Situasi bencana tidak hanya memicu kerusakan fisik, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kerentanan perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui. Direktur LSM Flower Aceh, Riswati, M.Si., menegaskan bahwa dalam kondisi darurat hingga pascabencana, perempuan dan anak menghadapi risiko berlapis, mulai dari ancaman penularan penyakit di pengungsian, keterbatasan akses kebersihan, hingga minimnya fasilitas yang ramah perempuan.
“Penyediaan hunian sementara kerap belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, dan masih terbatasnya data serta respons kebencanaan berbasis kerentanan,” kata Riswati.
Kerentanan kelompok rentan inilah yang mengemuka dalam webinar bertajuk “Bencana Banjir Sumatra dalam Perspektif Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, dan Kerentanan terhadap Perempuan dan Anak” yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh atau Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala, Kamis, 15 Januari 2026.
Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Mitigasi Bencana Geologi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Tsunami (Tsunami Disaster Mitigation Research Center) Universitas Syiah Kuala, Prof. Mukhsin, menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana (PRB), mengingat Indonesia berada di kawasan lempeng tektonik aktif, sementara bencana yang paling sering terjadi justru banjir.
Ia memaparkan bahwa penanggulangan bencana harus dikelola dalam siklus yang jelas, yakni prabencana melalui asesmen risiko dan mitigasi, saat bencana melalui tanggap darurat, serta pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
“PRB juga perlu mempertimbangkan return period sebagai dasar perencanaan dan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Ia turut menyoroti pentingnya pengetahuan sosial lokal, seperti praktik smong di Pulau Simeulue, serta peran sains dan rekayasa untuk memperkuat sistem dan data kebencanaan. Menurutnya, penanganan bencana bersifat lintas batas sehingga kolaborasi multipihak, termasuk internasional, menjadi krusial.
“Dalam konteks tata kelola, kerja multistakeholder dan pendekatan multidisiplin penting untuk koordinasi penanganan bencana hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Sementara itu, Prof. Budy Resosudarmo dari Arndt-Corden Department of Economics sekaligus Head of Australian National University Indonesia Project menegaskan bahwa tingkat kejadian natural hazard dan bencana di Indonesia tergolong tinggi dan berdampak luas. Dampak tersebut, kata dia, kerap lebih berat dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan.
“Karena itu, kebijakan publik perlu memperkuat pengetahuan kebencanaan, sistem peringatan dini, serta dukungan bantuan pascabencana dan pemulihan, termasuk dukungan finansial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak jangka panjang bencana terhadap anak, termasuk menurunnya peluang pendidikan bagi anak terdampak dibandingkan yang tidak terdampak. Untuk itu, ia mengangkat pentingnya instrumen perlindungan seperti pengembangan asuransi kebencanaan dengan prinsip pemerataan dan subsidi silang antarpeserta.
Dalam fase pemulihan, Prof. Budy menekankan bahwa pascabencana tidak hanya menyangkut rekonstruksi fisik, tetapi juga pemulihan mata pencaharian yang membutuhkan horizon jangka panjang, sekitar lima hingga sepuluh tahun.
Webinar ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri atas praktisi, akademisi, perwakilan pemerintah, serta berbagai lembaga terkait. Kegiatan dibuka oleh Head of ACCI USK, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, M.T., dan dimoderatori oleh Prof. Cut Dewi.
Forum ini menegaskan bahwa banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi memerlukan penguatan manajemen risiko bencana yang terintegrasi, sejak prabencana hingga pemulihan jangka panjang, sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan.
Sejumlah masukan juga dicatat sebagai langkah tindak lanjut bagi pemerintah daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, antara lain penegakan aturan terhadap penebangan hutan dan aktivitas tambang yang tidak berkelanjutan; rehabilitasi kawasan hulu dan daerah aliran sungai melalui penanaman tanaman konservasi dan pendekatan agroforestry bernilai ekonomi; percepatan penyediaan hunian sementara dan relokasi permanen di lokasi aman; serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan perbaikan sarana pendidikan serta kesehatan.
Melalui kegiatan ini, ACCI USK mendorong penguatan agenda PRB yang komprehensif, berbasis data dan teknologi yang andal, kolaboratif lintas lembaga, sensitif terhadap kelompok rentan, serta menempatkan pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang sebagai bagian integral dari strategi kebencanaan.[]
