“Karena kita lelah menunggu data dari pemerintah!” Sekelebat pendar nanar terbias dari kedua matanya yang tampak kontras dengan untaian penjelasan yang terdengar tenang dan tertata dari seorang Dedy P. Sukmara. Sang Direktur Data Auriga Nusantara itu akhirnya membocorkan alasan utama pentingnya kehadiran plaform MapBiomas Indonesia tepat di penghujung diseminasi yang dilaksanakan di Banda Aceh, Rabu, 6 Mei 2026.
MapBiomas dikembangkan oleh jaringan masyarakat sipil di Brasil pada tahun 2015, lalu menyebar ke berbagai negara. Pada tahun 2017, Auriga Nusantara menjadi pionir penerapan teknologi dan pengetahuan pemetaan tersebut di Indonesia, bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yang kini dikenal dengan sebutan MapBiomas Indonesia.

Inisitif tersebut bertujuan untuk membangun kapasitas tingkat tapak di setiap negara tropis dengan menghasilkan data tutupan dan penggunaan lahan berbasis penginderaan jauh. Sehingga hadir data yang bermanfaat, mutakhir, akurat, dan relevan dengan konteks lokal yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Data valid dan relevan menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pihak, termasuk jurnalis dalam menghadirkan berita kredibel. Narasi berbasis data bukan hanya menjadi tren saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari mitigasi agar kelak berita yang dihadirkan tidak menjadi sumber hoaks yang berujung pada pengenaan pasal karet UU ITE.
“Ini penting, bisa menjadi referensi jelas saat pemberitaan,” ungkap salah seorang jurnalis hadir.

Walau informasi penting terkait platform MapBiomas belum sepenuhnya familiar diketahui masyarakat awam, menurut tim GIS Yayasan HAkA, diseminasi terkait platform berbasis web tersebut bukanlah pertama kali dilakukan.
“MapBiomas sejatinya bukan produk baru dan sudah pernah didesiminasikan di Aceh pada tahun 2022 lalu,” papar Lukmanul Hakim.
Kemudian Lukman menambahkan bahwa diseminasi juga dilakukan di setiap pembaharuan data MapBiomas. Uji akurasi data pun dilakukan setiap dua tahun. Platform MapBiomas Indonesia menghadirkan akurasi data sebesar 85% dengan resolusi 30 meter.
MapBiomas tak hanya menghadirkan data tutupan dan penggunaan lahan dari Aceh hingga Papua secara interaktif, menarik, dan bebas akses, tetapi juga proses pengumpulan datanya dilakukan berlandaskan prinsip sains terbuka dan kolaboratif. Seluruh data, peta, metodologi, dan kode yang dihasilkan juga disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Dedy mengingatkan bahwa MapBiomas merupakan bagian dari usaha untuk menghadirkan demokrasi berbasis data. MapBiomas hadir dari kolaborasi masyarakat sipil global multi-institusi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengakses data-data penting.
“Jadi tidak ada yang namanya monopoli data,” jelas sang Spatial Intelligence Enthusiast tersebut.
Secara statistik, kehadiran platform berisikan data-data valid terkini yang dapat diakses secara publik berhasil menghadirkan tekanan publik (public preasure) terhadap beragam regulasi dan keputusan pemerintah yang selama ini dirasa tidak transparan. Respons cepat tanggap berbasis data lainnya tercermin dari keberhasilan pencabutan 28 konsesi perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan gugatan ganti rugi sebesar 4,657 Triliun yang menggunakan data awal terbuka dari MapBiomas lalu kemudian dikaji lebih dalam melalui data resmi negara.

Selain mendorong transparansi data sebagai baseline analisis potensi korupsi di suatu daerah melalui hitungan objek-objek lahan, MapBiomas juga menjadi basis bukti jarak jauh (remote sensing) terhadap deforestasi yang terjadi di Indonesia, termasuk Aceh. Penggunaan data secara tepat dari platform tersebut dapat menjadi bagian dari Bukti Penegakan Hukum (Law Eforcement Evidence) untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku, demikian tutup perwakilan Auriga Nusantara.
