Empat warga lain membantunya, meski tahu risikonya tinggi. Mereka dievakuasi ke meunasah yang berbentuk panggung.

“Kalau saya tak bergerak, nyawa warga saya terancam,” katanya.

Di hari Jumat, saat banjir mulai surut, ia bergegas pergi ke kantor bupati. Ia mencari beras. Warganya, terutama bayi dan anak-anak, bisa kelaparan jika tidak segera ada bantuan logistik. Hasilnya, 80 sak beras ia dapatkan. Bantuan kedua, berton-ton beras juga sudah diperoleh.

Ismail menceritakan itu saat kami “transit” sebentar di pekarangan kantor desa—sebelum pergi ke meunasah. Ia bercerita dengan penuh empati. Ketulusannya terpancar. Bukan asal karang agar terlihat keren. Padahal, dirinya sendiri juga korban. Anak-anak dan ibunya pun sempat terjebak di rumah. Ia berhasil mengevakuasi mereka ke atap rumah. Di rumah Ismail, ketinggiar air mencapai tiga meter lebih.

Setelah banjir surut, Babah Krueng penuh dengan endapan lumpur. Tinggi endapan bervariasi, tergantung tinggi rendahnya permukaan. Halaman sekolah, kantor desa, pekarangan meunasah, dan rumah-rumah penduduk semua terendap lumpur. Warga meminta Ismail untuk mencari beko untuk mengeruk lumpur tebal.

“Saya minta waktu pada warga satu jam,” katanya.

Ia berkoordinasi dengan camat. Menghubungi pihak yang memiliki alat berat di Samalanga, Kabupaten Bireuen. Tak sampai satu jam, ia dapatkan kepastian soal beko. Beko itu, tentu butuh bahan bakar untuk mengoperasikannya. Tentu ada jasa operator yang mesti dihitung—meskipun mungkin ada diskon. Ismail cepat mengambil keputusan, yang penting beko bisa langsung bekerja.

“Saya tancap gas, cari alat berat, saya usaha sendiri. Kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab seratus persen. Itu prinsip saya,” katanya.

Total delapan hari beko itu bekerja. BBM yang dihabiskan hingga satu ton. Biaya yang dihabiskan? Ismail menyebut angka dua digit. Uangnya dari mana? Dari kantong pribadi Ismail.

Baginya, uang bisa dicari. Tapi kesempatan untuk menjadi kepala desa yang bertanggung jawab dan ada 24 jam bagi warganya mungkin tidak datang dua kali. Ia tipikal kepala desa yang berprinsip. Tak sekalipun meninggalkan warganya kecuali untuk mencari bantuan.

Ismail sigap. Dia tahu apa yang mesti dilakukan. Mana yang mesti didahulukan. Dia tahu, warganya sudah kelelahan karena baru saja mengalami bencana. Ditambah harus membersihkan rumah dari lumpur. Karena itu, ia mengoordinaskan sepuluh relawan Pramuka Pidie Jaya untuk membersihkan meunasah. Ismail cerdik. Setelah ia panggil relawan, ia katakan kepada warga: ayo kita sama-sama bergotong royong. Ia sendiri, turut serta memegang cangkul, di sela-sela mengurus ini-itu sesuai tanggung jawabnya sebagai kepala desa—juga sebagai Ketua Forum Kepala Desa Bandar Dua.

Maka, pada hari Rabu (10/12) itu, sepuluh relawan Pramuka, dan warga desa yang muda-muda, sama-sama bergotong royong membersihkan lumpur di kolong dan pekarangan meunasah Babah Krueng.

Ismail juga tanggap. Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan mendesak bagi warganya: air bersih. Maka, ia pun mengupayakan sehingga diperoleh bantuan satu unit sumur bor. Sumur itu digali di pekarangan meunasah. Di tempat umum. Di pekarangan rumah ibadah. Saat semua serbasulit, jangan sampai untuk beribadah pun kesulitan karena tak ada air untuk bersuci.

