Banda Aceh–Situasi kemanusiaan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, pada akhir November 2025 dilaporkan semakin kritis. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, mendesak percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., tersebut menyoroti dampak bencana yang telah merenggut nyawa dan melumpuhkan infrastruktur vital.
Kondisi saat ini, jumlah korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 1.006 orang. Ratusan lainnya dilaporkan masih hilang atau terluka.
“Jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk,” tulis Dewan Profesor USK dalam surat terbuka
Kerusakan infrastruktur di Provinsi Aceh menjadi sorotan utama. Tercatat sebanyak 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah terdampak. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang meluas, menghambat upaya penyelamatan serta kelumpuhan ekonomi lokal.
Dalam catatan kontekstualnya, Dewan Profesor USK mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan respons pemerintah pusat. Meskipun Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada lembaga PBB (seperti UNDP dan UNICEF), laporan menunjukkan bahwa pemerintah pusat hingga kini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional.
“Alasan kemampuan nasional masih dapat menangani situasi tampaknya tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan kebutuhan sangat besar dan mendesak,” demikian di antara bunyi catatan tersebut.
Desakan ini semakin krusial mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan potensi cuaca ekstrem masih akan berlanjut.
Dewan Profesor USK memperingatkan bahwa tanpa respons cepat dan terkoordinasi, risiko dampak kesehatan jangka panjang dan kelumpuhan total sektor ekonomi mikro serta UMKM tidak akan terelakkan.
“Kondisi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan respons cepat, terkoordinasi, termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang masih belum berjalan optimal,” tegas Prof. Izarul Machdar menutup surat tersebut.
Berkaitan dengan situasi saat ini, Dewan Profesor USK mengeluarkan sebelas rekomendasi strategis, yaitu:
- Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
- Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
- Mendirikan humanitarian logistics coordination center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.
- Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
- Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak.
- Mengoptimalkan pembentukan aid staging areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.
- Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.
- Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil.
- Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
- Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif.
- Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.[]