Ia juga bukan pemimpin yang egois. Pertimbangan segera membersihkan jalan dari endapan lumpur karena ada sebelas desa lagi yang akses utamanya lewat Babah Krueng. Agar bantuan ke desa-desa yang lain itu jadi mudah disalurkan. Agar desa-desa itu tak lumpuh. Cara berpikir Ismail sangat taktis dan sistematis.

Pada pertemuan hari itu, jika ada yang saya “sesalkan” dari Ismail adalah pernyataan minta maafnya. Ya, ia “minta maaf” karena katanya kami datang dalam kondisi desa yang sedang “kacau”. Dalam keadaan warga desa tak bisa memuliakan tamu (peumulia jamee). Ya, Allah, Pak ….[]

Galodo yang Memunculkan Si Ular Besi

Kisah Perempuan

Dian Guci

-

Desember 15, 2025

0

Ular besi dari rangkaian barisan ratusan tabung gas 12 kg melingkari taman. Kepala si ular menghadap gerbang tertutup gudang agen elpiji di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Jumat, 12 Desember 2025.

“Katanya tadi pagi ada kiriman 300 tabung. Nanti sore 100 lagi,” ujar seorang lelaki berjaket biru.

Entah info dari mana ia dapat. Kami yang mengantre, hanya bergegas mengaminkan. Seolah info samar itu doa.

Sejak Galodo Sumatra 26 November, gas elpiji raib di Banda Aceh dan sekitarnya. Para emak mulai menjerit. Cagak besi kaki tiga yang biasa untuk penopang kuali kala kenduri, ramai dicari orang di pasar.

Tiba-tiba kayu bakar kembali menjadi incaran. Aroma asap yang khas, merasuk kembali dalam makanan dan air minum. Seperti hantu dari masa silam.

Mengantre untuk mendapat gas, jadi pekerjaan tambahan para ibu.

“Kami bolak balik mengantre. Dua hari memang tak ada lagi kerja kami, hanya mengantre itulah,” Sari, warga Gp Blang Oi, Meuraxa, menuturkan pengalamannya.

Dua hari mengantre. Itu perlu stamina seorang atlet. Apa betul dia bertahan terus di depan gudang?

“Ada warga sana yang inisiatif, menawarkan menjaga tabung, supaya kami bisa pulang. Biaya titipnya 5 ribu per tabung.”

Ketiadaan elpiji bukan hanya menggelisahkan para emak, tapi juga berdampak dahsyat pada UMKM.

Indah, penduduk Gampong Punge, pengusaha katering, menuturkan bahwa pelanggannya terpaksa dia kurangi hingga tinggal empat saja.

“Keuangan nggak berputar, Kak. Terpaksa kami hentikan pelanggan yang rumahnya jauh. Tak ada gas untuk masak, tak ada bensin untuk mengantar rantang,” katanya.

Padahal, sejak suaminya mengalami kecelakaan beberapa bulan lalu, biaya hidup mereka seluruhnya tergantung dari hasil usaha rantangan.

“Apalagi, saya baru punya bayi. Biaya hidup nambah. Tak tahu lagi mau bilang apa,” meski ketara sedih, suara Indah tegar.

Indah penyintas tsunami 2004. Kakinya sempat terancam diamputasi gegara luka sobek terkena seng, saat bergelut dalam air hitam tsunami.

Beruntung, dokter di USS Lincoln berhasil menyelamatkan kakinya.

Pukul 07.30 WIB di sebuah kedai kopi di kawasan Gampong Geuceu, Kecamatan Banda Raya, etalase kuenya tampak berbeda. Biasanya, tiga etalase kaca setinggi 1,5 m itu dipenuhi berbagai jenis kue yang mengundang selera.

Ada juga bu prang, nasi kuning, mie, bahkan dimsum, pizza mini dan susu kedelai. Banyak ibu membeli bekal sekolah anak-anaknya di sini, tertarik ragam pilihannya yang luar biasa.

Setelah galodo, ada yang berubah: ragam kue berkurang. Tidak terlihat bolu, pulot– kue-kue yang perlu waktu lama untuk mengolahnya. Tinggal camilan yang digoreng, atau potongan segitiga roti tawar yang diberi selai.

“Banyak yang libur, Kak. Itu kue yang masuk, semua yang serba praktis. Hemat gas,” kata pemilik kedai, akrab dipanggil Ogek.

Bahkan, menu MBG di sekolah-sekolah pun berubah. Nasi dan lauk pauk menghilang. Anak-anak dibagi paket plastik berisi biskuit, wafer, susu kotak, dan sebiji buah. Biasanya salak atau rambutan.

“Nggak kenyang, nggak enak. Tapi ya, sudahlah. Kan, teman–teman di Tamiang–lebih susah,” kata Aiman, siswa kelas VII SMP 17.

Sementara SMPN 19 Percontohan, yang memiliki asrama, terpaksa memulangkan semua siswa/i asrama. Sebab pengelola katering yang selama ini melayani asrama, sudah lempar handuk.

“Teringat waktu tsunami dulu. Tapi dulu nggak sesusah inilah kita, Kak. Bantuan cepat masuk, tenaga kesehatan ada. Sekarang ini lebih berat, karena banyak orang lapar, rasa kemanusiaan juga hilang,” kata Indah.

Dalam sehari, berbagai peristiwa renik menunjukkan, betapa warga Banda Aceh yang berada ratusan kilometer dari kabupaten terdampak galodo, ternyata hajat hidupnya ikut terganggu.

Memang benar kata Nabi: muslim itu seperti satu tubuh. Satu bagian sakit, seluruh tubuh sakit.

Bagah puleh, Aceh lon sayang. Kita memang bukan bangsa di bawah rata-rata. Kita pasti bisa.[]

*Galodo: istilah khusus dalam bahasa Minang untuk banjir bandang yang disertai balok-balok kayu, batu, dan benda lainnya

Nyaris Seribu Orang Mendaftar sebagai Calon Relawan Aceh Bergerak

Aksi

Ihan Nurdin

-

Desember 13, 2025

0

Nyaris Seribu Orang Mendaftar sebagai Calon Relawan Aceh Bergerak

Banda Aceh–Nyaris seribu orang mendaftar sebagai calon relawan yang dibuka oleh Yayasan Aceh Bergerak untuk membantu korban bencana alam di Aceh. Sejak pendaftaran dibuka pada 6–12 Desember 2025, total pendaftar mencapai 900 orang. Dalam tiga hari pertama pendaftaran dibuka, tercatat lebih 500 orang mendaftar.

Ketua Aceh Bergerak, Eva Hazmaini, menyampaikan bahwa pendaftar tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Aceh, tetapi juga dari luar daerah seperti Padang, Medan, Riau, Kalimantan, hingga Jakarta. Beberapa calon relawan bahkan menyatakan kesediaan berangkat dengan biaya pribadi demi bisa terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Kita memang membutuhkan banyak tenaga dengan berbagai kemampuan, seperti relawan medis, pemetaan, maupun mereka yang memiliki keahlian lain sangat dibutuhkan di kondisi seperti ini,” ujar Eva, Sabtu, 13 Desember 2025.

Untuk tahap awal, relawan direncanakan akan membantu kegiatan trauma healing serta pembersihan fasilitas umum di wilayah Pidie Jaya yang terkena dampak. Setelah itu, tim akan bergerak menuju ke Aceh Tamiang, salah satu daerah yang banyak dilaporkan membutuhkan penanganan cepat.

“Sementara wilayah seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah kemungkinan menjadi lokasi tahap berikutnya, menyesuaikan akses dan kondisi di lapangan,” kata Eva.

Saat ini, Aceh Bergerak sedang melakukan pendataan kemampuan masing-masing relawan agar penempatan di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk memastikan keseriusan calon relawan, mereka diminta untuk mendaftar ulang dengan batas waktu hingga Sabtu malam (13/12/2025). Hingga Sabtu sore yang mendaftar ulang sudah ada 650 orang.

Menurut Eva, meski sejumlah wilayah mulai menerima bantuan, tetapi masih banyak daerah terpencil yang belum tersentuh. Sehingga dibutuhkan banyak relawan untuk mendistribusikan bantuan.

“Sekecil apa pun kontribusinya, tetap sangat berarti bagi para korban,” katanya.

Pemberangkatan gelombang pertama relawan direncanakan berlangsung awal pekan depan.

Dengan hampir seribu relawan siap bergerak, Aceh Bergerak kembali menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat tetap kuat untuk saling membantu dalam situasi bencana.[]

KKJ Aceh Kecam Perampasan dan Penghapusan Karya Jurnalistik Jurnalis Kompas TV

Siaran Pers

Perempuan Peduli Leuser

-

Desember 13, 2025

0

KKJ Aceh Kecam Perampasan dan Penghapusan Karya Jurnalistik Jurnalis Kompas TV

Banda Aceh–Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mengecam keras tindakan perampasan alat kerja dan penghapusan karya jurnalistik yang dialami jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah aparat TNI di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam, Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) di Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis, 11 Desember 2025.

Koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita, melalui siaran pers yang diterbitkan KKJ Aceh pada Jumat, 12 Desember 2025, mengatakan, insiden itu bermula ketika Davi bersama rekan kerjanya bersiap melakukan siaran langsung sekitar pukul 10.05 WIB.

Saat menjalankan tugas pengambilan gambar di sekitar Lanud SIM, Davi merekam kedatangan sejumlah orang yang turun dari kendaraan membawa koper, beberapa di antaranya mengenakan atribut menyerupai bendera Malaysia.

Ketika Davi mendekat untuk mendapatkan visual yang lebih jelas, sejumlah anggota TNI dan seorang yang mengaku intelijen menghampiri rombongan tersebut. Terjadi ketegangan terkait dokumen kedatangan warga negara asing (WNA) itu.

Dalam rombongan terdapat tiga orang yang mengaku staf khusus Gubernur Aceh dan menjelaskan bahwa para WNA hendak menuju Aceh Tamiang untuk membantu penyintas banjir bersama iring-iringan gubernur.

Namun, rombongan tersebut diminta meninggalkan lokasi oleh Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco. Seluruh kejadian itu direkam Davi menggunakan telepon genggam miliknya.

Tak lama kemudian, seorang anggota TNI AU mendatangi Davi dan meminta agar rekaman dihapus. Davi menolak dan menjelaskan bahwa pengambilan gambar tersebut merupakan bagian dari tugas jurnalistik. Situasi kemudian memanas ketika beberapa anggota TNI lainnya memotret identitas Davi, melontarkan hardikan, dan menekan agar rekaman dihapus.

Davi menyatakan rekaman tersebut tidak akan ditayangkan dan hanya disimpan sebagai dokumentasi. Ia kemudian menjauh dan bergabung dengan rekan-rekannya. Namun, Kolonel Inf Fransisco kembali mendatangi Davi bersama beberapa anggota TNI dan kembali memaksa penghapusan rekaman disertai ancaman akan merusak ponsel milik Davi.

Ponsel Davi kemudian dirampas dan diserahkan kepada seorang provos TNI AU. Dua file rekaman berdurasi sekitar empat menit dihapus secara paksa sebelum ponsel dikembalikan kepada Davi. Menurut pengakuan Davi, sebelum pergi, Fransisco sempat melontarkan ancaman.

KKJ Aceh menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan penghalang-halangan kerja jurnalistik yang melanggar kebebasan pers. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1).

“KKJ Aceh mengutuk segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. KKJ mendesak aparat keamanan menghormati kerja jurnalistik, meminta atasan langsung pelaku menjatuhkan sanksi disiplin militer, serta mendesak kepolisian memproses kasus ini secara hukum karena merupakan delik umum,” kata Rino.

Selain itu, KKJ Aceh mengingatkan bahwa keberatan terhadap produk jurnalistik harus ditempuh melalui mekanisme hak jawab atau hak koreksi, bukan dengan intimidasi atau kekerasan. KKJ juga mendorong jurnalis yang mengalami kekerasan agar segera melaporkan setiap kejadian yang dialami.

KKJ Aceh merupakan bagian dari KKJ Indonesia yang dideklarasikan pada 14 September 2024. Saat ini, KKJ Aceh beranggotakan organisasi profesi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil di Aceh.[]

Editor: Ihan Nurdin

Jelajahi

Informasi